Kabar6- Dinas Perhubungan (Dishub) Pandeglang belum putuskan kesesuaian tarif angkutan umum wilayah imbas adanya kenaikan harga bahan bakar (BBM). Kadishub Atang Suhada merespon positif semua usulan dari para supir angkutan.

“Kami berkewajiban untuk menampung aspirasi teman-teman di lapangan, bahkan kita juga sudah menggelar rapat internal,” kata Atang, Senin (5/9/2022).

Selain menggelar rapat internal, pihaknya akan mendampingi Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban untuk rapat dengan Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) pasca kenaikan harga BBM.

“Hari ini saya mendampingi wakil Bupati Pandeglang untuk mengikuti zoom meeting dengan Kemendagri membahas kaitan dengan kenaikan BBM,”jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Banten untuk duduk bareng mengenai ketentuan tarif angkutan umum, begitu pun dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

“Untuk keterwakilan teman-teman di lapangan dapat terwakilkan supaya di lapangan juga nantinya bisa satu kata,”ujarnya.

Sejauh ini Atang mengaku sudah menyusun rencana kenaikan tarif yang bakal diberlakukan. Kendati demikian, pihak belum bisa mengumumkan karena masih dalam pembahasan di internalnya.

“Sebetulnya rumusannya sudah kita buat, tetapi mohon maaf belum bisa disampaikan,”tandasnya.

**Baca juga: Supir Angkot Jurusan Saketi Pandeglang Minta Kenaikan Tarif Imbas Harga BBM

Diberitakan sebelumnya, Supir angkot umum jurusan Pandeglang – Saketi mogok kerja imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga BBM dianggap memberatkan mereka.

Aksi mogok kerja dilakukan para supir angkot tersebut dilakukan selama sehari. Ratusan para supir memarkirkan kendaraannya di Jalan Raya Pandeglang Labuan tepatnya di Kadu Pinang, Kecamatan Kadu Hejo, Kabupaten Pandeglang.(aep)

Kabar6- Para supir jurusan Pandeglang Saketi meminta kenaikan tarif imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah. Jika menggunakan tarif lama Saketi – Pandeglang Rp 10 ribu para supir akan merugi.

“Kami minta sedikit kenaikan ongkos karena BBM naik. Sedangkan dari Pandeglang ke Saketi itu Rp 40 ribu sekali jalan. Kalau gak naik gimana nasib kami,” kata perwakilan supir angkot Misnan, Senin (5/9/2022).

Para supir meminta ada kenaikan tarif angkutan Rp 10 ribu ke Rp 15 ribu dari Pandeglang ke Saketi atau sebaliknya. Para supir mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Pandeglang soal permintaan tarif tersebut.

“Kami minta ada kenaikan sedikit saja, ke Saketi (dari Pandeglang) Rp 15 ribu, ke Batu Bantar Rp 10 ribu dan ke Menggelar Rp 7 ribu,”pintanya.

Menurutnya, Keputusan presiden Jokowi menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp 7 ribu ke Rp 10 ribu sangat memberatkan baginya. Sebab biaya BBM akan meningkat dari Rp 40 ribu menjadi Rp 60 ribu.

“Jelas keberatan dari kenaikan BBM ini. Sebab sekarang untuk BBM saja sekarang Rp 60 ribu,”tandasnya.

**Baca juga: Imbas Kenaikan Harga BBM Angkot Jurusan Saketi Pandeglang Mogok Kerja, Supir: Makin Belangsak

Diberitakan sebelumnya, Supir angkot umum jurusan Pandeglang – Saketi mogok kerja imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga BBM dianggap memberatkan mereka.

Aksi mogok kerja dilakukan para supir angkot tersebut dilakukan selama sehari. Ratusan para supir memarkirkan kendaraannya di Jalan Raya Pandeglang Labuan tepatnya di Kadu Pinang, Kecamatan Kadu Hejo, Kabupaten Pandeglang.(aep)

Kabar6 – Supir angkot umum jurusan Pandeglang – Saketi mogok kerja imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga BBM dianggap memberatkan mereka.

