1

Manfaat Nasabah Bank Sampah di Tangsel: Jadi Tabungan Belanja Lebaran

Kabar6-Tangan kanan pegang ikatan kardus bekas. Sementara tangan kiri dibawa kemasan kantong berisi botol bekas air mineral. Barang limbah itu lalu ditimbang dan langsung dicatat dalam buku tabungan nasabah.

Suasana di atas terlihat dari permukiman warga di Kampung Gardu, Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kelompok warga yang tergabung dalam bank sampah Asoka antre menimbang limbah rumah tangga.

“Tidak terdugalah, namanya dari sampah. Alhamdulillah dari uang sampah bisa menambah uang belanja lebaran,” kata Omih, warga RT 04 RW 01, Buaran, Rabu (22/5/2024). **Baca Juga: Airin Rachmi Diany Bicara Kemungkinan KIM Berlanjut di Pilgub Banten

Ia ceritakan, setiap dua pekan sekali menimbang limbah hasil rumah tangganya. Sampah-sampah dari botol air minuman ringan, kardus-kardus, plastik dari paket-paket kiriman barang dirapikan dan ditimbang ke bank sampah sehingga menjadi rupiah.

Omih jelaskan, dari hasil menimbang limbah rumah tangga menjadi tabungan. Sedikit demi sedikit uang tabungannya bertambah dan diambil setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Alhamdulillah dari tabungan sedikit demi sedikit bank sampah kalau diuangkan hampir Rp 2 juta,” jelasnya.

Ia telah menjadi nasabah bank sampah Asoka sejak pertama kali terbentuk. Omih merasa senang karena dapat mengaplikasikan hasil mengelola limbah rumah tangganya menjadi uang.

“Kebetulan saya ambil setahun sekali dan udah dua kali saya ambil. Pas lebaran, jadi saya senang tuh punya uang tabungan,” ujar Omih.

Di lokasi yang sama sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menyatakan bahwa sampah jika dikelola dengan baik dapat memberikan keuntungan. “Sampah ini punya nilai ekonomis,” tegasnya.

Menurutnya, sampah rumah tangga dapat mengurangi volume di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Ia mendorong warga sekitar dapat mau bergabung ke kelompok bank sampah.

Pilar menceritakan, seperti di pemukiman tempat tinggalnya juga terdapat kelompok bank sampah. Jumlah warga penghuni yang setiap dua pekan sekali menimbang limbah rumah tangga mencapai 20 persen.

“Menimbang ke bank sampah ini seperti ibu-ibu menabung. Dapat diambil pas mau lebaran,” ujarnya.

Satu per satu warga antre menimbang. Seperti minyak jelantah, galon air mineral bekas, kertas, gelar air mineral dan lain sebagainya. Hanya dalam waktu singkat karung dan buntelan karung sudah banyak menumpuk di sekitar bank sampah Asoka.

“Di sini ada 50 orang nasabah,” ungkap Ketua Bank Sampah Asoka, Ida Farida. Ia bilang lembaga yang dipimpinnya sudah berdiri sejak dua tahun silam.

Keberadaan bank sampah, lanjut Ida, dapat membantu mengurangi volume sampah perkotaan di Tangsel. Manfaat positif lainnya warga nasabah bank sampah punya uang tambahan dari memilah sampah bernilai ekonomis.

Setiap hari produksi sampah yang dihasilkan dari kalangan warga rumah tangga semakin banyak. Ida bersyukur sejak dibentuk operasional bank sampah dapat dukungan dari Pemerintah Kota Tangsel.

“Paling banyak botol air mineral, kardus, kertas HVS,” papar Ida Farida.(ADV)




Sampah 3.000 Ton Sehari, Ratusan Petugas Kebersihan di Kabupaten Tangerang Pilih Mudik Lebaran

Kabar6-Volume sampah di Kabupaten Tangerang selama musim libur Lebaran meningkat drastis. Limbah yang didominasi berasal dari kalangan rumah tangga itu jumlahnya naik hingga 500 ton kubik per hari.

“Dari yang biasa itu 2500 ton per hari, sekarang menjadi 3000 ton per hari,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi kepada wartawan, Rabu (17/4/2024).

Menurutnya, saat merayakan Idul Fitri hingga musim libur Lebaran pola hidup masyarakat umumnya cenderung konsumtif. Perilaku tersebut mengakibatkan volume sampah yang dihasilkan jadi meningkat signifikan.

