Kabar6-Presiden Joko Widodo hingga kini tidak vulgar menyatakan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil. Meskipun ia telah menyatakan bahwa presiden boleh kampanye dalam Pilpres 2024.

“Kan dia udah mau coba. Tapi kan sikap publiknya negatif. Dia mundur lagi,” ungkap pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti kepada kabar6.com, Rabu (7/2/2024).

Munculnya sentimen negatif usai pernyataan presiden boleh kampanye, menurutnya, bikin Jokowi enggan menyebutkan arah dukungan ke pasangan calon tertentu.

Ray Rangkuti bilang, jika publik adem ia meyakini Jokowi akan mengutarakan secara tegas. Bukan hanya seperti sekarang yang melakukan kampanye terselubung.

“Kalau sekiranya tidak ada reaksi dari publik seperti sekarang saya percaya dia akan kampanye. Cuma kan karena tiba-tiba muncul reaksi negatif dia mundur lagi,” ujar Ray Rangkuti.

**Baca Juga: Pemerintah Angkat Kebijakan Tata Ruang DAS pada Proses Politik 10 Tahun World Water Forum

Ia melihat manuver politik Jokowi tidak berhenti. Ray menukil ada partai politik bisa mengundang Jokowi hanya sekedar minum teh saja. Lalu esok paginya olah raga bareng meskipun itu hari libur.

“Yang mau saya katakan kalau presiden selalu bilang netral, gimana netral. Ada partai yang dapat 2 atau 3 persen aja susah, lalu ngajak presiden minum kopi,” terang Ray Rangkuti.

Ia menilai Bawaslu sebagai wasit pesta demokrasi juga tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Polemik yang masih panas adalah acungan dua jari yang diduga milik Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan.

Ray Rangkuti mendesak Bawaslu segera menindak tegas. Siapapun yang mengacungkan dua jari dari dalam fasilitas negara juga dapat diduga melanggar aturan pemilu.

“Bawaslu kemana Bawaslu-nya. Situasi sekarang seolah-olah berpemilu tidak ada Bawaslu,” sindir Ray Rangkuti.(yud)

Oleh: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Kabar6-Inkonsistensi terlampau lekat diindetikan dengan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. pernyataan ini tidak berlebihan, jika ditelisik lebih dalam telah beberapa kali ia melontarkan pernyataan-pertanyaan yang kontradikstif. Terbaru, menyangkut netralitas. Pada 23 Oktober 2023 menyatakan untuk mendukung semua pihak atas dasar kebaikan negara.

Pernyataanya diperbaharui pada 30 Oktober 2023, saat pelatikan Pj Gubernur, supaya menjaga netralitas, bahkan ia akan memecat Pj Gubernur dan ASN yang tidak netral. Menyoal netralitas dipertegas kembali pada tanggal 30 Desember 2023, kali ini seruan netralitas itu ditujukan pada ASN, TNI dan POLRI. Namun, pada 24 Januari 2024, Jokowi mengeluarkan pernyataan yang menegasikan nilai-nilai netralitas, bahwa Presiden boleh memihak.

Gelaran Pemilu 2024 sudah terlampau terjerembab, bopeng demokrasi di sana-sini. Dari mulai mengdongkel konstitusi untuk meloloskan anak presiden jadi wakil presiden, pelanggaran di sana sini, netralitas aparatur negara yang dipertanyakan. Terbaru, Presiden malah ambil bagian dalam sengkarut tersebut.

Pernyataan Jokowi sebagai presiden teramat sulit untuk dipahami nalar. Selain itu dapat menciptakan persoalan: rentan disalahgunakan dan melegitimasi ketidaknetralan yang telah terjadi di akar rumput oleh aparatur negara. “presiden saja boleh memihak, masak bawahannya tidak boleh?”. Tentu, narasi ini akan sangat mudah dipolitisir, tanpa memperhatikan nilai-nilai demokrasi. Seolah tujuan utama dari hajatan lima tahunan ini hanyalah siapa yang jadi pemenang, dengan memunggungi norma dan etika bernegara. Tanpa mengharapkan tujuan yang lebih luhur: Pendidikan dan pendewasaan politik bagi warga negara.

