Kabar6 -Wakil Kapolres Kota Tangerang Ajun Komisaris Besar Komarudin mengatakan ada 15 desa dari 153 desa yang menggelar Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang yang dianggap paling rawan. “Saat ini potensi kerawanan terjadi di beberapa titik, khususnya di 15 desa,” ujarnya dalam wawancara dengan Kabar6.com dikantornya, Kamis 17/10/2019.

Meski tidak menyebut nama nama desa itu, namun Komarudib mengatakan belasan desa rawan itu berada di wilayah Utara Kabupaten Tangerang. Menurut dia, kerawanan terjadi karena di 15 desa itu memiliki jumlah balon kades lebih dari 5. “Dengan tahapan seleksi tes tertulis yang melibatkan calon lebih dari 5 berguguran,” kata Komarudin.

Pasca diumumkannya calon kades yang lolos uji tertulis dan kompetensi, gelombang protes massa terjadi dibeberapa desa, seperti Patrasana, Tanjung Pasir dan Kosambi Barat.

Menurut Komarudin, gesekan-gesekan antar pendukung balon kades potensinya lebih besar terjadi pada desa yang memiliki calon lebih dari dua. Sebab, kata dia, konsentrasi warga pada desa tersebut terpecah menjadi banyak dan berpotensi tinggi terjadinya bentrokan.” Memang tidak semua desa. Hanya ada beberapa desa yang masih berpolemik,” ujarnya.

Pilkades serentak 153 desa di Kabupaten Tangerang akan digelar pada 1 Desember 2019 diikuti oleh 596 calon kades.

**Baca juga: Ribuan Orang Ramaikan Parade kebangsaan di Tigaraksa.

Adapun desa yang menggelar Pilkades adalah ; 8 Desa di Kecamatan Pagedangan, 6 Desa di Kecamatan Cikupa, 6 Desa di Kecamatan Balaraja, 7 Desa di Kecamatan Kronjo, 3 Desa di Kecamatan Jayanti, 7 Desa di kecamatan Tigaraksa, 6 desa di Kecamatan Jambe, 5 desa di Kecamatan Cisoka, 7 desa di Kecamatan Kresek, 4 Desa di Kecamatan Mauk, 3 Desa di Kecamatan Kemiri, 3 Desa di Kecamatan Sukadiri, 4 Desa di Kecamatan Rajeg, 5 Desa di Kecamatan Pasar kemis, 11 Desa di Kecamatan Teluk Naga, 7 Desa di Kecamatan kosambi, 9 Desa di Kecamatan Pakuhaji, 7 Desa di Kecamatan Sepatan, 2 Desa di Kecamatan Curug, 3 Desa di Kecamatan Panongan, 9 Desa di Kecamatan Legok, 3 Desa di Kecamatan Cisauk, 5 Desa di Kecamatan Sukamulya, 5 Desa di Kecamatan Sindang Jaya, 5 Desa di Kecamatan Sepatan Timur, 4 Desa di Kecamatan Solear, 5 Desa di kecamatan Gunung Kaler dan 4 Desa di Kecamata Mekar Baru. (Vee)

Kabar6-Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang Perwanto Sumo membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan kejanggalan dan kecurangan yang dialami bakal calon kepala desa Suka Asih Pasar Kemis.

“Iya bener mas. Kita sudah menerima laporan dari Bading Iswahyudi balon kades Suka Asih Pasar Kemis,” jelas Bambang kepada Kabar6.com, Kamis (17/10/2019) sembari menjelaskan Bading Iswahyudi komplain karena dianulir hasil tesnya.

Menurut Bambang, selain menerima laporan dari Bading, pihaknya juga menerima laporan dari balon kades lainnya.

“Sementara, balon kades lainnya meminta agar panitia pilkades untuk membuka hasil tes,” ungkapnya.**Baca juga: Carut Marut Pilkades di Kabupaten Tangerang, Balon Kades Suka Asih Lapor Ombudsman RI.

Sejauh ini, kata Bambang, pihaknya masih menjadi kajian di Ombudsman. Dan pihaknya belum bisa menyimpulkan karena harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke berbagai pihak.

“Bila semuanya telah rampung, kami akan memberikan saran korektif kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang,” tegasnya.(Bam)

Kabar6-Tidak terima dengan hasil keputusan pengumuman kelulusan pemilihan kepala desa, calon kepala Desa (Kades) Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, melaporkan LPM ICD ke Ombusman.

Calon kepala Desa Suka Asih Pasar Kemis, Bading Iswahyudi, mengaku bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke Bupati Tangerang, Kapolresta Tangerang, Dandim 0506 Tigaraksa, Kejaksaan Negeri Tigaraksa dan Ombudsman RI.

