Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melaunching e-Walidata. Kabupaten Lebak menjadi daerah yang pertama di Provinsi Banten dan nomor kedua di Nasional yang melaunching e-Walidata.

Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan bersyukur karena Pemkab Lebak telah menjalankan amanah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yakni Perpres Nomor 39, Permendagri Nomor 70 dan Undang-undang Nomor 23.

“Di mana data itu sangat penting dan strategis ketika kita bicara tentang dokumen perencanaan. Dua bulan ini kita dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov, alhamdulillah hari ini kita bisa launching untuk Data Statistik Sektoral Daerah yang diamanatkan oleh undang-undang,” kata Iwan, di Gedung Setda Lebak, Rangkasbitung, Jumat (23/2/2024).

Terkait dengan Data Statistik Sektoral, Iwan menyebut perlu ada beberapa elemen data yang harus disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Pertama terkait data sektoral dan data urusan.

“Data statitistik sektoral yang berbasis urusan maupun sektoral tentu akan dimanfaatkan oleh daerah dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan, di mana di dalam tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan salah satunya adalah peraturan daerah (perda),” tutur Iwan.

**Baca Juga: Polres Lebak Selidiki Penyebab Stok Beras Langka Usai Pemilu

“Merumuskan permasalahan, menyusun program kegiatan-sub kegaiatan, target dan indikator tidak akan tepat sasaran tidak efektif dan efisensi tanpa didahului dengan mekanisme bagaiamana data disajikan untuk menyusun program kegiatan sampai dengan target dan indikator,” jelas Iwan.

Data yang tersaji nantinya bakal sangat bermanfaat bagi seluruh sektor organisasi perangkat daerah (OPD) untuk digunakan terkait dengan renstra (Rencana strategis) dan renja (Rencana kerja) baik tahunan maupun lima tahunan.

“Data yang selama ini di-anaktiri-kan alhamdulillah di Lebak tidak demikian ya. Kita berkomitmen ingin mewujudkan satu data Indonesia,” ucap Iwan.

Lebih lanjut Iwan berharap data yang digunakan oleh OPD dalam menyusun dokuken perencanaan merupakan data yang sudah melalui berbagai proses tahapan.

“Sehingga ke depan satu data Indonesia untuk Kabupaten Lebak bisa sama bisa terwujud, tidak ada yang berbeda. Lebak memberikan kontribusi untuk mewujudkan satu data Indonesia, dan Lebak juga memberikan daya ungkit bagi daerah lainnya untuk menjalankan mandat dari Perpres 39 dan Permendagri 70 untuk mewujudkan satu data Indonesia,” papar Iwan.(Adv)

Kabar6-Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, diwarnai protes salah seorang calon anggota legislatif (caleg).

Dalam video yang beredar di media sosial, caleg perempuan yang mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak menyampaikan protes ke anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang memimpin jalannya rapat pleno, Rabu (21/2/2024).

“Kecurangan di Desa Gunungkencana, 300 suara saya hilang,” kata perempuan yang disebut-sebut merupakan caleg DPRD Lebak dari Partai NasDem dalam salah satu video.

Ketua PPK Gunungkencana Amir Mahfud kepada wartawan mengatakan, protes yang dilakukan caleg Dapil 6 dalam rapat pleno itu lantaran merasa perolehan suaranya dicurangi.

“Yang bersangkutan merasa suaranya dikurangi dan dipindahkan ke salah satu calon lain, dengan membawa C salinan hasil download,” kata Amir, Kamis (22/2).

Semula dikatakan Amir, pleno rekapitulasi yang dilaksanakan dengan sistem satu panel dengan membacakan rekap per TPS membuka C Plano berjalan lancar.

“Setelah berjalan satu desa selesai maka memberikan interupsi dan masukan dari semua saksi untuk dilakukan rekap per desa yang di bacakan oleh PPS,” ujar Amir.

