Kabar6-Warga di Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak punya cara dalam mengurangi sampah yang ada di lingkungan mereka.

Sampah memang akan menjadi persoalan jika tak sedari dini dicarikan solusi. Hal ini seiring dengan volume sampah yang bertambah karena jumlah penduduk yang semakin banyak.

Untuk mengurangi jumlah sampah, warga di desa tersebut memulainya dengan Gerakan Nol Limbah dengan menyiapkan bank sampah digital.

“Pemikirannya sederhana, penambahan penduduk di Sukarendah akan berdampak terhadap produksi sampah. Karena itu, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan persoalan lingkungan,” kata Inisiator Bank Sampah Digital, Mulyadi Amin kepada wartawan, Minggu (4/12/2022).

Menurut Mulyadi, Gerakan Nol Limbah bisa memiliki nilai ekonomi. Karena itu dapat mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah sehingga dapat menghasilkan rupiah.

“Sampah yang dikumpulkan dari masyarakat akan ditampung dan dikelola secara digital oleh pengelola bank sampah secara profesional dan transparan,” jelasnya.

Kepala Desa Sukarendah Mochamad Amin mengapresiasi dilaunchingnya bank sampah digital yang diinisiasi Mulyadi Amin. Apalagi Sukarendah memiliki persoalan sampah yang telah menjadi perhatian pemerintah daerah.

Hal tersebut karena keberadaan Pasar Sampay yang setiap harinya memproduksi puluhan kubik sampah. Tidak hanya itu, sampah di lingkungan masyarakat juga bisa dikelola dengan baik, sehingga tidak mencemari lingkungan.

**Baca juga: Pengumuman Lengkap Jadwal Seleksi CAT PPPK Kesehatan di Lingkungan Pemkab Lebak 2022

“Keberadaan bank sampah digital ini merupakan titik awal dalam Gerakan Nol Limbah dan menciptakan wilayah Sukarendah bebas sampah,” ucapnya.

“Semoga ke depan, masyarakat lebih giat lagi dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat,” katanya.(Nda)

Kabar6-Sebanyak 1.350 pendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Ketua Panitia Seleksi Daerah CASN Lebak Feby Hardian Kurniawan mengatakan, pelamar yang dinyatakan lolos administrasi kemudian akan mengikuti seleksi Computer Asissted Test (CAT).

**Baca juga: Cerita Warga Lebak Antre Berdesakan dari Pagi hingga Sore Demi BLT BBM, Sejumlah Orang Pingsan

Seleksi dilakukan menindaklanjuti Pengumuman Bupati Lebak Nomor: 800/10-Panselda.lbk/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan PPPK Setelah Masa Sanggah dan Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung Nomor: 1473/1/KR.III/XII/2022/ tanggal 2 Desember 2022.

Feby mengatakan, ribuan peserta tersebut mengikuti seleksi CAT di beberapa tempat berbeda sesuai permintaan mereka saat melakukan pendaftaran.

“Ada yang di UPT BKN Batam, UPT BKN Serang, Kantor Regional V BKN Jakarta, Poltekkes Kemenkes DKI Jakarta, Poltekkes Kemenkes Banten dan beberapa lokasi lainnya. Tapi yang terbanyak di UPT BKN Serang mencapai 924,” tutur Feby.

Selengkapnya Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi CAT BKN PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemkab Lebak Download di Sini

Kabar6-Ribuan warga rela antre berdesak-desakan untuk mengambil bantuan langsung tunai (BLT) dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di kantor Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Sabtu (3/12/2022).

Tidak hanya di kantor Kecamatan Malingping, BLT juga secara bersamaan disalurkan ke masyarakat di beberapa kantor kecamatan lainnya di Lebak.

Mirisnya, warga harus antre berdesak-desakan sejak pagi demi bantuan tersebut. Salah satunya seperti dialami Kurni, warga Desa Cilangkap, Kecamatan Wanasalam.

Kurni ikut antre untuk menggantikan istrinya yang tidak memungkinkan masuk ke dalam kerumunan ribuan warga.

