Kabar6-Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran memimpin apel gelar pasukan pengamanan pemilu dan harkamtibmas 2024 di Lapangan Singa Lodaya, Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

Fadil mengatakan, apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapaan personel, peralatan, kendaraan, serta sarana dan prasarana dalam pengamanan pemilu dan Harkamtibmas 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Fadil menuturkan, pemilu adalah sebuah proses keberlanjutan tata pemerintahan yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, Polri bertanggung jawab untuk mengamankan tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan dengan Sandi Operasi Mantap Brata 2023-2024.

“Menindaklanjuti hal tersebut yang harus menjadi atensi bersama bahwa saat ini rangkaian pemilu sudah memasuki tahapan inti saat ini kita sedang menghadapi kampanye yang akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024, kemudian pada tanggal 11-13 Februari 2024 memasuki masa tenang dan selanjutnya akan memasuki tahapan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang menjadi puncak rangkaian pemilu yang dilanjutkan dengan penghitungan suara,” kata Fadil.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, tingkat kerawanan dalam pemilu pasti akan terjadi dinamika. Untuk itu, ia meminta jajaran Polri harus siap mengantisipasinya.

Untuk mengantisipasi perkembangan situasi kamtibmas, kata Fadil, Polri telah menyiapkan pasukan sebanyak 1.500 personel dengan kualifikasi PHH, Anti Anarkis, Jibom, Wanteror dan KBR.

“Sebagai insan Tribrata kita harus mampu dan siap mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan yang akan terjadi, serta menentukan pola tindak yang efektif dan efisien dalam mewujudkan situasi yang kondusif, sejuk dan damai,” ujarnya.

Fadil pun menyampaikan beberapa hal yang ditekankan untuk para personel Polri. Pertama ia meminta untuk memastikan peralatan dan perlengkapan pendukung yang lainnya dalam kondisi siap operasional.

“Jaga kondisi kesehatan agar setiap saat kita siap melaksanakan tugas,” ucapnya.

**Baca Juga: Polri Amankan Libur Panjang Peringatan Isra Miraj dan Imlek

Selanjutnya, anggota diminta mengisi waktu dengan latihan dan pastikan anggota paham menggunakan peralatan dan persenjataan yang akan dilaksanakan dalam tugas sesuai dengan SOP.

Lalu, anggota juga harus selalu berkoordinasi dan membangun komunikasi, serta pengamatan perkembangan situasi sehingga selalu siap kapanpun dibutuhkan.

“Jalin komunikasi dan pertajam fungsi koordinasi dengab fungsi intelejen sebagai sumber informasi awal,” katanya.

Kepada unsur pimpinan, Fadil mengatakan, agar senantiasa memonitor dan melaksanakan analisa dan evaluasi situasi harian agar selalu mendapatkan perkembangan terkini dalam menghadapi situasi.

“Junjung tinggi etika pengabdian, etika kenegaraan dan etika kelembagaan sebagai insan Bhayangkara,” ujarnya.(Red)

Kabar6-Dinas Sosial menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 220 dari 940 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp2,350 miliar di Kabupaten Tangerang.

Penyeluran tersebut dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Tigaraksa, Jl Aria Jaya Santika No.19, Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan sebanyak 6200 KPM dengan nilai bantuan Rp15,5 miliar di provinsi Banten penerima bantuan UEP.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengatakan, bantuan UEP ditujukan kepada KPM yang telah memiliki embrio usaha atau usaha rumah tangga.

Selain itu, bantuan disesuaikan dengan kebutuhan KPM sesuai dengan jenis usaha yang sedang ditekuni. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat usaha rumah tangga KPM yang mayoritas dilakukan oleh para ibu rumah tangga.

“Semoga mampu meningkatkan ekonomi keluarga (KPM, red),” kata Nurhana.

**Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Jadi Wakilnya Wali Kota Cilegon

Di Kabupaten Tangerang, ada 19 jenis usaha yang ditekuni oleh KPM. Untuk memaksimalkan Bantuan UEP, ada petugas dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang melakukan pendampingan KPM dalam menjalankan usahanya.

Bila berhasil, KPM yang mendapatkan bantuan UEP bisa mendapatkan bantuan pengembangan usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Diketahui, KPM merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/ Kota.

“UEP dari Pemprov Banten untuk usaha, bantuan modal usaha dalam bentuk barang untuk diputar lagi. Bukan untuk habis dikonsumsi Keluarga Penerima Manfaat,” ungkap Nurhana.

Salah satu penerima Bantuan UEP Pemprov Banten 2023, Wati (59) warga Kecamatan Tigaraksa mengaku senang mendapatkan bantuan usaha dari Pemprov Banten. Dirinya telah 5 tahun berjualan jajanan anak-anak. Lewat bantuan tersebut, ia berharap usahanya terus berkembang.(Aep)

Kabar6-Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Adapun pada acara ini, Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Reda Manthovani menerima Piagam Penghargaan dan Pin Emas sebagai Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan.

Mengawali sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, yang telah berhasil menyelesaikan Target Operasi yang telah ditentukan. Kinerja yang telah dilakukan tersebut telah memberikan hasil yang maksimal, khususnya dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Jaksa Agung mengungkapkan bahwa sengketa dan konflik pertanahan yang kerap timbul di Indonesia, sebagian besar didalangi oleh mafia tanah. Permasalahan tersebut melibatkan kelompok-kelompok yang mencoba mendapatkan keuntungan dari tanah yang bukan hak mereka.

“Mereka melakukan kejahatan di bidang pertanahan dengan secara melawan hukum untuk memperoleh hak atas tanah secara ilegal dan menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu (8/11/2023).

Kemudian, Jaksa Agung menuturkan bahwa pemberantasan mafia tanah yang digalakkan oleh pemerintah, memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dalam penyelesaiannya. Hal itu disebabkan oleh sindikat mafia tanah yang bekerja secara terorganisir, rapi, dan sistematis sehingga mampu menyembunyikan fakta yang sebenarnya.

Adapun modus utama yang sering digunakan oleh sindikat mafia tanah ialah pemalsuan dokumen, pendudukan tanah secara ilegal (tanpa hak), merekayasa barang bukti untuk mencari legalitas di Pengadilan, kolusi dengan oknum aparat, pemufakatan jahat dengan para makelar, dan lain sebagainya.

“Sindikat mafia tanah yang mengakar di berbagai lini, membuat kita harus menjalin kerja sama yang lebih erat dalam rangka menyelesaikan sengkarutnya masalah pertanahan di Indonesia,” imbuh Jaksa Agung.

Oleh karenanya, Jaksa Agung menekankan dua hal yakni koordinasi dan kolaborasi, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen memberantas mafia-mafia tanah serta melakukan percepatan penyelesaian konflik pertanahan.

Untuk diketahui, langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran tersebut, Jaksa Agung memerintahkan Bidang Intelijen, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Bidang Pidana Militer untuk melaksanakan:

• Koordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk koordinasi dalam pengamanan pelaksanaan tugas.
• Menyediakan sarana aduan online yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.
• Optimalisasi dengan mengedepankan kualitas dan objektivitas yang melibatkan stakeholders.
• Pemberantasan Mafia Tanah mewujudkan WBK dan WBBM, good governance dan penyelenggaraan pelayanan bidang pertanahan.
• Pelaporan hasil kegiatan dilakukan secara berjenjang.

**Baca Juga: DPRD Kirim 3 Nama Jadi Pj Wali Kota Tangerang ke Kemendagri, Ini Daftar Nama-namanya!

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung mengajak jajaran Kementerian ATR/BPN untuk tidak segan atau ragu untuk berkolaborasi dengan Kejaksaan. Terlebih sejak 21 Januari 2020 yang lalu, Kejaksaan RI dan Kementerian ATR/BPN telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor 1/SKB-HK.03.01/I/2020 Jo. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

“Untuk dapat membasmi praktik mafia tanah, diperlukan upaya maksimal yang harus dimulai dari hulu, yakni dengan mendaftarkan semua bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia dan mengeluarkan sertifikat untuk tanah yang memenuhi persyaratan,” ujar Jaksa Agung.

