Kabar6-Partai Kebangkitan Sejahtera (PKS) menyiapkan kader internal dari partai berlambang padi dan bulan sabit itu agar bisa maju sebagai bakal calon Bupati atau walikota di Pilkada serentak di Provinsi Banten tahun 2020.

“Sudah saatnya bagi PKS mendorong kader internal partainya untuk bisa maju dengan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah desk Pilkadanya masing-masing pada Pilkada Banten 2020,” ujar
Ketua DPP PKS Bidang Wilda Banten, Jakarta dan Jawabarat, Ahmad Syaikhu saat rapat monitoring dan evaluasi DPW PKS Provinsi Banten Senin (27/1/2020).

Hadir dalam tersebut Dr. Saadudin, Dani Anwar, Ahmad Rukyat, Plt Ketua DPW PKS Banten, Sanuji Pentamarta, Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo serta rombongannya dan DPTW, DSW, MPW, Ketua Bidang DPW serta Bidang Perempuan PKS di Kantor DPW Banten.

Menurut Syaiku, sejumlah nama-nama kader internal partai PKS diyakini akan memperoleh dukungan dari partai lain, agar bisa diusung sebagai Balon kepala daerah.

Untuk itulah, kata Syaiku, lobi-lobi politik terus dilancarkan untuk membangun koalisi jelang Pilkada serentak Provinsi Banten tahun 2020.

Untuk diketahui, tahun ini Provinsi Banten akan menggelar Pilkada serentak, antaranya di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan terakhir Kota Tangsel.

Plt ketua DPW PKS Banten, Sanuji Pentamarta mengatakan, PKS Banten merupakan partai pemenang ke-4 di provinsi Banten. “Jadi tidak bisa lagi kita belakangan, kita tidak terlibat, kita tidak aktif. Karena 20 tahun kita berpartai dan kita punya kader-kader terbaik yang mereka di kota kabupaten sudah sukses. Jadi saya rasa di Banten waktunya kader PKS ikut, sesuai dengan amanat DPP di Pilkada ini kader PKS maju,” katanya.

Sementara itu, terkait adanya tudingan jelang Pilkada Kota Tangsel dari kader internal Partai PKS yang dinilai kurang terlihat taringnya, Wakil Ketua DPRD Banten dari Partai PKS, Budi Prajogo membantah jika partai PKS Banten hanya menitik beratkan pada daerah yang akan menggelar Pilkada serentak selain di Kota Tangsel.

**Baca juga: Kini Warga Desa Kamasan di Serang Miliki Banksawan, Apa Itu?.

Pihaknya juga mengaku optimis Partai PKS bisa memperoleh suara terbanyak diPilkada Kota Tangsel 2020.

“Partai PKS akan menjadi poros terkuat di Pilkada Tangsel, selain banyak juga permintaan kepada partai PKS agar bisa ikut bergabung,” tegas pria bertubuh tinggi tersebut.(Den)

Kabar6-Partai Kebangkitan Sejahtera (PKS) terus ngotot mangajukan kader internal partainya agar bisa maju sebagai bakal calon (balon) Bupati/walikota jelang Pilkada serentak tahun depan, termasuk di Provinsi Banten.

Lobi-lobi politik terus dilakukan, melalui komunikasi politik untuk membangun koalisi partai, jelang Pilkada serentak di Provinsi Banten 2020.

Atas keinginan dari partai PKS tersebut, Ketua DPD I Partai Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah memandang lumrah.

Menurutnya, partai manapun pastinya ingin kadernya maju pada gelaran Pilkada Banten tahun depan, termasuk PKS dan Golkar.

“Hal yang wajar, semua partai pasti tentunya ingin kadernya maju. Dan hal ini pun bukan baru dikomunikasikan di DPP, ditingkat Kabupaten/kota dan Provinsi juga menyuarakan begitu. Dan semua partai, ingin kadernya maju tentunya,”kata Tatu, kepada wartawan, kemarin.

