1

Tanda Resesi Global Muncul: Harga Minyak Turun, Suku Bunga Naik

oleh: Achmad Nur Hidayat Ekonom dan Pakar kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Kabar6-Para pelaku ekonomi global gelisah disebabkan tanda-tanda resesi dan pelemahan ekonomi muncul ke permukaan.

Hal ini disebabkan karena keputusan Federal Reserve AS (The Fed) pada rabu kemarin 3/5 menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin.

Kenaikan tersebut adalah yang ke-10 kali dalam kurun waktu kurang dari satu tahun terakhir sehingga suku acuan Fed menjadi level 5%-5,25% yang tertinggi sejak Agustus 2007.

Kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS tersebut dituduh menyebabkan ketidakpastian ekonomi tinggi sehingga harga minyak dunia turun 4 persen pada perdagangan terakhir.

Harga Brent turun 4% atau US$ 2,99 yaitu menjadi US$72,33 per barel dan termasuk harga terendah sejak Desember 2021.

Setelah Fed menaikan suku bunga, biasa seluruh bank central baik Bank Sentral Eropa, Jepang, Australia dan Bank Indonesia pun akan menyusul menaikan suku bunganya.

Disinilah letak masalahnya. Saat ekonomi diwarnai dengan kenaikan suku bunga bank sentral maka situasi ekonomi menjadi berbiaya tinggi dan memberatkan sektor riil dan pelaku usaha.

Paska Covid19, pelaku usaha sebenarnya belum pulih dan membutuhkan relaksasi dalam pembiayaan aktivitas usaha.

Disaat situasi menjadi buruk bagi pembiayaan usaha, maka pelaku usaha tidak punya kemampuan ekspansi apalagi menambah tenaga kerja.

Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Bila sektor pembiayaan menjadi langka maka pelaku usaha kecil dan menengah tidak akan mampu bertahan dan akhirnya mereka akan menuju kebangkrutan.

Resesi yang berkepanjangan seperti ini tidak akan menguntungkan untuk eksistensi institusi ekonomi.

Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk meminimalisir dampak resesi ekonomi.

**Baca Juga: Praktisi Hukum Desak Kapolri Usut Kasus Oli Palsu Usai Digerebek Kemendag

Indonesia harus segera mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi terjadinya resesi diantaranya melalui:

Pertama, Menempatkan prioritas belanja fiskal untuk daya tahan ekonomi bukan untuk ekspansi infrastruktur seperti dalam 8 tahun terakhir.

Kedua, Melakukan realokasi anggaran belanja APBN dan APBD untuk memperbesar ruang fiskal agar APBN dan APBD dapat digunakan untuk memberikan dukungan bansos kepada kelompok rentan dan financing kepada pelaku usaha.

Ketiga, Bank Indonesia perlu memperlambat kenaikan suku bunga acuan domestiknya. Meski langkah tersebut dapat melemahkan nilai tukar dan menggerus cadangan devisa namun dengan mengintensifkan pengumpulan DHE (Devisa Hasil Ekspor) dari penjualan ekspor Kelapa Sawit dan Batubara, masalah tersebut tidak menjadi persoalan besar.

Perlambatan kenaikan suku bunga acuan domestik juga dapat menyebabkan inflasi, untuk menghindari hal tersebut, Bank Indonesia perlu lebih kreatif menekan inflasi bukan melalui kanal moneter melainkan kanal policy mix koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Keempat, Indonesia perlu membangun kerja sama lebih intens dengan kawasan terdekat terutama dengan kawasan ASEAN dan Asia Selatan dalam tema bagaimana bersama meminimalkan dampak negatif dari resesi dan inflasi. Kerjasama regional akan lebih feasibel karena jarak yang lebih dekat daripada lintas kontinental yang kelihatannya lebih memanas akan di waktu dekat.

Kelima, Indonesia perlu membangun diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu seperti sektor energi fosil dan impor sektor pertanian dan ketergantungan sektor keuangan pada perbankan domestik.