Menurut Jaksa Agung, tindakan tegas perlu dilakukan bagi para pelaku mafia tanah yang terbukti melakukan tindak pidana pertanahan seperti pemalsuan, penipuan, penggelapan, suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Sanksi juga diberikan terhadap oknum aparat yang terlibat, baik dengan sanksi disiplin maupun sanksi pidana.

Selain itu, diperlukan juga adanya tindakan tegas berupa pencabutan izin terhadap oknum dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terbukti terlibat jaringan mafia tanah. “Intinya jangan beri ruang gerak bagi sindikat mafia tanah. Berantas Tuntas!” ucap Jaksa Agung.

Selanjutnya, Jaksa Agung mengajak kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah agar tidak segan-segan untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan di daerah, terutama mengenai penyelesaian konflik pertanahan ataupun pemberantasan mafia tanah.

Sebagai informasi, Kejaksaan juga telah membentuk Tim Pemberantasan Mafia Tanah berdasarkan Surat Perintah Nomor: Prin-8/A/JA/01/2022. Sejak dibentuk sampai dengan saat ini, Tim Pemberantasan Mafia Tanah telah menerima 669 pengaduan yang sebagian besar telah ditindaklanjuti.

Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, berkomitmen dan mengajak seluruh elemen terkait untuk bekerja sama demi kemajuan penegakan hukum yang berkualitas, berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan.

“Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang telah bertanggung jawab dan tegak lurus terhadap tugas dan kewenangannya. Ke depan tanggung jawab saudara semakin berat karena kompleksnya permasalahan yang akan saudara hadapi,” pungkas Jaksa Agung.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Yudo Margono, Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Wahyu Widada, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, beserta Tim Satgas yang terdiri dari jajaran Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, TNI dan POLRI. (Red)

Kabar6-Lewat jalur musyawarah dan mufakat, partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM), memutuskan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Prabowo didampingi delapan ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (22/10/2023) malam.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memberikan pesan secara khusus kepada Gibran terkait amanah yang sudah diberikan kepadanya sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Pesan khusus tersebut, disampaikannya melalui akun media sosial X (Twitter) miliknya @Fahrihamzah pada Senin (23/10/2023).

“Mas Gibran, Minggu malam namamu telah disepakati untuk mendampingi Pak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan negeri ini tahun depan,” kata Fahri Hamzah.

Dalam pesannya, Fahri mengatakan, bahwa perjuangannya masih panjang. Ia tak lupa menyelipkan pepatah ‘suatu hari, bahkan telur pun bisa berjalan.

Maksudnya, untuk situasi kehidupan termasuk dalam hal politik. Selaku politisi yang lebih berpengalaman dibandingkan Gibran, Fahri menyampaikan, bahwa tidak ada yang dapat memahami jalannya situasi politik.

“Bahwa tidak ada yang bisa menebak jalannya situasi politik. Di Pilpres 2024 ini, kami Partai Gelora menentukan dukungannya terhadap paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sebagai sinergi terbaik untuk kepemimpinan di masa depan,” sebutnya.

Dalam percaturan politik di tanah air, Fahri berpendapat, bahwa seolah-olah semuanya sandiwara. Bahkan panggung politik di Indonesia, tidak sepenuhnya semua paham plotnya, karena sering berubah.

“Dan seorang aktor yang cermat adalah mereka yang mengerti dan melepas diri dari kelakuan kemauan kita yang subjektif,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Meski alur dalam politik tidak dapat ditebak, namun Fahri menilai, bahwa hal tersebut dapat terjadi demi suatu niat baik, khususnya terkait kepemimpinan.