“Terpaksa hal itu kami lakukan. Karena telah terjadi dugaan pelanggaran dan kejanggalan terhadap hasil kelulusan saya,” jelas Bading kepada Kabar6.com, Rabu (16/10/2019).

Intinya, lanjut Bading, pihaknya meminta keadilan dari Bupati Tangerang dan instansi terkait lainnya. “Kami minta Bupati Tangerang dan Ombudsman RI segera mengusut tuntas kejanggalan ini,” paparnya.

Bading juga mempertanyakan kredibilitas LPM ICD selaku pelaksana tes calon kades, lantaran kejanggalan dan dugaan permasalahan yang terjadi pada beberapa Desa di Kabupaten Tangerang.

**Baca juga: Soal Protes Pilkades, Begini Kata Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.

“Selain LPM ICD, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( DPMPD) kabupaten Tangerang juga kami laporkan ke penegak hukum tentang adanya dugaan kejanggalan dan pelanggaran yang diduga juga melawan hukumtl tersebut,” tandasnya. (bam)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memetakan sejumlah titik rawan pada Pilkades serentak 153 desa yang akan digelar pada 1 Desember 2019 mendatang.

Asisten Daerah I Kabupaten Tangerang Heri Heryanto mengatakan pemetaan titik rawan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan saat Pilkades berlangsung. “Untuk itu kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan antisipasi,” kata Heri, Selasa 15/10/2019.

Menurut Heri, titik rawan Pilkades berada di desa desa di wilayah Utara Kabupaten Tangerang seperti Pakuaji, Teluknaga, Kronjo, Kresek dan Kosambi. Titik rawan lainnya, kata Heri, adalah wilayah industri seperti Cikupa, Curug dan Pasar Kemis. “Persaingan dan kompetisi di wilayah wilayah ini lebih ketat dan panas,” katanya.

**Baca juga: Anggaran Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang Rp 30 Miliar, Untuk Apa Saja?.

Bahkan, kata Heri, calon para kepala desa jor-joran mengeluarkan dana milyaran hingga puluhan milyar untuk merebut kursi kepala desa ini. “Biaya yang mereka keluarkan udah ngalahin biaya nyalon Pilkada,” katanya.

Kerawanan, kata Heri, ditunjang faktor karakter dan militansi para pendukung setiap calon kades itu. Untuk itu, kata Heri, Pemerintah Kabupaten Tangerang menggandeng TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan kondusifitas Pilkades serentak ini.(GFM)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten Tangerang menganggarkan dana sebesar Rp 30 miliar lebih untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 1 Desember 2019 mendatang.

Menurut Asisten Daerah I Kabupaten Tangerang Heri Heryanto, anggaran sebesae itu digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pilkades dan biaya pengamanan. “Total Rp 30 miliar lebih,” ujarnya, Selasa 15/10/2019.

Anggaran sebesar itu, kata Heri, digunakan biaya pelaksanaan Pilkades Rp 22 miliar dan Rp 8 miliar untuk biaya pengamanan Pilkades serentak 153 desa di 28 kecamatan di wilayah itu.

Heri mengatakan dana untuk tahapan Pilkades yang telah berjalan sejak September lalu digunakan untuk honor panitia pilkades dan biaya tahap demi tahap penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak itu.

Adapun untuk biaya pengamanan, kata Heri, dana hibah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang yang nantinya disalurkan kepada TNI dan Polri. “Karena untuk pengamanan Pilkades ini kami menggandeng semua unsur keamanan,” katanya.

Secara terpisah Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang Bambang Mardi mengatakan instansinya tidak menerima dana hibah pengamaman Pilkades.**Baca juga: Jadi Sasaran Protes Balon Pilkades, 200 Personel Bersiaga di Kantor Bupati Tangerang.

“Satpol PP memang dilibatkan dalam pengamanan Pilkades, tapi dana hibah pengamanan langsung diberikan ke institusi yang menangani keamanan,”kata Bambang.(GFM)

Kabar6-Sebanyak 594 calon kepala desa akan merebutkan kursi jabatan 153 kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Tangerang awal Desember mendatang.

Menurut Asisten Daerah I Kabupaten Tangerang Heri Heryanto 594 calon ini merupakan hasil penyaringan 565 bakal calon kepala desa melalui tes tertulis dan uji kompetensi yang dilakukan tim independen. “Dari 565 balon, dinyatakan tidak lulus 62 orang,” ujarnya, Senin 14/10/2019.

Menurur Heri, sebanyak 62 bakal calon dinyatakan gugur karena tidak memenuni standar kualifikasi calon kades yang telah ditentutkan. “Dari tes tertulis yang dilakukan, peserta yang tidak lulus karena tidak memenuhi standar, seperti pengetahuan mereka tentang desa dan sebagainya.”