Keenam, pemerintah perlu melakukan perubahan struktural dari mengandalkan pajak dalam penerimaan negara menuju kolaborasi ekonomi tanpa menaikan pajak tinggi. Perubahan struktural lain yang dapat dilakukan berupa efisiensi terhadap pengeluaran negara yang boros seperti belanja infrasturktur IKN, Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan menekan pengeluaran biaya kesehatan nasional (BPJS) yang tidak berkelanjutan.

Singkatnya, seluruh kebijakan antisipasi resesi difokuskan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang dan memperkuat ekonomi domestik dalam menghadapi resesi ekonomi global.(Red)




Pelatihan Wirausaha di Tangerang Kuat Hadapi Resesi Agar Naik Level

Kabar6.com

Kabar6-Sebanyak 80 peserta dari komunitas Binaan UMKM UCA dan Dibspro Cisauk Kabupaten Tangerang, Banten mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Peduli Bakti Negeri dan Center for Strategic Entrepreneurial Leadership Universitas Indonesia (CSEL UI).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 26-27 Desember 2022, di Hotel Le Semar, Kabupaten Tangerang itu mengusung tema ‘Wirausaha Kuat Menghadapi Resesi’.

Pada hari pertama, kegiatan pelatihan diisi oleh materi motivasi dan entrepreneurial mindset oleh Prof Roy Darmawan, Narasi motivasi Spirit Kewirausahan oleh Dr Sunardi, SE Msi, dan Sesi business model canvas oleh Dr(C) ardiansa selaku ahli digital.

Selain itu, dilanjutkan oleh sesi motivasi dari Founder Dibspro bertajuk Kiat Sukses dari Kondisi NoL dari pembicara M. Adib Ikhsani, terkait semangat dan kiat membangun usaha di usia muda.

Hari kedua, peserta mendapatkan materi tentang Bisnis Digital oleh Vivi Kartika, dan materi Etika Bisnis oleh Pengajar di UI bernama Bapak Nasihin. Di Hari kedua peserta berlatih membuat bisnis model naik tingkat dengan innovation canvas serta presentasi ide dan inovasi untuk pengembangan usaha–usaha mereka.

Dalam sambutannya, Prof. Roy Darmawan, yang juga merupakan Ketua Unit Kerja Khusus CSEL CSGS SKSG Universitas Indonesia menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kerja kolaborasi yang baik antara LPS dan UI.

Ia menyebut, kerja sama ini lahir dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan keilmuan praktis kepada pelaku ekonomi yaitu pedagang

“Memulai Usaha perlu keberanian, membesarkan usaha perlu ilmu. Kegiatan ini merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan usaha,” Menurut Prof Roy darmawan.

Sementara itu, Inna (25), salah satu peserta pelatihan mengaku sangat bersyukur dapat mengikuti pelatihan wirausaha dari para pakar tersebut.

**Baca juga: Gagal Curi Motor di Tigaraksa Tangerang Berujung ke Puskesmas 

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami pelaku ekonomi kreatif generasi millenial. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak LPS Peduli dan CSEL UI karena saya bisa belajar selama 2 hari yang penuh suka cita,” ucapnya.

“Mudah-mudahan setelah ini saya bisa praktekan untuk mengembangkan usaha saya. Harapan saya nantinya akan ada program sejenis ini untuk membantu dalam pengembangan usaha saya dan teman teman,” jelas Inna.(Tim K6)




Ekonomi Dijurang Resesi, Fahri Hamzah : Capres dan Parpol Hanya Berpikir Logistik untuk Menang Pemilu 2024

Kabar6.com

Kabar6- Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik keras para kandidat calon presiden dan partai politik yang hanya memikirkan masalah logistik saja, bagaimana memenangi pemilu 2024 saja, baik itu Pilpres maupun Pileg.

Padahal kondisi ekonomi pada 2023 secara global mengalami resesi, termasuk ekonomi Indonesia yang diprediksi juga akan suram.