Dengan terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024 dari Koalisi Indonesia Maju, ia menilai sebagai suatu sinergi positif, untuk melanjutkan perjuangan pembangunan bangsa yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

“Biarlah peristiwa ini berjalan asalkan ia adalah kata hati yang menjadi niat baik. Kita tidak sedang berbuat jahat. Kita sedang menjalankan gagasan dan cita-cita besar. Kita ingin perjalanan bangsa diteruskan,” kata calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini.

Karena itu, persatuan antara Prabowo dan Gibran mengandung amanah besar untuk memastikan jalan bagi bangsa ini, meneruskan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 dan Superpower baru dunia.

“Maka, persatuan Mas Gibran dan Pak Prabowo malam ini (Minggu, 22/10/2023) mengandung amanah besar untuk memastikan jalan bagi bangsa ini dalam meneruskan perjalanan, menuju Indonesia Emas 2045 dan Superpower baru ke depan,” katanya.

**Baca Juga: Partai Gelora Dukung Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Prabowo Subianto

Fahri menilai Gibran adalah wakil dari generasi muda yang kehadirannya sering dirayakan sebagai bonus demografi dan lainnya. Padahal mereka yang muda sering tidak tampak mewakili dan terabaikan dalam pencarian diri dan jati diri.

Sepekan lagi, lanjut Fahri Hamzah, akan ada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Hari ketika kaum muda meletakkan tekad dalam sumpah untuk bersatu.

“Ajaklah bangsa ini bersatu bersama Pak prabowo, tokoh besar yang hatinya bersih. Tak pernah dendam dan tak pernah sakit hati. Hanya hati yng bersih yang bikin kita bersatu menatap hari esok yang terang,” ujarnya.

Ia meminta Gibran untuk membuktikan kepada publik dan dunia, bahwa dirinya sudah matang. Sehingga keraguan orang yang sangat kompleks, bermotif rumit, dramatis, jangan pernah membuatmu ragu pada niat baik.

“Saya mungkin termasuk yang pernah ragu apakah telur bisa berjalan. Tapi dengan berjalannya waktu, Mas Gibran telah berjalan,” ungkapnya.

“Dan caramu berjalan, disukai atau tidak, diragukan atau tidak, telah mengirim sinyal yang kuat kepada satu generasi baru Indonesia tentang harapan akan masa depan yang gilang gemilang.Maka selamat berjuang Mas Gibran,” pungkas Fahri.(Tim K6)

Kabar6-Kementerian dalam negeri (Kemendagri) Republik Indonesia instruksikan kepada pemerintah daerah mencicil penyaluran dana hibah Pilkada 2024. Alokasi dana APBD Perubahan 2023 ini mesti mengalokasi sebesar 40 persen agar tidak terlalu membebani.

“Di (APBD) 2024 itu 60 persen,” ungkap Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menjawab pertanyaan kabar6.com usai hadiri acara Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Kamis (21/9/2023).

Ia memastikan bahwa alokasi anggaran Pilkada 2024 bersumber dari APBD milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota masing-masing yang menyelenggarakan Pilkada 2024.

“Jadi alokasi 60 persen itu agar tidak terlalu membebani APBD 2024 mendatang. Sehingga daerah bisa membagi beban menjadi dua tahun,” terang Fatoni.

**Baca Juga: Benarkah Ahmed Zaki Iskandar Maju di Pilkada DKI Jakarta?

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahyo menyatakan, pihaknya telah mengalokasikan 40 persen dari APBD murni 2023 untuk biaya Pilkada. Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangi.

“Aman,” singkatnya di lokasi yang sama. Kucuran alokasi dana Pilkada 2024 juga telah disepakati bersama badan anggaran DPRD Kota Tangsel.