“Karena untuk produksi sampah ketika hari libur itu bukannya berkurang. Tapi justru bertambah volume sampah yang dihasilkan masyarakat,” kata Fachrul.

Selama musim libur Lebaran, ia mengaku setiap harinya mengerahkan sekitar tiga per empat dari total jumlah kekuatan. Petugas kebersihan bekerja dilengkapi dengan 230 unit armada kendaraan pengangkut sampah.

**Baca Juga: Angkut Gunungan Sampah di Pasar Jombang, Usai Magrib Ditarget Selesai

Fachrul mengakui bahwa jumlah kekuatan pasukannya selama musim libur Lebaran ini menurun. Sebab ada ratusan petugas kebersihan yang mengajukan izin mudik demi bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di kampung halamannya masing-masing.

“Petugas yang disiapkan hampir 700-800 orang dari jumlah keseluruhan 1.000 personel,” paparnya.

Lantas apa strategi untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah kala jumlah kekuatan pasukan berkurang?. Fachrul bilang, menempatkan petugas kebersihan di titik-titik rawan yang biasa menjadi lokasi pembuangan sampah liar sementara.

Strategi penempatan petugas kebersihan di lokasi tertentu diklaim efektif untuk mengoptimalkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang.

“Jalur khusus itu jalur yang tidak bertuan. Seperti di pinggir jalan yang jadi tempat sampah liar itu menjadi prioritas kita,” tambah Fachrul Rozi.(yud)

 




Pesapon Izin Rayakan Lebaran Picu Penumpukan Sampah di Tangsel 

Kabar6-Tumpukan sampah terlihat di  depan Pasar Gintung, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Warga sekitar menyebutkan kondisi itu telah terjadi sejak Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Iya segera diangkut,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman saat dikonfirmasi kabar6.com, Sabtu (13/4/2024).

** Baca Juga:Libur Lebaran 2024, Peta Jalur Darat Rawan Kecelakaan Versi Kemenhub

Ia mengakui selama libur Lebaran sempat terjadi penumpukan sampah di sejumlah titik wilayah. Penumpukan sampah akibat berkurangnya kekuatan petugas.

Diterangkan, petugas kebersihan atau pesapon sebagian izin lepas bekerja. “Dan secara giliran bergantian ikut melaksanakan silaturahmi Lebaran,” terangnya.

Meski demikian Wahyunoto tidak hafal terkait jumlah pesapon di Kota Tangsel. “Silahkan untuk yang lebih detail bisa dengan kabid ya,” terangnya.

Pantauan kabar6.com, Sabtu sore tadi di Jalan Ir Djuanda, Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel sampah yang sengaja dibuang sembarangan oleh oknum warga sekitar dan pengguna jalan tidak diangkut.

“Udah dari Lebaran,” ungkap Zaenal, juru parkir di sekitar lokasi. Menurutnya, saat malam tumpukan sampah akan semakin tinggi.

Jika hujan turun, lanjut Zaenal, tumpukan sampah mengeluarkan bau tidak sedap. “Apalagi pas kebawa angin,” terang pria bertubuh kurus berkulit hitam legam itu.(yud)




Libur Lebaran, Sampah Menumpuk di Depan Pasar Gintung Tangsel

Kabar6-Pemandangan tidak bagus di tepi Jalan Ir H Djuanda, Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Tepatnya persis di depan Pasar Gintung.

Pantauan kabar6.com, Sabtu (13/4/2024) sore di lokasi itu penumpukan sampah terjadi saat libur Lebaran. Sampah yang sengaja dibuang sembarangan oleh oknum warga sekitar dan pengguna jalan tidak diangkut.

“Udah dari Lebaran,” ungkap Zaenal, juru parkir di sekitar lokasi. Menurutnya, saat malam tumpukan sampah akan semakin tinggi.

**Baca Juga: Warga Teluk Lada Pandeglang Gelar Mapag Sri Sambut Panen Raya

Jika hujan turun, lanjut Zaenal, tumpukan sampah mengeluarkan bau tidak sedap. “Apalagi pas kebawa angin,” terang pria bertubuh kurus berkulit hitam legam itu.

Menurutnya, tumpukan sampah membuat tidak enak dipandang mata. Ia berharap sampah dapat segera diangkut.

