Kabar6-Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) telah lama dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan kedokteran gigi terbaik di Jakarta.

Meski begitu, berkat komitmen yang kuat terhadap kualitas pendidikan dan aksesibilitas, FKG Universitas Moestopo menawarkan program pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat.

Menurut Dekan FKG Universitas Moestopo, Dr. Drg Tjokro Prasetyadi, Sp.Ort, sebagai FKG swasta tertua di Indonesia, FKG Universitas Moestopo sejak awal berdiri pada 15 Februari 1961 memang berkomitmen kuat untuk melahirkan dokter-dokter gigi berkualitas agar mampu memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat.

**Pemerintah Disarankan Gunakan Metode Follow The Money agar Efektif Berantas Judi Online

“Salah satu keunggulan utama FKG Universitas Moestopo adalah akreditasi Unggul untuk program sarjana pendidikan dokter gigi dan profesi dokter gigi yang ditetapkan oleh Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) dan telah menjadi salah satu sentra uji nasional di Jakarta. Dalam waktu dekat ini, jumlah dokter gigi profesi Moestopo akan menjadi 4.800 lulusan,” kata Dr. Tjokro Prasetyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/6/2024).

Hal ini tidak mengherankan. Sebab kurikulum FKG Universitas Moestopo dirancang untuk memenuhi standar nasional, memastikan bahwa mahasiswa menerima pendidikan yang menyeluruh. Program ini mencakup berbagai aspek teori dan praktik kedokteran gigi, memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan beragam.

Selain itu, proses belajar mengajar yang unggul ini turut didukung dengan program-program kegiatan organisasi mahasiswa yang inovatif, kreatif serta kolaboratif selama pendidikan. Maka lulusan dari FKG Moestopo adalah Dokter Gigi yang unggul dan siap kerja dimanapun untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gigi di masyarakat.

Sebagai informasi, untuk menunjang pembelajaran, FKG Universitas Moestopo juga memiliki Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan (RSKGMP) yang hadir dengan Akreditasi Paripurna Bintang 5 serta berada di lokasi yang sama dengan FKG. Sebagai bagian integral dari FKG Universitas Moestopo, RSKGMP berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi yang berkualitas tinggi kepada masyarakat, sekaligus menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang unggul.

Karena merupakan bagian dari FKG Universitas Moestopo, RSKGMP juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa kedokteran gigi. Mahasiswa mendapatkan pengalaman klinis yang berharga dan dibimbing oleh para profesional dalam satu lingkungan yang mendukung pembelajaran praktis.

“Terlebih kami memiliki tim pengajar yang terdiri dari ahli dan praktisi berpengalaman di bidang kedokteran gigi. Mereka mendedikasikan dirinya, tidak hanya mengajar tetapi juga membimbing mahasiswa, memastikan bahwa setiap individu menerima perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka,” jelas Plt. Rektor Universitas Moestopo, Dr. FX. Sugiyanto, S.E., M.M.

“Hal ini dapat terlihat pada kualitas alumni FKG Moestopo yang memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan pendidikan kedokteran gigi dan kesehatan gigi di Indonesia,” pungkas Dr. Sugiyanto.(Red)

Kabar6-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) siap menggelar program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memberikan peluang bagi individu dengan pengalaman dan pembelajaran di luar lingkungan akademis formal untuk mendapatkan pengakuan akademik.

Program ini adalah bagian dari upaya universitas untuk mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel. Dan dengan RPL, maka setiap mahasiswa bisa menempuh pendidikan dengan lebih cepat dibanding jalur reguler.

Saat ini seluruh fakultas di Universitas Moestopo telah dinyatakan layak menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A pada Semester Ganjil 2024/2025.

**Baca Juga:Korlantas Polri Kirim Surat Tilang Lewat Aplikasi WhatsApp, Cek Nomer Resminya

“Penyelenggaraan RPL ini menjadi bukti bahwa Universitas Moestopo selalu berkomitmen untuk menjadi universitas yang inklusif, tempat pendidikan yang cocok tumbuh dan berkembang generasi muda harapan bangsa tanpa membeda-bedakan latar belakang dan golongan,” kata Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. Budiharjo, M.Si, dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (5/52024).

Untuk diketahui, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses di mana universitas mengakui pengalaman kerja, pelatihan, dan pembelajaran non-formal lainnya sebagai bagian dari kualifikasi akademik. Dengan program RPL, individu yang telah memiliki pengalaman kerja di industri atau telah mengikuti pelatihan tertentu dapat mengurangi waktu dan biaya untuk memperoleh gelar akademik.

Dengan begitu, Universitas Moestopo bisa memberikan manfaat kepada banyak kelompok, termasuk para profesional yang ingin melanjutkan pendidikan mereka, individu yang ingin beralih karir, dan mereka yang telah memperoleh keterampilan melalui pengalaman kerja.