Bambang sebutkan, total dana hibah Pilkada 2024 untuk KPU Kota Tangsel sebanyak Rp 22 miliar. “Bawaslu di bawahnya,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Di tengah dunia yang makin tersambung dan konflik geopolitik yang memanas, nyaris tidak ada satu peristiwa politik pun di dunia yan luput dari intervensi asing. Salah satunya, pemilihan umum 2024 yang akan datang di Indonesia.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia tidak akan terlepas dari intervensi asing seperti halnya proses pemilihan presiden di berbagai negara, salah satunya di Turki beberapa waktu lalu.

Bahkan, tambah Anis, rumor intervensi asing tersebut sudah lama beredar, namun skala intervensinya tidak akan seperti tahun 1998.

“Nah, ini ada obrolan, kalau ada capres sudah punya dukungan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ada yang bilang Anies Baswedan didukung Amerika, Ganjar Pranowo didukung Tiongkok, dan Prabowo Subianto didukung Rusia. Tapi ini kan katanya. Memang pemilu di suatu negara seperti pilkada global saja, bagi kekuatan superpower,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ Episode #10 dengan tema ‘Apakah Ada Intervensi pada Pilpres 2024? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (21/8/2023) malam.

Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar DPN Partai Gelora, Anis Matta menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

“Bertepatan dengan Pilpres 2024 di Indonesia pada 14 Pebruari, pada Januari nanti ada Pemilu di Taiwan, Rusia di bulan Maret dan Amerika pada bulan November. Jadi 2024 ini adalah momentum, pemilu kekuatan global, pertarungan global” katanya.

Menurut dia, tanda-tanda pertarungan kekuatan global dimulai di Pemilu Taiwan pada Januari 2024, Amerika dan China memiliki calon masing-masing, sehingga pembelahannya sangat tajam, karena ancamannya perang atau damai.

“Sementera di Amerika sendiri, Pilpresnya juga berdarah-darah. Tidak pernah kita lihat mantan Presiden Amerika yang dikejar kasus hukumnya supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai capres seperti Donald Trump. Kalau di Rusia, Putin (Vladimir Putin) masih sangat kuat,” katanya.

Artinya, intervensi asing pun terjadi di dalam negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebab, musuh Amerika seperti Rusia punya kecenderungan mendukung salah satu calon seperti Donald Trump yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.

Intervensi dalam merubah kepemimpinan di suatu negara dalam sejarah modern, kata Anis Matta, terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.

“Mereka gunakan Doktrin Monroe, bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang masuk selain Amerika, begitu sebaliknya dengan Uni Soviet. Tapi kalau kita lihat hampir semua pergantian kepemimpinannya diintervensi oleh Amerika,” katanya.

**Baca Juga: Anis Matta: Pilpres 2024 Tidak akan Luput dari Intervensi Asing

Modusnya, pertama melalui kudeta secara langsung, kedua melakukan revolusi sosial (social unrest) dan ketiga melalui pemilu.

Namun, sejak Perang Dingin berakhir, Amerika hampir tidak lagi menggunakan upaya kudeta untuk mengganti kepemimpinan di suatu negara.

“Sejak perang dingin berakhir, intervensi lebih banyak dilakukan melalui social unrest seperti revolusi berwarna atau revolusi kuning, serta pemilu. Nah, yang terjadi di Indonesia pada 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru, itulah social unrest,” ungkapnya.

Namun, upaya Amerika juga pernah mengalami kegagalan. Misalnya ketika ingin menggantikan kepemimpinan di Turki. Upaya kudeta dan social unrest untuk menggantikan Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan, bahkan melalui modus pergantian normal melalui pemilu juga tidak berhasil.

“Di elite Amerika sekarang terjadi perpecahan sejak era Bill Clinton sampai sekarang. Sehingga ada kekuatan di Amerika sendiri yang kemudian minta tolong keluar. Ketemu hajatnya, ketemu kepentingannya dan bagaimana orang seperti Donald Trump bisa terpilih sebagai Presiden Amerika, kalau tidak ada intervensi dari Rusia,” ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan Pilpres 2024 di Indonesia, yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik antara Amerika melawan China. Sebab, basis koalisi Amerika di kawasan ini sangat kuat, karena memiliki pertahanan utama yang didukung Jepang, Korea Selatan, Australia dan India.