Mereka seharusnya memikirkan bagaimana cara merebut hati rakyat, dan memfasilitasi aspirasi atau kehendak rakyat yang telah memberikan mandat.

“Semakin cerdas mereka, seolah-olah cara memenangkan Pemilu itu cuma persoalan teknis, hanya sekedar dengan logistik saja,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Waspada Resesi Ekonomi 2023 Mengintai, Bagaimana Kesiapan Indonesia?’, Rabu (19/10/2022) sore.

Hal ini, kata Fahri, tentu saja menjadi kecemasan kita bersama mengenai masa depan Indonesia agar tidak menemui jalan buntu. “Rekonstruksi cara memenangkan hati rakyat tidak dimengerti,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, cara berpikir para kandidat capres dan parpol itu hanya mencoba untuk kritis.

Mereka berpikir seolah-olah kalau ada sumber daya alam hanya terkait dengan pendapatan daerah, pendapatan negara, perekonomiam nasional dan growth (pertumbuhan) yang tinggi.

“Kalau soal growth tertinggi, sebenarnya daerahnya Lukas Enembe yang sekarang menjadi tersangka. Dibawahnya ada daerah nikel, batubara dan seterusnya. Tetapi kantong-kantong kemiskinan juga ada di sini, inilah yang jadi anomali. Ayo kita memikirkan rakyat, melakukan perubahan di Pemilu 2024,” tegasnya.

Sementara ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, banyak keputusan strategis saat ini yang diputuskan oleh para ketua umum parpol, sehingga DPR tidak lagi independen dalam membela kepentingan rakyat.

“Sekarang ini, DPR dikendalikan oleh 9 ketua umum, mereka manut sama pak Jokowi (Presiden Jokowi). Sehingga DPR sedikit sekali yang bersuara independen seperti soal kenaikan BBM,” kata Rizal Ramli.

Rizal Ramli menegaskan, kenaikan harga BBM telah memicu inflasi makanan diatas 15,5 persen, dan bisa menjadi 17 persen. Bahkan ia memprediksi nilai tukar rupiah bakal anjlok hingga Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Mantan Menko Perekonomian era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga memprediksi inflasi pada tahun ini bisa menembus 5,5 persen, tapi angka tersebut adalah secara umum karena yang paling dirasakan adalah terkait inflasi makanan.

“Inflasi biasa 5,5 persen, sementara inflasi makanan yang terpenting untuk rakyat dan buruh sebelum kenaikan BBM sudah 13,5 persen. Ini jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, kalau sikapnya kayak begini,” tegas Rizal Ramli.

Sedangkan Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan juga akan suram seperti ekonomi global pada umumnya yang mengalami resesi.

Sebab, rezim inflasi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral AS, kecuali apabila Bank Indonesia (BI) berani melepas spekulatif ketergantungan terhadap kenaikan suku bunga tersebut, dan berani menciptakan capital auto sendiri agar perekonomian nasional tidak mudah terkontraksi .

“Kalau ekonomi Indonesia sekarang masih baik-baik saja, karena masih tertolong dari adanya windfall profit dari harga komoditas dan batubara. Tetapi tahun 2023 belum tentu, karena kondisi secara ekonomi global mengalami resesi,” kata Prof Anthony.

Karena itu, ia menilai menaikkan suku untuk mengatasi resesi ekonomi, bukan solusi, malahan akan memperparah jurang resesi dan makin memperlemah nilai tukar rupiah.

“Hati-hati kalau mau investasikan barang-barang jangka panjang nanti akan terjebak suku bunga. Dan Semoga rakyat ini mendapatkan beberapa bantuan atau pemerintah mengalokasikan jaring pengaman sosial pada 2023,” kata Managing Director PEPS ini.

Perlu Move On
Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat (MadNur) saat menyampaikan Pengantar diskusi ini mengatakan, pemerintah perlu move on dalam melakukan langkah pengelolaan ekonomi Indonesia dengan model pendekatan baru agar terhindar dari tsunami resesi ekonomi pada 2023.

