Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang tidak menemukan dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon presiden maupun calon legislatif selama masa kampanye hingga masa tenang.

“Untuk temuan dugaan politik uang nihil,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang, Agus Muslim saat dimintai keterangan, Kamis (18/4/2019)

Agus mengatakan pihaknya bersama jajaran Garakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terus melakukan pemantauan untuk menghindari politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon presiden maupun caleg.**Baca Juga: Bawaslu Kota Serang Pertanyakan Keterlambatan Pengiriman Formulir C6.

“Kalau informasi masuk ada ke kita, tapi setelah dilakukan pencarian atas informasi itu tidak ditemukan,” jelasnya.(eko)

Kabar6-Menjelang hari H pencoblosan Pemilu 2019 kemarin, Bawaslu Kota Serang banyak menemukan permasalahan di lapangan oleh penyelenggara Pemilu.

Salah satunya mengenai keterlambatan pengiriman formulir C6 dari KPU kepada masyarakat agar mau datang mencoblos pada saat pemilihan digelar.

Atas kondisi itu, Bawaslu Kota Serang telah melayangkan surat kepada KPU Kota Serang untuk memintai keterangannya, prihal keterlambatan pengiriman formulir C6 yang seharusnya diterima masyarakat, paling lambat tiga hari sebelum hari H pencoblosan.

Komisioner Bawaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan, menjelang hari H pencoblosan Pemilu 2019 kemarin, pihaknya melihat proses pendistribusian formulis C6 kepada masyarakat belum rampung dikerjakan hingga hari H minus 3 menjelang Pemilu 17 April kemarin.

Padahal, kata Rudi, formulir C6 seharusnya sudah terdistribusikan kepada seluruh masyarakat, paling lama tiga hari sebelum hari H pencoblosan.

Berbeda di lapangan, lanjut Rudi, hingga H-1, masih saja pendistribusian formulir C6 dilakukan oleh petugas kepada masyarakat agar formulir C6 bisa dibagi-bagikan kepada para pemiliknya masing-masing

“Sampai H-1 masih saja formulir C6 didistribusikan, yang seharusnya paling lambat H-3 sebelum hari H pencoblosan,” kata Rudi, Kamis (18/4/2019).**Baca Juga: Kapolresta Tangerang: Kawal Ketat Pergeseran Kotak Suara.

Atas kondisi itu, pihaknya mengaku telah melayangkan surat kepada KPU Kota Serang untuk mempertanyakan prihal keterlambatan pengiriman formulir C6 kepada masyarakat tersebut, agar bisa dijelaskan oleh KPU.

Masih kata Agus, meski secara sanksinya tidak ada. Namun, kata dia, hal tersebut lebih kepada peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh KPU agar pelaksanaan Pemilu bisa berjalan aman, tertib dan lancar.(Den)

Kabar6-Saat pergeseran kotak suara, Kapolres Kota Tangerang minta anggota dan jajarannya perketat penjagaan.

“Saya perintahkan jajaran dari mulai TPS, PPK hingga KPU hasil penghitungan yang sudah dirapikan ke dalam kotak suara untuk dikawal ketat,” tegas Kombes Pol Sabilul Alif, Kapolres Kota Tangerang kepada kabar6.com, Kamis (18/4/2019).

Sabilul mengatakan bakal mengambil langkah tegas jika ada langkah-langkah yang mengganggu stabilitas pada pengawalan maupun pada jalannya Pemilu 2019.

“Lakukan penindakan tegas dan jika perlu tembak ditempat pelaku yang akan mengganggu Kamtibmas pada pesta demokrasi kali ini,” ujar Alif dengan nada lantang dan tegas saat monitoring di salah satu TPS dan PPK.

Hal tersebut dilakukan, kata Alif, sesuai arahan Kapolri Jendral Tito Karnavian saat jumpa Pers bersama Panglima TNI.**Baca Juga: 2 TPS di Kota Serang Berpeluang PSU.