“RPL merupakan implementasi pembelajaran sepanjang hayat (life-long learning) untuk meningkatkan jumlah angkatan kerja terdidik dan berkeahlian. Program ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan kredit akademik berdasarkan penilaian pengalaman dan pembelajaran yang telah mereka peroleh,” papar Prof. Budiharjo.

Melalui asesmen, capaian pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi ditetapkan menjadi raihan satuan kredit semester (sks) dalam bentuk mata kuliah. Jumlah maksimal mata kuliah yang bisa diperoleh adalah 40 mata kuliah. Kekurangan kredit selanjutnya dipenuhi melalui pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan kurikulum Program Studi Universitas Moestopo.

“Dan dengan raihan mata kuliah yang diperoleh melalui penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan pelatihan bersertifikasi, maka mahasiswa bisa mempercepat waktu kelulusan dibandingkan dengan mahasiswa yang menempuh jalur reguler selama 8 semester,” tambah Prof. Budiharjo.

Saat ini, penyelenggaraan RPL di lingkungan Universitas Moestopo sudah dapat dilakukan pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Akuntansi, Manajemen, dan Pendidikan Dokter Gigi pada tingkat Sarjana.

Tak hanya itu, RPL Tipe A juga sudah bisa dilakukan pada Program Studi Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, dan Magister Administrasi Publik pada tingkat strata 2.

Menariknya, hampir semua Program Studi yang menyelenggarakan RPL di lingkungan Universitas Moestopo ini sudah memegang Akreditasi A dan diakui Unggul oleh Kemenristekdikti.

Prof. Budiharjo menegaskan bila penyelenggaraan kuliah lewat jalur RPL ini merupakan salah satu bentuk komitmen Universitas Moestopo untuk menjadi universitas yang inklusif agar semua mahasiswa dari berbagai golongan dan latar belakang mendapat akses dan kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi.(Red)

Kabar6-“Problematika etik menjadi fokus penting DKPP yang mungkin timbul dalam konteks Pemilu 2024,” demikian paparan Heddy Lugito dalam seminar nasional di Universitas Moestopo, Sabtu 16 Maret 2024.

Argumen tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, karena memandang DKPP memang memiliki peran yang sangat penting dalam menangani problematika etik yang mungkin timbul dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab dalam setiap proses demokratis, termasuk Pemilu, masalah etika dan kepatuhan terhadap aturan serta standar moral sangatlah vital untuk menjaga integritas, transparansi, dan legitimasi proses demokratis itu sendiri.

Menurut Heddy Lugito, saat ini DKPP RI memiliki tugas untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

**Baca Juga:Siapa Titi Khoiriah? Wanita Cantik Yang Bakal Maju di Pilkada Kota Tangerang

Karena itu untuk menjalankan tugas tersebut DKPP memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi pada Pemilu 2024.

“Dan dengan begitu, DKPP RI bisa menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu,” lugas Heddy Lugito pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana (PPs) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tersebut.

Saat ini etika telah menjadi salah satu isu yang diperdebatkan masyarakat pada Pemilu 2024 ini baik di media sosial maupun forum diskusi yang membuatnya menjadi salah satu perbedaan mencolok Pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya dan menjadi salah satu bentuk kepedulian dan harapan masyarakat terhadap pemilu yang demokratis.

“Tiba-tiba etika menjadi wacana yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan publik di media sosial maupun forum-forum diskusi, bagaimana beretika dalam bernegara,” ungkap Heddy Lugito.

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas merupakan satu dari lima syarat terwujudnya Pemilu demokratis di Indonesia. Empat syarat lainnya adalah regulasi yang baik, birokrasi netral, peserta yang taat aturan, dan pemilih yang cerdas dan partisipatif.

Berdasarkan data KASN, pada periode 2015-2020, terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu modusnya adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan.

Alasan lain yang biasa terjadi adalah karena adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon, kurangnya pemahaman aturan tentang netralitas ASN, hingga adanya intervesi dari pimpinan atau atasan. Selain pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, politik uang (money politics) juga kerap terjadi pada Pemilu.

“Dan sampai 13 Maret 2024 Bawaslu ada 140 pelanggaran terkait netralitas ASN selama Pemilu 2024,” kata pria kelahiran Boyolali ini.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. Budiharjo, M.Si menjelaskan jika dalam Pemilu 2024, DKPP memang diharapkan dapat memainkan peran yang proaktif dan efektif dalam menangani problematika etik yang mungkin timbul.