Keberpihakan politik presiden melalui kampanye, diperbolehkan oleh undang-undang Pemilu. Dalam pasal 299 disebutkan kampanye merupakan hak presiden, wakil presiden, Menteri dan kepala daerah. Namun harus juga diperhatikan, telah diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu, untuk kewajiban cuti di luar tanggunan negara bagi presiden yang ikut kampanye. Selain itu, terdapat aturan dalam Pasal 299 ayat (3) tentang larangan menggunakan fasilitas negara.

Presiden memiliki pengaruh yang besar. Presiden memang harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi pengaruhnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki presiden begitu besar. Berpotensi besar terjadi penyalahgunaan, apabila netralitas tidak ditegakan. Sah kemudian jika rakyat menduga adanya persubahatan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dengan menggunakan pengaruh yang dimiliki presiden.

Mobilitasasi Kuasa Anggaran dan Kebijakan dari Presiden.

Bansos mengerek kepuasaan rakyat pada Presiden. Survei Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan pada 23 November-1 Desember 2023, menunjukan Bansos telah mendongkrak kepuasaan rakyat pada Presiden. Kepuasaan rakyat ini menjadi modalitas penting untuk memberikan efek ekor jas pada salah pasangan yang didukung oleh Presiden. Di berbagai daerah, Presiden sangat aktif melakukan penyaluran bansos, termasuk juga mempolitisir pemberikan Bansos dengan berbagai seremonial.

**Baca Juga: Pj Gubernur Minta Sekolah Swasta di Banten Tingkatkan Mutu

Presiden memiliki kekuasaan yang tertuang dalam tugas dan wewenang di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar (UUD). Kekuasaan itu meliputi kekuatan militer, regulasi, pengawasan, birokrasi dan anggaran (pasal 23 ayat 2 UUD 1945). Hal ini tentu menjadi kekuatan yang luar bisa besar jika presiden tidak netral dalam perhelatan lima tahunan ini (pilpres 2024). Fakta bahwa anak presiden (Gibran Rakabuming Raka) mengikuti kontestasi pemilu, mendorong presiden Indonesia ke 7 ini berpotensi memihak, hal ini terungkap dalam wawancara media sebagai berikut:

“……Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara” Jokowi, Rabu (24/1/2024).

Jika kita mencermati kalimat presiden tersebut, seolah presiden bisa bersikap adil dan netral dengan catatan tidak menggunakan fasilitas negara, hanya saja presiden lupa bahwa ada kekuasaan yang melekat dalam diri presiden yang sulit dibendung dan diawasi. Salah satu yang menjadi perhatian FITRA adalah potensi anggaran publik dimanfaatkan dalam melanggengkan kekausaan dinasti.

Dalam kontek anggaran publik, presiden memiliki sumber daya dalam bentuk alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sepanjang tahun 2019-2024 sebesar Rp 2.668 Triliun, atau anggaran bansos sepanjang tahun 2019-2024 sebesar Rp 953,9 Triliun. Bahkan presiden sendiri memiliki alokasi anggaran yang bersumber dari BUN (Bendahara Umum Negara) untuk program Bansos Presiden.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, Seknas Fitra menilai bahwa setiap warga negara, termasuk Presiden, berhak untuk menentukan hak politiknya. Namun, dengan kekuasaan yang luar biasa maka keberpihakan presiden akan berdampak secara substansial pada gelaran pemilu 2024. Menjadi bijaksana apabila Presiden Jokowi bisa menahan libido berkuasanya dengan menjunjung netralitas dalam pemilu 2024. Selain itu, Presiden harus memastikan menggunakan anggaran publik sebesar-beasrnya untuk kepentingan negara dan rakyat, jangan sampai anggaran publik sebagai gula-gula politik dinasti.(*/Red)

CP:
Gulfino Guevarrato (0813-9844-4968)
Gurnadi Ridwan (0856-7174-713)

Kabar6-Devaluasi kwacha Malawi yang signifikan oleh Reserve Bank of Malawi hingga memperburuk kondisi perekonomian yang sudah lemah, membuat Presiden Malawi Lazarus Chakwera mengumumkan bahwa ia melarang dirinya sendiri untuk bepergian ke luar negeri.