Tes tertulis dan uji kompetensi para calon kades tersebut, menurur Heri, dilakukan oleh tim penguji independen yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang. “Yang proses dan hasilnya kami pastikan transparan,” katanya.

**Baca juga: Ciptakan Kebersihan Lingkungan, Warga Desa Mekarsari Gotong Royong.

Heri mengatakan 594 calon kades ini akan merebutkan 153 kursi kepala desa di Kabupaten Tangerang. Setiap desa memiliki 2 sampai 5 calon. Setelah tahap penetapan calon, Panitia Pilkades di masing masing desa menetapkan nomor urut. “Penetapan nomor urut saat ini masing berlangsung,” katanya.

Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan digelar di 153 desa di 28 kecamatan meliputi : 8 Desa di Kecamatan Pagedangan, 6 Desa di Kecamatan Cikupa, 6 Desa di Kecamatan Balaraja, 7 Desa di Kecamatan Kronjo, 3 Desa di Kecamatan Jayanti, 7 Desa di kecamatan Tigaraksa, 6 desa di Kecamatan Jambe, 5 desa di Kecamatan Cisoka, 7 desa di Kecamatan Kresek, 4 Desa di Kecamatan Mauk, 3 Desa di Kecamatan Kemiri, 3 Desa di Kecamatan Sukadiri, 4 Desa di Kecamatan Rajeg, 5 Desa di Kecamatan Pasar kemis, 11 Desa di Kecamatan Teluk Naga, 7 Desa di Kecamatan kosambi, 9 Desa di Kecamatan Pakuhaji, 7 Desa di Kecamatan Sepatan, 2 Desa di Kecamatan Curug, 3 Desa di Kecamatan Panongan, 9 Desa di Kecamatan Legok, 3 Desa di Kecamatan Cisauk, 5 Desa di Kecamatan Sukamulya, 5 Desa di Kecamatan Sindang Jaya, 5 Desa di Kecamatan Sepatan Timur, 4 Desa di Kecamatan Solear, 5 Desa di kecamatan Gunung Kaler dan 4 Desa di Kecamata Mekar Baru.(GFM)

Kabar6-Panitia Pemilihan Kepala Desa Cikuya melakukan pengocokan nomor urut bagi tiga calon kepala desa (Cakades) yang ikut berkompetisi pada Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang, (Jumat, /11/10/19).

Pengocokan nomor urut calon Kades (Cakades) Cikuya yang dihadiri oleh Pjs Cikuya, perwakilan dari Polsek dan Danramil Cisoka itu digelar di kantor balai Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Dari pengocokan nomor urut tersebut, Cakades atas nama Junaidi mendapatkan nomor urut satu, semetara Incumbent yang juga Cakedes H. Junaedi nomor urut dua dan Cakades Ade Sapei nomor urut Tiga.

Ketua Panitia Pilkades Fauzi abdullah mengatakan, tahapan jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan berlangsung pada Desember 2019 mendatang memasuki tahap pengocokan nomor urut.

“Saya Harapkan dalam rangka Pelaksanaan pilkades serentak ini di harapkan dalam keadaan aman, lancar, tentram, maka dari itu saya sebagai ketua panitia Pilkades mengajak para warga masyarakat Desa Cikuya khususnya untuk memantau berjalannya pelaksanaan Pilkades nanti,” ujar Fauzi kepada kabar6.com.

Sementara itu, Rahmat Pjs Desa Cikuya mengingatkan agar panitia pilkades Cikuya agar tetap selalu menjaga kekompakan dan dapat amanah demi mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Saya berharap untuk panitia Pilkades Cikuya ini selalu kompak dalam berbagai hal, dan harus bisa antisipasi berbagai hal yang menonjol hal yang bersifat negatif,” terang Rahmat selaku PJS Desa Cikuya.

Ia menambahkan, bagi para calon Kepala Desa Cikuya, di harapkan untuk mentaati berbagai macam aturan yang telah di tentukan oleh pihak panitia itu sendiri.**Baca juga: Puskesmas Cikuya Gelar Lokakarya Mini Lintas Sektoral.

“Sampaikan pada para tim sukses dan masyarakat untuk menjunjung tinggi demokrasi aturan yang berlaku, serta tidak berbuat sesuatu hal yang melanggar peraturan panitia pilkades,” kata Rahmat.

Cakades nomor urut 3 Ade Sapei atau yang akrap dipanggil Ade Black juga menuturkan, dirinya siap berkompetisi secara demokrasi dalam pesta pilkades serentak pada Desember mendatang.

“Siap berkompetisi pada pesta pilkades serentak nanti, dan tentunya kita ikuti sesuai dengan aturan serta menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi,” Pungkas Ade Black.(N2P)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten Tangerang diminta transparan perihal penunjukan langsung tim seleksi pilkades dari Institute For Community Development (ICD).