**Baca Juga: P&G Indonesia Komitmen dalam Mengelola Sampah Plastik

Kemudian disepakati rekap dibacakan per desa dengan membuka C Plano. Desa itu yakni Sukanegara Cicaringin, dan Ciginggang.

“Setelah selesai tiga desa dibacakan dan dalam waktu yang bersamaan saya usulkan untuk pleno desa selanjutnya dibacakan per TPS agar memudahkan dalam proses Sirekap web dan itu disepakati oleh semua saksi,” terang Amir.

Hingga akhirnya, caleg menghampiri anggota PPK menyampaikan protes dan memaksa agar dilakukan hitung dan direkap ulang serta membuka C Plano di 3 desa yang sudah selesai diplenokan.

Lebih lanjut diterangkan Amir, dalam PKPU Nomor 5 dan 6 diatur bahwa caleg tidak diperbolehkan mengikuti rapat pleno.

“Setelah di suruh keluar beliau tetap mau dalam ruangan sidang,” pungkasnya.(Nda)

Kabar6-Kapolres Lebak AKBP Suyono mengaku telah memerintahkan Satreskrim untuk melakukan penyelidikan terkait kondisi stok beras yang langka usai Pemilu.

“Hasil ekspos bersama sebelum pemilu digelar stok pangan aman hingga Ramadan, tapi setelah pemilu stok pangan dinyatakan terbatas dan langka, ini yang akan kita cari tahu,” kata Suyono, Rabu (21/2/2024).

Harga beras terutama jenis premium saat ini tengah melonjak. Tidak sedikit warga yang sebelumnya mengkonsumsi beras premium memilih beralih ke beras yang lebih murah.
Suyono menegaskan, pihaknya kini sedang fokus melakukan pengecekan ke pasar-pasar serta lokasi lainnya yang ada kaitannya dengan kenaikan harga pangan selain beras.

Jika harga beras terus menerus naik, maka akan dilaporkan ke Satgas Pangan Polda Banten agar ditindaklanjuti secara hukum.

“Tapi sampai saat ini kita belum menemukan adanl penimbunan pangan, namun jika nanti ditemukan kita akan tindak tegas,” jelas Suyono.

**Baca Juga: Harga Beras Premium di Lebak Tembus Rp18.000 per Liter, Warga Beralih ke Lebih Murah

Jika nantinya hasil penyelidikan di lapangan terbukti terdapat penyimpangan maka akan ditindaklanjuti secara hukum.

“Kepolisian juga mengevaluasi sejauh mana kaitan kenaikan harga dengan pelanggaran tersebut, apakah memang ada unsur kesengajaan atau tidak,” ujarnya.

“Intinya mudah-mudahan suplai pangan aman. Untuk memutus rantai spekulan, kartel penimbun perlu kekompakan sinergi karena ini bukan hanya tanggung jawab Polri tapi juga unsur terkait lain di daerah,” imbau dia.

Lebih lanjut, Suyono meminta kepada pemerintah khususnya Dinas Perdagangan dan Bulog agar segera melakukan operasi pasar (OP) untuk menekan harga pangan yang saat ini sudah sangat tinggi.

“Mudah-mudahan dengan kami bergerak bisa mengintervensi sejumlah harga bahan pokok di pasar,” harapnya.(Nda)

Kabar6-Total, ada 15 Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan lima TPS yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pemilu 2024.

Untuk Kabupaten Lebak ada satu dan Kota Serang ada empat untuk PSU. Sedangkan PSL, seluruhnya ada di Tangerang Selatan.

“PSU Lebak satu, Kota Serang empat, di Tangerang Selatan ada PSL ada 15,” ujar Ali Faisal, Ketua Bawaslu Banten, ditulis Selasa, (20/02/2024).

Terkait penghentian pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan di PPK, Bawaslu sudah bersurat ke KPU Banten untuk meminta penjelasan. Surat itu dikirim pada Senin, 19 Februari 2024.

