Kabar6-Guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras, Perum Bulog mengusulkan agar Program Bantuan pangan dilaksanakan 1 (satu) tahun penuh sebagai antipasi tingginya harga dan rendahnya produksi beras tahun ini.
Hal itu diungkapkan Sonya Mamoriska, PhD. Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog dalam diskusi online dengan tema Outlook 2024: Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Stok Beras Pemerintah, Amankah? di Jakarta.
Dia memaparkan bahwa El Nino yang terjadi sejak bulan November 2023 memberi efek signifikan pada produksi gabah dan beras nasional di tahun 2024 berupa rendahnya produksi pada saat ketersediaan beras di pasaran umum sedang rendah, yakni pada triwulan I Tahun 2024.
**Baca Juga:Pelaku Ekraf Meningkat Jelang Lebaran, Menparekraf ajak ikut Apresiasi Kreasi Indonesia 2024
Untuk itu, kata dia, Perum Bulog menambah instrumen stabilisasi harga di produsen melalui penjualan cadangan beras pemerintah di penggilingan. “Tujuannya untukmeningkatkan intervensi pasar untuk meredam kenaikan harga di rantai pasok beras serta meredam harga sejak awal rantai pasok,” jelas Sonya dikutip, Miggu (31/3/2024).
Lanjut Sonya, Perum Bulog mengusulkan kebijakan berupa tata kelola pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kegiatan stabilisasi berupa pengadaan di produsen dan penyaluran di konsumen harus terintegrasi dan seimbang.
“Keduanya harus dilaksanakan rutin atau tetap guna memberi efek nyata secara teknis dan psikologis di tengah masyarakat. Penyaluran yang rutin agar dapat diterapkan pada stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP), Bantuan Pangan, dan program stabilisasi/bantuan pangan lainnya,” terang dia.
Adapun manfaat dari penyaluran rutin oleh Perum Bulog diantaranya: memastikan adanya pengadaan rutin, sehingga, kata Sonya harga di tingkat produsen terjaga.“Menjaga kualitas stok pangan di Gudang, meningkatkan ketersediaan pangan di tengah masyarakat; serta Mengurangi permintaan masyarakat ke pasaran umum sehingga menjaga inflasi pangan,” tambah dia.
Perum Bulog berharap Perpres Nomor 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektifitas stabilisasi. Usulan penyesuaian tersebut terutama menyangkut penetapan jumlah CPP berdasarkan jangka waktu menengah atau panjang, kata dia.
Opsi lain dalam pelaksanaan CPP, menurut Sonya, diberikan uang muka supaya ada jaminan stok di Perum Bulog. “Kemudian penyediaan anggaran untuk dana investasi modernisasi dan digitalisasi penyelenggaraan CPP,” ujar dia.
Maino Dwi Hartono, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan pentingnya menjaga stabilitas pangan khususnya beras untuk mengantisipasi resiko gejolak pangan jelang hari raya Idul Fitri 2024 dan Pilkada Serentak.
Bapanas telah berupaya melakukan stabilisasi harga beras, diantaranya dengan menyalurkan beras SPHP dan menyalurkan beras melalui Program Bantuan Pangan Beras Tahap I.
Terkait penyaluran Beras SPHP, realisasi per 22 Maret 2024 sebesar 504.558 ribu ton dengan wilayah penyaluran terbesar di Kanwil DKI Jakarta & Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Bapanas juga menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Adapun realisasi GPM bulan Januari-Maret sebanyak 2.720 kali, pelaksanaan (Januari 463 kali, Februari 723 kali, dan Maret 1534 kali).
Terkait stabilisasi harga dan ketersediaan beras oleh pemerintah, Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengusulkan dilakukan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras.
“Penyesuaian HPP Gabah dan Beras akan menjaga insentif produksi petani serta memungkinkan Perum Bulog menyerap,” ujar dia.
Kemudian, meninjau ulang penetapan harga eceran tertinggi (HET) Beras. Khudori mengusulkan HET beras diganti dengan harga langit-langit (ceiling price) yang tidak mengikat public. “Tapi hanya mengikat pemerintah dan Perum Bulog,” ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) Ferry Sitompul menyampaikan, harga beras merupakan salah satu indikator penting stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras di berbagai daerah di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. “Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah,” tandas dia. (red)
