Kabar6-Revitalisasi Pasar Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang berujung di ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Tangerang, Senin, (13/3/2023). Pihak pemborong PT. Restu meminta kepada Pemerintah Desa Daon untuk memberikan kompensasi sebesar Rp 900 juta.

Kuasa Hukum Kepala Desa Daon, Anri Saputra Situmeang mengatakan, pembangunan yang dilakukan pemborong tidak mencapai 100 persen sesuai perjanjian MoU.

Bahkan lanjutnya, kontraktor tidak mampu mengikuti SPK (Surat Perintah Kerja) yang telah disepakati dalam MoU oleh Pemerintah Desa Daon. Dimana di dalamnya jelas tertuang proyek pembangunan dirampungkan dalam 90 hari kerja.

“90 hari kerja lewat, pembangunan itu belum terealisasi sampai 100 persen, disitulah adanya miss komunikasi,” ujar Anti kepada awak media, pada Selasa, (14/3/2023).

Ia menuturkan, persoalannya kompensasi yang diberikan oleh Kepala Desa Daon kepada pemborong atau kontraktor tidak di terima. “Mungkin karena nominal tidak besar, tetapi ini kan sebatas kompensasi,” tuturnya.

Ia menyatakan, pihak Pemerintah Desa Daon menyelesaikan adanya nilai kompensasi yang teramat besar tersebut. Padahal katanya, persoalan ini telah sampai pada ranah pengadilan.

“Kan pemborong katanya sudah mengeluarkan uang sudah banyak. Tadi kita dengarkan kan kalau di pengadilan itu sudah ditawarkan 200jt. Nah di tingkat kepolisian waktu itu kan sudah diberikan 100jt tapi tidak diterima,” pungkas Anri.

**Baca Juga: Polisi Amankan 18 Siswa di Kabupaten Tangerang Hendak Tawuran

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi II Kabupaten Tangerang Tasripin mengungkapkan, pihaknya hanya bisa sebatas memediasi dalam persoalan Pasar Daon.

Ia menegaskan, pihak komisi II DPRD Kabupaten Tangerang tidak bisa ikut campur dalam persoalan hukum, termasuk jika permasalahan terkait pasar milik Desa Daon sudah masuk ranah pengadilan.

“Ya mudah-mudahan setelah hari ini mereka kita suruh mediasi ulang didampingi pihak kecamatan, ya harapannya cepat selesai,” singkatnya. (Rez)

Kabar6-Mahasiswa Perguruan Tinggi La Tansa Mashiro berdemonstrasi di depan kampus mereka, Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (9/7/2020).

Aksi demonstrasi mahasiswa untuk menagih janji pihak kampus dari hasil audiensi yang dilakukan pada Kamis, 18 Juni 2020 terkait dengan kebijakan kampus yang dirasa tidak berpihak kepada mahasiswa.

“Kami mau tagih janji lembaga yang berjanji akan memenuhi tuntutan kami,” kata korlap aksi, Mustafid.

Mahasiswa menutut La Tansa Mashiro menerapkan kebijakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Keputusan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 2020 tentang Keringanan UKT atas dampak wabah Covid-19.

**Baca juga: Pandemi Corona, Begini Aturan Penjualan Hewan Kurban di Lebak.

“Lakukan pemotongan UKT 20% dengan cara merefocusing dana kemahasiswaan dan kami minta kampus transparan soal dana kemahasiswaan dan alokasi dana kemahasiswaan,” tegas Mustafid.(Nda)

Kabar6-Bupati Irna Narulita kembali menagih progres sejumlah pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Pandeglang ke Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat.

PSN seperti proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Serang- Panimbang, reaktivasi kereta api Rangkas Bitung – Labuan dan KEK.

Menurut Irna proyek strategis nasional yang akan di bangun di Kabupaten Pandeglang merupakan progres pembangunan yang sangat besar, pembangunan PSN tersebut bisa berdampak pada kemajuan suatu daerah.

“Maka dari itu kami kembali mempertanyakan sampai sejauh mana progres pembangunanya,” kata Irna usai menghadiri Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama Gubernur Banten di Istana Nelayan Serpong Tangerang, Kamis (11/7/2019).

Ia menambahkan pihaknya berupaya mendorong Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat, agar progres pembangunan PSN ini sesuai dengan rencana, karena proyek ini sangat menentukan.

“Investasi tidak akan hidup tanpa adanya aksibilitas sarana prasarana transportasi yang baik, karena selama ini banyak investor yang mempertanyakan progres pembangunanya. Para investor banyak yang bertanya, proyek strategis nasional di Pandeglang jadi gak, mereka (Inverstor-red) tidak akan berinvestasi apabila proyek strategis ini belum ada kepastian,“ ucap Irna.

**Baca juga: Cabup di Pandeglang, Vokalis Jamrud Gandeng Guru Seni dari Ponpes.

“Kita juga mempertanyakan kepada Pemprov Banten maupun Pemerintah Pusat terkait reaktivasi kereta api, kapan bisa mulai kontruksinya, makanya saya tadi minta kepastian, tapi yang jelas di tahun ini tidak ada anggaran kontruksi, hanya ada anggaran untuk pembebasan lahan,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap tahun depan pembangunan kontruksi reaktivasi kereta api bisa di anggarkan dari APBN, karena moda transfortasi kereta api ini menjadi andalan dan sangat di butuhkan masyarakat Pandeglang.(Aep)