Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti persoalan politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara saat pelaksanaan pesta demokrasi digelar. Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Pilkada 2015 lalu terdapat 143 laporan atas kedua persoalan tersebut.

“Saya kira di beberapa tempat masalah itu masih mengkhawatirkan,” kata anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menjawab pertanyaan kabar6.com usai peresmian Sekretariat Sentra Gakkumdu Tangsel di Serpong, Jum’at (13/3/2020).

Ia menerangkan, pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 angka pelanggaran politik uang dan netralitas ASN masih tinggi.

Tercatat dari Pilkada 2018 ada 155 kasus pelanggaran, 62 kasus atau 40 persen di antaranya merupakan masalah netraliatas ASN yang terindikasi pidana.

Sehingga, lanjut Ratna, langkah-langkah antisipasi pencegahan harus dilakukan secara masif. Langkah pencegahan harus bisa menjangkau seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada.

**Baca juga: Rawan Pasien DBD Dirawat di Selasar, Ini Kata RSU Tangsel.

“Dengan harapan ada penurunan angka pelanggaran soal netralitas ASN,” jelasnya.

Kedua, Bawaslu RI telah menandatangani nota kesepakatan atau MoU dengan Kementerian Dalam Negeri agar penegakan hukum terkait netralitas ASN ini menjadi perhatian serius.

“Karena eksekutornya ini kan ada di KASN dan PPK,” jelas Ratna.(yud)

Kabar6-Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar – Mad Romli menang telak melawan kolom kosong dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08, Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Sabtu (30/6/2018) hati ini.

Ya, Paslon Zaki – Romli sukses meraih 218 suara, sementara kotak kosong yang menjadi lawannya tumbang dengan raihan 44 suara.

Ketua KPPS Bakhrudin mengatakan, hasil raihan suara tersebut diketahui usai ditutupnya PSU pada pukul 13.00 WIB.

Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) langsung melakukan penghitungan dusaksikan oleh KPUD Kabupaten dan Provinsi, serta Panwas Kabupaten dan Bawaslu ProvinsiBanten.

“Suara Zaki – Mad Romli unggul dengan Meraih 218 suara, sementara, kotak kosong hanya meraih suara 44,” terang Bakhrudin.

Sementara, Ketua PPK Kecamatan Gunung Kaler, Saadullah, mengatakan, pada PSU ini tingkat partisipasi pemilih mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya.

Adapun jumlah pemilih yang hadir tercatat sebanyak 265 orang, sedangkan pada pemungutan suara sebelumnya hanya sebanyak 253, dari total jumlah DPT di TPS 08 sebanyak 353 oemilih.**Baca juga: 70 Persen Pemilih Nyoblos di TPS 08 Gunung Kaler.

“Kami bersyukur PSU ini bisa berjalan lancar, tanpa ada kendala, karena masyarakat sadar pentingnya memilih pemimpin,” tandasnya.(mer)

Kabar6-Sehari menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang akan digelar Rabu (27/7/2018), Kapolres Kota (Kapolresta) Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif, meminta seluruh jajarannya untuk waspada.

“Ini rawan, sebab di Kabupaten Tangerang ini ada indikasi kelompok tertentu yang akan mendeklarasikan kotak kosong,” ujar Kapolres, Selasa (26/6/2018).

Selain itu, lanjut Kapolres, pihaknya juga mengendus adanya pihak tertentu yang akan mengajak masyarakat untuk tidak datang ke TPS saat Pilkada.

“Jangan dianggap hanya satu pasangan calon tidak ada kerawanan,” ucap Sabilul Alif kepada wartawan.**Baca juga: Soal Formulir C6, Begini Kata Ketua KPU Kota Tangerang.

Maka dari itu, Sabilul Alif mengajak pihak terkait, dalam hal ini TNI, Sat pol PP dan unsur lainnya untuk oulout dalam pengamanan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati kali ini.**Baca juga: Ratusan Pencari Kerja Padati Disnaker Kabupaten Tangerang.

Diketahui, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2018 hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon (Paslon), yaitu pasangan Ahmed Zaki Iskandar-M. Romli. Dalam kertas suaranya, keduanya akan berhadapan dengan kolom kosong.(Bam)

Kabar6-Sedikitnya 1.500 orang mengikuti Funbike Menuju Pilkada Damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang di Jembatan Berendeng, Jalan Benteng Jaya, Kota Tangerang, Minggu (8/4) pagi.

Kegiatan sepeda santai itu diramaikan dengan hiburan musik dan sejumlah doorprize menarik diantaranya mesin cuci, TV LED, kipas angin, telepon genggam, jam dinding, setrika dan lain-lain.

Sanusi, Ketua KPU Kota Tangerang mengatakan, event ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi sekaligus mengajak warga Kota Tangerang untuk datang ke TPS pada Rabu 27 Juni 2018 menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kota Tangerang 2018.