“Kawasan Asia Tenggara sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan netral tidak ke barat dan tidak ke timur. Karena itu, saya tidak membayangkan akan ada intervensi seperti model intervensi waktu menjatuhkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Intervensi tetap ada, tetapi skalanya tidak bisa kita prediksi, tidak seperti tahun 1998” katanya.

Anis global ini menilai Amerika dan China sama-sama memiliki kepentingan masing-masing di Indonesia. Sehingga Indonesia akan tetap diposisikan,sebagai negara netral dengan demokrasi yang tidak terlalu kuat.

Ketika ada intervensi asing, tidak akan dilakukan terlalu terbuka, dan tidak akan terlihat berpihak kepada salah salah satu kekuatan.

“Asia Tenggara sebenarnya relatif lebih lebih bagus diasumsikan sebagai kawasan netral, artinya sebagai di jalan tengah. Sehingga tidak akan ada intervensi asing yang ekstrem,” tegasnya.

Anis Matta justru mengkhawatirkan ada kekuatan di dalam negeri yang meminta bantuan asing agar memenangi Pilpres 2024. Jadi asing secara langsung yang melakukan intervensi, tetapi didahului oleh adanya permintaan di dalam negeri.

“Yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sini justru yang memancing orang lain untuk datang sebagai alat pertolongan. Jadi agresifnya bukan dari luar, tapi karena ada minta tolong seperti saat Donald Trump terpilih,” katanya.

Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 agar merdeka secara politik, geopolitik, teknologi dan merdeka secara ideologi.

“Juga jangan biarkan orang lain menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur mereka. Bung Karno (Presiden Soekarno) mengajarkan kepada kita tidak boleh memberikan ruang kepada negara lain untuk mengintervensi kita, apalagi dalam proses pemilu,” katanya.

Ia kembali menegaskan, bahwa intervensi asing itu datang, sebenarnya bukan hanya karena keinginan asing itu sendiri, tetapi karena memang ada permintaan dari dalam sendiri yang ingin memenangi Pilpres dan menjadi Presiden.

“Jadi jangan nyalahin orang kalau, kita sendiri yang minta diintervensi orang lain. Dengan penjelasan saya mengenai model-model intervensi ini, diharapkan kita dapat memahami bingkai mengenai proses intervensi asing,” pungkas Anis Matta.(Tim K6)

Kabar6-Sebanyak 50 Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Capaska) Kota Tangerang dan 45 pasukan pendamping mendapat kesempatan berdialog dengan Tiga Pilar Kota Tangerang, untuk berbagi pengalaman dan juga motivasi sebagai modal menjalankan tugas sebagai pengibar bendera.

Wali kota Tangerang, Arief R Wismansyah, yang berkesempatan hadir dalam kesempatan tersebut, berpesan agar seluruh Capaska dapat menghargai dan menikmati setiap proses yang kini dijalani.

“Kalian merupakan putera- puteri terbaik yang mendapat tugas mengibarkan bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Indonesia,” jelas Arief, dalam acara yang turut dihadiri oleh Kapolres Metro Tangerang Kota, Zain Dwi Nugroho dan Dandim 0506/Tgr Ali Imron di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (8/8/2023).

**Baca Juga: 1.000 Hektar Sawah Kering, Pemkab Tangerang Sebar Benih Hemat Air

Arief menyampaikan dengan bekal ilmu yang didapat selama proses pelatihan, harus bisa jadi modal untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

“Semua yang sukses, semua yang hebat telah ditempa oleh waktu dan pengalaman,” pesannya.

Orang nomor satu di Kota Tangerang itu menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh unsur, baik TNI dan juga Polri yang telah membantu persiapan para Paskibraka Kota Tangerang untuk dapat sukses menjalankan tugas di tanggal 17 Agustus nanti.