“Perintah dan kebijakan itu sudah disepakati bersama dengan Panglima TNI,” paparnya. (bam)

Kabar6-Sampai hari ini, Bawaslu Kota Serang telah menemukan sejumlah pelanggaran selama Pemilu 2019. Akibatnya, dua TPS berpotensi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).

Komisoner Bawaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, kedua TPS yang berpotensi PSU antaranya di TPS 05 Lingkungan Cipocok Jaya, Kelurahan Kecanatan Cipocok jaya, dan di TPS 24 Kampung Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang.

Menurut Rudi, untuk TPS 05 Lingkungan Cipocok Jaya, Kelurahan Kecamatan Cipocok jaya sendiri disebabkan oleh ditemukannya pemilih berasal dari luar Provinsi Banten, yang ikut mencoblos di TPS tersebut.

Ketiganya masih ber-KTP-kan asal Provinsi DKi Jakrata, belum pindah domisi di Kota Serang, di tempat ke tiganya tinggal. Kendati demikian, ketiganya pun hingga hari pencoblosan belum terdaftar di DPTb tambahan, akibat dari pindahan rumahnya tersebut.

Masih kata Rudi, dari ketiga tangan pemilih tersebut, dua surat suara untuk pemilihan Capres dan Cawapres berhasil telah dimasukan kedalam kotak suara, sedangkan satunya lagi gagal dimasukan. Menurut Rudi, hal ini merupakan kelalaian dari petugas KPPS pada saat melakukan penjagaan di bilik TPS.

“Akibatnya, untuk TPS 05 Lingkungan Cipocok Jaya, Kelurahan Kecamatan Cipocok Jaya ini terancam dilakukan PSU ulang, untuk pemilihan Presiden wakilnya saja,” kata Rudi, Kamis (18/4/2019).**Baca Juga: Ada Proses Pencoblosan di RSUD Berkah Pandeglang, Begini Kata KPU.

PSU lainnya, lanjut Rudi, akan diberlakukan di TPS 24 Kampung Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang.

Penyebabnya, karena ditemukan adanya petugas KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara sisa. Kejadian diperkirakan usai istirahat siang pukul 13.00 WIB.

“Pada pukul 13:00 WIB siang, petugas KPPS melakukan pencoblosan surat suara sisa, ada 15 lembar untuk tiga pemilih. delapan surat suara sudah dimasukan ke dalam kotak suara, sedangkan tujuh surat lainnya belum,” tandasnya. (Den)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang memberikan penjelasan adanya protes saat pencoblosan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang pada 17 April 2019 kemarin. Namun KPU tidak bisa memastikan pemilih yang protes tersebut apakah pasien atau pegawai rumah sakit.

Ketua KPU Pandeglang Akhad Suja’i mengungkapkan, berdasarkan informasi ada calon pemilih yang belum tercatat sebagai pemilih yang hendak menyalurkan pilihannya. Sebelum mencoblos harusnya mereka telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Informasi yang saya terima, justru itu salah satu enggak tahu pasien enggak tahu petugas yang belum tercatat belum dilaporkan,” kata Suja’i di kantornya, Kamis (18/4/2019).

Sebelumnya, beredarnya video yang memprotes saat pencoblosan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang pada 17 April 2019 kemarin. Video berdurasi 19 detik itu diunggah oleh pemilik akun twitter @RudiYanaJaya21 terlihat sejumlah pegawai RSUD nampak proses ke Komisioner KPU Pandeglang Samsuri.

Namun dari video tersebut, tak begitu jelas apa yang disampaikan oleh pegawai RSUD ke Samsuri. Samsuri nampak hanya diam dan mendengarkan. Sementara pemilik akun tersebut, menerangkan pencoblosan di RUSD tidak sesuai aturan, karena banyak tidak bisa memilih para hari pencoblosan karena surat suara habis.

“Kejadian yg tidak Sesuai dgn aturan Pemilu di @RsudBerkah hampir semua di hr Pencoblosan tidak Bisa Memilih. Info @KPUPANDEGLANG surat Suara Habis. KO bisa gini..!!!,”twit akun Rudi

Suja’i melanjutkan, harusnya calon pemilih yang berada di rumah sakit harus terdata terlebih dulu. KPU mengaku sudah inten membangun komunikasi dengan pihak rumah sakit untuk memastikan berapa jumlah tenaga medis dan pasien yang akan mencoblos.