Aksi mogok kerja dilakukan para supir angkot tersebut dilakukan selama sehari. Ratusan para supir memarkirkan kendaraannya di Jalan Raya Pandeglang Labuan tepatnya di Kadu Pinang, Kecamatan Kadu Hejo, Kabupaten Pandeglang.

Pantauan di lapangan mereka berkumpul di lokasi untuk mengajak para supir yang masih membawa penumpang untuk melakukan aksi mogok narik sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM.

Para supir menganggap kenaikan harga BBM pasca pandemi Civid-19 seperti istilah sudah terjatuh tertimpa tangga pula. Karena membuat para supir makin sengsara.

“Kalau kaya gini mah makin belangsak saja. Udah mah kemarin ada Civid-19, sekarang BBM naik lagi,” cetus salah satu sopir angkot jurusan Saketi- Pandeglang, Senin (5/9/2022).

Untuk itu para supir di Pandeglang berharap ada solusi terbaik dengan cara menaikkan tarif. Para supir berharap Pemkab Pandeglang bisa menyetujui kenaikan tarif dari Rp 10 ribu ke Rp 15 ribu.

“Kita pengennya naik menjadi Rp 15 ribu sebab setelah BBM naik beban kita juga naik,”tambahnya.

**Baca juga: Mantan Sekda Fery Hassanudin Dilantik Jadi Ketua Baznas Pandeglang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter.

Selain harga BBM Pertalite, ada kenaikan Solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax non-subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.(aep)

Kabar6- Mantan Sekda Pandeglang Fery Hassanudin dilantik menjadi ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) periode 2022-2027 oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pendopo Pandeglang, Jumat (2/9/2022).

Fery menjabat sebagai Sekda sejak 2017 hingga September 2021. Selain Fery ada nama E.Suherman sebagai Wakil Ketua I, Uri Sahuri Wakil Ketua II,Asep Saparudin Wakil Ketua III dan Opa Mustofa Wakil Ketua IV.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan pihaknya akan membuat perencanaan program kerja dan melakukan koordinasi.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak agar pengelolaan zakat di Baznas bisa lebih baik lagi, “kata Fery.

Menurutnya, untuk merealisasikan target tersebut, harus ada terobosan dan inovasi untuk mendongkrak perolehan zakat, maka dari itu dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk swasta, dengan cara mengintensifkan potensi dana ZIS dari organisasi perangkat daerah dan pihak swasta.

“Baznas Kabupaten Pandeglang tahun 2022 menargetkan perolehan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) kurang lebih sebesar Rp 2,3 miliar, dan sampai dengan saat ini target tersebut baru terealisasi sekitar 53 persen, “tuturnya.

**Baca juga: Fakta Memprihatikan Kondisi Jalan Rusak di Leuwibalang Pandeglang, Warga Sakit Harus Ditandu

Bupati Pandeglang Irna Narulita menegaskan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih baik lagi, dibutuhkan sosialisasi, edukasi kepada para mustahik dan muzaki, agar pengelolaan zakat ini bisa transparan dan profesional.

Irna berharap kepada para Pimpinan Baznas yang baru ini, mampu memberikan kontribusi besar dalam pengelolaan zakat, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.(aep)

Kabar6- Jalan di Desa Leuwibalang, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang menjadi juara satu dalam perlombaan selfi foto jalan rusak di yang diselenggarakan perkumpulan Nalar Pandeglang.

Sebagai warga setempat, Angga Pratama sengaja mengikuti perlombaan tersebut karena kondisi infrastruktur jalan di kampungnya cukup memprihatikan dan belum tersentuh pembangunan.