Zaenal pastikan bila tidak cepat diangkut tumpukan sampah semakin tinggi. “Foto aja,” tegasnya usai melayani motor pelanggan toko roti terkenal.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wahyunoto Lukman maupun Kepala Bidang Kebersihan, Tubagus Apriliyandi belum merespon upaya konfirmasi.(yud)




Kelompok Bank Sampah di Tangsel Didorong Tularkan Ilmu dan Semangat Positif

Kabar6-Penanggulangan masalah sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangan) menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak. Kelompok warga yang tergabung dalam bank sampah juga punya andil besar dalam membentuk kepedulian mengurangi limbah rumah tangga.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahyo saat acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2024 di Jaletreng, Kecamatan Setu. “Kelompok bank sampah mesti dapat menularkan ilmu dan semangat positif kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya, Rabu (6/3/2024).

Ia jelaskan, masalah sampah khususnya limbah plastik telah menjadi isue dunia internasional. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menanggulangi masalah sampah perkotaan.

Bambang berharap, kelompok-kelompok bank sampah mau berbagi pengetahuan tips dan kiat mengelola limbah rumah tangga menjadi bernilai ekonomi. Termasuk membuka jaringan pengepul sampah plastik, kardus, dan jenis limbah lainnya.

“Penanganan sampah merupakan persoalan yang serius, yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua,” terang Bambang.

Menurutnya, diperlukan adanya kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam menyelesaikan masalah soal sampah ini. Timbulan sampah di Kota Tangsel saat ini telah mencapai sekitar 1000 ton per hari.

Pemerintah Kota Tangsel, lanjut Bambang Noertjahyo, tetap berkomitmen mengatasi masalah sampah. Salah satunya dengan membangun fasilitas teknologi incinerator di Intermediate Treatment Facility (ITF), Parigi, Kecamatan Pondok Aren.

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya mengelola sampah dengan baik. Tapi kami juga perlu partisipasi aktif dari masyarakat dalam menanggulangi sampah perkotaan,” ujarnya berharap.

Baca Juga:Aturan Selama Ramadan 2024, MUI Tangsel: Masyarakat dan Aparat Hukum Harus Komitmen

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman mengatakan, acara mesti dapat memacu lebih semangat kelompok bank sampah. Mereka tidak bosan mengedukasi sekaligus mengajak kelompok warga lainnya mendirikan bank sampah aktif.

“Dan tidak bosen-bosennya mengkampanyekan, mengimbau, mengajak seluruh lapisan warga masyarakat di Kota Tangerang Selatan agar tetap peduli,” katanya.

Wahyonoto bilang, telah ada Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2022, tentang Pengurangan Penggunaan Wadah atau Kantong yang Berbahan Plastik. Kebijakan itu terbukti sudah cukup efektif.

Industri supermarket, minimarket dan ritel sejenis susah tidak menyediakan kantong plastik. Maka kini tinggal mendorong secara masif ke kalangan pelaku usaha kecil menengah serta masyarakat untuk mau beralih pakai tas kantong ramah lingkungan.

“Kampanye larangan penggunaan kantong plastik juga terus kami lakukan di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di Kota Tangsel,” tambahnya.(Adv)

 




TPST Regional Banten Dibangun di Lebak, Sampah Bakal Diolah Jadi Listrik hingga Pengganti Batu Bara

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Rencananya TPST itu akan berdekatan dengan TPSA Dengung di Kecamatan Maja.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Lebak Yosep Mohamad Holis mengatakan, rencana TPST di lokasi tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim Pemprov Banten.

“Disurvei dari tim provinsi dan yang juga paling tepat karena di sana sudah ada di RTRW (rencana tata ruang wilayah). Jadi setelah survei ke berbagai lokasi ditunjuklah TPST regional oleh provinsi di Dengung,” kata Yosep, Kamis (7/12/2023).

Rencana itu kemudian dilanjutkan dengan melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Yosep menyebut, lahan yang akan dibebaskan untuk kebutuhan TPST regional itu sekitar 20 hektare.

“Karena ini regional maka pengolahannya oleh provinsi, tapi tentu ada beberapa hal yang harus clear. Amdalnya (Analisis dampak lingkungan) dan FS harus clear, kemudian juga soal KDN (Kompensasi dampak negatif), kepentingan masyarakat harus didahulukan,” terang Yosep.

Dia menjelaskan, bahwa TPST tentu sangat berbeda dengan tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah yang masuk setiap hari ke TPST regional akan diolah, salah satunya menjadi pengganti batu bara.

