Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang telah mengumumkan terkait dengan kelengkapan berkas administrasi pada proses pencalonan sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) 2019. Dalam kelengkapan tersebut, terdapat enam Bacaleg yang tidak menyerahkan kelengkapan berkas.

“Kita sudah berikan waktu hingga 31 Juli 2018 untuk para Parpol melakukan kelengkapan berkas setiap Bacalegnya. Kemudian, didapat dengan waktu tenggang tersebut ada enam Bacaleg yang tidak memenuhi kelengkapan berkas sehingga tentunya kami coret,” kata Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane, Rabu, (1/8/2018).

Keenamnya berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dimana, partai yang berdiri sejak tahun 1999 tersebut mencalonkan enam anggotanya yang kemudian, keenamnya terpaksa harus dicoret.

Sementara, untuk diwilayah Kabupaten Tangerang, pihak KPU setempat menyatakan seluruh parpol yang turut dalam pileg 2019 telah menyerahkan keberkasan hingga waktu yang telah ditentukan.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Ali Zaenal mengatakan, tepat pukul 00.00 WIB para bacaleg telah menyerahkan kelengkapan berkas melalui setiap parpol.

“Selanjutnya proses verifikasi hingga tanggal 7 Agustus 2019,” ungkapnya.**Baca Juga: Amankan Asian Games, Ratusan Polantas Disiagakan.

Dalam proses setelah verifikasinya pun, nantinya pihak Komisi Pemilihan Umum akan memeriksa baik melalui riwayat ataupun tanggapan dan laporan masyarakat terkait dengan adanya bacaleg yang pernah tersandung kasus asulisa, narkotika, korupsi atau pidana lainnya.

Pada tahap tersebut dilanjutkan dengan pengumuman pada 12 hingga 14 Agustus 2018. KPU akan mengumumkan berapa banyak Bacaleg yang dicoret atau yang dapat melanjutkan proses pemilihan legislatif.

Diketahui, untuk wilayah Kabupaten Tangerang terdapat 16 partai politik dengan 702 bacaleg. Sedangkan, Kota Tangerang terdapat 16 Parpol dengan 659 Bacaleg.(vero)

Kabar6-Diskusi Forum Komite Sekolah yang di gelar hari ini (31/7/2028) di RM Kawali, Modernland, Kota Tangerang, bertujuan untuk mengkomunikasikan ketidak sepihakan para Komite Sekolah dengan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai sekolah gratis dan larangan menggalang dana dari wali murid lewat Komite Sekolah.

“Keputusan lisan dari Gubernur Banten yang harus kita lawan, karena membuat kita sangat luar biasa kesusahan. Seharusnya, Gubernur hadir agar bisa mengadu argumen dengan kita,” ujar Komite SMK Negeri 2 Tangerang, Ahmad Fathoni.

Ia mengatakan, bahwa kebutuhan sekolah saat ini bahkan belum memenuhi pelayanan minimal.

Sementara, Ahmad Fathoni menyebut, ucapan Gubernur Banten, Wahidin Halim kepada media beberapa waktu lalu mengenai sekolah gratis, tidak memikirkan kebutuhan sekolah seperti pembayaran guru honorer, biaya ekstra kulikuler, keamanan dan lain sebagainya.

“Intinya, jangan membohongi masyarakat dengan sekolah gratis, bagaimana bisa pendidikan lebih baik jika infrastruktur sekolah tidak berkembang,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini Kepala Sekolah (Kepsek) sedang kebingungan dalam mengelola dana.

“Mereka mau galang dana takut di pecat karena ancaman Pak Wahidin, tapi kalau tidak melakukan pungutan, dana mereka juga butuh, makanya kemudian mereka meminta bantuan ke komite. Kami bisa apa?,” ujarnya.**Baca juga: Wajah Tertancap Pedang, Pelajar di Tangsel Kritis.

Menurutnya, dalil sekolah gratis ini sangat menyesatkan, karena masyarakat mikirnya benar-benar gratis tanpa bayar sepeser pun.**Baca juga: Dalil Sekolah Gratis di Banten Rusak Pendidikan?

Padahal seharusnya seluruh komponen masyarakat harus saling bahu membahu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.(Res)

Kabar6-Ada yang berbeda dibanding biasanya saat berkunjung ke taman-taman yang ada di Kota Tangerang. Menyambut peringat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang Ke-73, sejumlah taman berbenah diri untuk menggelorakan semangat perjuangan para pahlawan.

Mulai dari pemasangan bendera hingga sound atau pengeras suara yang dipasang dengan memperdengarkan lagu wajib nasional yang bisa mengibarkan semangat perjuangan bagi para pengunjung taman yang ada di Kota Tangerang.