**Baca Juga: Redam Kenaikan Harga, Mendag Percepat Penyaluran Beras SPHP ke Pasar

Karena menurut Bawaslu, secara aturan, pleno tingkat kecamatan tidak bisa dihentikan dengan alasan sistem Sirekap yang bermasalah.

“Alasan itu kalau secara kelembagaan tidak bisa dijadikan dasar, karena kita bekerja sesuai norma dan ketentuan,” terangnya.

Meski sempat dihentikan selama dua hari, Minggu-Senin, 18-19 Februari 2024, kini pleno tingkat kecamatan sudah berlanjut kembali. Selama penghentian itu, petugas pengawas selalu memantau logistik Pemilu 2024.

“Petugas kita nempel di simpul-simpul logistik, kita ada petugas pengawas. Sejauh ini aman, terkendali, yang terkait dengan kotak-kotak yang kemaren mau dipakai pelaksanaan rekap ditingkat PPK,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Proses Pemilu 2024 kerap menelan korban jiwa, selain KPPS, Personel Polda Banten juga turut gugur selama proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Satu orang gugur, bernama Aipda Wahyu, dia bertugas di Polsek Cileles, Polres Lebak.

Dia bertugas sejak tahapan pemilu di mulai, hingga proses perhitungan suara dan perpindahan logistik pemilu ke tingkat PPK.

Kapolda Banten, Irjen Pol Abdul Karim meminta doa bagi seluruh korban agar dilapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

“Polda Banten dan saya secara pribadi menyampaikan bela sungkawa sekaligus penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada personel dan kepada KPPS yang telah mengorbankan jiwa raga demi kelancaran dan keamanan proses demokrasi,” ujar Irjen Pol Abdul Karim, Kapolda Banten, dalam keterangan resminya, ditulis Selasa, (20/02/2024).

Polda Banten telah melakukan apel konsolidasi Operasi Mantab Brata, pada Senin, 19 Februari 2024. Sekaligus menyampaikan evaluasi dan langkah pengamanan selanjutnya.

**Baca Juga: Pj Bupati Tangerang Berikan Penghargaan kepada Perumdam TKR, Ini Alasannya!

Hasilnya, tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban yang signifikan selama proses Pemilu 2024. Kapolda Banten, Irjen Pol Abdul Karim berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.

“Ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan kesiapan kita bersama dalam menyukseskan pesta demokrasi,” jelasnya.

Ribuan personel Polda Banten bersama TNI, Linmas dan berbagai lapisan masyarakat lainnya terus berjaga hingga seluruh proses Pemilu 2024 selesai, terlebih saat penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, baik legislatif maupun capres cawapres.

“Masih ada berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki dan ditingkatkan pada penugasan di massa yang akan datang, khususnya menjelang penetapan hasil pemilu 2024 sampai dengan tahapan pelantikan,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Warga di Kabupaten Lebak memilih beralih mengkonsumsi beras yang lebih murah imbas harga beras premium yang terus merangkak naik.

Iin salah seorang pembeli di Pasar Rangkasbitung mengaku, memilih beras yang lebih murah lantaran harga beras premium yang sudah menembus Rp18.000 per liter.

“Biasanya saya suka beli yang premiun. Tapi karena harga mula-mula Rp15.000 terus sekarang naik jadi Rp 18 ribu, saya jadi beli beras yang biasa saja,” tutur Iin, Senin (19/2/2024).

Iin berharap pemerintah bisa turun tangan supaya kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat itu tidak terus merangkak naik.

“Semoga bisa kembali murah ya, soalnya lebih enak beras premiun dibandingkan beras biasa,” katanya.

Menurut salah seorang pedagang beras di Pasar Rangkasbitung, Nurmala, naiknya harga beras karena tingginya permintaan namun ketersediaan yang sedikit. Hal ini disebabkan musim kemarau yang terjadi pada tahun 2023.