“Enggak bisa juga ujug-ujug orang itu pengen nyoblos di sana, harus teradministrasikan terlebih dahulu. Berapa kebutuhan surat suara yang dibutuhkan, karena kami pun nantinya memetakan petugas mana yang terdekat harus bergeser ke sana,” katanya.**Baca Juga: Pemilu di Tangsel Kondusif, Airin: Karena Kita Kompak.

Di sisi lain, KPU juga mengaku kesulitan saat mendata pasien di rumah sakit plat merah tersebut yang hendak menggunakan hak pilihnya untuk mengetahui kepastian surat suara yang dibutuhkan

“Kalau mendata pasien sangat menyulitkan karena kami perlu ada suatu kepastian berapa surat suara yang dibutuhkan, karena kami harus mengetahui (kebutuhan surat suara) empat jam sebelum pemungutan suara di mulai untuk mengkonsolidasikan ke temen-temen TPS,”terangnya.

Bagi tenaga medis pindahan yang hendak mencoblos, KPU juga harus memastikan mereka berasal dari daerah mana jika hendak mencoblos di rumah sakit yang berlokasi di Kecamatan Kadu Hejo.

“Karena perlakuanya tidak sama, wilayah (TPS) Kadu Hejo, tenaga medisnya misalnya orang Serang, dia hanya dapat dua surat suara, DPD RI dan calon presiden saja,” tandasnya.(aep)

Kabar6-Proses penghitungan suara Pemilu 2019 masih berlangsung di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sejauh ini proses penyelenggaraan pemilu di Pandeglang berjalan kondusif.

Guna hal yang tidak diinginkan bagi pihak yang hendak membuat kerusuhan, personel dari pihak keamanan telah mengantisipasinya. Mereka dibekali dengan senjata lengkap.

Kapolres Pandeglang, AKBP Indra Lutrianto Amstono menyatakan pada Pemilu 2019 tidak sedikit para personelnya yang dibekali sejata api laras panjang dan pendek. Bahkan kata dia, pihaknya juga tengah dibantu oleh Brimob Polda Banten yang dilengkapi senjata.

“Para personel dan Brimob yang dibekali senjata api, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat proses dan pasca Pemilu ini. Semua yang kami senjatai itu, tengah disebar di 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Ada juga Brimob yang dikhususkan melakukan patroli di semua TPS,” kata Indra, usai melakukan pemantauan di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Labuan, Rabu (17/4/2019).

Mantan Kapolres Soppeng ini menegaskan, pihak kepolisian yang sudah dibekali senjata api tidak akan segan-segan menembak siapa pun yang membuat kerusuhan baik sedang proses Pemilu maupun pasca Pemilu. Hal itu jelas dia, akan dilakukan sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009.

“Tentu saja ada perintah khusus, itu sudah protapnya dan sudah menjadi tugas pokok sesuai prosedur yang tertuang dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang dimana Polisi harus hadir, kemudian mengimbau. Itu ada tahapannya, sampai pada tahap enam dimana perkuatan senjata bisa digunakan,” jelasnya.

Tapi sampai saat ini lanjut Indra, kondisi proses Pemilu di Kabupaten Pandeglang berjalan tertib, damai, dan sejuk.

“Sampai saat ini, Alhamdulillah tidak ada keributan apapun. Semuanya, berjalan damai, aman dan sejuk. Tapi tetap kami bakal terus mewaspadai dan melakukan patroli secara intens kesemua wilayah,” tambahnya.

Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Tanto Warosono Arban lebih menyarankan kepada seluruh masyarakat agar menghindari kegiatan euforia yang berlebihan. Alangkah indahnya kata dia, kemenangan itu disambut dengan berdoa dan berzikir bersama.

“Melakukan euforia itu tak berpaedah, dan malah bakal menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Makanya, saya sarankan agar masyarakat lebih melakukan berdoa dan berzikir bersama. Hal itu kan lebih sejuk dan kondusif,” sarannya.