“Memang tidak sampai ke zero waste (bebas sampah) tetapi nanti akan diolah, ada 5 konversi. Kita ingin diolah jadi listrik, jadi maggot, lalu RDF (Refuse Derived Fuel) pengganti batu bara,” tutur Yosep.

**Baca Juga: Lalu Lintas Macet Parah, Kabel Menjuntai di Jalan Ir H Djuanda Ciputat

Lebih lanjut kata Yosep, ada beberapa hal yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dari TPST regional. Selain bertambahnya armada yang berdampak positif terhadap pelayanan penanganan sampah menjadi lebih maksimal, juga ada tipping fee yang bisa menambah pendapatan daerah.

“Tetapi kita harus make sure dulu KDN nya, dihitung juga kalau misalnya sampah Tangsel masuk 500 ton per hari. Dihitung juga dampak di jalan karena sehari bisa sampai 85 rit, karena kita ingin pengiriman malam hari dan tidak sekaligus agar lalu lintas tetap bisa lancar digunakan masyarakat,” katanya.

Selain dekat dengan TPSA Dengung, TPST juga akan dibangun di wilayah Margatirta Kecamatan Cimarga. TPST Margatirta akan dikelola oleh pihak swasta dengan lahan yang sudah siap sekitar 50 hektare.(Nda)




Maju Pilgub DKI, Zaki Iskandar Ungkap Jurus Atasi Persoalan Sampah

Kabar6-Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar atau akrab disapa Bang Zaki mendapat mandat oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Hal itu lantaran, Bang Zaki telah membuktikan diri sebagai Bupati Tangerang dua periode 2013-2023. Ia pun membahas perlunya terobosan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan sampah yang sudah pelik sejak lama.

“Saat ini sampah hanya ditimbun dan itu menjadi persoalan dari hari ke hari. Kita lihat bersama, bagaimana tumpukan sampah itu akhirnya terbakar saat musim kemarau karena gas metana yang ada terpicu panas yang berlebih,” ujar Zaki, saat dikonfirmasi, Minggu (26/11/2023).

**Baca Juga: KPU Tetapkan DCT, Zaki Iskandar Maju Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 3

Bupati Tangerang dua periode itu menyampaikan perlu penanganan yang lebih modern misalnya dengan menggunakan insinerator (pembakar). Insinerator itu, kata Zaki, menggunakan sistem canggih, sehingga tidak ada polutan yang keluar dan hasilnya bisa digunakan untuk kepentingan lain, seperti mengurus pantai yang rusak karena abrasi.

“Residunya itu bisa kita gunakan untuk mengatasi persoalan pantai yang mengalami abrasi. Residu itu nanti akan kita timbun tanah sehingga tidak mengganggu lingkungan,” jelasnya.

Bang Zaki menyebutkan masalah sampah di DKI Jakarta tak pernah ditangani secara serius. Mengingat total volume sampah pada tahun 2022 mencapai 3,11 juta ton dengan produksi 7.800 ton per hari, yang tentunya menjadi persoalan yang tidak mudah.

“Kalau kita berbicara dengan volume yang besar, terus kita masih sibuk nggak boleh pake insinerator karena polusi. Kita pilih yang ramah lingkungan, panggil aja Singapura. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sampai sekarang itu sampah,” ungkapnya.

“Selama kita berdiskusi dan berdebat, itu sampah numpuk terus. Kita kan ingin punya daerah yang bersih, nggak enak dipandang mata kan,” tambahnya.

Bang Zaki menceritakan persoalan sampah ini memang sangat dekat dengan budaya, sehingga hal ini juga harus benar-benar diperhatikan. Saat ia menjadi Bupati selama dua periode, ada program Kurangi Sampah Kita (Kurasaki) yang mendorong pengurangan sampah di sekolah dengan tidak menyediakan tempat sampah.

“Program ini demi mengurangi produksi sampah di sekolah. Siswa dan guru juga kita minta untuk membawa bekal dari rumah dan membawa tumbler untuk tempat minum agar tidak ada sampah plastik berserakan,” ujarnya.

Kemudian, program lain yang serupa adalah Kurang Sampah Kantor (Kantor). Hal yang dilakukan adalah mengatur penyajian atau jamuan makanan dan minuman dengan tidak menggunakan kemasan, sehingga semua yang disajikan tidak menyisakan sampah di kantor pemerintahan.