Disinggung strategi yang akan diambil Golkar Banten, menyikapi keinginan dari Partai PKS yang menginkan kader internal partainya untuk bisa maju sebagai balon Bupati/walikota pada gelaran pilkada serentak tahun depan di Banten, sambung Tatu, sesuai intruksi dari DPP Partai Golkar, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputidan tersebut kepada DPD II Golkar Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada.

“Arahannya dari DPP diserahkan kepada kabupaten/kota, tidak ada pakem ini dengan ini,” katanya.

Menurutnya, Partai Golkar sangat memahami kondisi dilapangan, dengan begitu tidak ada keharusan bagi DPD II Partai Golkar untuk harus membangun komunikasi politik dengan partai tertentu, termasuk untuk menentukan pasangannya masing-masing untuk mendampinginya, jelang pelaksanaan Pilkada serentak di provinsi Banten tahun depan, agar bisa diusung oleh koalisi partai.

“Masing-masing aja, pandeglang, Tangsel, Cilegon, Kabupaten Serang, koalisinya dengan siapa, mau pasangannya dengan siapa, dengan partai mana itu diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota. Kecalonnya masing-masing,” katanya.

**Baca juga: Usung Kader Internal, PKS Siap Maju di Pilkada Serentak Tahun Depan.

Sisi lain, dirinya juga mengaku akan terus membangun komunikasi politik dengan partai lain, dengan terus membuka diri untuk mendapatkan masukan dari pihak lain, jelang pencalonnya sebagai bakal calon Bupati Serang 2020.(Den)

Kabar6-20 tahun mengikuti kancah perpolitikan nasional, tak menjadikan partai berlambangkan bulan sabit dan padi merasa puas dengan menempat kader terbaiknya di kursi dewan se-Indonesia.

Kini, Partai PKS bertekad untuk bisa menduduki kursi eksekutif pada gelaran Pilkada serentak di Indonesia tahun depan, termasuk Provinsi Banten, dengan mengusung kader internalnya sebagai bakal calon (balon) Bupati/walikota di tiap-tiap daerah yang akan menggelar Pilkada.

Plt Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Sanuji Pentamarta mengatakan, untuk Provinsi Banten sendiri, Partai PKS berhasil dengan memperoleh suara terbanyak ke-4 hasil Pemilu 2019 kemarin, dengan total perolehan sebanyak 11 kursi untuk DPRD Banten.

Pihaknya mengaku tengah serius mempersiapkan kader internal terbaiknya untuk bisa diusung partai pada gelaran Pilkada serentak tahun depan.

Tidak hanya di Provinsi Banten saja yang berebut pecah telur untuk bisa mengusung kader internal partai pada gelaran Pilkda serentak di Indonesia tahun depan, didaerah lain juga serupa, partai PKS tengah serius mempersiapkan kader internya untuk bisa diusung sebagai balon Bupati/walikota pada gelaran Pilkada serentak di Indonesia tahun depan.

**Baca juga: Kapolda Banten Kini Dijabat Agung Sabar Santoso.

“20 tahun ikut kancah politik, sesuai arahan DPP agar bisa maju dengan mengusung kader internal. Agar bisa berebut pecah telur,” kata Sanuji, kepada wartawan, kemarin.

Sejumlah daerah di Provinsi Banten akan menggelar Pilkada tahun depan, antaranya Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangsel dan Kabupaten Pandeglang.(Den)

Kabar6-Plt Ketua DPW Partai PKS Provinsi Banten, Sanuji Pentamarta mengatakan, sesuai janji politik Partai PKS pada Pemilu 2019 kemarin, pihaknya akan terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menghapuskan pajak motor atau kendaraan jenis roda dua.

Penghapusan pajak kendaraan motor tersebut, diharapkan bisa menjadi angin segar kepada seluruh masyarakat, khususnya kecil dalam meringankan beban perekonomiannya.

