Kabar6-Pemerintah daerah (Pemda) diminta turun tangan terkait ratusan Badan Usaha Milil Desa (BUMDes) yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak masuk dalam kategori tidak aktif.

“Pemerintah daerah harus punya treatment terhadap BUMDes-BUMDes yang tidak aktif tersebut. Bisa jadi salah satu faktor tidak aktif akibat kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah,” kata Sekjen Apdesi Banten, Rafik Rahmat Taufik saat dihubungi Kabar6.com, Selasa (26/9/2023).

Rafik mengatakan, pembinaan berupa pemahaman, pelatihan dan program dari pemda kepada kepala desa (kades) penting dilakukan agar menumbuhkan mindset bahwa BUMDes adalah lembaga yang bisa diandalkan menambah PADes dan memberikan peluang lapangan kerja.

“BUMDes ini wadah yang paling efektif mensejahterakan masyarakat. Pemda kan punya anggaran, maka bisa memberikan stimulus dalam bentuk program. Nah ini lagi-lagi dibutuhkan political will pemerintah daerah,” jelas kepala desa Bayah Timur, Kabupaten Lebak ini.

**Baca Juga: Lahan Pertanian Seluas 4.722 Hektare di Banten Alami Kekeringan

Rafik melanjutkan, kepala desa juga harus bisa menganalisa konsep dan jenis usaha yang dijalankan BUMDes.

“Karena BUMDes tidak semata-mata mencari omset untuk PADes tetapi juga punya efek dalam membuka lapangan pekerjaan. Artinya, jenis usaha BUMDes jangan sama dengan usaha yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Memang tidak salah kalau usahanya warung sembako tapi harus dilihat esensinya,” pungkas Rafik.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak menyebut bahwa dari 288 BUMDes, 144 di antaranya tidak aktif.(Nda)

Kabar6-Pemberian dana insentif terhadap ribuan guru mengaji terkendala rekening bank penerima banyak yang tidak aktif.

Hal tersebut dikatakan oleh Amat, Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang, kepada kabar6.com, Kamis (19/9/2019).

“Harusnya, insentif guru ngaji sudah tuntas disalurkan. Ternyata ditemukan banyak rekening bank guru ngaji tidak aktif, terpaksa menunggu rekening diaktifkan dulu,” terangnya.

Menurut Amat, pemberian insentif guru ngaji akan diberikan bertahap tiga kali dalam setahun yang langsung dikirim ke rekening penerima.

Dengan total anggaran belanja langsung yang disediakan Pemerintah Kabupaten Tangerang senilai Rp4,5 miliar.

“Pemberian insentif merupakan bentuk kepedulian Pemkab Tangerang kepada guru mengaji yang sudah mendedikasikan diri untuk mengajarkan pendidikan Alquran,” bebernya.

Total dana insentif yang melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 tersebut diberikan kepada 3014 guru ngaji di Kabupaten Tangerang.

“Nominalnya memang tidak besar, Rp1,5 juta per guru ngaji dalam setahun. Ya, minimal kita memberikan apresiasi kepada guru mengaji, yang telah mengajarkan membaca Alquran kepada anak-anak kita. Sehingga anak Kabupaten Tangerang akan menjadi anak yang taqwa,” ujarnya.

Pendataan guru ngaji dilakukan di setiap desa dan kelurahan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Tangerang.

**Baca juga: Pembangunan Gereja Di Tolak, Ini Alasan Warga.

Hal itu telah melalui hasil pendataan terpilih 3014 guru ngaji yang sesuai dengan kriteria. Yakni, warga Kabupaten Tangerang, yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak memiliki penghasilan tetap, dan memiliki anak didik.

“Jumlah 3014 tersebut tersebar diseluruh kecamatan se-Kabupaten Tangeran. “Insya Allah, paling lambat Desember mendatang peyaluran insentif guru ngaji sudah seluruhnya disalurkan,” pungkasnya. (bam)