“Kalau penerima bantuannya nenek istri tapi karena kondisinya enggak memungkinkan makanya diwakilin anaknya. Pas ngeliat kondisinya ramai banget terus istri juga lagi hamil, jadi saya yang gantiin istri buat ngantre,” tutur Kurni kepada Kabar6.com.

Dari rumah, Kurni berangkat sekitar pukul 08.00 WIB karena di jadwal yang ia dapat, penyaluran untuk warga Wanasalam dimulai pukul 10.00 WIB.

“Ternyata sejak jam 8 sudah mulai ngantre. Enggak pakai nomor atau dipanggil, jadi yang datang duluan terus ngantre aja gitu. Saya baru dapat itu jam 5 sore setelah dari pagi ngantre,” ucap Kurni.

**Baca juga: Saat Iti Jayabaya Ingin Sulap Jalan Sunan Kalijaga Jadi Pusat Kuliner Tapi Terbentur Kewenangan

Sepenglihatannya memang ada beberapa orang warga yang pingsan karena kelelahan dan akibat dari desak-desakan dengan warga lainnya.

“Iya kalau enggak salah ada 2 atau 3 orang yang pingsan. Emang suasananya rame banget, bayangin itu KPM (keluarga penerima manfaat) dari 8 kecamatan jumlahnya ribuan digabung jadi satu tempat, saya juga heran kenapa sistemnya begitu enggak kayak bantuan lain kan di tiap-tiap desa gitu,” keluh Kurni.(Nda)

Kabar6-Bupati Iti Octavia Jayabaya mengaku banyak rencana pembangunan yang ingin dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak namun sulit direalisasikan karena terbentur kewenangan.

Salah satunya kata Iti keinginannya membangun pusat kuliner di sepanjang Jalan Sunan Kalijaga yang belum bisa diwujudkan lantaran ruas jalan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“(Jalan) Sunan Kalijaga itu kewenangannya provinsi, kami sudah berkali-kali mengajukan agar dialihkan ke kami karena ingin memindahkan pusat kuliner ke situ,” kata Iti saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung Pemkab Lebak, Jumat (2/12/2022).

“Jadi malam-malam kuliner di situ, kita bikin mural dan lain sebagainya di situ, jadi semua UMKM kumpul di situ. Tapi karena kewenangannya provinsi kami belum disetujui,” sambung Iti.

Iti lalu mencontohkan lahan milik Perum Damri di samping Kantor Satpol PP dan Damkar. Ia menyebut pemerintah daerah sudah berulang kali meminta ruislag guna kepentingan penataan program Kota tanpa Kumuh (Kotaku).

**Baca juga: Punya Kader Berkualitas, PDI Perjuangan Targetkan Kursi Bupati Lebak di Pilkada 2024

“Waktu itu kita masuk ke dalam Kotaku, udah jadi, uangnya udah ada untuk penataan, lalu DED (Detail Engineering Design) nya juga sudah jadi. Tapi karena asetnya bukan punya pemerintah daerah enggak bisa dilanjutkan, lebih baik mundur karena kami enggak mau kena hukum,” jelas Iti.

“Jadi persoalan-persoalan begitu enggak bisa dilihat hanya dari satu sisi pemda, ada kaitan vertikal yang enggak bisa kami tembus. Termasuk lahan perkebunan sawit yang ingin kami ambil alih karena HGU-nya sudah habis dari tahun 2000, tapi enggak bisa di situ, seperti terminal enggak bisa bangun di situ, pasar dan sebagainya,” papar Iti.(Nda)

Kabar6-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten mencatat keluarga beresiko terkena stunting paling tinggi di Kabupaten Pandeglang dan Lebak pada 2022.

Menurut data Kementerian Kesehatan melalui Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di Provinsi Banten paling tinggi keluarga terkena stunting yakni Kabupaten Pandeglang 37,8 persen, dan Lebak 27,3 persen keluarga yang terkena stunting.

Sementara angka stunting di wilayah Tangerang Raya tercatat paling rendah. Kota Tangerang hanya 15,3 persen, Tangsel 19,3 persen dan Kabupaten Tangerang 23,4 persen.