Menurutnya, penghapusan pajak kendaraan jenis roda dua tersebut akan diatur pada Undang-undang (UU) selanjutnya, seperti yang saat ini sedang dibahas oleh anggota DPR RI dari partai PKS agar bisa dihapus.

“Di DPR RI sedang kita Komunikasikan, saya kira banyak pihak yang setuju agar bisa mengurangi beban masyarakat dengan dihapusnya pajak motor ini agar bisa gratis,” katanya, Sabtu (21/12/2019).

Disinggung apakah hal tersebut tidak akan mempengaruhi terhadap PAD nantinya, dalam hal ini pemerintahan provinsi sebagai pemungutnya, lanjut Sanuji, pihaknya meyakini rencana penghapusan pajak motor tersebut tidak akan terlalu berpengaruh secara signifikan, pada PAD, karena melihat pungutannya yang kecil, sehingga tidak akan terlalu memengaruhi.

Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo mengatakan, meski jumlah kendaraan motor di Provinsi Banten jumlahnya sangat banyak. Namun, PAD-nya kecil.

Melihat pada struktur PAD Banten tahun 2020 yang ditargetkan mencapai Rp 8,154 triliun, sumber PAD Banten dari pungutan pajak kendaraan motor, hanya berkisar Rp 500 miliar sampai Rp 600 miliar saja.

Dengan rencana penghapusan pajak kendaraan motor tersebut, pihaknya meyakini tidak akan terlalu berpengaruh pada PAD Provinsi Banten pada tahun-tahun selanjutnya.

“Cuma sekitar Rp 500 miliar samapi Rp 600 miliar, dalam setahun,” katanya.

Menurutnya, penghapusan pajak kendaraan dua tersebut, sengaja diberikan kepada masyarakat kecil khususnya, melihat pada kejadian-kejadian sebelumnya, banyak para pelaku usaha di Indonesia juga telah mendapatkan keringanan pajak, mulai dari pengampunan pajak kepada para pengemplang BLBI, pemberian Tax Amnesty dan masih banyak lagi para pengusaha yang mendapatkan keringan pajak dari pemerintah.

Dengan diberikannya penghapusan pajak kendaraan roda dua tersebut, diharapkan bisa memberikan rasa adil kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil agar bisa memperoleh keringanan pajak dari pemerintah.

“Masyarakat kecil, ini kan banyak, sebagain besar itu nunggak di sepeda motor. Insenrif ini hiburan bagi masyarakat. Gak hanya orang-orang kaya aja yang dihibur, tapi masyarakat dilevel dasar juga,” katanya.

Kedepan, sambung Budi, pihaknya juga akan memperjuangkan agar pencabutan verkas kendaraan antar daerah bisa semakin dipermudah.**Baca juga: 2020, Kader PKS Banten Harus Siap Berkorban.

Hasil komunikasi sebelumnya, dengan Wakapolda Banten, Brigjen Pol Drs. Tomex Korniawan, kata Budi, kedepan nantinya, proses pencabutan berkas kendaraan dari tempat domisi sebelumbmnya ke daerah yang baru, diharapkan bisa dilakukan secara online.

“Nanti kalau sudah digital semuanya, tinggal transfer file aja,” katanya.(Den)

Kabar6-Wakil Wilda Banten Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) DPP Partai PKS, Achmad Ruy’at menyerukan kepada seluruh kader partai PKS di Provinsi Banten, untuk bersiap sekaligus rela berkorban dengan melepaskan jabatannya, jika terpilih oleh partai untuk bisa maju pada Pilkada serentak di Provinsi Banten tahun depan, sebagai bakal calon (balon) Bupati/walikota.

Hal itu mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan gugatan uji materi pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015.

Dimana, pada pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pengunduran diri anggota legislative, Polri, TNI dan pejabat ASN saat mendaftar sebagai calon peserta Pilkada.

Dengan kata lain, setiap anggota DPR, DPD , DPRD, POLRI, TNI dan Pejabat ASN harus mundur dari jabatannya jika ingin maju dalam Pilkada serentak tahun depan.