Dengan menjaga integritas dan kejujuran dalam seluruh proses pemilu, DKPP bisa berkontribusi pada terwujudnya pemilihan yang bersih, adil, dan demokratis serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

“Saat ini kita masih memberikan nilai terbaik untuk DKPP. Sebab saat ini belum ada keputusan DKPP yang membuat rakyat tidak menerima. Karenanya, DKPP diharapkan untuk bisa terus menjadi wasit dan pengawas Bawaslu dan KPU yang baik,” ujar Prof Budiharjo.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur PPs Universitas Moestopo, Prof. Dr. Triyuni Soemartono, M.M. Pada setiap penyenggaraan Pemilu, DKPP dapat berperan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang etika kepada penyelenggara pemilu.

“Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya etika dalam menjalankan tugas dan membantu mencegah terjadinya pelanggaran,” kata Prof. Triyuni.

Tak berhenti sampai disitu, dalam setiap Pemilu, DKPP pun juga memiliki peran menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik. Pendekatan mediasi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Dan sebagai bagian untuk penciptaan Pemilu yang berkualitas, DKPP dan Universitas Moestopo pun menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.

MoU ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Budiharjo. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama antara DKPP Universitas Moestopo ditandatangani oleh Sekretaris DKPP David Yama dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Moestopo Dr. Bayquni.

Ruang lingkup MoU dan PKS tersebut antara lain riset/penelitian, forum ilmiah/seminar/diskusi, magang/on job training/praktek kerja, produksi dan publikasi karya ilmiah, narasumber/pengajar tamu, pendampingan kajian data pemilu, dan kegiatan lainnya.

“Menjadi penyelenggara Pemilu bukan pekerjaan mudah. Selain harus taat hukum, penyelenggara juga diikat oleh etika,” pungkas Ketua DKPP RI, Heddy Lugito.(red)

Kabar6-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) kembali mencatatkan momen bersejarah dalam dunia pendidikan kedokteran dengan melaksanakan upacara pengambilan sumpah dokter gigi baru.

Acara ini bukan hanya sebuah seremonial formal, tetapi juga merupakan puncak dari perjalanan panjang para mahasiswa kedokteran yang telah menjalani proses pembelajaran dan pelatihan intensif selama beberapa tahun.

Pengambilan sumpah dokter gigi baru tidak hanya mencerminkan prestasi akademis, tetapi juga niat tulus para mahasiswa untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dengan dedikasi tinggi.

Menurut Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. Budiharjo, M.Si, Kampus Merah Putih menyajikan momen bersejarah ini sebagai bukti komitmen terhadap kualitas pendidikan dan peningkatan standar profesi kedokteran gigi di Indonesia.

“Kami menyadari bahwa lulusan FKG Universitas Moestopo kelak harus berjuang dan menerapkan keilmuannya di masyarakat. Dan Universitas Moestopo sejak lama dikenal memiliki kualitas lulusan yang andal, hal ini tidak lepas dari Akreditas Unggul yang kita pegang dan harus terus dipertahankan,” kata Prof. Budiharjo dalam keterangan tertulis, Selasa (27/2/2024).

“Saya berharap sebagai alumni dan sebagai dokter gigi kita semua bisa menjaga moral, etika, integritas, dan jati diri,” lanjut Prof. Budiharjo.

Seperti diketahui, FKG Universitas Moestopo adalah salah satu Fakultas Kedokteran Gigi swasta tertua di Indonesia dan saat ini memiliki Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi UPDM (B) yang keduanya sudah terakreditasi Unggul.

Dan untuk menunjang pembelajaran, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Pendidikan FKG Universitas Moestopo hadir dengan Akreditasi Paripurna Bintang 5. Hasilnya, sejak pertama kali berdiri pada 1962 Universitas Moestopo telah melahirkan 4.721 dokter gigi yang melayani masyarakat Indonesia.

Adapun prestasi yang diraih sivitas FKG Universitas Moestopo pada periode 1 ujian kompetensi tahun 2024 ini adalah 67 dinyatakan kompeten dengan persentase uji teori (CBT) 90,7 % dan ujian praktek (OSCE) 83,56%.

**Baca Juga: Ditargetkan 25 Bank Sampah di Teluk Naga Aktif Beroperasi di 2024

Meski begitu, Dekan FKG Universitas Moestopo, Dr. drg. Tjokro Prasetyadi., Sp.Ort. menegaskan bila dokter gigi lulusan Universitas Moestopo haruslah sadar bila pekerjaan yang akan dilakukannya kelak adalah sebuah pengabdian.

Sebab Universitas Moestopo menekankan pentingnya peran dokter gigi baru dalam memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat dan kesehatan gigi nasional dengan terlibat aktif dalam program-program kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada masyarakat luas.

