oleh

Pemprov Banten Minta Pemerintah Pusat Sejajarkan Dana Transfer Daerah

image_pdfimage_print

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta pemerintah pusat mensejajarkan dana transfer daerahnya, seperti provinsi lainnya di Pulau Jawa. Banten sebagai daerah yang hanya selemparan batu dari Ibu Kota Jakarta, membutuhkan pembangunan yang lebih baik, sebagai daerah penyangga Ibu Kota.

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andhika Hazrumy menyarankan, parameter pemberian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah bukan hanya berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Namun kesamaan sebagai daerah penyangga Jakarta.

“Kemudian, kemampuan keuangan setiap daerah juga berbeda-beda untuk nembangunan fisik dan non fisik di Banten. Jadi pemerintah pusat, mohon dipertimbangkan, supaya kita di Banten ini mendapat rasa keadilan yang sama dengan teman-teman kita di Jabar dan provinsi lainnya di Pulau Jawa,” ujar Andhika pada wartawan, Minggu (15/11/2020).

Jadi jangan heran, lanjut Andhika, kalau daerah-daerah itu menggeliat, beda dengan di Banten. Jika dilihat dalam postur keuangan APBD, Banten termasuk dalam kategori daerah yang mandiri, lantaran Rp6 triliun atau 58,01 persen bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sedangkan sisanya sebesar Rp 4,3 Triliun atau 41,46 persen bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat. Di sinilah peran pemerintah pusat dinanti. Mungkin akan lebih adil kalau dalam konteks ini parameter yang dipakai misalnya itu tadi, karena sama-sama daerah penyangga ibu kota,” ujarnya.

Andhika membandingkan dengan dana transfer daerah ke Jabar dan Jatim, melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa yang lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan Banten.

**Baca juga: Polisi Cek Peta Kerawanan sebagai Kesiapan Pilkada di Pulau Sangiang Serang

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, Banten memerlukan stimulan untuk terus mengembangkan perekonomian dan pembangunan daerah. “Memang kemudian kita dapat dana insentif daerah sebagai kompensasinya, seperti DAU dan DAK masih jomplang dengan Jabar dan lainnya. Termasuk juga dana desa, Jabar dan Jatim itu Rp 70 triliun lebih,” terangnya. (dhi)

Print Friendly, PDF & Email