“Yang paling tinggi itu ada di Pandeglang dan Lebak. Kita mempunyai target tahun 2024 bisa turun menjadi 14 persen,” terang Dr. Nurizky Permanajati Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten kepada Kabar6.com, Jumat, (2/12/2022).

**Baca Juga: 1.940 Nasi Kotak Dibagikan ke Masyarakat saat Hari Jadi Kabupaten Lebak

Ia menjelaskan, penderita stunting ini memiliki dampak buruk terhadap perkembangan otak, dimana otak anak tidak akan maksimal menerima informasi.

Tak hanya penderita stunting juga akan lebih mudah sakit, karena sistem imunnya minim.

Stunting timbul karena beberapa hal diantaranya, kurang gizi dalam waktu lama, pola asuh kurang efektif, pola makan, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan, gangguan mental dan hipertensi pada ibu, sakit infeksi yang berulang dan faktor sanitasi.

“Kedepannya kalau anak kita dari dini dia sudah mempunyai stunting dia akan kalah saing dengan orang luar negeri. Maka masyarakat harus bersama mencegah stunting sejak dini agar kita bisa bersaing pada era global ini,” tukasnya. (Rez)

Kabar6-PDI Perjuangan memasang target memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Lebak 2024. Target merebut kursi bupati dipasang partai berlambang banteng moncong putih ini.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lebak Emuy Mulyanah menyebut, partainya memiliki banyak kader mumpuni yang berkualitas untuk bertarung di pilkada nanti.

“Kami PDI Perjuangan punya banyak kader terbaik yang kami yakin akan mampu memenangkan Pilkada Lebak nanti. Target kami, bupati Lebak dari PDI Perjuangan,” kata Emuy, di ruangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lebak, Jumat (2/12/2022).

Beberapa kader yang dimaksud Emuy di antaranya Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya yang kini menjabat anggota DPR RI. Hasbi merupakan putra dari mantan Bupati Lebak dua periode yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Kadin RI, Mulyadi Jayabaya.

**Baca juga: Hari Jadi Lebak ke-194, Pemkab dan DPRD Didemo Mahasiswa

Nama lainnya yang juga dianggap mumpuni dan punya kapasitas serta peluang menang juga berasal dari keluarga Jayabaya yakni Mochamad Nabil Jayabaya. Nabil merupakan bendahara DPC PDI Perjuangan Lebak dan juga Ketua Gapensi.

“Dua kader ini merupakan kader terbaik yang dimiliki PDI Perjuangan Lebak, kami yakin kami bisa memenangkan pilkada dengan target kursi bupati. Keduanya juga sudah sangat dikenal dan dekat dengan masyarakat,” kata Emuy.(Nda)

Kabar6-Aksi demonstrasi mahasiswa mewarnai Hari Jadi Kabupaten Lebak ke-194, Jumat (2/12/2022). Mahasiswa dari berbagai organisasi berorasi di depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Lebak

Mereka berasal dari berbagai organisasi seperti HMI DIPO, Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), dan Keluarga Mahasiswa Citorek (Kumacitor).

Masing-masing saling menyuarakan tuntutan kepada pemerintah daerah terkait beberapa sektor, mulai dari pembangunan, pendidikan, pariwisata, kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat.

“Usia Lebak sudah mau hampir dua abad, tapi masih banyak anak-anak putus sekolah yang hanya sampai tingkat sekolah dasar. Masalah itu yang kami minta kepada Ibu Bupati untuk jadi fokus pemerintah daerah,” kata Ananda Widia Nugraha.

Pada sektor pariwisata, ia menyayangkan masih banyak potensi wisata yang kurang dikembangkan. Contohnya Goa Sanghiang dan Curug Cipicung di wilayah Sobang.

“Ini kan ramainya di pembukaan, kalau enggak ada tindak lanjut hanya buang-buang anggaran yang akhirnya terbengkalai. Udah dibuka tapi ujungnya ditinggalin karena enggak ada perhatian,” ujar Widia.

Sementara Kumala dalam rilisnya menyoroti bagaimana upaya pemerintah daerah mengenai percepatan pemulihan ekonomi yang dinilai belum dirasakan masyarakat. Meski investasi masuk di beberapa wilayah, namun menurut Kumala, belum semua masyarakat merasakan dampak positifnya.

