Kabar6-Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Apendi mengakui adanya pelantikan tiga pejabat eselon IIb. Ketiga pejabat yang dilantik merupakan peserta yang lolos lelang jabatan atau oppen bidding 2020.

“Kita ini sudah sesuai proses. Kan harus izin dengan Kemendagri. Alhamdulillah Depdagri sudah setujui ke wali kota,” katanya kepada kabar6.com di Puspemkot Tangsel, Kamis (18/3/2021).

Apendi memaparkan, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ada larangan mutasi jabatan selama enam bulan sebelum dan atau sesudah pemungutan suara Pilkada Tangsel 2020.

Meski demikian, lanjutnya, sebelum melakukan prosesi pelantikan Pemerintah Kota Tangsel pasti melayangkan izin ke Kemendagri.

“(Pelantikan kemarin) kan mengisi kekosongan. Itu promosi bukan mutasi. Rotasi tidak dilaksanakan sejak Mei tahun lalu,” jelas Apendi.

Ia menyebutkan ketiga nama pejabat yang dilantik adalah Asda 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dandi Priyandana. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Tangsel.

Kemudian melantik Kepala Dinas Kesehatan Allin Hendarlin Mahdaniar yang sempat menjabat sekretaris.

**Baca juga: Banyak Koridor Jalan di Tangsel Gelap Gulita

Pejabat ketiga adalah Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Mukkodas Syuhada dilantik menjadi staf ahli.

“Itu kita laksanakan tahapanya sudah. Harusnya kan dari kemarin,” ujar Apendi.(yud)

Kabar6-Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) banyak yang padam. Kondisi itu mengakibatkan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas maupun tindak kejahatan pengguna jalan.

“Mau diperbaiki,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Petanahan, Ade Suprizal kepada kabar6.com di Balai Kota Tangsel, Kamis (18/3/2021).

Ia jelaskan, Pemerintah Kota Tangsel setiap bulannya harus merogoh kas daerah sekitar Rp 2,3 miliar untuk bayar listrik di ruang publik. Tahun ini model lampu PJU pun diubah demi menghemat anggaran.

Ade mengklaim, terkait PJU ada 43 ribu titik PJU se-Kota Tangsel sudah selesai konversi dari mercuri ke LED. Jadi mercuri itu besar wattnya tapi dayanya kecil.

“Jadi akhirnya menyedot anggaran besar juga untuk bayar listrik. Jadi kami sudah konversi ke LED,” klaimnya.

**Baca juga: Jadi Proyek Percontohan Vaksinasi, Alam Sutera Dukung Langkah Pemkot Tangsel

Menurutnya, PJU sudah terpasang di koridor jalan-jalan utama hingga pemukiman warga.

Pantauan terkini di lapangan kondisi gelap gulita terjado di flyover Ciputat dan Jalan Raya Puspiptek serta sejumlah koridor lainnya.(yud)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany kembali melantik pejabat eselon IIb secara senyap. Kebijakan itu menuai diawasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Dalam proses ini Bawaslu terlibat untuk mengawasi,” kata Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep lewat siaran pers, Kamis (18/3/2021).

Menurutnya, gubernur, bupati atau wali kota harus mendapatkan izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka melakukan promosi, mutasi atau melantik pejabat daerah.

Acep menjelaskan bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah Walikota terpilih dilantik, Bawaslu masih melakukan pengawasan. Terutama terhadap peraturan yang dimasukkan ke dalam Pasal 162 ayat 3.

“Setiap proses mutasi, promosi atau pelantikan pejabat harus ada surat izinnya,” terangnya.

Bawaslu Tangsel, lanjut Acep, secara aktif memberikan saran, teguran dan imbauan kepada Pemerintah Kota Tangsel agar selalu mematuhi peraturan perundang-undangan di atas.

**Baca juga: Hormati Hasil Pilkada Tangsel 2020, Gerindra: Selalu Jadi Mitra Kritis Eksekutif

Regulasi yang sama juga berlaku pada sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah tertuang dalam Pasal 71 ayat 3.

“Adapun isi dari Ayat 162 ayat tiga adalah gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka 6 (enam) bulan terhitung tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri,” tegas Acep.(yud)

Kabar6-Sebanyak 79 orang ketua RT dan 7 ketua RW se-Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dilantik. Pemilihan pengurus lingkungan warga sempat ditunda setahun.

“Lantaran perhelatan Pilkada 2020 bersamaan dengan pandemi Covid-19,” kata Lurah Benda Baru, Saidun kepada kabar6.com di kantornya, Rabu (17/3/2021).