“Penggunaan kemasan makanan dan minuman berupa kardus, plastik, styrofoam akan menyisakan timbunan sampah. Kita melarang hal tersebut. Kita harus menjadi contoh, jangan hanya membuat kebijakan tapi tidak memberi contoh baik pada masyarakat,” terangnya.

Program unggulan lainnya adalah Kita Peduli Permasalahan Sampah (Kipprah). Salah satu capaiannya adalah mendirikan 30 tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R), 114 Bank Sampah serta budidaya Maggot BSF dan memproses pengolahan sampah dari sistem open dumping ke teknologi ramah lingkungan berupa Refuse Derived Fuel (RDF) dan insinerator.

Bang Zaki juga menginisiasi diberikannya kapal interceptor dari Coldplay sejak 2021 lalu. Bantuan tersebut ditujukan untuk menuntaskan permasalahan sampah di Sungai Cisadane.

Adapun kondisi Jakarta terkini, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang kondisinya cukup memprihatinkan. Pasalnya, kapasitas sampah yang bisa ditampung hanya sekitar 7.500-8.000 ton sampah setiap hari, sementara produksinya hampir lebih dari itu.

“Sampah 7.800 ton per hari di DKI tentu menjadi tantangan besar. Segala upaya harus kita lakukan, seperti menggunakan insinerator, RDF atau teknologi lain yang ramah lingkungan. Kita harus berani ambil risiko jika ingin permasalahan sampah ini selesai,” tandasnya. (Oke)




Tangerang Raya di Pusaran Sampah, Sampai Mana Kebijakan?

Kabar6-Diskusi Tangerang Raya (DTR) Dwi Mingguan yang digagas oleh Kajian Politik Nasional (KPN), Visi Nusantara, Perekat Demokrasi memasuki episode ke 3, Jumat (10/11/2023) di Loteng Cafe, Kota Tangerang. Kali ini mengangkat topik tentang permasalahan tata kelola sampah yang ada di wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang (Tangerang Raya).

Dalam paparannya, Direktur Eksekutif Visi Nusantara (Vinus), Subandi Musbah mengatakan bahwa pengelolaan sampah selama 10 tahun kepemimpinan di Tangerang Raya masih menyisakan berbagai masalah, walaupun pihak Pemerintah Kabupaten dan Kota terus melancarkan berbagai kebijakan guna memuaskan masyarakat dalam hal pelayanan.

“Salah satu contoh, Pemkab Tangerang tidak punya grand design jangka panjang dalam mengatasi sampah. Banyak anggaran tetapi tidak ada perencanaan yang strategis bermutu, padahal resource-nya banyak. Apakah itu SDM, APBD bahkan dana desa,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan, Direktur Eksekutif Perekat Demokrasi, Khoirun Huda. Aktivis yang akrab disapa Kang Huda ini menambahkan, sampah di Kabupaten Tangerang akan menjadi masalah sosial masyarakat yang serius jika tidak segera dilakukan penanganan secara komprehensif dan dalam skala prioritas pembangunan.

“Konflik masyarakat akan terjadi ketika ada persoalan yang tak kunjung bisa diselesaikan. Nah sampah di Kab Tangerang ini salah satunya. Banyaknya aduan soal TPA Jatiwaringin Mauk, sampah maupun limbah pabrik yang mencemari lingkungan sekitar. Langkah taktis cepat harus segera diambil, manfaatkan sumber daya APBD yang besar dan dana desa bisa menjadi solusi cepat. Tapi juga perencanaan yang matang,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Budi Khumaedi menyatakan bahwa pihak Pemkab telah berusaha untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di wilayahnya melalui program bank sampah serta Perda Tahun 2023 yang isinya menyempurnakan Perda Tahun 2016.

“Memang kami akui pengolahan yang dijalankan masih konvensional, namun kami terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Baru saja dibentuk Bank Sampah Induk (BSI) berskala Kabupaten yang diharapkan dapat mereduksi sampah yang ada di Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Dadang Basuki menyatakan bahwa pihaknya mencoba mengadopsi beberapa teknologi untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA.

“Kami coba mengupayakan berbagai metode seperti Rumah Olah Sampah Organik (ROSO) dengan metode intermediate treatment facility (ITF), memanfaatkan maggot, serta peran aktif masyarakat dengan pengelolaan Bank Sampah sebagai solusi alternatif di kota Tangerang,” ungkapnya.

