Kabar6-Almarhum Husein (8), satu dari dua orang anak Kota Tangerang yang meninggal dunia karena tenggelam di aliran Sungai Cisadane, beberapa hari lalu, adalah bukti nyata, ketidaksiapan pemerintah setempat dalam penerapan sistem pencegahan dini, terhadap titik-titik rawan maupun lokasi berpotensi buruk lainnya, terlebih bagi keselamatan nyawa masyarakatnya.
Ya, suka tidak suka, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah harus mengakui bila kasus tenggelamnya bocah di aliran Sungai Cisadane ini, bukanlah kali pertamanya. Bahkan, insiden tersebut bisa dikatakan sering kali terjadi.
Hanya saja, kasusnya acap kali hanya dirasa dan dianggap sebagai sebuah kejadian biasa. Lihat saja, hingga kini rambu peringatan berisikan imbauan atau larangan kepada masyarakat di titik lokasi rawan yang dapat berdampak buruk bagi keselamatan jiwa seseorang memang masih sangat minim, bahkan cenderung nihil.
Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak RI, Arist Merdeka Sirait ternyata mengamini dan merasakan kondisi itu. Sebagai orang yang sering melanglang buana hingga ke pelosok nusantara, ia sangat peka dan selalu memonitor daerah dengan tingkat kerawanan, khususnya mengenai hak-hak dan perlindungan anak-anak Indonesia.
“Kota Tangerang masih sangat jauh dari kata layak bagi anak-anak. Itu kasus Husein, yang korban tenggelam di Cisadane adalah buktinya. Masa sampai tidak diberikan pelayanan ambulans karena alasan SOP. Ini kan belum ramah namanya. Saya juga memonitor betul kalau diwilayah itu memang belum ada penerapan sistem peringatan dini, ya seperti peringatan banjir atau kerawanan lainnya harusnya sudah bisa dilakukan,” kata Arist, kepada kabar6.com, Senin (26/8/2019).
Atas kondisi tersebut, pria yang dikenal sebagai bapaknya anak-anak Indonesia ini, menyindir dan mengkritik konsep ‘Layak Anak’ yang menjadi salah satu branding Pemkot Tangerang di muka publik.
“Tidak boleh sembarangan mengklaim jadi kota layak anak. Indikatornya harus terpenuhi dulu semuanya. Kasus ini jadi salah satu perhatian khusus seharusnya. Belum lagi, mengenai perlindungan anak dari kejahatan lainnya yang masih kita lihat belum tuntas. Tidak bisa pemda jalan sendiri, harus melibatkan pihak lain yang memang konsen dibidang nya, agar memperkuat program atau konsep yang mau diusung. Katakanlah, juga tidak hanya persoalan tentang anak, yang lain pun demikian,” tegas pria berdarah Sumatera ini.
**Baca juga:Tolak Bawa Jasad Korban Tenggelam, Komnas Anak: Itu Kejahatan Kemanusiaan.
Pendapat lain juga dikatakannya, bila pemerintah daerah setempat memang serius ingin memperbaiki kelemahan itu, khususnya perihal perlindungan bagi anak-anak, baik untuk anak di Kota Tangerang sendiri, maupun bagi anak-anak lainnya, supaya aman dan nyaman berada diwilayah itu.
“Ya ini sifatnya universal, terutama bagi wilayah yang di lintas sungai seperti Tangerang ini. Bangun dong sistem penerapan peringatan dini itu sebagai antisipasi. Kalau memang SDM atau petugas dari dinas teknis lapangan (seperti Dishub atau Satpol PP) jumlahnya mempuni, ya aktifkan dan tempatkan mereka juga ke titik-titik kerawanan, termasuk di area Sungai. Kan kemungkinan selain tenggelam, juga bisa terjadi kejahatan lainnya juga. Kalau nampak anak-anak bermain diarea berbahaya itu, kan langsung bisa terdeteksi dan pasti ada pencegahan,” pungkasnya.(ges)