“Jaga kesehatan dan kekompakan, apalagi semakin mendekati hari H pelaksanaan pengibaran,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan generasi penerus harus bisa memaknai Pancasila sebagai pedoman dan landasan berperilaku.

Hal tersebut diungkapkan saat menjadi inspektur upacara dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 2023 dan Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Maulana Yudha Negara Puspemkab Tangerang, Kamis (1/6/2023).

“Kita generasi penerus bangsa memaknai Pancasila sebagai pedoman dan landasan berperilaku dalam bermasyarakat,” kata Zaki.

Zaki mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat saling bergandeng tangan membangun daerah Kabupaten Tangerang yang lebih maju. Sesuai tema peringatan Hari Lahir Pancasila yaitu “Gotong Royong Untuk Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”.

**Baca Juga: Libur Panjang, Polresta Serkot Siaga di Jalur Wisata

“Saya berpesan dan sesuai arahan dari pemerintah pusat khususnya presiden untuk terus membangun bangsa dan juga siap menghadapi persaingan global. Saya berharap ini bisa menjadi semangat bagi seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Tangerang untuk terus berbenah memberikan yang terbaik,” ungkapnya.

Upacara peringatan Harlah Pancasila dan Hari Kebangkitan tersebut diikuti ribuan peserta, terdiri dari para ASN, unsur Forkopimda, dan organisasi masyarakat. (Rez)

Kabar6-Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang Rivaldo Sianturi jadi pembina apel pagi di pekan keempat Mei. Ia mewakili Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Ferry Herlius.

“Saya menyampaikan pesan dari pimpinan, jaga integritas dalam menjalankan tugas. Tetap kita jaga kedisiplinan,” jelasnya saat menyampaikan amanat di apel pagi, Senin (29/5/2023).

Apel yang berlangsung khidmat berlangsung di halaman Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Upacara dimulai dengan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

**Baca Juga: Menangi Pilpres Turki, Anis Matta dan Fahri Hamzah Beri Ucapan Selamat kepada Erdogan

Rivaldo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara juga menyampaikan pesan akan menjaga kekompakan. Serta, menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien.

“Apabila ada permasalahan diantara kita. Sama-sama kita sharing untuk kita selesaikan bersama. Mungkin itu yang bisa disampaikan,” pungkasnya. (*/Red)

Kabar6-Dihadapan ribuan kader, simpatisan dan pengurus DPD PDI Perjuangan Banten, Ganjar Pranowo menyampaikan dua hal untuk memenangi Pemilu 2024.

Ganjar ingin PDIP memenangkan Pemilu 2024, karena bisa lebih banyak lagi mencetak kader di partai berlambang Banteng bermoncong putih itu.

“Menang itu lebih enak, dan menang itu kesempatan partai ini untuk mencetak kader sebanyak-banyaknya. Banteng itu tidak bisa cengeng, kalah nangis,” ujar Ganjar Pranowo, di DPD PDIP Banten, Sabtu (25/07/2023).

Pertama adalah ketika terpilih dalam jabatan publik, apakah akan lupa pada mereka yang mendukung dan memberi amanah.

**Baca Juga: Hadiri Ultah Gereja Tertua di Tangerang, Wali Kota Arief Berpesan Jaga Terus Kerukunan

“Atau kita cukup aspiratif berjuang, yang kadang-kadang berjuang itu menyakitkan,” jelasnya.

Kedua, berbicara mengenai program dan elektoral yang saling berkaitan. Dengan program baik, diharapkan bisa menaikkan elektoral partai maupun capres.

Menurut Ganjar, tidak mudah mempertahankan prinsip dan sikap, karena memiliki godaan yang sangat besar.

“Karena ini di Banten, tentu yang tahu bapak-ibu kawan-kawan semua. Tapi percayalah, tidak mudah mempertahankan prinsip, mempertahankan sikap, godaannya besar sekali,” terangnya.(Dhi)