Kabar6- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten Juhaeni M. Rois menyoroti pembangunan dibeberapa drainase di Kota Serang yang terkesan lambat. Padahal hal itu sangat penting saat hendak memasuki musim hujan sebagai antisipasi bencana banjir.
Lambatnya penanganan itu lebih disebabkan karena lemahnya koordinasi antara Pemkot Serang, Pemprov Banten dan Kementerian PUPR.
Juhaeni merasa selama ini, para pemangku kebijakan saling lempar tanggung jawab dalam upaya penanganan masalah banjir. Sehingga Juhaeni menilai permasalahan banjir di Kota Serang seakan-akan tidak dapat teratasi dengan baik.
“Jadi sebetulnya untuk mengatasi permasalahan banjir di kota serang itu harus ada koordinasi antar pusat dalam hal ini balai, provinsi, dan dinas PUPR Kota Serang,”kata Juhaeni kepada wartawan, Jumat (24/11/2023).
Oleh karenanya, anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS itu mendorong peran aktif dari semua pihak untuk bekerja mengatasi permasalahan banjir yang selama ini kerap terjadi di Kota Serang pada saat musim penghujan tiba.
**Baca Juga: WH Optimis Ungguli Airin dan Rano Karno di Dapil ‘Neraka’ Banten III
Baginya hal itu dirasa penting, sebab untuk dapat memaksimalkan upaya perbaikan infrastruktur drainase dalam rangka pencegahan banjir, diperlukan anggaran yang besar.
“Mereka perlu didorong supaya membuat anggaran itu fokus menyelesaikan masalah itu. Anggarannya harus digedein untuk mengatasi banjir,” terangnya.
Kemudian di samping itu Juhaeni pun juga turut menyinggung peran serta Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian (BBWSC3) dalam upaya penuntasan masalah banjir di Banten, khususnya di Kota Serang.
Pasalnya, menurut Juhaeni, banjir besar yang pernah terjadi di Kota Serang pada 2022 silam tidak lepas dari peran BBWSC3 di dalamnya.
“Apalagi dengan kasus banjir tahun 2022 kalau nggak salah, bulan 1 Maret yang diakibatkan meluapnya bendungan Sindang Heula ini harus menjadi pelajaran. Kepala Balai sendiri terkait dengan masalah ini, apa solusinya nah ini perlu diperjelas,” tandasnya.(Aep)