Menurutnya, setelah digelar pemilihan kepala daerah dirinya instruksikan seluruh wilayah untuk langsung memilih pengurus wilayah secara demokratis

Saidun berpesan kepada ketua RT/RW yang telah dilantik agar amanah dalam mengemban amanat warga sekitar lingkungannya.

“Amanah yang cukup besar harus dijaga dengan jujur, cerdas, berintegritas dalam melayani warga,” harapnya.

Di lokasi yang sama, Camat Pamulang, Mukroni pastikan menjadi perangkat wilayah dengan kompleksitas masyarakat menjadi pembeda dengan pemimpin lainnya.

**Baca juga: Pengoperasian RSU Baru di Tangsel Butuh 550 Tenaga Kerja

“Jika wilayah ingin maju maka harus ada kerjasama dan kesinambungan antara RT RW dan lurah,” ujarnya.

Pelantikan ketua RT/RW di tengah pandemi Covid-19 ini dilakukan dalam dua sesi. Tujuannya menghindari adanya kerumunan orang.(eka)

Kabar6-Pengoperasian dua Rumah Sakit Umum (RSU) terbaru di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bakal menyedot ratusan tenaga kerja. Dua fasilitas gedung yang sudah rampung dibangun di Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara dan Jurangmangu Timur, Kecamatan Serpong Utara.

“Yang sudah ada kita baru 50 orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Allin Hendarlin Mahdaniar di Balai Kota Tangsel, Selasa (16/3/2021).

Ia jelaskan, menurut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit membutuhkan sekitar 300 orang. Mulai dari direktur sampai tenaga penunjang.

“Memang untuk tenaga medisnya belum. Beberapa masih kita rekrut dan sisanya relokasi dari puskesmas,” jelas Allin.

**Baca juga: TPS 3R Tak Berjalan Baik, Lurah Pakulonan Dorong DLH Lakukan Pelatihan

Menurutnya, di Serpong Utara itu masih proses pembelanjaan alat kesehatan. Pekan depan pihaknya ajukan ke wali kota agar RSU terbaru bisa segera diluncurkan sehingga bisa melayani pasien Covid-19.

Tapi untuk di Pondok Aren belum ada bagian bangunan yang belum selesai dikerjakan. Makanya belum diserah terimakan dari Dinas Bangunan dan Penataan Ruang ke Dinas Kesehatan Kota Tangsel.(yud)

Kabar6-Lurah Pakulonan, Serpong Utara, Dwi Santoso menerangkan, pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) ditempatnya sementara ini tidak beroperasi dengan baik.

Hal itu menurutnya, karena sumber daya manusia (SDM) di kelurahannya tidak memadai dan tidak ada pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan.

“Emang SDM mau kita benahi, pengakuan mereka (pengelola, red) itu mereka masih bingung menggunakan alatnya. Oke kalau bingung nanti kita panggil orang LH,” ujarnya kepada Kabar6.com di Kantor Lurah Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangsel, Selasa (16/3/2021).

Pria yang akrab disapa Santos ini menerangkan, dirinya ingin bahwa TPS 3R itu dimanfaatkan untuk pengumpulan, lalu dipilah antara botol dan segala macem, yang kemudian untuk organik akan diolah disana dan menjadi pupuk.

Pada awal pembangunan, menurut Santos, dirinya tau bahwa TPS 3R pernah dilatih oleh DLH, namun hanya 2 atau 3 kali saja.

“Kalau diliat dari flashback kebelakang dari staf-staf saya, itu dulu sudah pernah dibina ya mungkin namamya manusia kalau sekali dua kali ya kurang. Namanya orang tua harus lebih intens dan harus itu,” ungkapnya.

Selain itu, Santos menjelaskan, hambatan lainnya yaitu ketika mobil dari DLH mengangkut sampah terhalan oleh kegiatan warga yang menghalangi jalan.

“Ada yang hajatan atau meninggal, jadi mobil terhambat dan menumpuk. Karena menumpuk jadi bau tuh dan warga komplen,” terangnya.

Santos menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mendorong DLH untuk lebih intens dalam hal pengambilan sampah, dan akan terus berkoordinasi agar TPS 3R di Pakulonan berjalan dengan baik.

Kalau itu pasti (saya dorong, red), saya kemarin sudah koordinasi ke kasie persampahan, saya bilang bantu lah untuk TPS3R ada keluhan untuk pelatihan mesin itu, saya kasih tau masalah ini ke Kasie Persampahan Yudha itu. Itu urusannya sama Rifa’i katanya,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hanya menjadi lokasi penumpukan sampah.

**Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan Tangsel Sebut TPS 3R Gak Maksimal

Hal itu diungkap Edi Junaidi (50), pengelola TPS3R di Kelurahan Pakulonan kepada Kabar6.com pada Senin 15 Maret 2021.

