Kabar6-Rancangan Peraturan Gubernur Banten mengenai pendidikan gratis mengundang pertentangan dari beberapa pihak.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan dalil sekolah gratis merusak pendidikan.
“Kalau beliau mengatakan regulasi, yang mana? Kalau sampai pendidikan dilepas dari partisipasi masyarakat dan di tanggung sepenuhnya dari APBD, tidak akan cukup,” ujar Fitron menjelaskan di Tangerang, Selasa (31/7/2018).
Fitron menceritakan bahwa ia sering mengikuti upacara di sekolah-sekolah dan mendapati banyak keluhan, salah satu diantaranya siswa lulusan SMP Negeri yang lulus mencapai sekitar 160 ribu namun yang di terima di SMA Negeri hanya 60 ribu hal ini menandakan bahwa sekolah negeri kekurangan ruang kelas baru. Sedangkan siswa yang masuk sekolah negeri hanya siswa yang passing grade memadai. Ia yakin bahwa sedikit di antaranya berasal dari orang yang tidak mampu dan banyak orang yang rela membayar lebih agar anak nya masuk ke sekolah negeri.
“Kita lihat sekolah negeri, begitu banyak di isi oleh orang-orang yang sejak SMP ikut bimbel. Lalu orang miskin sekolah dimana? Di swasta yang bayar. Lalu sekolah negeri yang gratis untuk siapa? Mengapa tidak bayar saja untuk orang yang kaya dan gratis untuk orang miskin,” Ujarnya.
Menurutnya pemerintah seharusnya membuat grade untuk mengukur kemampuan wali murid.**Baca Juga: Wajah Tertancap Pedang, Pelajar di Tangsel Kritis.
“Ada yang gratis 100 persen, ada yang 50 persen, 30 persen dan ada yang membayar full 100 persen,” ujarnya.
Jika sekolah seluruhnya digratiskan, pendidikan justru akan semakin menurun dengan dana yang pas-pasan dari APBD dan itupun tak akan cukup untuk mengcover dana pendidikan.
“Permasalahan di kita bukan sepenuhnya masalah tidak mampu bayar. Masalah nya ruang kelas tidak cukup. Mengapa tidak di gunakan untuk membangun kelas baru? Kalau semua di tanggung APBD jebol, permasalahan kita tidak hanya untuk pendidikan tapi kesehatan, disabilitas, pembangunan dan masih bayak lagi yang harus di selesaikan,” imbuhnya.(Res)