Menyikapi sampah di Kota Tangerang Selatan, Aktivis Lingkungan Hidup Tatang Sago menyoroti tentang Kontrak Kerjasama pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan ke Kabupaten Lebak karena TPA Cipeucang sudah over load. Dalam kebijakan itu, Tatang Sago justru menyoroti tentang jasa pengangkutan sampah yang cukup membebani APBD di mana sebelumnya pengangkutan sampah yang dikelola oleh swasta dari Kota Tangsel ke Kota Serang menghabiskan anggaran sekitar 49 miliar/tahun. Namun dalam implementasinya banyak terlihat mobil-mobil berplat dinas juga ikut digunakan untuk mengangkut sampah.

“Saya melihat ada indikasi kecurangan. Diduga ada mafia transporter sampah. Pengangkutan sampah itu melalui tender dan harusnya dikelola swasta, kenapa mobil dinas masih ikut-ikutan? Belum lagi ada indikasi permainan tonase. Saya menilai Pemkot Tangsel dalam mengelola sampah seolah tak mau ambil pusing, padahal sesuai Perpres 35 tahun 2018 termasuk Kota Kab yang ditunjuk oleh Pemerintah pusat dalam pembangkit listrik tenaga sampah (Pltsa). Tapi hingga kini tak ada upaya jelas atau solusi soal sampah,” ungkapnya.

Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi

Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah Urban yang padat penduduk tentu tidak memiliki lahan yang cukup jika masih melakukan pengolahan sampah dengan cara menimbun secara konvensional.

Berbeda halnya dengan wilayah Kabupaten Tangerang yang di dominasi wilayah perdesaan, dimana sampah dari masing-masing individu dikelola sendiri. Namun praktik pengelolaan sendiri ini tidak terlepas dari pembakaran atau penghanyutan ke sungai yang jelas melanggar aturan.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa membuat suatu inovasi pengolahan sampah berbasis teknologi yang bermuara pada konsep Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau penguraian dengan menggunakan maggot sehingga dapat menjadi pakan bagi hewan ternak.

Namun pada praktiknya, persoalan ijin dalam pembentukan PLTSa ini tidak mudah. Padahal Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ikut menyaksikan kerjasama pembangunan PLTSa antara Kota Tangerang dengan PT. Oligo Infrastruktur Indonesia pada Maret 2022, dan mengatakan akan membantu perijinan hingga pendanaan. Namun kenyataannya sampai saat ini PLTSa di Kota Tangerang tidak kunjung berdiri.

“Kami melihat dengan data empiris bahwa birokrasi perijinan ini sangat rumit, padahal pemerintah pusat sudah mengatakan akan mempermudah, namun kenyataannya kesulitan,” ungkap Aktivis Saipul Basri.

Lanjutnya, kalau memang kontrak dengan PT Oligo ini tak jelas dan bahkan secara hitungan tidak menguntungkan dan malah bakal membebani APBD Kota Tangerang, maka perlu ditinjau ulang.

“Kalau hanya ujungnya membebani APBD , mending ditinjau ulang kontrak dengan Oligo, atau apalah bahasanya. Ketimbang ada kontrak tapi tak jelas. Ini seperti pemerintah pusat maksain kelihatannya. Mending Kelola sendiri, kalau tidak salah dulu kalau tidak salah mau ngelola sendiri gembar-gembor pakai teknologi RDF (Reduse Derived Fuel) yg murah malah,” ujar Pria yang disapa Bung Marcel ini.

Diketahui, Pemerintah Pusat mengadakan program percontohan nasional dalam hal pembuatan PLTSa. Dalam program ini, di pilih 12 Kota di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk, peluang investasi, serta tingkat penghasil sampah diatas 1.000 ton/hari, sehingga Kota Tangerang dan Tangsel menjadi salah satu pilihan. Namun kenyataannya sampai saat ini baru 4 Kota di Indonesia yang berhasil menjalankan program tersebut.

“Dari sisi Pemerintah Kota, kami sudah menyiapkan segala yang dibutuhkan. Saat ini kami menunggu dari pihak PT. Oligo. Menurut hasil pertemuan terakhir, jika seluruh mekanisme perijinan bisa di kantongi PT. Oligo, program ini dapat dimulai Juni 2024,” ujar SekDis LH Kota Tangerang ini, Dadang Basuki.

**Baca Juga: UMT Kedatangan Dosen UPI, PKM Digelar di Tangerang

Masalah Sampah Juga Tanggung Jawab Masyarakat

Persoalan sampah ini tentu tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab masyarakat sebagai produsen utama sampah. Kita perlu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan serta bersikap dewasa dan mandiri dalam mengurangi sampah dilingkungan rumah tangga, sebab dengan pembenahan di hulu maka dampak penimbunan sampah di hilir juga dapat diatasi.

