Kabar6-Sebanyak 211 kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan nilai aset sebesar Rp 25 miliar yang raib merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan.
Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti, menegaskan bahwa hilangnya kendaraan dinas merupakan tanggung jawab instansi yang bersangkutan.
Oleh karena itu, BPKAD mendorong instansi terkait untuk melakukan penatausahaan dan inventarisasi ulang terhadap kendaraan dinas di bawah kewenangannya. **Baca Juga: 211 Kendaraan Dinas Hilang, BPKAD Banten Sebut ada yang Dikuasai Pihak Ketiga
“Tanggung jawab atas kendaraan yang ada di perangkat daerahnya, lakukan penatausahaan dan melakukan inventarisasi ulang terhadap kendaraan-kendaraan yang menjadi dalam kewenangan perangkat daerahnya,” kata Rina usai rapat paripurna di DPRD Banten, Selesai (4/6/2024).
“BPKAD juga akan memperketat inventarisasi kendaraan dinas dengan melakukan gelar kendaraan untuk memastikan fisik kendaraan dan pengamanannya,”sambungnya.
Rina menambahkan bahwa BPKAD telah mengambil langkah-langkah untuk menelusuri keberadaan kendaraan dinas yang hilang. Salah satunya dengan mencocokkan data di kartu inventaris barang dengan kondisi fisik kendaraan. Inspektorat Diminta Turun Tangan Usut 211 Kendaraan Dinas Pemprov Banten yang Hilang
“Ternyata, ada beberapa kendaraan yang pindah ke OPD lain tapi tidak dicatat di sistem. Ada juga kendaraan yang sudah dilelang tapi belum dihapus dari sistem,” jelas Rina.
Upaya yang dilakukan berhasil menemukan kembali 34 dari 211 kendaraan dinas yang sebelumnya dilaporkan hilang. Penemuan ini merupakan hasil dari upaya inventarisasi ulang yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten.
BPKAD bekerja sama dengan Biro Umum dan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengamankan kendaraan-kendaraan tersebut.
“Kondisi beberapa kendaraan memang sudah tidak layak pakai. Kendaraan-kendaraan ini akan segera dilelang,” ujar Rina.
Rina optimis bahwa dengan upaya ini, inventarisasi kendaraan dinas di Pemprov Banten akan menjadi lebih baik di masa depan.
“Kita akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan semua kendaraan dinas tercatat dengan benar,” tutup Rina. (Aep)
