Kabar6-Pemprov Banten tengah mencicil utang Rp800 miliar yang ditinggalkan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Utang itu harus lunas dibayar pada 2028.
Utang ratusan miliar itu dipinjam Pemprov Banten dari PT PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dampak dari pandemi covid-19 pada kisaran 2020.
Pemprov Banten membayarnya dengan cara dicicil ke rekening perusahaan SMI, yang notabene di bawah Kemenkeu dan berstatus BUMN. PT SMI bergerak dibidang pembiayaan dan investasi, layanan konsultasi dan pengembangan proyek.
“Pelunasan utang ini dilakukan dengan cara mencicil, dan setiap bulan pembayaran dilakukan ke rekening SMI,” ujar Rina Dewiyanti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (BPKAD) Provinsi Banten, ditulis Jumat, (13/10/2023).
Cicilan pertama pada tahun 2021 sebesar Rp8,9 miliar, pada tahun 2022 sebesar Rp34,6 miliar, dan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp138 miliar. Rencana pembayaran utang ini telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
**Baca Juga: Mal Pelayanan Publik Lebak Tambah Gerai Layanan Paspor, Catat Hari dan Jamnya
“Itu sudah kita anggarkan di APBD murni kalau untuk pembayaran pinjaman,” jelasnya.
Pada APBD murni tahun 2024, Pemprov Banten akan mengalokasikan Rp138 miliar lagi untuk pembayaran utang, dan rencana pembayaran akan berlanjut dari tahun 2025 hingga 2027 sebesar Rp138 miliar per tahun.
Rina Dewiyanti menekankan bahwa pembayaran utang ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan bahwa hingga saat ini, Pemprov Banten tidak pernah nunggak dalam pembayaran utang tersebut.
Di samping proses pelunasan utang, Pemprov Banten juga memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur, seperti Banten International Stadion (BIS).
“Itu sudah menjadi belanja wajib dan mengikat yang harus kita penuhi. Alhamdulillah tidak pernah nunggak, semua clear,” ujarnya.(Dhi)