Angga menceritakan kondisi jalan yang dijadikan objek foto untuk mengikuti perlombaan. Menurutnya jalan tersebut sudah lama tak pernah mendapatkan perhatian dari Pemkab Pandeglang, sehingga jalan tersebut tak bisa dilakukan kendaraan roda empat.

“Dibangunnya udah lama. Itu juga di cor cuman satu kilometer, cuman sisanya lima kilometer. itu pun kalau mobil gak bisa lewat,” kata Angga, Kamis (1/9/2022).

Buruknya infrastruktur jalan di desanya membuat warga sulit beraktivitas, belum lagi saat kondisi darurat seperti warga yang sakit. Tak ada pilihan lain selain warga harus ditandu untuk mendapatkan penanganan medis.

“Banyak banget bahkan 6 kilometer harus ditandu ya gak tanggung-tanggung untuk di bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit,”ujarnya.

Harapan besar warga ke Pemkab Pandeglang jalannya diperbaiki, namun harapan itu berujung rasa kecewa. Pasalnya setelah Bupati Pandeglang Irna Narulita gembar-gembor program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul), jalan tersebut bukan jalan kabupaten.

Sehingga tidak bisa dibangun oleh Pemkab Pandeglang, padahal tiap kali Musrenbang kecamatan jalan tersebut tak bisa dibangun oleh pihak desa lantaran kewenangan kabupaten.

“Katanya jalan Kabupaten, tiap Musrenbang itu masuknya jalan kabupaten tidak bisa dibangun oleh desa. Baru satu tahun pas ada program Jakamantul katanya bukan jalan kabupaten tapi jalan desa, jadi dibangunnya sama desa katanya,” ungkapnya.

Pasca mengikuti perlombaan, Angga terus berharap Pemkab Pandeglang lebih memprioritaskan pembangunan jalan di desanya ketimbang beli sepeda listrik untuk RT/RW. Lagi pula, jika dibangun menggunakan anggaran Dana Desa (DD) akan sulit teratasi karena keterbatasan anggaran.

“Harapannya pemerintah lebih fokus ke infrastruktur disaat kabar sepeda listrik, lebih fokus ke hal-hal yang lebih prioritas lah. Terus jalan desa Leuwibalang juga diperhatikan oleh pemerintah karena kalau pakai dana desa sangat sulit apalagi panjangnya 5 kilometer,”tutupnya.

**Baca juga:Jalan Rusak di Cikeusik Pandeglang Jadi Juara Ajang Foto Selfi

Diberitakan sebelumnya,Angga Permana berhasil juara dan mendapatkan hadiah yang dijanjikan panitia dengan objek gambar Jalan Desa Leuwibalang, Kecamatan Cikeusik. Angga sendiri berdomisili di Kampung Bantu Bantar RT 01 RW 01 Desa Leuwibalang.

Pengumuman juara lomba foto selfie sendiri diisi dengan diskusi yang dihadiri Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB)m Uday Suhada dan akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), A Supena.

Menurut Ketua Nalar Rudi Jaya, para peserta yang ikut serta mengekspresikan kegelisahannya terkait kondisi jalan di Kabupaten Pandeglang.

“Kesempatan mereka untuk meluapkan keadaan yang sebenernya di lokasi, di desa atau di jalan-jalan kabupaten khususnya. Ini ekspresi warga yang resah dengan keadaan jalan di Pandeglang,” ungkapnya.(Aep)

Kabar6- Perkumpulan Nalar Pandeglang mengumumkan pemenang ajang foto selfi di jalan rusak jalan milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Angga Permana tampil menjadi pemenang.

Angga Permana berhasil mendapatkan hadiah yang dijanjikan panitia dengan objek gambar Jalan Desa Leuwibalang, Kecamatan Cikeusik. Angga sendiri berdomisili di Kampung Bantu Bantar RT 01 RW 01 Desa Leuwibalang.