Tak hanya dirinya, melansir Africanews, para pejabat pemerintah lainnya juga termasuk dalam aturan tersebut–yang muncul di tengah-tengah krisis ekonomi yang tengah melanda negara yang dipimpinnya. Berbicara dalam pidato yang disiarkan di televisi, Chakwera mengaku dirinya ‘harus menjadi contoh’ dalam pembuatan ‘penyesuaian yang menyakitkan itu’.

Itulah mengapa, sebut Chakwera, hal ini berlaku segera. Sebagai contoh, ia membatalkan semua perjalanan internasionalnya mulai saat ini hingga akhir tahun fiskal.

“Lebih jauh lagi, saya akan membekukan semua perjalanan internasional yang dibiayai pemerintah bagi semua pejabat publik di semua tingkatan, termasuk mereka yang berada di parastatal, hingga akhir tahun anggaran di bulan Maret,” kata Chakwera.

Selain itu, ia juga memerintahkan semua anggota kabinet yang tengah berada dalam perjalanan yang dibiayai publik untuk kembali ke Malawi secepatnya.

Hanya perjalanan yang dianggap benar-benar diperlukan yang akan diperbolehkan sambil menunggu izin pribadi dari sang presiden.

Diketahui, Malawi saat ini tengah kesulitan menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kekurangan bahan bakar hingga inflasi yang tinggi. Hal ini juga yang mendorong Chakwera untuk memotong hak bahan bakar para pejabat hingga setengahnya sebagai aturan yang melengkapi larangan bepergian.

Mereka yang terdampak dalam pemotongan ini adalah para menteri kabinet, sekretaris utama, direktur, dan seluruh anggota manajemen senior lembaga-lembaga publik.

Semua upaya pemotongan anggaran ini akan dialihkan untuk pengadaan pangan dan pupuk guna menjamin ketahanan pangan di negaranya. Chakwera juga mengumumkan negaranya telah mendapat bantuan kredit dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghadapi semua masalah ini.

“Malawi akan menerima suntikan dana sebesar 174 juta dolar selama empat tahun ke depan, serta dimulainya kembali dukungan anggaran langsung dari mitra internasional setelah absen selama 10 tahun karena Cashgate dan kesalahan pengelolaan keuangan pada pemerintahan sebelumnya,” terang Chakwera.(ilj/bbs)

Kabar6-Bangbang SP resmi menggantikan posisi Ade Hidayat sebagai Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Lebak.

Kepengurusan Bangbang dikukuhkan oleh DPD Partai Gerindra provinsi Banten, di Hotel Mutiara, Kalanganyar, Lebak, Senin (7/8/2023).

“Pergantian kepengurusan perlu dilakukan,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni.

Andra Soni meminta, DPC Gerindra untuk fokus pada upaya-upaya pemenangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi Presiden 2024.

**Baca Juga: Warga Serpong Park dan Laverde di Tangsel Senang Dibangun Turab Cegah Banjir

“Mulai dari ketua DPC dan pengurus hingga seluruh kader termasuk bacaleg. Fokus kita adalah memenangkan Prabowo menjadi presiden,” pesan Andra Soni.

Sementara itu, Bangbang mengatakan, perlunya kerja keras dan kekompakan seluruh pengurus dan seluruh kader untuk memenangkan Pemilu 2024.

“Pemilu bakal menjadi tantangan bagi bacaleg dan calon presiden. Tentu
target kami secara adalah Gerindra menang dan Prabowo presiden. Memang tidak mudah, makanya butuh kerja keras, kerja cerdas dan tuntas,” ucapnya.(Nda)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute

Kabar6-Pertemuan antara Anies Baswedan, Mantan Menteri Pendidikan dan juga Mantan Gubernur DKI Jakarta, dan Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, di Pangandaran telah mencuri perhatian kelompok pengamat politik sebagai momen krusial dalam dinamika politik Indonesia.

Kedua tokoh yang pernah sama – sama menjadi menteri di bawah kepemimpinan jokowi keduanya bertemu untuk membahas isu-isu penting, mungkin terkait kebijakan publik, isu lingkungan, atau bahkan kerja sama politik di tingkat nasional.

Pertemuan mereka menimbulkan spekulasi dan perbincangan luas di kalangan para analis politik mengenai mungkin adanya koalisi atau kolaborasi politik di masa depan.