“Saya kira kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang utama, tidak bijak jika kita melempar tanggung jawab tentang sampah ini sepenuhnya terhadap pemerintah. Masyarakat sebagai produsen tentu harus juga diberi pemahaman untuk mengelola sampahnya masing-masing,” ungkap akademisi dari universitas, Ukon Furkon Sukanda.

“Kami sebagai akademisi di Tangerang Raya ini hanya jadi penonton ketidak-mampuan Pemerintah dalam mengelola sampah, padahal kami menunggu untuk diajak bertukar gagasan tentang solusi yang efektif dan efisien. Mungkin ada ketidakpercayaan dari Pemerintah kepada kami, karena kami juga coba mengajukan gagasan, namun tidak ada feedback,” ungkap Dosen Komunikasi ini.

Disisi lain Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa pengelolaan sampah tidak akan mampu dilakukan oleh pemerintah tingkat kabupaten dan kota secara sendiri tanpa melibatkan pemerintah pusat. Pasalnya sampah plastik yang menjadi permasalahan utama, merupakan kemasan produk keseharian yang butuh Undang-Undang untuk meminta produsennya menghentikan pengunaan plastik tersebut.

“Sampah plastik itu kalaupun didaur ulang supply and demand nya tidak seimbang, sehingga sampah nonreuseable terus menjadi masalah, dan pemerintah tingkat kabupaten kota yang menanggungnya di hilir. Jadi perlu ketegasan pemerintah pusat, jangan hanya sepihak membebankan ini pada kesadaran masyarakat dan pengelolahan pemda,” ungkap Dosen Universitas Dian Nusantara ini.

Kang Tamil panggilan akrabnya melihat bahwa dalam pengelolaan sampah ditingkat Kabupaten Kota di Tangerang Raya, Kota Tangerang mampu menghadirkan solusi tang inovatif ketimbang cara-cara konvensional.

“Saya lihat Pemkot Tangerang ini berani mengambil kebijakan inovasi, dengan sistem maggot, lalu menjadikan sampah plastik sebagai barang prakarya. Soal hal tersebut belum efektif dan perlu pembenahan, itu soal lain. Tapi saya melihat keberanian pemimpin untuk bergerak, tidak hanya diam. Ini saya apresiasi,” ungkapnya. (Red)




DLH Lebak Akui TPSA Dengung Belum Siap Terima Sampah dari Tangerang Selatan

Kabar6-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak mengaku tempat pemprosesan sampah akhir (TPSA) Dengung di Kecamatan Maja belum siap menampung sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Pemerintah Kota Tangel melirik TPSA Dengung untuk membuang sampah setelah kerja sama dengan Pemkot Serang berakhir tahun ini dan tidak diperpanjang.

“Secara kedinasan mungkin belum siap, kenapa belum siap? Coba lihat kita punya alat berat berapa? Punya tiga, dua rusak hanya satu yang berfungsi,” kata Kepala DLH Lebak Iwan Sutikno kepada wartawan, di Rangkasbitung, Rabu (4/10/2023).

Iwan mengatakan, dengan jumlah alat berat yang tersedia maka tidak memungkinkan untuk menangani sampah dari Tangsel yang diperkirakan bisa mencapai 500 ton per hari.

“Enggak bisa tuh, harus pakai alat berat yang besar dan minimal harus ada tiga. Misalnya mereka mulai masuk Januari 2024, kita belum ada apa-apa,” terang Iwan.

Beberapa hal yang tentunya harus disiapkan mulai dari infrastruktur yang memadai termasuk yang penting adalah mensosialisasikan kepada masyarakat.

**Baca Juga: Keinginan Pemkot Tangsel Buang Sampah ke Dengung Lebak Masih Dibahas

“Memang dengan luasan lahan di Dengung 10 hektare masih cukup lah. Kalau sekarang terpakai setengah artinya masih memungkinkan bisa untuk sampai 5 tahun ke depan,” tutur Iwan.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie berharap, sampah yang dibuang ke TPSA Dengung sebanyak 500 ton per hari.

“Saya targetkan maksimal kapasitas angkutnya 500 ton per hari,” ungkap Benyamin Davnie, menjawab pertanyaan kabar6.com ditemui di Plaza Rakyat Puspemkot Tangsel, Senin (2/10/2023).

