Kabar6-Isu tentang untuk tidak memilih dinasti politik santer bergaung selama perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017. Lantas, seberapa berpengaruhnya terhadap persepsi masyarakat yang punya hak pilih.
“Isu agar tidak memilih kandidat dari kalangan dinasti politik tentu saja memberikan dampak,” kata analis politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, John Pahamazah, Selasa (27/12/2016).
Apalagi isu tersebut dipolitisir untuk pemenangan salah satu pasangan calon tertentu. John melihat, juga istilah dinasti atau jawara tidak lagi digunakan pada sentimen yang negatif, tapi dibawa lebih kepada jujur, adil, rasional dan akuntabel.
“Kemudian prosesnya dilakukan secara transparan, saya kira masyarakat semua akan memiliki gambaran yang jelas,” ujar John.
Disinggung perihal data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa angka pelanggaran pilkada di Banten paling tinggi.
John bilang, persaingan Pilgub Banten ini tergolong ketat, karena hanya melibatkan dua pasangan kandidiat atau head to head.
Ia percaya, kepada lembaga wasit pesta demokrasi itu sudah punya sistem. Bisa mengakumulasikan kasus pelanggaran yang jadi catatan bagi masing-masing pasangan calon untuk diberikan sanksi teguran.
“Apakah terkena sanksi, diperingatkan atau juga mendapatkan hasil yang kurang baik,” John bilang.
Ia menambahkan, kandidat pasangan calon pemenang punya pekerjaan rumah dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
John mengutip pernyataan dari seorang tokoh di Banten, siapapun pemimpin yang jadi, wilayah ini akan tetap berjalan dengan berbagai potensinya.**Baca juga: KPU Banten: Debat Publik Jadi Proses Pendidikan Politik.
“Tapi persoalannya bagaimana menghasilkan pemimpin yang kuat. Yang bisa memberikan nilai lebih, pada kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Banten,” tutup John.(yud)