“Taraf hidup yang kurang baik dan pengangguran masih banyak menjadi realitas nyata saat Lebak menginjak usia ke 194 tahun. Pendapatan asli daerah yang didapat tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan untuk memenuhi dan mensejahterakan masyarakat,” tulis Kumala.

**Baca juga: 1.940 Nasi Kotak Dibagikan ke Masyarakat saat Hari Jadi Kabupaten Lebak

Kumala menuntut kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk mewujudkan akses pemerataan pendidikan terutama pada penyandang disabilitas, mewujudkan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mengentaskan pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Bangun destinasi wisata yang punya daya saing untuk meningkatkan perekonomian daerah,” pinta Kumala.(Nda)

Kabar6-Sebanyak 1.940 nasi kotak dibagikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak ke masyarakat pengguna jalan, terutama para pedagang kaki lima, tukang becak, ojek, supir angkot dan lain-lain, Jumat (2/12/2022).

Ribuan nasi kotak yang dibagikan oleh relawan BPBD dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Lebak ke-194.

“Bagi-bagi nasi kotak ke masyarakat adalah bentuk rasa syukur kita di hari jadi Kabupaten Lebak. Nasi kotak yang disalurkan berasal dari teman-teman OPD (organisasi perangkat daerah),” kata Ketua Pelaksana Hari Jadi Lebak ke-194, Lina Budiarti.

Selain ribuan nasi kotak yang dibagikan, Pemkab Lebak menyediakan jajanan di halaman parkir Gedung Setda yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis.

Terdapat juga beragam sajian makanan yang dihidangkan oleh Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI). Menu makanan yang juga bisa dinikmati cuma-cuma tersebut berbasis beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

**Baca juga: 838 Pendaftar PPK di Lebak Lolos Seleksi Administrasi

Kata Lina, tema hari jadi tahun ini adalah “UMKM Kuat, Ekonomi Meningkat. Sesuai dengan temanya, diharapkan dengan UMKM yang kuat dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya agar dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dengan pembinaan, pelatihan agar mutu dan kualitas menjadi lebih baik, termasuk juga memfasilitasi supaya memiliki legalitas produk,” jelas Lina.(Nda)

Kabar6-Sebanyak 838 pendaftar panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Mereka yang lolos pada seleksi tersebut akan mengikuti tes tertulis Computer Assisted Test (CAT) di Hotel Mutiara, Kalanganyar, Lebak, pada Selasa (6/11/2022).

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas SDM KPU Lebak Ahmad Saparudin mengatakan, ratusan pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi tersebut setelah KPU melakukan penelitian terhadap berkas 1.481 orang pendaftar.

“Dari 1.481 orang pendaftar, ada 838 pendaftar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan lulus pada tahap seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi tertulis,” kata Saparudin, Jumat (2/11/2022).

Saparudin mengatakan, ada sebanyak 1.481 orang mendaftar secara online melalui siakba.kpu.go.id/. Dari jumlah tersebut, sebanyak 981 pendaftar dokumennya dinyatakan lengkap, 143 tidak memenuhi syarat (TMS) dan 500 pendaftar TMS sistem.

“TMS sistem ini karena enggak lengkap berkas pendaftarannya, sementara TMS karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan,” terang Saparudin.

**Baca juga: Bapenda Lebak Optimis Target Pajak 2022 Tercapai 100 Persen, Tahun Depan Pakai CEPLEO untuk Tingkatkan Kinerja

Tes tertulis akan dibagi menjadi lima sesi yang setiap sesinya diikuti oleh peserta dari 4-6 kecamatan.

“Peserta membawa tanda bukti terdaftar sebagai calon anggota PPK, membawa dokumen persyaratan dalam bentuk hardcopy bagi yang belum menyerahkan. Registrasi dilakukan paling lambat 1 jam sebelum jadwal ujian,” tutur Saparudin.(Nda)

Kabar6-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak optimis bahwa realisasi pajak daerah pada tahun ini bisa tercapai 100 persen dari target yang dipasang yakni sebesar Rp157.990.931.461.