“Dari 2016 sampai sekarang belum ada pengelolaan, jadi titip sampah, angkut, buang. 2016 sudah mulai berjalan, alat pengolahan sampah sudah datang waktu itu (2016),” ungkapnya.(eka)

Kabar6-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) soroti kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS 3R) tidak maksimal.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel Putri Ayu Anisya saat dikonfirmasi oleh Kabar6.com, Selasa 16 Maret 2021.

Menurutnya, kebijakan pengelolaan sampah berbasis lingkingan dalam bentuk TPS 3R itu sudah tepat.

“Sayangnya realisasinya kurang maksimal. Banyak TPS 3R yang mangkrak, ini menjadi evaluasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” ungkapnya.

Ayu meminta kepada Pemkot Tangsel memikirkan juga kesinambungan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), model kerjasama dan faktor lainnya. Jadi Pemkot Tangsel tidak hanya terjebak dalam orientasi output saja, asal berdiri atau dibangun.

Ayu mengatakan, TPS 3R yang hidup dan masih berjalan seharusnya dapat dikelola oleh kelompok atau pribadi yang punya passion di lingkungan hidup.

“Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi kembali TPS 3R. Konsepnya sudah bagus, hanya implementasinya yang masih kurang. Kami mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel membentuk pemetaan dan Evaluasi soal ini,” ucapnya.

Ayu menambahkan, konsep TPS 3R ini mengelola sampah dari hulu serta dilakukan secaera serentak dengan mendorong kesadaran masyarakat untuk merubah mindset.

Ayu memberi contoh di TPS 3R itu harus dimulai dari pilah sampah dari rumah, bukan buang sampah, dan beberapa jenis sampah yang memiliki punya nilai ekonominya. Maka dari itu adanya bank sampah, yang tak bisa diolah baru dibuang ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA).

“Jadi TPS 3R itu pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sinergi dengan bank sampah, termasuk output yang bernilai ekonomi disambungkan dengan bisnis misalnya pupuk,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hanya menjadi lokasi penumpukan sampah.

**Baca juga: RPJMD Tercapai, 2021 Pemkot Tangsel Bangun Dua Puskesmas

Hal itu diungkap Edi Junaidi (50), pengelola TPS3R di Kelurahan Pakulonan kepada Kabar6.com pada Senin 15 Maret 2021.

“Dari 2016 sampai sekarang belum ada pengelolaan, jadi titip sampah, angkut, buang. 2016 sudah mulai berjalan, alat pengolahan sampah sudah datang waktu itu (2016),” ungkapnya.(eka)

Kabar6-Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Allin Hendarlin Mahdaniar menyebutkan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021 ini semuanya sudah tercapai. Pelayanan kesehatan tinggal puskesmas, ditargetkan ada 35 titik lokasi.

“Tahun ini kita sedang on proses pembangunan dua puskesmas lagi. Jadi di tahun 2021 ini target 35 puskesmas bisa tercapai,” katanya kepada kabar6.com usai acara Forum OPD di Balai Kota Tangsel, Selasa (16/03/2021)

Menurutnya, tahun ini dua Rumah Sakit Umum (RSU) terbaru sudah dibangun. Lokasinya di Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, serta di Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren.

Allin mengungkapkan, Tahun Anggaran 2021 ini rencananya juga dilaksanakan pembangunan gedung dua puskesmas di Nusa Loka, Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong. Satunya lagi terletak di Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara.

Ia jelaskan, pertama rencana strategis dari fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas di Kota Tangsel diperbanyak tujuannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa lebih dekat.

Bagaimana puskesmas ini bisa berperan dalam upaya promotif dan preventif. Sehingga kesehatan masyarakat bisa terjamin dengan baik. “Artinya lebih baik mencegah dari pada mengobati. Lebih ke pendekatan pelayanan ya,” jelas Allin.

Di lokasi terpisah, Zaidin, Ketua RW 05 Lengkong Gudang Timur, menyambut gembira atas rencana Pemerintah Kota Tangsel membangun fasilitas pelayanan puskesmas di sekitar wilayahnya.

“Ya positif dong. Artinya warga sini jadi bisa lebih dekat kalo mau berobat,” terangnya.

**Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP, Disperindag Tangerang Selatan Lindungi Konsumen dan Pedagang

Zaidin bilang, selama ini warga sekitar yang sakit dan ingin mendapatkan perobatan secara gratis meski datang ke Puskesmas Lengkong Karya.

“Jauh. Emang kekurangan puskesmas kita. Syukur deh kalo pemkot nambahin puskesmas,” ujarnya.(ADV)

Kabar6-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) soroti harga kedelai yang masih bertahan diangka Rp10 ribu perkilogramnya.