Selain itu, sebagai dua figur yang memiliki basis penggemar dan pendukung yang kuat, pertemuan ini juga memicu wacana mengenai potensi pengaruh dan dukungan dari masing-masing basis massa dalam dinamika politik nasional.

Hal ini menandai betapa pentingnya peran tokoh-tokoh politik terkemuka dalam membentuk arah politik negara dan mempengaruhi opini publik.

Meskipun belum ada informasi resmi mengenai hasil pertemuan tersebut, namun antusiasme dan spekulasi dari kalangan pengamat politik menunjukkan bahwa peristiwa ini memiliki dampak yang signifikan dalam perjalanan politik Indonesia ke depan.

Pertemuan ini menandakan upaya keduanya untuk membangun hubungan politik yang lebih kuat dan mencari dukungan dari berbagai lini politik dalam rangka menghadapi ajang pemilihan presiden yang akan datang.

Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, menyempatkan untuk menyapa warga di kab.pangandaran di kediaman Susi pujiastuti

Sementara itu, Susi Pudjiastuti, sebagai figur politik yang memiliki popularitas tinggi, kemungkinan dihadapkan pada pertimbangan politik untuk mendukung atau memberikan dukungan terhadap seorang calon presiden.
Pertemuan ini juga dapat diartikan sebagai langkah strategis dalam meraih potensi koalisi politik yang lebih luas dan memperkuat peluang sukses dalam bursa pemilihan presiden.

Di sisi lain, reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak, mencerminkan bahwa pertemuan ini menciptakan dinamika politik yang menarik perhatian.

**Baca Juga: Pedagang Pasar Kutabumi Tolak Revitalisasi Ancam Demo ke Istana Negara

Banyak pihak yang berkomentar positif mengenai silaturahmi antartokoh ini menunjukkan bahwa kebijakan politik partainya mungkin mempertimbangkan potensi kerjasama atau kesepahaman dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam perjalanan politiknya.

Semakin dekatnya ajang pemilihan presiden, pertemuan antara tokoh-tokoh politik terkemuka menjadi sorotan karena dapat memberikan petunjuk mengenai aliansi politik yang akan terbentuk dan mempengaruhi arah politik negara ke depan

Dalam menghadapi pemilihan presiden yang akan datang, penting bagi kandidat-kandidat untuk lebih menyuarakan keterbukaan dan inklusivitas dalam menyambut dukungan dan kolaborasi dari berbagai lini politik. agar calon pemimpin menekankan pentingnya membangun hubungan yang positif dengan berbagai pihak dan memperkuat ikatan persatuan untuk kebaikan bersama.

Dalam menyikapi pertemuan antara Anies Baswedan dan Susi Pudjiastuti,Dengan kerjasama dan kolaborasi yang kuat, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan dinamika politik di Indonesia dapat berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa.

Namun, dalam konteks dinamika politik, tidak dapat dihindari adanya persaingan dan penilaian dari lawan politik. Lawan politik tentu akan mencari sosok yang mampu menjadi penyeimbang yang menawarkan nilai tambah dan potensi lebih besar bagi perwujudan visi dan misi politik mereka

Intensitas pertemuan anies Baswedan dengan para tokoh politik memperlihatkan bahwa dinamika politik menjelang pilpres gerakannya semakin cepat. diharapkan dinamika politik di Indonesia dapat berkontribusi secara positif pada pembangunan dan kemajuan bangsa ke depan.(*/Red)

Kabar6-Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan pesan penting mengenai tingginya kepercayaan publik sebagai modal utama dalam mendorong transformasi dan reformasi Kejaksaan di seluruh aspek dan tingkatan.

Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 yang berlangsung di Lapangan Upacara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta,  Sabtu (22/7/2023).

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya Kejaksaan Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui perekrutan jaksa yang selektif dan pelatihan intensif, dengan peningkatan standar etika profesionalisme dan integritas bagi seluruh jaksa.

Presiden juga mengingatkan untuk terus meningkatkan efektivitas kerja dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, guna mempermudah akses masyarakat pada pelayanan hukum. Lebih lanjut, Presiden berharap Kejaksaan menjadi lebih responsif dalam menangani laporan-laporan dari masyarakat serta meningkatkan keterbukaan informasi.

