Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memperingati hari ibu bersama para organisasi kemasyarakatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Ruang Blandongan, Ciputat, Selasa 20 Desember 2022.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, peringatan kali ini dalam rangka peningkatan peran serta dalam pembangunan.

Menurut Benyamin, peran perempuan itu harus ditampilkan, karena hal ini sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial kesetaraan gender.

“Dan memang banyak potensi-potensi kepemimpinan di perempuan itu yang bisa mengimbangi peran laki-laki,” ujarnya kepada Kabar6.com, Selasa (20/12/2022).

Benyamin berharap, bahwa perempuan khususnya para ibu untuk jangan menunggu kesempatan untuk berperan, tetapi ambil kesempatan yang ada.

“Jadi jangan menunggu diberikan peluang itu, tetapi ambil peluang itu dengan cara menampilkan kemampuan perempuan dalam berbagai kesulitan pembangunan,” ungkapnya.

**Baca juga: Kota Tangsel Serahkan Donasi Rp 500 Juta untuk Korban Gempa di Cianjur

Dijelaskan Benyamin, sekarang ini Kota Tangsel dihadapkan kepada persoalan mengembalikan kehidupan ekonomi normal seperti sebelum Covid-19.

“Kemudian kita menghadapi peran Demokrasi nanti di tengah-tengah arus utama gender dan sebagainya,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Asda I) Provinsi Banten, Komarudin, mengapresiasi semangat gotong royong warga perumahan Dasana Indah, Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Gotong royong itu sebagaimana tampak dalam keterlibatan warga selama proses perbaikan jalan lingkungan oleh pemerintah provinsi, tepatnya jalan utama Blok TG, RT 002 RW 31, di wilayah tersebut.

“Tentu ini modal sosial yang sangat berharga, warga antusias dengan perbaikan jalan ini bahkan tanpa diminta ikut berpartisipasi, berperan serta dan mengawasi,” kata Komarudin dalam acara silaturahim bersama warga setempat, Sabtu (22/10/2022).

Menurutnya, partisipasi warga sangat dibutuhkan dalam setiap proses dan tahapan pembangunan. Sebab melalui partisipasi itu pembangunan dapat berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna.

“Partisipasi ini juga menunjukkan terbangunnya rasa saling percaya antar warga, antar masyarakat dengan pemerintah, untuk kemudian berkolaborasi dalam pembangunan,” jelasnya.

Ketua Dewan Pakar ICMI Tangerang itu juga berharap semangat gotong royong terus dilakukan warga dalam merawat jalan yang sudah diperbaiki.

Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan masa pakai jalan cepat rusak seperti buruknya sistem drainase, akar pohon atau tumbuhan yang dibiarkan, juga penggunaannya yang kurang tepat agar diatasi bersama.

“Kita jaga sama-sama, kita tingkatkan kepedulian pada lingkungan kita,” tandasnya.

Mewakili warga sekitar, Edi Hidayat menyampaikan terima kasih atas kepedulian pemerintah Provinsi Banten.

Ia bersama warga sangat bersyukur karena jalan rusak di daerahnya kini menjadi mulus dan nyaman dilalui.

“Dari 15 tahun lalu gak ada perbaikan, padahal ini jalan utama warga RW sini, sudah lama rusak dan kadang-kadang banjir,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selama ini warga biasanya memperbaiki fasilitas sosial dan fasilitas umum atas dasar swadaya. Itu terjadi misalnya ketika memperbaiki saluran di samping jalan.

**Baca juga: Peringati Hari Santri Bupati dan Wabup Tangerang Kompak Pakai Sarung

Namun, tambahnya, untuk memperbaiki jalan utama pemukiman swadaya itu jelas tidak cukup memadai.

“Alhamdulillah impian itu akhirnya terwujud, sekarang jalan sudah bagus,” tutupnya dengan wajah ceria.(eka)

Kabar6-Sejumlah persoalan pembangunan di Kota Tangerang mendapatkan sorotan karena banyak yang mangkrak. Seperti pembangunan gapura berbatasan dengan Tangerang Selatan saat ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyebutkan gapura tersebut dalam masa lelang.

Kemudian pembangunan pasar lingkungan saat difungsikan juga tidak maskimal. Salah satunya Pasar lingkungan di Kecamatan Batuceper. Terlebih pembangunan pasar lingkungan di Gebang Raya, Periuk, itupun tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi akibat menelan kerugian negara. Empat orang jadi tersangka.