Karena itu, sumpah dokter gigi bukanlah sekadar kata-kata, tetapi merupakan komitmen serius untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dengan etika dan integritas yang tinggi. Melalui sumpah ini, para dokter gigi baru berjanji untuk selalu mengutamakan kesejahteraan pasien, menjunjung tinggi etika profesi, dan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

“Dunia kerja seorang dokter gigi adalah dunia pengabdian. Pengabdian kepada Tuhan melalui pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan sekali-kali berlaku buruk kepada masyarakat dan jangan sampai menjadikan kita merasa diri yang dibutuhkan,” tegas Dr Tjokro.

Dengan mengangkat sumpah dokter gigi baru, Universitas Moestopo pun menyatakan harapannya terhadap masa depan profesi kedokteran gigi di Indonesia. Para lulusan diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam pemberian pelayanan kesehatan gigi yang lebih baik, berinovasi dalam praktik mereka, dan terus belajar untuk menghadapi perkembangan terbaru dalam ilmu kedokteran gigi.

“Sebagai dokter gigi kita bekerja bukan hanya untuk sebuah nominal tapi untuk membuat kita bisa bermanfaat kepada masyarakat banyak. Sebab kebahagian bukan soal angka melainkan soal rasa. Rasa bahagia untuk banyak orang,” lugas perwakilan mahasiswa drg. Muhammad Auzan, S.KG. (Red)

Kabar6-Bajak laut sering melakukan aksi kejahatannya di Laut di Asia Tenggara. Wilayah lautan ini merupakan salah satu lautan paling berbahaya di dunia.

Menurut Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. Ryantori, kasus bajak laut di Asia Tenggara adalah kasus khusus. Hal tersebut dipaparkan pada konferensi internasional di Hanoi Law University, Vietnam bertajuk Cooperation between Vietnam and Southeast Asian Countries in the Fight against Crime.

Di awal abad ke-19, Mindanao dan kepulauan Sulu di Filipina menjadi markas para perompak. Dari kedua titik tersebut para bajak laut menjalankan operasi jahatnya di sekitar Maluku, pantai Kalimantan, Sulawesi dan bahkan Semenanjung Melayu.

“Lokasi lain yang menjadi markas terletak di pinggiran Pulau Lingga, di Selat Malaka. Di sana, para perompak mengorganisir diri untuk mendominasi lautan Selat Malaka dan mendapatkan keuntungan besar,” ungkap Dr Ryantori melalui siaran pers resmi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang diterima Kabar6, Senin (09/01/2023).

Lanjutnya, ada beberapa penyebab yang menjadi akar tumbuh suburnya pembajakan di Asia Tenggara yakni penangkapan ikan berlebihan dan batas maritim, aturan dan regulasi maritim, kejahatan terorganisir, teroris dan gerilyawan, dan kemiskinan.

Antara tahun 1995 dan 2013, Asia Tenggara menjadi lokasi dari 41% serangan bajak laut dunia.

Sementara Samudera Hindia Barat, yang meliputi Somalia, hanya menyumbang 28%, dan pantai Afrika Barat hanya 18%. Padahal pemberitaan selama ini menyebut pantai Somalia menjadi pantai angker bagi para pelaut dunia.

Pada periode tersebut, 136 pelaut tewas di perairan Asia Tenggara akibat perompakan. Angka ini dua kali jumlah korban yang jatuh di wilayah Afrika Barat dan Tanduk Afrika, tempat Somalia berada.

Di Asia Tenggara pula, lanjut Dr. Ryantori, terdapat dua jenis kelompok perompak yakni perampok laut oportunistik yang terlibat dalam serangan skala kecil dan geng bajak laut terorganisir yang bertanggung jawab atas pembajakan dan serangan bajak laut besar.

**Baca Juga: Belasan Rumah Rusak dan Satu Roboh akibat Pergerakan Tanah di Lebak

“Untuk meminimalisasi kehadiran bajak laut di lautan Asia Tenggara perlu adanya peningkatan kerja sama diantara negara-negara ASEAN, khususnya kerja sama keamanan maritim,” usul Dr. Ryantori yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor III Universitas Moestopo.

Untuk lebih mendukung hal tersebut, Dr. Ryantori juga mengusulkan adanya strategi bersama terkait keamanan maritim diantara negara-negara non-ASEAN agar bisa membantu menjaga keamanan kawasan.

“Di luar masalah keamanan, semua negara ASEAN juga harus saling membantu mengembangkan
sumber daya alam dan ekonomi dengan harapan jika tingkat ekonomi kawasan meningkat maka tingkat kejahatan akan menurun,” tutupnya.

Pada tingkat perguruan tinggi, salah satu langkah awal yang bisa dilakukan oleh akademisi di kawasan adalah dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan. (Red)