Ini juga merupakan kegiatan publik untuk menarik partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya karena KPU Kota Tangerang punya target partisipasi sebanyak 78 persen.

“Yang ikut serta hari ini dapat mengajak tetangganya depan-belakang, atas-bawah, kiri-kanan datang ke TPS pada 27 Juni 2018 mendatang,” katanya.

Ditambahkan Sanusi, rangkaian kegiatan sosialisasi sebelumnya sudah berjalan di 104 kelurahan dengan masing-masing kelurahan 4 kali, jadi total 416 kelurahan. Ke depan mulai 29 April 2018 akan dimulai sosialisasi di tingkat kecamatan.

“Funbike ini eventnya tingkat kota, dengan jumlah peserta kami siapkan 1.500 orang, tetapi kelihatannya yang datang lebih dari itu,” tambah Sanusi.

Sementara itu, HM Yusuf, Pjs Walikota Tangerang menyambut baik adanya kegiatan ini, Pemkot Tangerang terus mendukung kegiatan sosialisasi seperti ini.

“Bagi Pemkot Tangerang kesuksesan Pilkada adalah tingkat partisipasi yang tinggi, karenanya kegiatan mengajak ke TPS seperti ini kami dukung,” ujarnya.(ADV)

Kabar6-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tangerang angkat bicara atas kasus ancaman pembunuhan terhadap relawan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Tangerang.

Panwaslu Kabupaten Tangerang menganggap bahwa peristiwa itu masuk dalam kategori pidana murni.

“Ya kalau itu benar. Itu kan peristiwa yang masuk dalam pidana murni, kita serahkan saja pada pihak yang berwenang (kepolisian),” ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang Muslik, kepada Kabar6.com, melalui pesan WhatsApp, Jum’at (26/1/2018).**Baca juga: Diancam Dibunuh, KIPP Minta Perlindungan Hukum.

Menurut Muslik, pihaknya mengaku telah melakukan klarifikasi atas dugaan adanya penyelenggara pemilu yang disinyalir melanggar kode etik.**Baca juga: Ngeri…! Relawan KIPP Tangerang Mau Dibunuh.

“Dan kalau pun ada penyelenggara pemilu yang terlibat, Panwaslu akan melakukan klarifikasi terhadap penyelenggara yang diduga melanggar etik. Kalau terkait indikasi PPDP yang diduga anggota atau pengurus partai itu sudah kita klarifikasi. Hasilnya tidak terbukti,” katanya.(Bam/Tim K6)

Kabar6-Petugas Polda Metro Jaya mernggerebek sebuah pabrik penyuntikan tabung gas ilegal di Kav DPR Blok A, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat (12/1/2018).

Mirisnya, lokasi penyuntikan gas tersebut berada tak jauh dari Polsek Cipondoh.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan ratusan tabung gas elpiji suntikan serta mobil untuk mengangkut gas juga seorang pria berinisiaql F.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan bahwa lokasi penyuntikan tabung gas ilegal ini sudah berjalan selama 3 bulan.

“Kami berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial F yang merupakan pemilik dari tempat penyuntikan gas ilegal ini,” katanya.**Baca juga: Punya 3 Istri, Profesi Pria Ini Pagi Sebagai Pengemis & Malam Jadi Pengusaha.

dari hasil pemeriksaan sementara, aktivitas penyuntikan gas tersebut dilakukan secara terorganisir, karena ada bagian yang memberikan modal serta penjualan dan yang menjadi pengumpul tabung gas. “Ini merupakan kejahatan terorganisir,” tegasnya.(Sly/Ver)

Kabar6-Di hari ketiga Pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tangerang, dipastikan hanya diikuti oleh pasangan tunggal, yakni calon bupati petahana Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli (Zaki-Romli).

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Ali Zaenal Abidin mengatakan, hingga batas waktu pendaftaran tanggal 10 Januari 2018, hanya ada satu pasangan tersebut yang mendaftar di KPU Kabuaten Tangerang

“Hingga batas waktu tidak ada calon lain yang mendaftar, maka kami akan memutuskan pilkada hanya diikuti calon tunggal. Selanjutnya kami akan lakukan tahapan verifikasi dokumen dan tes kesehatan,” jelasnya Ali, setelah acara Pendaftaran, Rabu (10/1/2018).

Melihat peta politik, hingga saat ini, kecil kemungkinan pilkada diikuti lebih dari satu pasangan calon. Sebab, pasangan Zaki-Romli sudah diusung 12 Partai Politik (Parpol).**Baca Juga: Pelaksana Proyek Uji KIR 2013 di Tangsel Juga Diciduk Jaksa.