Target tersebut bersumber dari 11 jenis pajak daerah yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak PBB dan Pajak BPHTB.

“Kami optimis target 100 persen akan bisa tercapai sampai akhir bulan di tahun ini. Karena realisasi dari 11 jenis pajak itu sampai bulan November persentasnya sudah mencapai 98,98 persen atau Rp156.384.921.911,” kata Kepala Bapenda Lebak, Hari Setiono.

Hari memaparkan, Pajak Hotel sudah terealisasi 107,00%, Pajak Restoran terealisasi Rp5.220.578.106 atau 107,00%, Pajak Hiburan terealisasi Rp179.670.760 atau 78,12%, Pajak Reklame terealisasi Rp1.032.779.033 atau 114,75%, Pajak Penerangan Jalan terealisasi Rp25.773.705.526 atau 103,09%, Pajak Parkir terealisasi Rp771.693.300 atau 110,24%, Pajak Air Tanah terealisasi Rp646.603.249 atau 107,77%, Pajak Sarang Burung Walet terealisasi Rp14.910.000 atau 99,40%, Pajak Mineral Bukan Logam terealisasi Rp38.927.106.471 atau 121,65%, Pajak PBB terealisasi Rp28.192.941.298 atau 80,55% dan Pajak BPHTB terealisasi Rp55.207.651.105 atau Rp94,93%.

Atas tingkat kepatuhan wajib pajak (WP), Bapenda Lebak memberikan apresiasi kepada Kecamatan Leuwidamar dan Banjarsari atas prestasi pencapaian pengelolaan pembayaran PBB-P2 dengan kategori tercepat lunas. Lalu Apresiasi diberikan kepada Kecamatan Maja, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Malingping, dan Kecamatan Cimarga atas pengelolaan PBB-P2 dengan kategori realisasi terbesar tahun 2021.

Apresiasi kepada petugas Pengelolaan Pemungutan PBB-P2 tingkat kecamatan diberikan kepada Siti Nuraeni dari Kecamatan Cibeber.

Tingkat kepatuhan WP kelurahan dan pemerintah desa atas pengelolaan PBB-P2 dengan kategori tercepat lunas diberikan kepada, Desa Karang Kamulyan Kecamatan Cihara, Desa Sinar Galih Kecamatan Cibeber, Desa Majasari Kecamatan Sobang dan Desa Gunung Wangun Kecamatan Cibeber.

Sementara tingkat kepatuhan WP kelurahan dan pemerintahan desa atas Pengelolaan PBB-P2 dengan kategori realisasi terbesar tahun 2021 diberikan kepada Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar, Desa Sogong Kecamatan Panggarangan, Desa Jatake Kecamatan Panggarangan, dan Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung

Bapenda juga memberikan apresiasi untuk tingkat kepatuhan WP kategori pajak daerah lainnya yakni, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MINERBA) tahun 2022 diberikan kepada PT. Pasir Alam Makmur, Pajak Restoran tahun 2022 diberikan kepada PT Angsa Emas Proteindo, Pajak Air Tanah tahun 2022 diberikan kepada PT Sarana Proteindo Utama, Pajak Parkir tahun 2022 diberikan kepada PT Reska Multi Usaha dan PT Fajar Jasa Nusantara, Pajak BPHTB tahun 2022 diberikan kepada Ohim Irwansyah, S.H., Bronto Hartono, S.H., M.Kn., dan Jessica S.H., M.Kn

**Baca juga: Pemkab Lebak Rancang Skema untuk Bantu UMKM Bisa Jual Produk di Retail Modern

Lebih lanjut Hari menyampaikan, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pajak daerah dalam hal wajib pajak membayar pajak berbasis teknologi guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Bapenda Lebak terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan, salah satunya dengan Aplikasi CEPLEO.

“Ini merupakan wujud dari good government akan fungsi pelayanan pemerintah terhadap para pelaku pajak di Kabupaten Lebak. Tidak hanya untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam membayar pajak daerah, tetapi ini akan meningkatkan kontribusi pendapatan demi pembangunan Kabupaten Lebak,” jelas Hari.(Nda)