**Baca Juga: Pelajar Binus School Korban Bullying Alami Memar dan Luka Bakar

Penjual beras di pasar Rangkasbitung, Nurmala mengatakan, setiap Minggu harga beras terus mengalami kenaikan.

“Pas Minggu kemarin harganya masih Rp15.000, tapi sekarang sudah Rp18.000 per liter,” ungkap Nurmala.

Kata Nurmala, harga beras biasa atau KW II Rp 15 ribu per liter. Ia mengakui, banyak pembeli yang beralih ke beras lebih murah harganya.

“Pembeli banyak yang ngeluh karena harga beras premium terus naik. Ya akhirnya banyak pembeli yang beralih ke beras biasa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pedagangan Disperindag Lebak Yani menyampaikan, stok beras berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan sedang mengalami defisit sebesar 2,7 juta ton pada periode Januari-Februari 2024.

“Situasinya sedang dapat tekanan dari produksi, sebagian petani kita telat tanam, baru Januari tanam,” katanya.(Nda)

Kabar6-Sebuah bangunan di Kampung Dukuh, Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mendapat sorotan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Bili Suseno menduga bangunan dengan kontruksi baja ringan tersebut belum mengantongi kelengkapan izin.

“Diduga tidak berizin. Karenanya kami berharap kalau benar tidak kantongi izin, penegak Perda harus tegas untuk menertibkan,” kata Bili, Minggu (18/2/2024).

Disebut Bili, bangunan tersebut akan diperuntukkan sebagai gudang pabrik briket kayu arang.

“Saya sudah coba mengkonfirmasi ke DPMPTSP soal perizinan bangunan tersebut tapi belum ada respon,” ungkap dia.

**Baca Juga: Pemkab Serang Kembali Raih Penghargaan KASN

Terpisah, Sekretaris Desa Citeras Erdi Rusyana mengatakan, bangunan milik perorangan tersebut akan digunakan sebagai pabrik kayu

“Pabrik kayu, sawmill. Sudah ada izin lingkungan kurang lebih 25 orang warga,” sebut Erdi saat dihubungi wartawan.

Sementara itu, Kasi Penertiban Dinas Satpol PP Anna Wakhayudian mengaku, pihaknya akan melakukan pengecekan ke bangunan tersebut untuk memastikan apkah izinnya sudah lengkap.

“Nanti kami coba, kami pastikan itu,” katanya.(Nda)

Kabar6-Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 ditunda. Beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lebak diketahui sudah menggelar rapat pleno hari ini.

Ketua KPU Lebak Dewi Hartini membenarkan penundaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.

“Benar (ditunda) se-Indonesia. Informasi karena akan dilakukan maintenance server Sirekap,” kata Dewi saat dikonfirmasi Kabar6.com, Minggu (18/2/2024).

Rapat pleno rekapitulasi oleh PPK akan di-reschedule dan dijadwalkan kembali mulai tanggal 20 Februari.
“Kalau timeline awal kami pleno di kecamatan selesai pada tanggal 24, nah karena ada penundaan ini lalu jadwal nya akan berubaha, kami menunggu KPU Pusat dan Provinsi dan kami juga harus pleno kembali,” papar Dewi.

**Baca Juga: Pemilu Serentak 2024 di Tangsel, Benyamin: Alhamdulillah Suasana Kondusif

Terkait dengan beberapa PPK yang sudah melaksanakan, maka rapat plenonya ditunda untuk dijadwalkan ulang.

“Lalu apakah kotak suara yang sudah dibuka dan diplenokan akan dilakukan ulang kembali, ini pun kami masih harus menunggu arahan dari pusat dan provinsi. Nanti kami sampaikan ke teman-teman media,” terang Dewi.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Lebak Deni Wahyudin mengatakan, rapat pleno rekapitulasi dijadwalkan mulai tanggal 18-24 Februari 2024.