Dalam amanatnya, Presiden juga menyoroti peran penting jaksa sebagai pengacara negara. Jaksa diharapkan dapat melindungi kepentingan negara, mencegah penyalahgunaan keuangan negara, dan mempertahankan serta mengembalikan aset negara. Mereka juga diamanahkan untuk menyelesaikan sengketa tanah negara dan sengketa perdagangan internasional.

**Baca Juga: Presiden Minta Kejaksaan RI Hati-hati dan Jangan Cepat Puas

“Aparat yang bersih dan akuntabel itu wajib, perbaiki terus akuntabilitas aparat, dan perbaiki terus pelayanan kepada masyarakat. Jangan ada lagi aparat Kejaksaan, meskipun saya tahu ini oknum, yang mempermainkan hukum, yang menitip rekanan proyek, yang menitip barang impor dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya, meskipun sekali lagi saya tahu ini oknum,” ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo menegaskan, pentingnya mempertahankan, meningkatkan, dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan melalui kinerja yang baik, sistematis, dan terlembaga dengan transformasi yang terencana dan komprehensif, baik dari pusat hingga ke daerah.

Selain Kejaksaan, Presiden juga mengajak seluruh aparat penegak hukum, termasuk Polri, KPK, dan instansi pengawas dan auditor lainnya di tingkat pusat dan daerah, untuk mengambil pesan ini sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam akhir amanatnya, Presiden berpesan agar semangat reformasi dan transformasi di lembaga penegak hukum dapat terus berkembang, mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan berintegritas serta memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerjasama yang baik dan komitmen yang kuat, diharapkan Indonesia akan semakin maju dan menjadi negara yang berdaulat hukum.(Red)

Kabar6-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mendapat dukungan di Pilpres 2024.

Dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI ini datang dari ratusan pekerja konveksi yang tergabung dalam Paguyuban Pekerja Konveksi Kabupaten Lebak.

“Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Gus Muhaimin yang punya kepedulian tinggi kepada masyarakat kecil, terutama para pekerja seperti kami,” ujar salah seorang perwakilan pekerja, Mahjum, Sabtu (1/7/2023).

Mahjum berharap, Gus Muhaimin bisa membawa Indonesia lebih baik, terutama pada sektor perekonomian agar kesejahteraan masyarakat kecil meningkat.

**Baca Juga: Bangun Underpass Bitung, Pemkab Tangerang November 2023 Teken Kontrak

“Maka sepertinya sangat tepat apabila dukungan ini diberikan kepada beliau,” ucap Mahjum.

Ketua DPC PKB Lebak Acep Dimyati menyambut baik dan mengapresiasi deklarasi dukungan kepada Gus Muhaimin.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak ini, dukungan yang mengalir tersebut bukti bahwa Gus Muhaimin diterima oleh lapisan masyarakat dan diharapkan dapat memimpin Indonesia.

“Deklarasi itu murni bagian dari kegiatan mereka tidak ada kami di sana. Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi,” sebutnya.

Deklarasi tersebut juga semakin menunjukkan bahwa dukungan kepada Gus Muhaimin pada pilpres nanti semakin menguat, terutama di Kabupaten Lebak.

“Kami sebagai kader PKB akan solid dan kompak mendukung ketua umum kami menjadi capres di 2024. Kami pun terus bergerak supaya elektabilitas beliau terus naik,” kata Acep.(Nda)

Kabar6-Sejumlah cendekia, guru besar, ekonom dan pakar mengemukakan enam poin saran kepada pengambil kebijakan (policy makers). Salah satunya, perlunya arah baru ekonomi Indonesia kedepan. Ekonomi yang lebih berpihak pada keadilan dan kesetaraan ekonomi.

Lalu, bersepakat untuk menjadikan ekonomi Indonesia lebih baik lagi untuk mampu mengejar ketertinggalan dan mencapai target ekonomi empat besar dunia pada 2045. Karenanya diperlukan turn around policy dalam ekonomi Indonesia ke depan.

Demikian isi rilis Narasi Institute yang diterima Kabar6.com, Senin (6/5/2023).

Berikutnya, bersepakat bahwa presiden tidak boleh cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan 2024. Presiden harus menghindari low politics atau politik rendah. Yaitu, mencampuri urusan suksesi dan parpol menjelang Pemilu 2024. Presiden juga diminta memastikan transisi kepemimpinan secara demokratis.