Ketua Divisi Ekonomi Kerakyatan DPD PSI Kota Tangsel Rahman Faisal menyatakan, masih tingginya harga kedelai membuat sejumlah pengrajin tahu dan tempe menjerit.

Rahman Faisal mengatakan, harga kedelai bertahan malah menjadi sorotan atas kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, yang dinilai buruk dalam mengontrol harga bahan baku di pasar.

“Saat ini manajemen hulu dan hilir ada ketidakberesan. Alasannya adalah harga kedelai sulit dikontrol oleh Pemerintah. Artinya harga diserahkan ke pasar,” ujarnya kepada Kabar6.com, Senin (15/3/2021).

Meburutnya, pengrajin tahu dan tempe di Pamulang adalah salah satunya yang terdampak akibat harga kedelai yang masih tinggi.

“Jangan sampai di kondisi sulit ini, perajin dan konsumen justru makin sulit hidupnya,” paparnya.

Pihaknya mendesak Pemkot Tangsel untuk segera turun ke para pengrajin tahu dan tempe, agar mengetahui lebih jelas, serta memberikan solusi kepada para pengrajin tersebut.

“Tidak ada salahnya Pemkot Tangsel mencari tahu ke pemerintah pusat dan kementerian pertanian untuk menyampaikan keluhan perajin tempe agar segera ada solusi konkrit,” ujarnya.

Sementara itu Tawas, salah seorang pengrajin tahu dan tempe di wilayah Kecamatan Pamulang mengatakan, harga kedelai saat ini mencapai Rp10 ribu per kilogramnya.

“Sudah sejak akhir tahun menghadapi masalah (penjualan tahu dan tempe) karena kenaikan harga kedelai dari Rp6ribuan ke Rp9500. Saat ini harga kedelai Rp10ribu per kilogeam,” terangnya.

Menurutnya, karena harga yang masih tinggi, maka dirinya bersama pengrajin lainnya menjerit arena sangat berat terasa untuk bisa tetap berproduksi.

Saat ini, menurutnya, tidak sedikit cadangan dana yang tadinya untuk disimpan, dan kini banyak yang keluar lagi guna menutupi kebutuhan produksi.

**Baca juga: TPS 3R di Tangsel, Pengelola: Mesin Hanya Bisa Mencacah Daun

Tawas berharap, DPD PSI Kota Tangsel dapat mendorong keluhan para pengrajin tqhu dan tempe kepada pemerintah. Sehingga, kata Tawas lagi, para pengrajin dapat meneruskan hidup dengan berjualan sumber protein nabati tersebut.

“Saya berharap PSI bisa mendorong keluhan para pengrajin tahu dan tempe. Di daerah Kedaung saja konsumsi kedelai bisa 15-20 ton per hari, sedangkan konsumsi kedelai di kelompoknya itu saat ini sehari mencapai 1,5 ton. Biar kami bisa terus mencukupi kebutuhan hidup kami,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hanya menjadi lokasi penumpukan sampah.

Hal itu diungkap Edi Junaidi (50), pengelola TPS3R di Kelurahan Pakulonan kepada Kabar6.com pada Senin 15 Maret 2021.

“Dari 2016 sampai sekarang belum ada pengelolaan, jadi titip sampah, angkut, buang. 2016 sudah mulai berjalan, alat pengolahan sampah sudah datang waktu itu (2016),” ungkapnya.

Edi menjelaskan, mesin yang diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel tidak berjalan dikarenakan gak ada pembinaan pengelolaan dari masyarakat

“Masyarakat kan gak mengerti (mengoperasikan alat pengolahan, red). TPS 3R itu program dari kami, karena sebelumnya buang di pinggir jalan,” terangnya.

Senada diungkapkan Mursad (62) pengelola TPS 3R Ciater Bersih mengungkapkan, pihaknya pernah melakukan pengolahan sampah secara oven (dibakar), namun mendapatkan penolakan dari warga komplek sekitar TPS 3R.

“Dulu saya bikin alat oven untuk mengolah sampah. Betul, bisa jadi abu, tapi asap hasil pembakaran tersebut, dikomplain oleh warga komplek. Jadi saya ngga terusin,” kata Mursad.

Mursad mengaku, yang terjadi saat ini di seluruh TPS 3R di Tangsel hanya titip, angkut dan buang saja ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang.

**Baca juga: Gak Ada Pelatihan, TPS 3R di Pakulonan Jadi Tempat Penitipan Sampah

“Sekarang ya titip, angkut dan buang saja. Karena ada alat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, hanya untuk mencacah daun, kalau sampah lain, ngga bisa diolah pake alat itu, nyangkut,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim Kabar6.com belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari DLH Kota Tangsel terkait TPS 3R.(eka)