Kabar6-Kejaksaan Tinggi Banten bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Banten berhasil memulihkan piutang perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp34,1 miliar selama kurun waktu 2023

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten Kunto Wibowo menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan Tinggi Banten atas kerjasama yang telah terjalin. Menurutnya, kerjasama tersebut telah membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya pemulihan piutang BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sangat mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Banten. Kerjasama ini telah membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya pemulihan piutang BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kunto Wibowo saat memberikan penghargaan ke Kejati Banten, Kamis (28/12/2023).

Kunto Wibowo menjelaskan, dari total piutang sebesar Rp34,1 miliar, sebanyak Rp33,5 miliar berasal dari mekanisme mediasi/negosiasi. Sementara itu, sisanya sebesar Rp608,5 juta berasal dari mekanisme gugatan sederhana.

“Sebanyak 888 SKK non litigasi telah diserahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan Negeri se-Wilayah Banten dengan potensi piutang sebesar Rp60,0 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 408 perusahaan telah melakukan pembayaran piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan total pemulihan keuangan negara sebesar Rp33,5 miliar,” kata Kunto Wibowo.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan 7 SKK litigasi melalui gugatan sederhana terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran dengan total potensi piutang sebesar Rp1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 perkara telah putus dan 2 perkara masih dalam proses persidangan.

“Sehingga total pemulihan iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui gugatan sederhana sebesar Rp608,5 juta,” kata Kunto Wibowo.

**Baca Juga: Libur Sekolah, Museum Multatuli Ramai Dikunjungi

Kunto Wibowo menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan peserta dalam membayar iuran. Ia berharap, kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten dapat terus terjalin dan ditingkatkan di masa mendatang.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan peserta dalam membayar iuran. Kami berharap, kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten dapat terus terjalin dan ditingkatkan di masa mendatang,” kata Kunto Wibowo.

Sementara, Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi menyampaikan pemberian pengahargaan oleh BPJS ketenagakerjaan dengan keberhasilan yaitu gugatan sederhana serta dapat dikabulkan merupakan hal yang baru

“Dan luar biasa yang telah dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Se-Wilayah Banten,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Syaifudin Tagamal membuka bimbingan teknis (bimtek) dengan tema “Penelusuran Aset untuk Mencapai Pemulihan Aset yang Optimal”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel BW Luxury Jambi, Selasa (20/6/2023).

Kepala Pusat Pemulihan Aset menyampaikan bahwa bimtek ini dapat memberikan literasi terkait pemulihan dan penulusuran aset, dimana tidak hanya bidang tindak pidana khusus, intelijen, dan bidang pengelolaan barang bukti saja, melainkan juga melibatkan bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun para peserta dibekali dengan materi terkait teknik dan strategi pemulihan aset, serta tugas wewenangnya.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Elan Suherlan mengatakan, optimalisasi pidana denda dan sita eksekusi di satuan kerja menjadi program prioritas. Oleh karenanya, bimtek ini diharapkan menjadi masukan dan arahan dari Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung terkait hal yang harus dilakukan kedepannya.

**Baca Juga: Dirjen Imigrasi Minta ke DPR Soal Kesejahteraan Para Pegawai

“Kami berterima kasih kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah menyelenggarakan bimtek secara tatap muka di Jambi. Saya berharap ini menjadi peningkatan kualitas SDM bagi Jaksa, dalam menjalankan tusi masing-masing,” ujar Kajati Jambi.

Bimtek dihadiri oleh para Asisten Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang pada Pusat Pemulihan Aset, para Kepala Kejaksaan Negeri, para Kepala Seksi Intelijen, para Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, para Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, dan para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. (Red)

Kabar6- Pasca diterjang Tsunami dua tahun pariwisata di Pandeglang seperti mati suri. Belum pulih, kini pelaku pariwisata juga terdampak pandemi Covid-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berjanji akan memulihkan dunia pariwisata di Kabupaten Pandeglang.

Pasalnya dunia pariwisata di Pandeglang mati suri pasca di terjang tsunami dua tahun lalu. Belum bangkit dari bencana yang menelan korban ratusan korban jiwa, mereka harus menelan pil pahit setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Sandi mengungkapkan, ada tiga langkah konkret Kemenparekraf untuk memulihkan dari dua bencana itu. Langkah konkret pertama dilakukan Kemenparekraf dari sisi kesehatan para pelaku pariwisata dengan menggenjot vaksinasi Covid-19.

“Karena program vaksinasi sukses membentengi kita dari sisi kesehatan,” kata Sandi di Pandeglang, Jumat (20/8/2021).