Kabid Pertamanan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pertamanan Kota Tangerang, Tihar Sophian mengatakan, bulan Agustus kita jadikan momen bersama untuk mengajak masyarakat Kota Tangerang dan Indonesia terutama pengunjung taman-taman untuk bisa mengenang jasa para pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia dari penjajahan.

“Kita sambut suka cita kemerdekaan dengan memasang bendera di taman-taman yang ada, hal ini untuk mengingatkan para pengunjung tentang pentingnya nilai patriotisme dalam mengisi kemerdekaan”, terang Tihar, Selasa (31/07/2018).

Selain menggelorakan semangat kemerdekaan dengan memasang bendera, Bidang Pertamanan juga memasang sound sebagai alat pemberi informasi serta mendengarkan lagu wajib nasional yang diperdengarkan secara menggema.

” Lagu wajib nasional kita putar semenjak pagi hari, dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu wajib nasional hingga malam hari,” paparnya.**Baca juga: Europixpro u-PVC, Kokoh dan Kuat Dalam Kondisi dan Cuaca Apapun.

Selain sebagai alat untuk memperdengarkan lagu wajib nasional, sound yang ada juga di peruntukkan sebagai alat penyebarluasan informasi bagi petugas jaga atau brigade 1016 yang bertugas di lapangan.**Baca juga: Ini Beragam Keunggulan Europixpro u-PVC.

” Petugas taman ( brigade 1016), bisa menggunakan sound yang ada untuk melakukan sosialisasi kepada para pengunjung, seperti larangan membuang sampah sembarangan, hingga pengumuman hasil pembangunan pemerintah Kota Tangerang,” ujarnya.

Tihar mengakui, sementara ini belum seluruh taman bisa terfasilitasi dengan pemasangan dan pemutaran lagu wajib nasional ini. Namun kedepan semuanya dipastikan akan memiliki sarana yang sama dengan dengan fasilitas yang lebih baik.**Baca juga: Jelang HUT Kemerdekaan, Penjual Bendera Merah Putih Bermunculan.

” Sebagai tahap awal kita hanya baru memasang di 6 taman tematik di Kota Tangerang, diantaranya Taman Bambu, Taman Kunci, Taman Potret, Taman Gajah, Taman Ekspresi dan Taman Pisang,” Paparnya. (rani)

Kabar6-Rancangan Peraturan Gubernur Banten mengenai pendidikan gratis mengundang pertentangan dari beberapa pihak.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan dalil sekolah gratis merusak pendidikan.

“Kalau beliau mengatakan regulasi, yang mana? Kalau sampai pendidikan dilepas dari partisipasi masyarakat dan di tanggung sepenuhnya dari APBD, tidak akan cukup,” ujar Fitron menjelaskan di Tangerang, Selasa (31/7/2018).

Fitron menceritakan bahwa ia sering mengikuti upacara di sekolah-sekolah dan mendapati banyak keluhan, salah satu diantaranya siswa lulusan SMP Negeri yang lulus mencapai sekitar 160 ribu namun yang di terima di SMA Negeri hanya 60 ribu hal ini menandakan bahwa sekolah negeri kekurangan ruang kelas baru. Sedangkan siswa yang masuk sekolah negeri hanya siswa yang passing grade memadai. Ia yakin bahwa sedikit di antaranya berasal dari orang yang tidak mampu dan banyak orang yang rela membayar lebih agar anak nya masuk ke sekolah negeri.

“Kita lihat sekolah negeri, begitu banyak di isi oleh orang-orang yang sejak SMP ikut bimbel. Lalu orang miskin sekolah dimana? Di swasta yang bayar. Lalu sekolah negeri yang gratis untuk siapa? Mengapa tidak bayar saja untuk orang yang kaya dan gratis untuk orang miskin,” Ujarnya.

Menurutnya pemerintah seharusnya membuat grade untuk mengukur kemampuan wali murid.**Baca Juga: Wajah Tertancap Pedang, Pelajar di Tangsel Kritis.

“Ada yang gratis 100 persen, ada yang 50 persen, 30 persen dan ada yang membayar full 100 persen,” ujarnya.

Jika sekolah seluruhnya digratiskan, pendidikan justru akan semakin menurun dengan dana yang pas-pasan dari APBD dan itupun tak akan cukup untuk mengcover dana pendidikan.

