Kabar6-Warga Kota San Buenaventura, Bolivia, yang marah menjatuhkan hukuman unik yaitu memasung Wali Kota Javier Delgado selama satu jam, karena dianggap membohongi mereka.
Dalam foto yang telah menyebar luas di media sosial serta situs-situs berita, tampak satu kaki Delgado terpasung dan dikelilingi warga yang marah. Delgado, melansir Odditycentral, dijadwalkan untuk meresmikan sebuah jembatan yang dibangun dengan dana pemerintah negara bagian serta kota. Namun setibanya di lokasi, Delgado dikejutkan oleh kerumunan warga, yang langsung menyeret sang wali kota, serta memasungnya tanpa memberi kesempatan untuk membela diri.
“Mereka bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk mencari tahu hukuman itu untuk kesalahan apa. Tapi saya tidak melawan karena akan membuat situasi makin runyam,” kata Delgado. “Kemudian, mereka memberi kesempatan untuk menjelaskan dan akhirnya mau memaafkan. Sebab, mereka mengaku tertipu dan mendapat informasi yang salah dari orang-orang ini.”
Orang-orang yang dimaksud oleh Delgado adalah para penasihat politik serta pengusaha lokal yang berusaha menjelek-jelekkan hasil kerjanya selama dua tahun terakhir. Delgado yakin orang-orang itu dimanipulasi oleh para perusahaan penebangan kayu yang kepentingannya terganggu oleh kebijakan-kebijakannya selama dua tahun terakhir.
Keterangan itu dibantah oleh seorang warga lokal bernama Daniel Salvador. Ia mengatakan, hukuman itu diberikan kepada sang wali kota yang dinilai gagal memenuhi komitmennya, berbohong pada konstituen, dan tidak menjadikan masyarakat sebagai prioritasnya.
Delgado sebelumnya pernah dua kali dihukum warga selama 2,5 tahun masa pemerintahan. Ia pertama kali dipasung hanya beberapa bulan setelah menjabat. Insiden kedua menyebabkan Delgado melarikan diri ke kota tetangga karena warga mengepung kantornya selama dua bulan.
Masyarakat pedalaman di Bolivia, termasuk San Buenaventura, memegang teguh tiga prinsip dasar, yakni ‘Ama Qhuilla, Ama Llulla, Ama Suwa’ yang berarti jangan malas, jangan berbohong, dan jangan mencuri.
Para pelanggar akan dikenakan hukuman ‘keadilan sosial’ yang sudah masuk dalam konstitusi negara sejak 2009.(ilj/bbs)