Langkah konkret kedua, kata Sandi dari sisi ekonomi, menurutnya, Kemenparekraf akan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan dan akses pemasaran. Terakhir, dari sisi kemanusiaan.

“Pandemi ini meningkatkan sisi gotong royong, jadi kita punya 3 G, yakni Geber (gerak bersama) Gercep (gerak cepat) dan Gaspol (gali potensi),”ujarnya.

Tak cukup disitu, Sandi juga akan berjuang untuk menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung supaya bisa masuk menjadi pariwisata unggulan nasional, meningkat akses pendukungnya seperti jalan Tol Serang-Panimbang sebentar lagi rampung.

**Baca juga:Akibat Korsleting Listrik, 12 Rumah Terbakar di Pandeglang

“Kita berharap Tanjung Lesung ini akan menjadi 10 destinasi prioritas kita. Kita harapkan dukungan dari semua pihak karena lokasinya tidak jauh dari Jakarta,”terangnya.(Aep)

Kabar6 – Di tahun 2022 kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global sebagai dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih belum berakhir. Namun begitu, produktivitas harus tetap ditingkatkan seiring dengan perbaikan kualitas SDM, yang diperkuat oleh dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi.

“Peran APBN dalam situasi pandemi menjadi sangat strategis dalam mempercepat pemulihan perekonomian nasional,” kata Andap usai mengikuti pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, Senin (16/08/2021) secara daring dari kediamannya.

Sejak awal pandemi, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

Strategi ini pun membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi yang tertahan di awal pandemi pelan-pelan mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY).

Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen. Pemerintah akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. Namun harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis.

Ada enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Dan ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

**Baca juga: Polresta Tangerang Kawal Vaksinasi covid-19 di Mauk

Sedangkan yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Terakhir, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.(vee)

Kabar6-Mathla’ul Anwar (MA) Care mendirikan sekolah darurat untuk korban banjir bandang di Kampung Seupang lama, Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Hal itu untuk memenuhi hak dasar pendidikan anak-anak korban banjir.

Di lokasi tersebut, terdapat 50 anak usia sekolah dari tingkat dasar hingga menengah, mereka kehilangan rumah dan sekolah tempat mereka belajar. Sementara, Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar (MI MA) satu-satunya sekolah yang ada di lingkungan mereka tinggal kondisinya mengenaskan karena tertimbun lumpur material banjir.

Direktur MA Care Mulyadi mengaku beruntung saat kejadian MI tersebut dalam kondisi kosong, tidak ada kegiatan belajar mengajar karena sedang libur semester ganjil. Tetapi mereka harus kehilangan tempat mereka belajar baik di sekolah maupun dirumah.

“Mereka harus mengungsi karena rumah mereka ikut hancur, buku dan peralatan sekolah lainnya hilang terseret banjir bandang yang dahsyat, belum lagi kondisi psikologis mereka terganggu. Ada traumatik dalam diri anak anak karena begitu dahsyatnya bencana yang terjadi,”terang Mulyadi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (7/1/2020).

Menurutnya, di hari pertama pasca kejadian, tim Relawan Mathla’ul Anwar Care tiba di kampung Seupang dan langsung berkomunikasi dengan kepala Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Seupang, kemudian mendirikan tenda posko pengungsian untuk menampung para penyintas, melakukan evakuasi warga yang sebagian masih berada di titik rawan bencana.

“Hasil musyawarah tim MA Care yang di komandoi Pak Mulyadi dengan para penyintas dan kepala MI MA Seupang maka sepakat mendirikan Madrasah Darurat MI MA sampai kondisi gedung MI MA bisa digunakan dengan layak,”ungkapnya.

Hari ke tiga pasca kejadian, MA Care mendirikan Madrasah Darurat secara bergotong royong antara relawan MA Care masyarakat penyintas turut urun tangan bahu membahu penuh semangat dengan fasilitas seadanya, Madrasah beralaskan tanah, berdinding dan beratapkan terepal plastik.

Demi berjalannya aktivitas Madrasah Darurat tersebut MA Care menerjunkan tenaga pengajar dari MI MA, MTs MA, Aliyah MA Pusat Menes, SMA MA Menes Pandeglang, Mathla’ul Anwar Global School Pandeglang serta SMK MA Warunggunung Lebak, juga para Mahasiswa UNMA Banten.

**Baca juga: Dispar Pandeglang Gagal Capai Target Jumlah Kunjungan wisatawan.

“Karena kondisi darurat fokusnya adalah pemulihan psikologis anak, maka sistem belajarnya pun berbeda dari biasanya. lebih ringan,santai dan penuh tawa agar anak bergembira sambil melakukan trauma healing,”tandasnya.(Aep)