Anggaran kerja sama pengelolaan sampah di TPA Degung, lanjut Benyamin, bersumber dari APBD Kota Tangsel 2024. Alokasinya untuk biaya konsensus retribusi, sewa angkutan truk, akomodasi dan lain sebagainya.

“Saya bilang kalau bisa 500 ton per hari. Jadi terserah, mau pake 200 truk, 30 truk, 60 truk, pokoknya kita minta 500 ton,” jelas Benyamin.(Nda)




DPRD Kota Serang Tolak Kerja Sama dengan Tangsel soal Sampah Dilanjut: Lebih Banyak Mudaratnya Buat Apa?

Kabar6-Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menolak kerja sama penanganan sampah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dengan Tangerang Selatan (Tangsel) dilanjutkan.

Kerja sama antara kedua pemerintah kota ini akan selesai pada akhir tahun 2023 dan tidak akan diperpanjang. Dengan berakhirnya kerja sama, maka sampah dari Kota Tangsel tidak lagi dibuang ke TPSA Cilowong di Kecamatan Taktakan.

“Iya benar (tidak diperpanjang). Memang ada kelebihan dari kerja sama itu, tapi ada kendala dan dampak akibat proses pengiriman dari sana ke kita,” kata Budi saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (4/10/2023).

Salah satu yang Budi soroti adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung dari lalu lalang truk yang mengangkut sampah dari Tangsel ke Serang.

“Dari pengiriman itu kan menimbulkan bau lalu kadang tercecer air dari sampah ke jalan. Nah, hal-hal ini kan yang harusnya dari awal tidak terjadi sehingga mengganggu masyarakat,” terang Budi.

Persoalan-persoalan tersebut yang justru dinilai Budi sebagai ketidaksiapan Pemkot Serang maupun Pemkot Tangsel.

“Jadi ini masalahnya adalah bagaimana penanganan dampak ketika berjalan. Kalau soal daya tampung TPSA tidak ada masalah, masih bisa menampung tapi kita nya juga harus siap,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut dikatakan Budi, daripada menampung sampah dari wilayah lain, Pemkot Serang sebaiknya lebih fokus untuk menangani sampah di wilayah sendiri.

“Karena banyak sampah di wilayah sendiri yang belum bisa ditangani, dan saya minta pemkot lebih concern mengenai itu,” pinta Budi.

Ia mengaku telah memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan menyampaikan agar tidak lagi memperpanjang kerja sama tersebut.

“Kalau untung tapi lebih banyak mudaratnya buat apa? Saya sudah bilang ke mereka buat apa menampung sampah orang tapi persoalan sampah kita sendiri masih banyak diprotes warga, memang benar ada manfaat dari kerja sama itu tapi harus ada pertimbangan lain jangan sampai kebijakan kita lebih banyak mudaratnya,” tegas Budi.

**Baca Juga: Marak Kasus Bullying, DPRD Dorong Pemkot Tangerang Terapkan Perda Pendidikan Pancasila

Diketahui, baru-baru ini Pemkot Tangsel dan Pemkab Lebak menandatangani kerja sama. Kerja sama ditandatangani oleh pemimpin kedua daerah tersebut.

Kerja sama yang dilakukan mencakup berbagai bidang sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Namun salah satunya disebut-sebut terkait dengan pengelolaan sampah.

Lewas akun instagramnya, Humas Pemkot Tangsel menyampaikan bahwa Pemkot Tangsel menjajaki kerja sama dengan Pemkab Lebak dalam rangka pengelolaan sampah.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie berharap sebanyak 500 ton sampah per hari bisa dibuang ke TPSA Dengung, Lebak.

“Saya targetkan maksimal kapasitas angkutnya 500 ton per hari,” ungkap Benyamin Davnie, menjawab pertanyaan kabar6.com ditemui di Plaza Rakyat Puspemkot Tangsel, Senin (2/10/2023).

Anggaran kerja sama pengelolaan sampah di TPA Degung, lanjut Benyamin, bersumber dari APBD Kota Tangsel 2024. Alokasinya untuk biaya konsensus retribusi, sewa angkutan truk, akomodasi dan lain sebagainya.

“Saya bilang kalau bisa 500 ton per hari. Jadi terserah, mau pake 200 truk, 30 truk, 60 truk, pokoknya kita minta 500 ton,” jelas Benyamin.(Nda)