Pengumuman juara lomba foto selfie sendiri diisi dengan diskusi yang dihadiri Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB)m Uday Suhada dan akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), A Supena.

Menurut Rudi Jaya, para peserta yang ikut serta mengekspresikan kegelisahannya terkait kondisi jalan di Kabupaten Pandeglang.

“Kesempatan mereka untuk meluapkan keadaan yang sebenernya di lokasi, di desa atau di jalan-jalan kabupaten khususnya. Ini ekspresi warga yang resah dengan keadaan jalan di Pandeglang,” ungkapnya.

Rudi Jaya menjelaskan, kegiatan ini bagian dari kritik terhadap Pemkab Pandeglang. Dia juga menjelaskan, kegiatan ini juga bermaksud memberitahukan kepada pemerintah bahwa masih banyak jalan rusak yang harus diperbaiki.

“Sebetulnya ini salah satunya bentuk kritik kepada pemerintah di Pandeglang. Jadi, dalam arti kegiatan ini kritik kepada pemerintah secara positif thinking,” katanya.

Berikut para pemenang lomba foto jalan rusak yang digelar Nalar Pandeglang. Juara 1 Angga Permana. juara dua Anggi Triana, juara tiga Kokon Koswari, juara keempat Iyan Suryana dan juara kelima Nisa Harfiani.

Diberitakan sebelumnya, Nalar Pandeglang menyelenggarakan loma foto selfi jalan rusak di Pandeglang. Kegiatan selian menyambut HUT RI ke 77 dan cara kritik pemerintah.

Dalam template yang disebarkan, mereka mengadakan perlombaan foto selfie rdi Kabupaten Pandeglang. Komunitas ini menyiapkan hadiah 1 juta bagi 3 orang pemenang dan juga beberapa bingkisan. Dengan tagline “warga yang merdeka”.

**Baca juga: Tolong! Bayi di Pandeglang Tak Milik Anus Butuh Bantuan

Ketua Nalar Pandeglang Rudi Yana Jaya menegaskan, tidak ada tujuan lain dari kegiatan lomba foto selfie di jalan hancur yang dilakukannya. Menurutnya, lomba itu hanya memeriahkan HUT RI ke 77, supaya warga bisa menyampaikan keadaan sebenarnya lewat foto selfie.

“Tujuannya tidak lain kami hanya memeriahkan menyambut kemerdekaan dengan bentuk warga yang merdeka juga, jangan takut dengan selfie keadaan yang sebenarnya,” kata Rudi saat dikonfirmasi, Selasa (16/8/2022).(aep)

Kabar6- Nasib malang dialami oleh Bilqis, bayi berusia tiga bulan kurang lahir tidak normal seperti bayi biasanya lantaran memiliki kelainan Atreasia Ani atau tidak memiliki anus.

Bocah mungil itu terpaksa harus mengeluarkan kotorannya melalui perut dan harus mendapatkan perawatan khusus dari tim medis.

Bilqis merupakan anak pasangan Een (40) dan Adang Sulaeman (40) warga Kampung Kadu Ranggem, Desa Kadu Bale, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang.

Een, orang tua Bilqis mengaku terkejut melihat kondisi kesehatan anak ke tiga nya tersebut, karena kata Een dua putranya terlahir dengan normal.

“Ya pas pertama lihat saya kaget, karena kedua anak saya terlahir normal,” kata Een, saat ditemui di rumahnya, Rabu 31 Agustus 2022.

Een menuturkan, setelah beberapa hari putrinya pun dilakukan tindakan medis kolostomi dibagian perut sebelah kiri, agar pencernaan Bilqis berjalan lancar.

“Beberapa hari baru dilakukan oprasi di RSUD Berkah Pandeglang pakai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), alhamdulillah lancar. Bilqis juga tidak rewel atau nangis terus,” terangnya.

Meskipun harus lahir dengan tidak normal, ternyata bayi Bilqis memiliki keunikan, yakni memiliki daun telinga berbentuk lafadz Allah dibagian kiri.