“Untuk 2020, wayahnya untuk mundur, karena waktunya tidak kekejar. Kader harus siap, jangan hitung-hitungan. Jangan sampai ngeluh tunjangannya gak dapet karena maju,” kata Ruy’at, pada rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) DPW PKS Propinsi Banten, di hotel forbis horison Kota Cilegon, Sabtu (21/12/2019).

Untuk diketahui, sejumlah daerah di Provinsi Banten tahun depan akan menggelar Pilkada serentak, antaranya Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangsel dan terakhir Kabupaten Pandeglang.

Sejumlah nama kader Partai PKS terus bermunculan pada masing-masing daerah, dan digadang-gadang oleh partai akan diusung sebagai calon Bupati/Walikota dari kader internal partai PKS.

Dengan belum diubahnya UU pencalonan Bupati/walikota untuk anggota dewan tersebut, sambung Achmad Ruy’at, kader Partai PKS diminta untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya sepenuh jiwa, ketika ada keputusan politik, kader terpilih harus bisa memperjuangkannya sebaik-baiknya, tanpa ada keragu-raguan dan merasa khawatir akan kehilangan fasilitas yang sebelumnya pernah didapat, agar bisa maju pada gelaran Pilkada tahun depan.

**Baca juga: Basarnas: Libur Nataru, Waspada Cuaca Buruk Hingga Bencana Alam.

Sebelumnya, lanjut Achmad Ruy’at, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi II DPRI agar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 agar bisa diubah. Namun tidak terkejar tahun ini agar bisa dirampungkan.

Dengan begitu, keder PKS yang saat ini menjabat di kursi dewan harus siap-siap untuk berkorban jika Partai memutuskan dan memanggilnya agar bisa maju pada gelaran Pilkada serentak 2020.(Den)

Kabar6-Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang Dodi Setiawan mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memperketat pengawasan terhadap pengusaha agar tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

“Disnakertrans harus memperketat pengawasan agar para pengusaha tidak mempekerjakan anak dibawah umur,” kata Dody, Jumat (22/11/2019).

Tak hanya Disnakertrans, Dodi juga mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Pandeglang bersikap tegas bagi tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin.

“Dinas perizinan juga harus mengambil tindakan tegas terhadap tempat-tempat hiburan yang tidak memiliki izin,” tegas Dodi.

Desakan politisi PKS itu menyusul ditetapkanya seorang wanita berusia 42 tahun berinisial LEM alias Mami Lulu menjadi tersangka karena tertangkap tangan memperkerjakan MK (15) anak dibawah umur untuk menjadi pemandu lagu di rumah bernyanyi Carista yang berlokasi di Kampung Pamatang, Desa Penjamen, Kecamatan Carita.

“Kami menyesalkan atas kejadian tersebut. Kami minta aparat penegak hukum menindak dengan tegas pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur karena hal tersebut bentuk eksploitasi terhadap anak,”ungkapnya.

Untuk melindungi hak anak serta meminimalisir kejadian serupa kata Dody, DPRD Pandeglang tengah menyusul Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kota Layak Anak (KLA).

“Untuk meminimalisir kejadian yang sama dan dalam rangka melindungi hak-hak anak, Kami di DPRD Pandeglang sedang bekerja melalui pembentukan Pansus Raperda Kota Layak Anak (KLA). Semoga Pansus Raperda KLA ini bisa disetujui menjadi Perda sehingga hak-hak anak bisa lebih terlindungi,” tandasnya.

Sementara, Kabid Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Pandeglang Erik Widaswara menyebutkan jika izin yang dimiliki oleh pengelola Carista adalah rumah makan. Namun pihaknya akan mengecek data terlebih dulu.

“Kalau gak salah Carita itu izinnya rumah makan. Itu izin lama. Tapi begini saja, hari Senin ke kantor saja kita ketemu langsung. Saya gak bisa komentar apa-apa,” kata Erik yang mengaku tengah berada di Tangerang Selatan.