“Dalam kesempatan ini, Partai Gelora ingin menyampaikan agar tim ekonomi Indonesia perlu move on dari pendekatan lama ke pendekatan baru seperti mencari mitra dagang baru, selain AS, Eropa dan China,” kata MadNur.

Sebab, ekonomi AS, Eropa dan China akan mengalami resesi dan penurunan pertumbuhan, sehingga akan berpengaruh pada ekspor Indonesia ke negara tersebut.

“Pilihlah negara-negara ekspor baru, misalkan India dan Afrika bagian utara. Daya beli masyarakatnya masih bagus, sehingga kita tidak terus defisit,” katanya.

Selain itu, agar move on, pemerintah juga perlu meninggalkan spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang/APBN) infrastruktur untuk saat ini seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru supaya tidak membebani APBN.

“Lalu, spending infrakstrur tersebut diganti dengan memprioritaskan daya beli masyarakat dan tambahan subsidi BBM untuk rakyat,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga perlu move on dari suku bunga dalam pengelolaan moneter, dengan membuat resep baru untuk mengatasi inflasi yang tinggi dengan tidak menjaga suku bunga lain.

“Intinya Bank Indonesia tidak perlu naikin suku bunga, tapi cukup menjaga besaran nilainya, karena kalau suku bunga tinggi ada kewajiban membayar surat-surat berharga lebih lagi,” kata MadNur yang juga Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menambahkan, jika melihat proyeksi ekonomi 2023 berdasarkan dokumen The Fed yang dirilis bulan September lalu, maka kemungkinan kisaran titik tengah suku bunga berada di level 4,5 persen, atau bakal naik lebih dari 100 basis poin dari sekarang. Hal itu akibat permintaan masyarakat cukup tinggi dari sisi konsumsi.

“Sementara, inflasi berkepanjangan, dan ini mengakibatkan The Fed juga menaikkan tingkat suku bunga. Masalahnya ini kan The Fed menjadi sebagai acuan suku bunga dan putaran uang di pasar keuangan yang cukup besar,” katanya

**Baca juga: Mengaku Sakit Teddy Minahasa Batal Diperiksa Pelanggaran Etik

“Kondisi ini juga menimbulkan peningkatan tingkat suku bunga secara umum di berbagai negara di Eropa. Mereka sudah teriak mengatasi inflasi yang berkepanjangan baik kenaikan harga energi maupun pangan. Tentu saja ini memberikan implikasi ke Indonesia dari situasi dunia yang pertama melalui jalur suku bunga begitu dan nilai tukar,” tuturnya.

Katakanlah The Fed ini, lanjut Tauhid Ahmad, menaikkan tingkat suku bunga tahun depan, maka akan membuat arus modal keluar atau capital outflow cukup tinggi pada 2023.

“Ini akan mengakibatkan nilai tukar kita tahun depan akan jauh lebih buruk dari kondisi sekarang. Ini yang dikhawatirkan mungkin berdampak terhadap banyak hal, termasuk kondisi perusahaan yang katakanlah punya utang cukup besar dalam mata uang dolar AS,” pungkasnya.(Tim K6)




Di Inggris, Marak Pencurian Makam Dipicu Tingginya Permintaan Pasokan Tubuh Manusia

Kabar6-Aksi pencurian makam marak di Inggris karena tingginya permintaan pasokan sisa-sisa tubuh manusia di pasar online. Tren ini diperkuat dengan adanya media sosial seperti Facebook dan Instagram yang menjadi wadah bagi para pembeli dan penjual.

Meski begitu, melansir Livescience, pembeli tidak dapat mengetahui dari mana asal sisa-sisa tubuh manusia itu karena perdagangannya bersifat internasional dan belum memiliki aturan kuat. Menurut Damien Huffer, seorang ahli osteoarkeolog, peneliti perdagangan gelap interdisipliner dan dosen di The University of Queensland di Australia, Facebook serta Instagram tampaknya menjadi platform yang paling sering dan mudah digunakan untuk menjual segala jenis sisa-sisa manusia.