“Ini ada juga di kuping sebelah kiri seperti lafadz Allah. Semoga dibalik kekurangan ada kelebihan, bisa menjadi anak yang sholeh dan patuh terhadap orang tua,” jelasnya.

Een pun berharap anaknya bisa kembali sehat dan normal seperti bayi pada umumnya. Karena kata Een, dalam waktu dekan anaknya akan kembali dilakukan oprasi, dan berharap adanya bantuan dari pihak terkait.

“Semoga anak saya bisa seperti bayi pada umumnya yang sehat dan normal. Nanti setelah berat badannya naik, baru akan dilakukan oprasi lagi,” tuturnya.

“Semoga ada bantuan dari Pemerintah dan para dermawan, karena saat ini selain pampers, Bilqis juga minum susu yang harganya sangat mahal, sementara suami saya hanya bekerja serabutan,” lanjut Een.

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Banjar, Ivan Sofiyana mengatakan, selain memiliki kelainan antresia ani, bayi Bilqis juga memiliki penyakit jantung.

Saat ini Kata Ivan, kondisi Bilqis pun sehat, dan untuk sementara sudah dilakukan oprasi pertama dibagian perut atau tindakan kolostomi, agar pencernaan Bilqis berjalan lancar.

“Untuk kesehatan Bilqis Alhamdulillah kondisinya sehat, hanya saja selain antresia ani Bilqis juga memiliki penyakit jantung. Untuk sementara sudah dilakukan oprasi pertama dibagian perut agar pencernaan Bilqis lancar,” kata Ivan.

**Baca juga: KMSB Pertanyakan Logika yang Pakai Bupati Pandeglang soal Pengadaan Sepeda Listrik Rp 38 Miliar

Ivan pun menuturkan, pihak Pemerintah Daerah baik Kecamatan hingga Kabupaten sudah memberikan perhatian kepada bayi Bilqis, seperti bantuan logistik dan bantuan fasilitas kesehatan.

“Alhamdulillah baik dari Kecamatan sampai Kabupaten sudah melakukan tindakan, dari mulai logistik dari Dinas Sosial, hingga terkait fasilitas kesehatan dari RSUD Berkah dan Dinas Kesehatan Pandeglang,” pungkasnya.(aep)

Kabar6- Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada menyatakan tak habis fikir dengan rencana Bupati Pandeglang Irna Narulita soal pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW se-Pandeglang dengan menelan anggaran Rp 38 Miliar.

Uday mempertanyakan logika apa yang digunakan Bupati Pandeglang dan enam fraksi di DPRD Pandeglang ditengah kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang masih banyak yang memprihatikan.

“Saya bertanya kepada diri sendiri ini logika apa yang dipakai oleh Bupati Pandeglang dan enam Fraksi yang menyetujui untuk memberikan fasilitas kepada RT/RW se kabupaten Pandeglang angkanya Rp 38 Miliar ditengah kondisi jalan yang seperti ini,” kata Uday dalam diskusi publik di Balai Budaya Pandeglang, Rabu (31/8/2022).

Uday mengaku heran dengan kebijakan Bupati dan hal itu disetujui oleh enam fraksi di DPRD. Padahal ratusan kilometer meter kondisi di Kabupaten Pandeglang memprihatikan.

“Ratusan kilometer jalan di Kabupaten Pandeglang yang memprihatikan dan muncul kebijakan Bupati Pandeglang dan itu diamini oleh enam Fraksi di DPRD dan empat fraksi menolak membuat saya harus berfikir ulang,”sesalnya.

Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah sangat sulit dijangkau oleh kendaraan roda dua, apalagi jika dilalui oleh sepeda listrik. “Karena memang di beberapa wilayah jangankan dilalui oleh sepeda listrik, tapi motor pun banyak yang kesulitan,”ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, rencana pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW sebelumnya telah disetujui dalam Rencana Kebijakan Umum Anggran Proritas dan Platfrom Anggran Sementara (RKUA PPAS) Tahun 2023 senilai Rp 38 Miliar.