“Permasalahan di kita bukan sepenuhnya masalah tidak mampu bayar. Masalah nya ruang kelas tidak cukup. Mengapa tidak di gunakan untuk membangun kelas baru? Kalau semua di tanggung APBD jebol, permasalahan kita tidak hanya untuk pendidikan tapi kesehatan, disabilitas, pembangunan dan masih bayak lagi yang harus di selesaikan,” imbuhnya.(Res)

Kabar6-Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, sejumlah penjual atribut bendera merah putih mulai banyak bermunculan. Dean (35) seorang penjual bendera di dekat Stasiun Tangerang mengaku mendapat cukup banyak pemasukan dari menjual bendera.

“Ya lumayan, sehari untung Rp200 ribu. Biasanya semakin dekat dengan 17 Agustus semakin ramai,” ujar Dean, Selasa (31/7/2018).

Harga bendera yang dijual cukup variatif, berkisar Rp20 ribu hingga Rp100 ribu. Ia mematok harga sesuai dengan ukuran dan model bendera.**Baca Juga: Forum Komite Sekolah Diskusi Bahas Rancangan Peraturan Gubernur Banten.

“Musiman sih, kalau hari biasa saya jual di rumah saja. Kalau mendekati 17 Agustus begini baru saya buka lapak,” ujarnya. (Res)

Kabar6-Forum Komite Sekolah menggelar Diskusi tentang Rancangan Peraturan Gubernur mengenai pendidikan gratis, sore ini, Selasa (31/7/2018). Diskusi ini terpaksa berlanjut tanpa kehadiran Wahidin Halim, Gubernur Banten.

“Mungkin beliau sibuk, mungkin juga menurutnya diskusi ini tidak penting,” ujar Fitron Nur Ikhsan, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten.

Pada rapat tersebut komite sekolah mengaku tidak setuju dengan rancangan peraturan gubernur yang menggratiskan sekolah dan mengancam akan memecat kepala sekolah yang menerima pungutan dari wali murid.

“Kita mengapresiasi keinginan teman-teman komite dalam mendukung tumbuh kembang pendidikan di banten. Mereka yang ada di lapangan sehingga mereka tahu kebutuhan apa saja yang diperlukan,” ujar Eny Suhaeni selaku Dewan Pendidikan.

Eny menyatakan pihaknya mendukung undang-undang sistem pendidikan nasional 2003 mengatakan sumber dana salahsatunya berasal dari partisipasi masyarakat.

“Kalau pak gubernur menggratiskan pendidikan semata-mata sensuport yang miskin, betarti yang kaya harus tetap menyumbang, mereka turut bertanggung jawab atas bangsa ini. Jadi kalau masyarakat ingin berpartisipasi ya kita apresiasi dong karena mereka ikon dalam tumbuh kembang peradaban ini,” ujar Eny

Eny menambahkan pihaknya akan menyampaikan pada gubernur dan merekomendasikan tentang masalah pendidikan gratis ini untuk meninjau kembali rancangan peraturan gubernur tersebut.**Baca Juga: Polres Tangsel Kantongi Identitas Pembacok Iwan di Kelapa Dua.

“Harapan saya pembahasan ini harus terus di-follow up karena pendidikan tidak hanya mengenai gratisnya saja, tapi kesehatan guru, fasilitas dan lain sebagainya juga harus kita perhatikan,” imbuhnya.(Res)

Kabar6-Dalam menjaga kondusifitas dan keamanan di Kota Tangerang, setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama.

Hal itu diungkapkan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Politik yang dilaksanakan Kesbangpol di Gedung Nyimas Melati, Senin (31/07/2018).

“Siapapun mereka yang berdiri dan menginjak tanah ini adalah warga kota Tangerang, yang punya kewajiban yang sama dalam menjaga dan merawat keamanan dan kondusifitas kota,” tegas Arief.

Dihadapan 300 peserta yang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan, Arief berpesan, di tahun politik ini setiap orang tidak lagi mempertentangkan perbedaan namun lebih memperhitungkan kesamaan sebagai warga negara.

“Tahun ini adalah tahun demokrasi dimana masyarakat menyuarakan haknya untuk berdemokrasi. Semangat menjaga kota ini lebih penting dari pada mempertentangkan perbedaan, dan setiap jengkal tanah di kota ini harus kita jaga keamanan dan kondusifitasnya,” paparnya.

Oleh karenanya, Walikota Tangerang berharap agar para peserta yang hadir, merupakan perwakilan dari kelompok masyarakat di kota Tangerang, sehingga dapat memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kedamaian di lingkungannya masing-masing.

“Bagaimana mengajak seluruh masyarakat Kota Tangerang dengan jumlah sekitar 2,2 juta orang, mereka semua harus kita ajak untuk hidup bersama dengan aman dan kondusif,” ungkapnya.**Baca juga: Pemkot Tangerang Jamin Anak Untuk Bersekolah.