Hasil pemantauannya hersama Forkompinda kata dia, pencoblosan sudah berjalan baik. Bahkan menurutnya, Polri dan TNI telah menjamin keamanan masyarakat sehingga tidak ada intimidasi saat mengunjungi TPS.**Baca Juga: Bawaslu Tangsel Temukan Barang Bukti Dugaan Politik Uang.

“Maka dari itu jangan sampai kondusivitas itu rusak, hanya karena euforia berlebihan saat Capres pilihannya unggul sementara,” paparnya.(aep)

Kabar6-Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menerima informasi awal dari masyarakat terkait dugaan praktek politik uang. Hasilnya ditemukan barang bukti uang pecahan Rp50 ribu yang diklip dengan kartu nama calon legislatif.

“Ini temuan bagi-bagi uang ketika orang ingin mencoblos,” ungkap Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep ditemui wartawan di kantornya, Rabu (17/4/2019).

Menurutnya, lokasi perkara terjadi di Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memberikan uang saat pencoblosan sanksinya pidana tiga tahun penjara.**Baca Juga: Begini Alur Hitung Hingga Rekap Suara Pemilu 2019.

Acep bilang, pihaknya telah mengamankan barang bukti uang pecahan Rp 50 ribu sebanyak empat lembar. Kronologis pengungkapan berawal saat warga menerima form undangan atau C6 ada selipan duit beserta kartu nama.

“Sedang kita lakukan investigasi. Karena ini temuan perlu diinvestigasi untuk mengetahui asal usul uang dan kepada siapa saja,” katanya.(yud)

Kabar6-Dari sebanyak 809.563 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh indonesia pada Pemilu 2019 ini, tahapan proses pemungutan dan perhitungan suara telah dilakukan mulai dari tingkat TPS.

Anggota KPU Banten, Agus Sutisna mengatakan, untuk perhitungan di TPS sendiri dilakukan oleh petugas di TPS selama dua hari, sejak mulai dilaksanakannya proses pencoblosan Rabu (17/4/2019) dan berakhir pada hari Kamis (18/4/2019).

Perhitungan suara selanjutnya dilakukan di tingkat Kecamatan, pada hari Kamis (18/4/2019) dan berakhir pada Sabtu (4/5/2019).

Masih kata Agus, proses perhitungan suara selanjutnya dilakukan pada tingkat Kabupaten dn Kota, pada tanggal (22/4/2019) hingga (12/5/2019).**Baca Juga; Anggota KPPS 114 Pasar Kemis Kompak Pakai Baju Adat Daerah.

Disusul pada tanggal (22/4/2019) perhitungan dilakukannpada tingkat Provinsi, dan berakhir pada (12/5/2019).

“Terakhir perhitungan secara nasional dilakukan mulai 25 April hingga 22 Mei,” kata Agus, kepada Kabar6.com, Rabu (17/4/2019).(den)

Kabar6-Untuk menunjukan persatuan dan kesatuan Bangsa, Petugas KPPS di TPS 114 Pasar Kemis, menggunakan pakaian adat Sunda, Padang, Jawa dan Betawi.

“Maka, adanya petugas KPPS dengan menggunakan baju adat dari berbagai daerah di Pileg dan Pilpres 2019 ini, walau beda pilihan tapi kita tanamkan tetap satu yaitu Indonesia,” terang Andi Rofiq Hidayat, Ketua KPPS TPS 114, kepada para awak media, Rabu (17/4/2019).

Selain itu, jelas Andi Rofiq Hidayat, salah satunya juga, supaya warga Duta Asri III, Kelurahan Kutabumi, Rt 01/22 Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang agar tertarik mendatangi TPS.

Dirinyaa berharap seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya.**Baca Juga: Awal Mei, KPU Umumkan Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2019 di Banten.

“Alhamdulillah, warga terlihat antusias datang ke TPS mencapai 235 dari daftar pemilih tetap (DPT) 272 pemilih,” ucapnya. (bam)