“Berarti sudah mayoritas kursi partai di DPRD telah beri rekomendasi ke pasangan petahana, dengan demikian pasangan tersebut dipastikan akan melawan kotak kosong pada pencoblosan yang akan digelar pada 27 Juni 2018,” tutupnya.(Bam)

Kabar6-Kepolisian Daerah (Polda) Banten akan mengawasi ketat penggunaan anggaran Pilkada sebesar Rp110 Miliar yang digelontorkan pemerintah untuk KPU Kabupaten Tangerang.

Polisi, akan menunggu bila penggunaan anggaran sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang tak sesuai.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Zainudin mengungkapkan, penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukannya yang sudah tertera dalam perencanaan itu termasuk korupsi.

Jika hal itu terjadi, maka pihaknya akan menunggu dan melakukan penyelidikan kebenarannya dalam penggunaan anggaran tersebut.

“Kalau pelanggaran terhadap uangnya itu namanya Korupsi dan penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun KPK sudah menunggu,” ungkap Zaenudin, kepada Kabar6.com, Selasa (9/1/2018).

Disamping itu, lanjut Zaenudin, terkait anggaran, prosesnya tidak mudah harus melewati tahapan- tahapan dari mulai perencanaan, lalu dibuat Term of Reference (ToR) Rencana Alokasi Biaya (RAB) yang melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).**Baca juga: Sikap Arogan Ketua KPU Kabupaten Tangerang Jadi Cibiran.

Setelah lolos di Badan Anggaran DPRD, lalu diputuskan dan disahkan oleh Ketua DPRD. Anggaran itu juga melewati proses pengujian dan kajian cukup panjang.**Baca juga: KIPP Sesalkan Sikap Arogan Ketua KPU Kabupaten Tangerang.

Penggunaannya pun, tentunya harus sesuai mekanisme yang ada baik buat sosialisasi maupun yang lainnya harus jelas dan terperinci.**Baca juga: Arogan, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Maki Anak Buahnya di Depan Wartawan.

“Ya, kalau Masalah efektif atau tidaknya bukan ranah penegak hukum, ada diranah tim anggaran. Kalau penegak hukum prinsipnya, jika ada perbuatan melawan hukum dan ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan modus menyalahgunakan kewenangannya itu baru bisa kita pidanakan, sepanjang telah ada bukti permulaan yang cukup dan unsur Pasal- pasalnya terpenuhi,” pungkasnya.(Bam/Tim K6)

Kabar6-Beredar kabar Arief R Wismansyah dan Sachrudin kembali berduet sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2018-2023. Kabar tersebut dikomentari langsung oleh Arief R Wismansyah.

Menurut Arief, jika dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah partai pendukung termasuk Partai Golkar, termasuk soal kembali beduet dengan Sachrudin.**Baca Juga: PMI Kota Tangerang Gelar Musyawarah Kerja 2017.

“Kita bertemu dengan pengurus Partai untuk melakukan koordinasi. Sebab, yang memutuskan nanti adalah DPP,” kata Arief di Pendopo Gubernur Banten dalam acara Rapat Pimpinan Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten 2017 dan Penyerahan DIPA APBN 2018, Rabu (20/12/2017).(az/tmn)

Kabar6-Untuk meminimalisir konflik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengajak seluruh Stakeholder yang berada di Kota Tangerang agar bersinergi dengan penyelenggara Pemilu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) 2018 nanti.

Tenaga Ahli Bawaslu RI, Maskurudin Hapip mengatakan, proses kepemiluan di negara selain Indonesia sering terjadi konflik karena tidak ada organisasi kepemudaan. Selain itu, dirinya juga melihat tantangan Pemilu ke depan semakin berat dan semakin rumit.

“Makanya kami mengajak bapak dan ibu sekalian untuk duduk bersama dan mempersamakan persepsi. Sesuai tagline kami bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu, jadi antara Bawaslu dan rakyat bagaikan tali-temali yang tidak terpisahkan,” ungkapnya dalam Rapar Koordinasi (Rakor) dengan 20 Organisasi Kepemudaan (OKP) di Hotel Grand Serpong, Sabtu, (16/12)..

Rakor Stakeholder ini menurutnya sebagai wadah kolaborasi para pihak dalam pencegahan dan pengawasan partisipatif.

“Kami mengajak Stakeholder sebanyak-banyaknya agar bersama-sama melakukan pengawasan dalam Pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Agus Muslim menyatakan, pada prinsipnya Panwaslu dan Bawaslu tidak akan bisa bekerja secara maksimal tanpa bantuan dari teman-teman.**Baca Juga: KPU Kota Tangerang Mulai Pasang APS Pilkada di Ruang Publik.

“Kalau hanya kita yang melakukan pengawasan maka itu belum cukup, kalau kita bersama-sama maka kita bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan yang nanti akan terjadi,” tutupnya.(az/tmn)