Mami Lulu terbukti mempekerjakan seorang gadis ABG berinisial MK yang masih berusia 15 tahun sebagai pemandu lagu disebuah rumah bernyanyi bernama Carista yang terletak di Kampung Pamatang, Desa Pejamben, Kecamatan Carita.

**Baca juga: Kemungkinan Ada Tersangka Lain di Kasus ABG Jadi Pemandu Lagu di Pandeglang.

Hal itu bermula ketika Satres Narkoba Polres Pandeglang, melakukan razia Cipta Kondisi (Cipkon) didua tempat hiburan malam pada Selasa (19/11/2019) malam.

Saat merazia rumah bernyanyi Carista, polisi mendapati seorang pemandu lagu yang masih duduk dibangku sekolah SMK. Akibatnya, polisi menggelandang gadis tersebut dan sang mami, serta dua pemandu lainnya yang tidak membawa KTP.(Aep)

Kabar6-Anggota DPRD Pandeglang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dodi Setiawan langsung menyambangi rumah Rukayah di Kampung Parigi, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikedal, Kamis (14/11/2019).

Rukayah merupakan salah satu dari lima korban yang rumahnya ambruk usai tertimpa pohon sengon saat hujan lebat disertai angin kencang mengguyur sejumlah wilayah di Pandeglang pada Kamis siang.

Saat tiba dilokasi, Dodi sempat berbincang-bincang dengan pemilik rumah dan warga lainnya. Ia mengapresiasi kepada warga setempat yang telah bergotong royong membersihkan rumah korban.

“Terimakasih atas partisipasi warga yang telah membantu bergotong royong membersihkan puing bangunan dan pohon yang menimpa rumah korban,” ujar Dodi.

Atas musibah yang menimpa warga, Legislator asal Dapil VI ini langsung berkoordinasi dengan Pemkab Pandeglang supaya segara menindaklanjuti.

“Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dan besok akan segera ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah korban. Kami mendorong pihak terkait, baik Dinsos, BPBD, pihak kecamatan sampai desa agar membantu pemulihan korban,” ungkapnya.

**Baca juga: Dihantam Angin Puting Beliung, Lima Rumah Warga Pandeglang Ambruk.

Untuk menghadapi musim penghujan dan mengantisipasi terjadinya bencana alam. Dodi meminta Pemkab bersiaga. Pasalnya beberapa bulan ke depan Pandeglang akan menghadapi cuaca ekstrem.

“Kami harapkan Pemerintah daerah agar siap siaga, mengingat pada bulan-bulan ke depan dengan cuaca yang ekstrem, dikhawatirkan potensi bencana akan meluas. Semoga saja kekhawatiran tersebut tidak terjadi,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pandeglang belum memutuskan untuk membuka penjaringan Bakal Calon (Balon) Bupati Pandeglang. Karena masih menunggu keputusan DPP.

“Insyaallah akan diputuskannya apakah buka atau dengan pola lain akan di kabari bulan ini. Mudah mudahan pekan dua atau tiga sudah ada keputusan baik dari DPP dan DPW,” kata Ketua PKS Pandeglang Tb M Asep Rafiudin Arief, Jumat (8/11/2019).

Kendati demikian, untuk menghadapi Pilkada Pandeglang yang akan berlangsung pada 2020 mendapatkan, PKS sebenarnya sudah menyodorkan tiga kader internal dan eksternal.

Bahkan nama -nama tersebut sudah disampaikan ke tangan Sohibul Iman Presiden PKS. Namun, Asep enggan membeberkanya nama-nama tersebut.

**Baca juga: Selama Kemarau Panjang, PDAM Pandeglang Telah Suplai Air Ratusan Mobil Tangki.

“Tiga orang terdiri dari internal dan eksternal. Sudah pernah di sampaikan nanti hasilnya menunggu keputusan DPW dan dan DPP. Nanti kalau sudah ada keputusannya kita akan umumkan ke media,” tandasnya.