Disamping itu, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Tangerang untuk membudayakan politik yang santun dan menghindari politik ‘nyinyir’.

“Daripada menebar fitnah menebar cerita yang bohong yang justru membangun jurang pemisah diantara warga kita semua. Makanya hari ini pemkot melalui Kesbangpol hari ini mengadakan sosialiasi bagaimana mengajak masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi dengan cara politik yang santun,” pungkas Arief. (fit/hms)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menjamin setiap anak untuk bisa mendapatkan pendidikan di bangku sekolah.

Hal itu dikatakan Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, saat menghadiri kegiatan pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan 2018, di Aula Kantor Kecamatan Periuk, Selasa (31/7/2018).

“Camat dan lurah harus peka terhadap warga kurang mampu yang kesulitan untuk mendapat akses pendidikan,” kata Sachrudin.**Baca juga: Sachrudin Minta Aparatur di Wilayah Peka Terhadap Masyarakat.

Sachrudin menjelaskan bahwa Pemkot Tangerang sudah berkomitmen untuk memberikan bantuan biaya pendidikan terhadap anak-anak melalui program Tangerang Cerdas hingga jenjang SMP.

“Jadi anak-anak yang berada di kota Tangerang harus mendapatkan kesempatan bersekolah supaya masa depannya lebih baik,” pungkas Sachrudin. (fit/hms)

Kabar6-Meningkatkan kualitas kehidupan di Kota Tangerang, dibutuhkan pergerakan dan kesadaran dari masyarakat di lingkungannya masing-masing.

Serta peran aktif dari aparatur kelurahan dan kecamatan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi untuk pembangunan kota.

“Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antar pegawai, maupun antara pegawai dengan masyarakat,” tegas Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, saat menghadiri kegiatan pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan 2018, di Aula Kantor Kecamatan Periuk, Selasa (31/7/2018).

Untuk menciptakan hal itu, lanjut Sachrudin, dibutuhkan kerjasama yang baik antar pegawai, maupun antara pegawai dengan masyarakat.**Baca juga: Walikota Tangerang Minta Koperasi Satya Karya Lebih Inovatif.

“Pemkot selalu mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh masyarakat, seperti misalnya kampung – kampung PHBS yang semakin banyak dilakukan oleh masyarakat,” sambung Sachrudin. (fit/hms)

Kabar6-Walikota Tangerang Arief R Wismansyah meminta kepada para pengurus Koperasi Satya Karya dapat terus melakukan inovasi, terutama dalam pengembangan usaha.

“Harusnya koperasi Satya Karya bisa mensuplai kebutuhan para anggota terutama para pegawai, karena merekakan butuh sarapan, butuh makan siang atau kebutuhan lain,” kata Arief saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Satya Karya, di Ruang Al Amanah Puspemkot Tangerang, Selasa (31/7/2018).

Arief juga mengatakan, dalam mensuplai kebutuhan para pegawai, Koperasi Satya Karya juga dapat menyiapkan aplikasi online. Hal itu bertujuan, kata Arief, agar para pegawai dapat berbelanja kebutuhan sembako dan lainnya tiap bulannya, tanpa harus belanja ke minimarket lain.

“Kalau bisa disediakan aplikasi online, tinggal didata saja kebutuhan apa yang diperlukan, nanti koperasi yang menyediakannya,” jelasnya.

Disamping itu, Walikota Tangerang juga berharap agar Koperasi Satya Karya jeli dalam melihat peluang yang ada, terutama perihal kebutuhan harian pegawai. Seperti kebutuhan akan pulsa hingga tiket pesawat dan kebutuhan yang dianggap dibutuhkan.

“Termasuk juga mungkin koperasi nanti mengembangkan usaha asuransi pendidikan bagi anak para pegawai,” imbuhnya.

Walikota juga mengharapkan, agar Koperasi Satya Karya, yang anggotanya tak lain para pegawai Pemkot Tangerang, dapat menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain yang ada di Kota Tangerang.**Baca juga: Kejari Tangerang Musnahkan Empat Senjata Api Rakitan Milik Tahanan.

“Harus jadi percontohan untuk koperasi lain. Kedepan saya targetkan bisa ngalahin koperasi besar lain di Tangerang yang labanya mencapai Rp29 Milyar,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Dadi Budaeri selaku Ketua Koperasi Satya Karya menerangkan, saat ini pihaknya terus melakukan pengembangan usaha salah satunya investasi.

“Ada salah satu perusahaan yang mana Koperasi Satya Karya ikut menanamkan modalnya disana,” jelas Dadi. (fit/hms)