“Ada yang mulai besok, kita targetkan tanggal 24 rapat pleno di seluruh PPK sudah sudah selesai. Mudah-mudahan lancar,” kata Deni, Sabtu (17/2/2024).(Nda)

Kabar6-Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilu 2024 oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Lebak mulai dilaksanakan besok

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Lebak Deni Wahyudin mengatakan, rapat pleno rekapitulasi dijadwalkan mulai tanggal 18-24 Februari 2024.

“Ada yang mulai besok, kita targetkan tanggal 24 rapat pleno di seluruh PPK sudah sudah selesai. Mudah-mudahan lancar,” kata Deni kepada Kabar6.com, Sabtu (17/2/2024).

Rapat pleno terbuka di tingkat kecamatan dilakukan setelah hasil kotak suara di tiap TPS digeser secara berjenjang ke panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing desa kemudian ke PPK.

“Semua KPPS sudah menggeser dan sudah terkumpul, jadi sudah siap dilakukan pleno rekapitulasi oleh teman-teman PPK,” ujar Deni.

Kata dia, KPU Lebak telah menyampaikan kepada PPK untuk segera menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pleno rekapitulasi.

“Salah satunya teman-teman harua menyiapkan tata tertib rapat pleno yang akan dipimpin oleh Ketua PPK. Lalu mengirim surat undangan ke peserta pleno, seperti unsur Forkopimcam, PPS, perwakilan partai dan saksi,” jelas Deni.

**Baca Juga: Mulai Seleksi, Pemkab Targetkan Siswa Asal Serang Bisa Wakili Paskibraka Nasional

“Semoga pleno berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada pihak yang dirugikan,” tambah dia.

Terpisah, Divisi Teknis Penyelenggara PPK Kalanganyar Restifa Anbiya menyampaikan, rapat pleno rekapitulasi di Kalanganyar akan dimulai Senin, 19 Februari 2024. Persiapan sudah dilakukan, termasuk mengirimkan surat undangan.

“Surat undangan ke para peserta rapat pleno terbuka sudah disampaikan. Undangan saksi hanya berlaku untuk 1 orang dan harus membawa surat mandat,” kata Restifa.

Ia menerangkan, jadwal rapat pleno telah disusun dengan memperhatikan jumlah desa di Kalanganyar. Hal ini agar pelaksanaan rekapitulasi berjalan sesuai dengan jadwal tahapan.

“Ada 7 desa dengan jumlah TPS sebanyak 106. Jadi rekapitulasi akan berjalan secara berurutan. Pertama PPWP (Pemilu presiden dan wakil presiden) lalu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten,” paparnya.(Nda)

Kabar6-Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Kabupaten Lebak menjadi pilot project untuk mengimplementasikan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa (LKD).

Hal itu tertuang dalam Surat Ditjen Bina Pemerintahan Desa tertanggal 2 Februari 2024.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak dr. Budhi Mulyanto mengatakan, posyandu yang akan menjadi pilot project berada di Pasarkeong, Cibadak.

“Kalau selama ini concern kegiatan posyandu bisa dibilang hanya bidang kesehatan (Puskesmas). Sekarang akan diselaraskan tujuan pembentukan posyandu itu untuk apa,” kata dr. AqBudhi Mulyanto, Sabtu (17/2/2024).

**Baca Juga: Untuk Petugas KPPS, Kenali Resiko Penyakit karena Kelelahan Kerja

Implementasi posyandu sebagai LKD melalui 6 pendekatan bidang standar pelayanan minimum (SPM). Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

“Integrasi kegiatan semua sektor/bidang terkait yangbl dilakukan di posyandu. Utamanya untuk pencapaian SPM berbagai urusan, jadi tidak hanya urusan kesehatan,” tutur Budhi.

“Leading program ini ada di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), jadi bisa konfirmasi ke sana,” tambahnya.

Dijadwalkan, pembahasan rencana kegiatan pilot project akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dengan dihadiri Ketua Umum Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian.(Nda)