Para pakar, cendekia dan ekonom juga bersepakat perlu adanya pemberantasan korupsi yang lebih konkret, karena korupsi saat ini telah benar-benar menjadi masalah yang serius bagi Indonesia; serta bersepakat Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga hukumlah yang harus ditempatkan sebagai panglima dan bukan politik sebagai panglima.

**Baca Juga: Larangan Merokok di Perkantoran hingga Pasar Diatur Perda KTR, Pemkab Lebak Tunggu Hasil Fasilitasi

Hal tersebut mengemuka usai sejumlah cendekiawan melakukan urun rembuk bertukar informasi dan data dalam diskusi terbatas yang diinisasi Narasi Institute. Sejumlah pakar tersebut yakni Didin S Damanhuri, Awalil Rizky, Fadhil Hasan, Faisal Basri, Said Didu, Achmad Nur Hidayat, Aries muftie, Ryan Kiryanto, Nurhayati Djamas, Jilal Mardhani, Abdul Malik, Sabriati Aziz, M. Hatta Taliwang, Mas Roro Lilik Ekowanti, Mufidah Said, Prijono Tjiptoherijanto (Univesitas Indonesia), Siti Chamamah, Muhammad Chirzin (UIN Kalijaga, Yogyakarta), Fuad Bawazier, Soetrisno Bachir, Mas Ahmad Daniri, Marzuki Dea (UNHAS), Ayus A. Yusuf (IAIN Nurjati Cirebon), Dede Juniardi (Universitas Kuningan), serta Fachru Novrian (UPN Veteran Jakarta).

Para pakar juga mencatat setidaknya ada lima masalah ekonomi yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah terjadinya ketidakadilan atau ketimpangan nyata.

Kemudian, adanya kebocoran dan korupsi yang semakin besar, dulu 30% dan saat ini meningkat hingga 57%. Masalah lain adalah otonomi daerah yang dianggap tidak menyejahterakan rakyat, ekosistem politik yang menyuburkan oligarki; serta struktur tempayan alias oligarki dalam perekonomian menuju struktur belah ketupat (struktur yang lebih berkeadilan dan sejahtera).(Red)

Koalisi Perubahan Solid, Sikap Surya Paloh Tidak Gentar Untungkan NASDEM di 2024

Oleh : Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Kabar6-Surya Paloh (SP) memilih mempertahankan soliditas Koalisi Perubahan dan tidak gentar dan siap hadapi serangan hukum terhadap nasdem dan serangan bisnis terhadap dirinya.

Soal Penahanan Johnny G Plate, Surya Paloh memilih menghormati hukum.

SP tetap solid mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres Nasdem dan meminta Anies Baswedan datang ke kantor Nasdem beberapa saat setelah berita penahanan Johnny G Plate dilakukan.

Sikap mempertahankan Anies Baswedan sebagai capres pilihan Nasdem ditengah gempuran dan ancaman penguasa merupakan sikap nasionalisme sejati yang patut diapresiasi.

Ternyata, SP tidak gentar dan tidak mudah menyerah dengan tindakan yang diterimanya. Kelihatannya SP dan Nasdem malah diuntungkan karena publik yang ingin perubahan kini tidak ragu dengan komitmen perubahannya Nasdem meski dengan harga yang mahal.

Banyak memprediksi Nasdem di 2024 nanti akan mendapakan gain maksimal dari penahanan Sekjennya tersebut.

**Baca Juga: Harga Melawan Presiden Itu Berat, Waspadalah ! (Part 1 of 2)

Tebang Pilih Diantara Menteri Jokowi Terjerat Korupsi

Sesaat setelah Johnny G Plate ditahan, muncul pernyataan resmi Kejagung yang disampaikan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Kuntadi.

Kejagung akan mendalami aliran dana proyek pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo ke Partai NasDem.

Pernyataan Kuntadi tersebut terkesan aneh, karena dalam kasus penegakan hukum terhadap Juliari Batubara Mensos Asal PDIP dan Edhy Prabowo Menteri KKP Asal Gerindra, tidak ada statemen resmi akan mengembangkan kepada partai pendukung asal menteri tersebut berasal.

Menteri Jokowi lain yang terjerat korupsi seperti Idrus Marham, Mensos awal Partai Golkar dan Imam Nahrawi, Menpora asal PKB juga tidak dikembangkan kepada partai pengusungnya.