“Kalau bisa Rp 100 miliar kasih dong simpul-simpul kami belum Linmas. Bingung amat Rp 38 miliar,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan, usai menghadiri rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD.

**Baca juga: Proyek Rehabilitasi Gedung SMP Saketi Pandeglang Dikritik, Aktivis Minta Dindikpora Turun Tangan

Dalam rapat paripurna tersebut, 4 fraksi menolak perencanaan pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi PPP.

Sementara itu fraksi lainnya yang mendukung untuk pengadaan sepeda listrik yakni fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi PAN-PBB, dan Fraksi Nasdem-Perindo.(aep)

Kabar6 – Aktivis kritik proyek rehabilitasi gedung SMPN 5 Saketi, Pandeglang, yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor dari CV Guna Dharma lantaran menduga ada pemasangan rangka baja dalam proyek tersebut dengan menggunakan bahan material rangka baja bekas pakai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun,proyek rehabilitasi Gedung SMPN 5 Saketi tersebut merupakan program dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang.

Program kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sub kegiatan, rehabilitasi sedang berat sarana pra sarana dan utilitas sekolah. Jenis pekerjaan revitalisasi SMPN 5 Saketi.

Jumlah anggaran dalam proyek tersebut sebesar Rp 1 miliar lebih yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2022. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender yang dimulai sejak 15 Juli sampai 15 Desember 2022. Kontraktor pelaksana dalam proyek tersebut yakni CV Guna Dharma.

Salah seorang aktivis Pandeglang Erlan mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasinya baja ringan bekas digunakan kembali pada proyek tersebut.

“Dari hasil investigasi kami. Ditemukan ada rangka baja bekas, di pasang lagi dalam proyek itu. Soalnya kami lihat rangka baja itu sudah karat dan bolong-bolong seperti bekas,” ungkap Erlan, Selasa (30/8/2022).

Namun, ia pun tidak tahu apakah rangka baja belas itu memang dibenarkan atau tidak digunakan lagi dalam proyek tersebut. Namun yang jelas, pihak dinas terkait harus turun ke lapangan melakukan peninjauan terhadap proyek tersebut.

“Dinas terkait harus turun ke lokasi, apakah benar rangka baja bekas itu boleh di pasang lagi atau tidak. Supaya tidak menjadi pertanyaan semua pihak,” pintanya.

Sementara, pelaksana monitor pekerjaan dari CV Guna Dharma, Ending mengatakan, jika hal itu merupakan reposisi, artinya itu melakukan perbaikan yang ada. Jadi kegiatan tersebut merupakan rehab sedang dan berat, ada yang diganti semua ada juga yang lain reposisi.

“Seperti ruang Perpustakaan dan satu ruang kelas itu diganti semua. Namun ada juga yang reposisi,” imbuhnya.

**Baca juga: Pengamat Nilai Pro Kontra Pembelian Sepeda Listrik Bupati Pandeglang untuk RT/RW Hal Biasa

Ia juga mengaku, memang salah dari awalnya saat memberikan petunjuk. Itu awalnya dibongkar semua oleh pekerja, karena memang sebagian ruangan di proyek tersebut ada yang sifatnya reposisi, maka rangka baja yang lama dipasang lagi.

“Memang wajar lah jika ada dugaan seperti itu. Tapi kalau sebagian bangunan dalam proyek itu reposisi, bukan tidak diganti. Pihak Kepala Sekolahnya juga tahu jika itu reposisi, hanya saja awalnya ada kesalahan memberikan petunjuk,” ujarnya.(aep)

Kabar6- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mathlaul Anwar Eko Supriatno mengungkapkan, pro kontra pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW hal biasa. Untuk itu pihaknya memberikan beberapa catatan untuk Bupati Pandeglang.

