Kabar6-Sejumlah tokoh muda asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam organisasi Angkatan Muda Bima Indonesia (AMBI), mendesak Presiden Joko Widodo agar mencabut moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Bahkan, AMBI bersama tokoh adat dari berbagai daerah menggeruduk gedung DPR RI di Jakarta, pada Senin (16/12/2019), kemarin.
AMBI meminta para wakil rakyat di senayan, untuk turun tangan menyampaikan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa ihwal pemisahan wilayah dari Provinsi NTB.
“Melalui Anggota DPR, kami desak Presiden Jokowi agar mencabut moratorium DOB. Dan, Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) harus segera dibentuk,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Nasional AMBI, Yusri Albima, kepada Kabar6.com, Selasa (17/12/2019).
Menurut Yusri, selama 61 tahun Provinsi NTB berdiri, 5 kabupaten/ kota di Pulau Sumbawa yang dinaunginya, yakni Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima tampak amat sangat tertinggal jauh dengan sejumlah daerah di Pulau Lombok.
Ketertinggalan di berbagai bidang terlihat jelas di 5 wilayah tersebut. Mirisnya lagi, di pelosok- pelosok daerah di Bima- NTB masih ada yang sama sekali belum tersentuh pembangunan.
“Ini yang menjadi konsen kami. Pulau Sumbawa harus pisah dari NTB. Kami ingin mandiri dan enggak mau bergantung lagi sm NTB,” katanya.**Baca juga: Camat Cisoka Berikan 150 Bibit Sayur Mayur ke 10 Desa.
Secara kajian, kata dia, PPS dinilai sudah sangat layak untuk membentuk daerah administratif sendiri. Itu, dibuktikan dengan melimpahnya kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah itu.
“Semua sisi sudah dipandang layak, tinggal pemerintahnya saja apakah punya niat atau enggak untuk membentuk PPS. Hasil rapat dengar pendapat dengan DPR pun menyatakan bahwa PPS sudah tidak ada masalah lagi,” pungkasnya.(Tim K6)