Pernyataan tersebut terkesan tebang pilih dan sudah ada niat dari institusi kejagung untuk mengkuliti Nasdem.

Patut diingat kejagung dipimpin oleh Jaksa Agung ST Hasanuddin, sosok yang diendorse oleh PDIP yang juga merupakan adik TB Hasanuddin Politisi PDIP. Jaksa agung adalah anak buah Presiden langsung, sehingga pengembangan kepada Nasdem sulit ditolak jika tidak diorkestrasi oleh Istana.(Red)

Bersambung ….

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Kabar6-Sejak Surya Paloh menegaskan bahwa penangkapan Johnny G Plate tidak ada intervensi politik dan kekuasaan, NASDEM menjadi pembicaraan publik.

Publik menilai yang sedang dilakukan Surya Paloh sesungguhnya adalah diplomasi ala politisi Indonesia yaitu menyampaikan pesan secara tersirat dan multitafsir.

Sementara sebenarnya publik mencerna dengan mudah dimana NASDEM sedang dihukum oleh Presiden Jokowi karena berbeda pilihan soal pencalonan Capres Anies Baswedan.

Johnny Plate ditahan lebih karena faktor politik daripada faktor hukum

Meskipun SP dan NASDEM meminta semua kader menghormati proses hukum namun publik percaya dalam penahanan Orang nomor 2 di Nasdem tersebut lebih dominan bobot politik daripada bobot hukumnya.

Dalam kasus Patrice Rio Capella, eks Sekjen dan juga mantan ketua umum Partai Nasdem, SP menyikapinya tidak dengan mengumpulkan petinggi dan melakukan konferensi pers, misalnya.

Hal ini menunjukan bahwa SP dan Nasdem memberlakukan kasus Johnny G Plate ini unik dan berbeda.

Bila SP menilai kasus Johnny G Plate dan Patrice Rio Capella adalah sama yaitu persoalan murni hukum semata, maka tidak mungkin ada konferensi pers dan pemanggilan petinggi nasdem secara mendadak kemarin.

Pesan Tersirat Presiden: Harga Melawan itu Berat!

Jika seksama menilai, penahanan Johnny G Plate memiliki makna tersirat bahwa harga melawan perintah Presiden Jokowi itu berat konsekuensinya.

Bagi kalangan oposisi, mungkin pemahaman tersebut sudah difahami dengan baik. Demokrat dan AHY misalkan, dengan status oposisi, status PD terus diganggu terakhir sampai ke tahapan MA digugat oleh Moeldoko, Kepala KSP-nya Presiden Jokowi.

**Baca Juga: Penahanan Menteri Kominfo, Dosen Hukum: Kejagung Berani dan Tegas

Begitu juga dengan PKS, status oposisi, membuat dimana kader-kader vokalnya digrass-root sering dipidana melalui UU ITE.

Namun, bagi NASDEM, partai yang menyusung Presiden Jokowi sejak periode pertama 2014 adalah pengalaman baru.

Sejak Pilpres 2014 dan 2019, SP bersama jaringan partai NASDEM, jaringan pengusaha dan jaringan medianya sangat aktif memenangkan Jokowi. SP dan Nasdem juga memberikan 3 sd 4 kader terbaiknya untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan.

Namun sejak NASDEM mengusung Anies Baswedan tahun 2023, SP mengalami banyak persoalan.

Selain Johnny G Plate ditahan, Menteri Nasdem yang lain yaitu Yasin Limpo Menteri Pertanian dikritik Presiden karena sering memberikan data tidak akurat, pemerintah kedodoran dan sering terganggu mengambil keputusan ketahanan pangan karena tidak akuratnya data pertanian nasional, Ujar Presiden Jokowi pada Senin 15/5 di istana negara pada peluncuran sensus pertanian.

Padahal sebelum Nasdem mengusung Anies Baswedan, Menteri-menteri Nasdem sejak periode pertama Jokowi sampai saat ini dinilai presiden berkinerja baik, bahkan Siti Nurbaya Bakar, Menteri asal Nasdem diperpanjang 2 periode memimpin Kementerian Lingkungan Hidup sejak 2014-2024. (Red)

Bersambung ….