Diketahui, sudah ada tiga parpol yang telah membuka penjaringan Bakal Calon Balon Bupati Pandeglang. Diantaranya, PDI-Perjuangan, Nasdem dan Gerindra.(Aep)

Kabar6-Sistem parkir non tunai di kawasan Alun-alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yang dilaunching pada 2 Desember 2018 batal diberlakukan.

Batalnya sistem parkir tersebut setelah Dinas Perhubungan (Dishub) Lebak mencabut dua terminal parkir elektronik (TPE) yang sebelumnya berada di kawasan tersebut.

Menurut anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Rohman, batalnya pemberlakukan sistem parkir non tunai akibat gagalnya perencanaan.

“Saya melihatnya Pemkab Lebak belum siap. Gagal perencanaan itu, sama artinya merencanakan kegagagalan,” kata Abdul Rohman, Selasa (8/10/2019).

Dia juga meminta Pemkab Lebak untuk mengevaluasi kembali pemberlakukan parkir non tunai di kawasan alun-alun yang menjadi titik pemungutan retribusi.

“Kalau misalnya jalan di lokasi itu (alun-alun) jadi titik pemungutan retribusi tentu harus dimuat dalam regulasi. Kalau tidak ada dalam aturan, kemudian dipungut oleh pemerintah daerah maka masuk pungli, terang mantan aktivis HMI ini.

“Ini harus jadi evaluasi dengan perencanaan yang matang. Jangan sampai apa yang dilakukan pemerintah justru akan bertentangan dengan aturan,” tambahnya. **Baca juga: Nah Loh, Belum Beroperasi Terminal Parkir Elektronik di Lebak Tiba-tiba Hilang?

Sementara itu, Kabid Angkutan, Terminal dan Perparkiran Dishub Lebak, Dudi Mulyadi mengakui, parkir non tunai memang belum bisa diberlakukan.

“Ya, ada sejumlah hal yang harus kami bahas dan kaji untuk dibenahi. Makanya (terminal) parkir untuk sementara kami amankan dulu,” kata Dudi.

Meski belum tahu kapan, Dudi memastikan parkir non tunai pasti akan diberlakukan. “Belum ada kepastian waktu, tapi pasti akan diterapkan jika segala sesuatunya sudah siap,” pungkasnya.(Nda)

Kabar6-Mendekati kontestasi Pilkada Pandeglang pada 2020 mendatang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal mengusung kader internal terbaiknya untuk menjadi orang nomor satu di kota santri.

Ketua DPD PKS Pandeglang Asep Rafiudin menyebutkan, dari tiga nama kini yang disiapkan, nanti akan godog menjadi satu nama.

“Sementara ini ada tiga orang nama yang masuk bursa. Nanti kita akan kerucutkan namanya ke satu nama,” kata Asep, Senin (22/7/2019).

Namun pihaknya masih enggan menyebutkan siapa kader internal akan diusung tersebut. “Insya allah 1 atau 2 bulan ke depan keputusannya,” ujar Caleg terpilih dari DPRD Pandeglang 1 itu.

Asep memastikan, PKS Pandeglang bukan tidak akan mendukung petahana Irna Narulita jika ia maju kembali. Tetapi partai dengan perolehan ketiga di tingkat DPRD Pandeglang tengah berikhtiar mengusung kader terbaiknya.

**Baca juga: Temuan Baru Reruntuhan Kesultanan Banten.

“Kita hanya fokus menyiapkan kader terbaik untuk pilkada persiapan pilkada 2020. Karena kalau memutuskan akan mengusung siapa itu kebijakan DPW dan DPP,” terangnya

“Yang pasti kita akan fokus berikhtiar terlebih dahulu menyiapkan kader terbaik. Nanti keputusannya apakah akan maju di P 1 atau P2 itu bagian dari proses yang sedang ditempuh,” tutupnya.(Aep)