Menurutnya, bagi yang pro ide program sepeda listrik sangat bagus karena para RT/RW di fasilitasi alat transportasi, sedangkan bagi yang kontra karena tidak terlalu urgent dengan kondisi jalan yang ada di Pandeglang. Sebab jalan di kabupaten Pandeglang masih banyak rusak dan lainnya.

Fenomena ketidakpuasan dalam sebuah kebijakan adalah hal biasa walaupun acapkali menimbulkan konflik dari para pihak yang berkepentingan. Fenomena seperti ini bukan barang langka karena pada umumnya, kebijakan acapkali menimbulkan kontradiksi.

“Meski demikian pada akhirnya kebijakan yang dibuat tetap berjalan. Ketidakpuasan bisa berujung pada aksi bahkan saling aksi. Itulah demokrasi,” kata Eko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/8/2022).

Eko menegaskan, Rencana pembelian program sepeda listrik oleh Bupati Irna Narulita se-Pandeglang bukankah pembahasannya di rapat paripurna DPRD dan juga disahkan oleh mayoritas fraksi sepakat mendukung program ini.

“Dukungan mayoritas fraksi tersebut tidak hanya mencerminkan dukungan kuat secara politik tapi juga bentuk legitimasi Program Sepeda Listrik Bupati Irna Narulita untuk RT dan RW se-Pandeglang,” ujar Eko.

Eko menegaskan bahwa setidaknya ada tiga prinsip-prinsip dasar atau sabagai saran dalam menggairahkan kembali roda relasi pemerintahan Bupati Irna dalam menyikapi pro kontra program sepeda listrik ini.

Menurut Eko, pertama, Bupati Irna seyogyanya gerak cepat menjadikan fokus pertama yang dibenahi yakni merajut kembali sinergi komunikasi politik dengan DPRD, serta pimpinan partai politik.

Sinergi komunikasi politik tujuannya adalah agar terjadi sinkronisasi program antara kepentingan masyarakat di dapil legislatif dan penyusunan RKPD Pandeglang ke depan. ujar Eko.

Dosen Fakultas Hukum dan Sosial ini pun menambahkan, Bupati Irna seyogyanya mengajak lembur jajaran ASN untuk membenahi normalisasi birokrasi dan penyusunan KUA-PPAS APBD 2022 dan Perbup untuk mencairkan anggaran wajib dan mengikat.

“Bukankah juga ada regulasi yang mengatur LAKIP yang penilaian kinerja bukan hanya berdasarkan new public management (tata kelola berdasarkan kepentingan publik), tapi sudah mengarah pula kepada tata pelayanan yang lebih partisipatif dan deliberatife,”tutur Eko.

Pembina pada Future Leader for Anti-Corruption (FLAC) inipun mengingatkan agar Bupati Irna seyogyanya gerak cepat dalam hal kolaborasi dan akselerasi baik dengan tokoh masyarakat, institusi, dan lembaga dalam upaya membangun ‘government public relations’.

Menurut Eko, sesuai etika komunikasi politik, tidak elok mendelegitimasi langkah kepala daerah dalam menata bangunan birokrasi dan justru yang dibutuhkan saat ini adalah setiap pihak saling kondusif memberikan dukungan semangat, minimal memberi kesempatan seiring waktu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Baca juga: Koalisi Parpol Ambyar “Tersenggol” Sepeda Listrik

Eko menambahkan, Bupati Irna seyogyanya mampu mengkonsolidasi birokrasi sehingga dalam satu irama yang sama. Birokrasi sebagai sebuah sistem yang semuanya harus diperankan.

“Proses pengawasan harus tetap berjalan. Media tetap jalankan fungsi ‘watchdog’, DPRD juga menjalankan fungsinya, masyarakat sipil pun tak boleh acuh apatis. Itulah demokrasi!,”Eko.(aep)