“Kami meminta transfarasi kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ( DPMPD) Kabupaten Tangerang perihal penunjukan langsung kepada ICD,” kata Ketua LSM Lipkor Heri Heryanto kepada wartawan, Kamis 10/10/2019.

Apalagi, kata Heri, sumber anggaran pelaksanaan tes ini berasal dari APBD tahun 2019 yang dititipkan kepada panitia pilkades dengan sistem auto debit yang dipotong langsung oleh bendahara keuangan.

Menurut Heri, sesuai aturan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga, seharusnya pemdes melakukan perencanaan dengan matang, terkait badan hukum lembaga tersebut, izinnya dan kantornya. Apalagi lembaga tersebut mendapatkan dana dari APBD Kabupaten Tangerang.

“Ini main asal tunjuk langsung aja, tidak membuka kesempatan kepada lembaga-lembaga lain yang serupa, ini mengelola uang negara bukan uang pribadi,” tuturnya.

Selain menanyakan penunjukan langsung, Heri juga mempertanyakan kinerja tim penilai dari ICD. Sebab, kata dia, pada proses pengetesan, banyak kejanggalan diantaranya peserta diperbolehkan untuk mencontek, bahkan seluruh panitia pilkades rela bergadang karena menunggu hasil tes yang dibagikan secara langsung melalui surat kepada panitia.

**Baca juga: Balon Kades Dicoret, Ratusan Warga Geruduk Kantor Desa Patrasana.

“Anggaran per panitia nilainya 2.5juta dikali 153 desa, jumlahnya sekitar 380juta lebih, kami juga neragukan hasil ters tertulisnya karena dengan jumlah personil ICD yg jumlahnya tidak banyak bisa mengecek 600 peserta test,” ujarnya.

Sebagai warga kata Heri, dirinya wajar mempertanyakan anggaran 22 miliar yang diperuntukan bagi pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang.(Vee)

Kabar6-Sairan Sunjana alias Abah Ilang, salah satu bakal calon kepala desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang mengancam mengugat panitia Pilkades setempat karena mencoret namanya dari daftar balon kades. ” Kami akan melakukan upaya hukum,” ujarnya Rabu 9/10/2019.

Sairan mengatakan ia telah melaporkan masalah ini ke Panitia Pengawas. Selain melakukan upaya hukum, Sairan berencana melakukan aksi unjuk rasa bersama pendukung dan simpatisannya.

Ketua Panitia Pilkades Patrasana Nati Djahar tak gentar dengan ancaman balon kades itu. Dia mempersilahkan agar balon kades melakukan upaya hukum.

“Silahkan saja kalau mau menuntut itu haknya,” kata Nati yang tidak menjelaskan mengapa panitia mencoret nama Sairan dari daftar balon kades.

Sairan Sunjana alias Abah Ilang, salah satu bakal calon kepala desa memprotes keputusan panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang karena mencoret namanya dari bakal calon kades.

**Baca juga: Namanya Dicoret, Bakal Calon Kepala Desa Patrasana Protes.

Sairan yang pernah menjabat kades pada periode 2007 – 2013 itu menilai keputusan panitia Pilkades yang mencoretnya dari daftar balon kepala desa tidak adil. Karena, Sairan menganggap berkas persyaratan calon kades sudah dilengkapinya.

” Saya merasa dizolimi oleh panitia, saya menduga adanya ketidaknetralan panitia Pilkades desa Patrasana.” (Vee)

Kabar6-Sairan Sunjana alias Abah Ilang, salah satu bakal calon kepala desa memprotes keputusan panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang karena mencoret namanya dari bakal calon kades.

Sairan yang pernah menjabat kades pada periode 2007 – 2013 itu menilai keputusan panitia Pilkades yang mencoretnya dari daftar balon kepala desa tidak adil. Karena, Sairan menganggap berkas persyaratan calon kades sudah dilengkapinya.

” Saya merasa dizolimi oleh panitia, saya menduga adanya ketidaknetralan panitia Pilkades desa Patrasana,” ujarnya Rabu 9/10/2019.

Sairan mengatakan, berkas persyaratan berupa ijazah MIS yang dipermasalahkan panitia terlalu mengada ada. Menurut Sairan, ijasahnya hilang terbawa banjir besar pada tahun 1982.

**Baca juga: Lumpur Galian Air Bersih Tutupi Jalan di Solear, Pengguna Jalan Berjatuhan.

“Namun sudah dilengkapi dengan keterangan kepala sekolah dan dua saksi teman satu angkatan,” kata dia.

Seperti diketahui, Kabupaten Tangerang akan mengelar Pilkades serentak di 151 desa pada November-Desember mendatang. (Vee)