Kabar6-Anggota Fraksi DPRD Lebak M. Agil Zulfikar menyoal rendahnya realisasi serapan anggaran pengendalian banjir.
Dari anggaran sebesar Rp12,7 miliar, Agil menyebut hanya terserap Rp5,4 miliar atau 42 persen.
“Ini kan uangnya ada, tinggal mengerjakan. Masalahnya uangnya ada, tapi dinas (Dinas PUPR) terkait tidak memiliki inovasi dan kemampuan. Sehingga uang yang ada ini sia-sia dan tidak terpakai,” kata Agil, di Rangkasbitung, Jum’at (17/7/2020).
Menurut Agil, tidak seharusnya realisasi serapan anggaran pengendalian banjir sangat rendah. Padahal, penataan sungai masih harus dilakukan jika bercermin pada bencana banjir yang melanda 6 kecamatan pada awal Januari 2020 lalu.
“Jangan sampai ketidakmampuan dan kurangnya inovasi dari dinas terkait menjadi malapetaka bagi masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di dapil saya,” ungkapnya.
**Baca juga: Pemkab Lebak Tindak Lanjuti Pengaduan Warga ke Ombudsman terkait Bansos.
Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia ini mendorong agar tahun depan program penanggulangan banjir diprioritaskan di Dapil 2, salah satunya di Desa Sipayung.
“Saya akan tetap mendorong anggaran tersebut untuk dipertahankan meskipun realisasinya rendah di tahun ini. Karena memang program tersebut menjadi kebutuhan masyarakat terutama di wilayah terdampak banjir bandang kemarin. Wilayah tersebut harus menjadi lokus utama dalam penggunaan anggaran banjir,” papar Agil.(Nda)