Huffer telah memantau puluhan grup Facebook pribadi yang menjual sisa-sisa manusia. Meta, perusahaan pemilik Facebook dan Instagram, melarang penjualan bagian tubuh dan cairan tubuh di platformnya berdasarkan syarat dan kebijakannya.

Penjual menggunakan grup pribadi dan halaman publik untuk mempromosikan barang dagangannya, tetapi diskusi tentang harga dan transaksi biasanya dilakukan lewat pesan pribadi.

Trish Biers, ahli osteologi dan paleopatologi di University of Cambridge, mencatat bahwa kasus pencurian makam tak hanya terjadi di Inggris, tapi juga di negara lain. ** Baca juga: Turis yang Mabuk Berat Tewas Tertimpa Lemari dalam Kamar Hotel di Inggris

Pada 2018, 21 tengkorak dicuri dari osuarium di Gereja St Leonard di Kent, Inggris. Tengkorak-tengkorak itu diyakini dicuri untuk dijual di pasar gelap. Para peneliti khawatir, pencuri mungkin akan lebih sering menargetkan tempat-tempat semacam ini untuk mendapatkan tengkorak.

Biers lantas mengoordinasikan satuan tugas di British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology (BABAO) yang menyelidiki dan penjualan dan perdagangan sisa-sisa manusia serta objektifikasi dan komodifikasi orang mati.

“Kami telah dihubungi oleh polisi tentang sisa-sisa manusia yang datang dari negara lain. Saya telah dihubungi secara pribadi dengan foto-foto kuburan yang benar-benar dibongkar,” terang Biers.

Sementara itu, Human Tissue Authority (HTA), bagian dari Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial pemerintah Inggris, secara ketat mengatur organisasi yang menggunakan sisa-sisa manusia untuk perawatan medis, pemeriksaan post-mortem, pendidikan dan pelatihan, dan dipamerkan di depan umum, tetapi bukan spesimen yang dibeli dan dijual oleh kolektor pribadi.(ilj/bbs)




Wagub Bilang Data BPS Jadi Landasan Pemprov Banten Perbaiki Ekonomi saat Resesi

kabar6.com

Kabar6-Guna membangkitkan ekonomi dari resesi saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjadikan data sektoral Badan Pusat Statistik (BPS) Banten sebagai landasan, seperti bahan pembuatan kebijakan, arah pembangunan, penanganan Covid-19, dan perbaikan ekonomi.

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy mengatakan, data-data sektoral merupakan dasar pengambilan keputusan penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan pembangunan daerah.

“Hal ini kami perlukan untuk membantu penyusunan kebijakan program strategis serta kegiatan pembangunan Pemprov Banten dalam rangka pemulihan ekonomi Banten,” kata Andika melalui keterangan tertulisnya di Banten, Rabu (18/11/2020).

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan III- 2020 mengalami terkontraksi minus 5,77 persen. “Pertumbuhan ekonomi memang cenderung melambat pada masa pandemi, bukan hanya di Banten, tapi secara nasional bahkan perekonomian dunia,” jelasnya.

Menurut Andika, tersedianya data sektoral sangat membantu perencanaan dan penganggaran pembangunan di Banten. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga sangat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan pemerintah.

**Baca juga: 10 Tahun BJS Lestarikan Bahasa Jaseng pada Kaum Milenial Agar Tidak Punah

Data tersebut nantinya agar program dan kegiatan pembangunan berjalan optimal, misalnya dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah untuk dimensi pendidikan, usia harapan hidup untuk dimensi kesehatan dan pengeluaran per kapita untuk dimensi ekonomi.

Percepatan vaksinasi, dihentikannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengetatan protokol kesehatan Covid-19 juga bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Banten.

“Terdapat minimal 4 indikator utama pembangunan yaitu LPE, IPM, angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus didiskusikan oleh BPS Banten bersama-sama perangkat daerah Pemprov Banten, baik melalui FGD maupun melalui seminar atau workshop tematik tertentu,” terangnya. (dhi)