Bahkan, pembangunan water way di Jalan Ahmad Yani– saat ini disebut wisata perahu juga belum difungsikan usai pembangunan, sampai saat ini. Namun, pada Minggu, (27/3/2022) lalu, wisata perahu ini telah diuji coba oleh Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

“Kalau itu (uji coba perahu wisata) saya tidak hadir. Kalau gapura lagi lelang,” ujar Sekretaris Disbudpar Kota Tangerang, Ahmad Yunus Gunawan Wibisono saat dimintai keterangan di Gedung DPRD beberapa waktu lalu.

Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan, seharusnya sekelas Pemkot infrastruktur dalam hal SDM cukup jelas. Namun, sebelum menciptakan sesuatu pasti ada perencanaan dari Bappeda. Lantaran tupoksinya, mereka mengkonsep, perencanaan harusnya sudah dihitung.

“Berarti kalau memang yang dibilang tadi seperti water way gak jadi, pasar lingkungan juga kadang-kadang bisa memainkan efek domino soalnya masalah ekonomi gak maksimal, itu patut dipertanyakan. Itu planning nya seperti apa dulunya,” ujar Adib saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD Kota Tangerang, Senin (30/5/2022).

“Dibuat secepat kilat, sudah ada planning belum. Kalau sudah, planning pasti ada, tapi cara menghitung nya bagaimana sebenarnya. Tapi kita tidak bisa menyalakan semua kepada Eksekutif, kan ada Legislatif juga sebagai konco teman diskusi menetapkan anggaran,” tambahnya.

Adib menyampaikan hal tersebut harus menjadi catatan, sejauh mana legislatif dan eksekutif dapat menyetujui program tersebut. “Berarti kalau itu sudah dilakukan walikota yang keren, berarti dia bisa menundukkan kekuasaan politik atas nama birahi pembangunan,” ungkapnya.

“Ketika kekuasaan politik, ketika dia Pilkada bisa melawan kotak kosong, itu sudah absolut menurut saya. Apapun itu Legislatif dalam “bisa dikondisikan” itu adalah hal-hal yang wajar. Ini menang mutlak, gak ada lawan,” tambahnya yang juga pengajar di Kampus Unis Tangerang itu.

Adib menyatakan kekuatan politik di Kota Tangerang saat ini pada Walikota. Namun ia menilai DPRD hanya teman Walikota saja.

“Bisa dikatakan seperti itu, karena kekuasaan politik ada pada dia (Walikota). Jadi mungkin menurut dia (Arief) DPRD itu hanya teman saja. Bisa hanya dikatakan stampel saja,” terangnya.

**Baca juga:Wujudkan Pemilu Berkualitas, Bawaslu Kembali Sambangi Parpol

“Suka tidak suka pembangunan digalakkan oleh pak Arief ini kebanyakan pembangunan yang mercusuar yang gak jauh dari taman, gitu-gitu saja. Pasar lingkungan yang masih gak maksimal, dia bikin pasar pasti ada tujuan efek domino. Pasar disebar-sebar bagaimana UMKM bisa masuk, tapi yang terkonsentrasi itu di pasar lama (Anyer),” sambungnya.

“Ketika ada pasar efek domino kan jalan. Tapi ini kan tidak, yang ada hanya di jalan Kali Sipon. Ujung-ujungnya bikin macet orang,” tegasnya.

Ketika disinggung soal kontrol DPRD, Adib menyarankan untuk bertanya kepada DPRD. Namun Ia berpendapat, ketika legislatif mengetok palu soal anggaran, mereka terlebih dahulu melakukan rapat antara eksekutif dan legislatif.

“Fungsi mereka (DPRD) sebagai legislasi, pengawasan, budgeting itu kan fungsi mereka melekat. Harusnya hitung-hitungan sudah jelas, salah mereka berdua. Misalnya dinas gak mungkin punya anggaran kalau mereka tidak setuju. Mereka rapat plan ini, kalau mereka tidak setuju gak bakalan ada,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Direktur Perumahan Pemukiman BAPPENAS Tridewi Virgianty memuji keberhasilan pembangunan dan penanganan kawasan kumuh di Desa Ketapang Kecamatan Mauk, khususnya di kawasan Ketapang Aquaculture.

Hal tersebut diungkapkan oleh Drektur BAPPENAS saat kunjungan lapangan yang dilanjutkan dengan tebar benih ikan nila serta dialog dan diskusi publik tentang penanganan kawasan kumuh di Desa Ketapang Kecamatan Mauk, Kamis (31/3/22).

Direktur Perumahan Pemukiman BAPPENAS Ibu Tridewi Virgianty mengungkapkan, program penataan Ketapang ini diapresiasi oleh menteri dan para pimpinan di jajaran kementerian. Ia juga berharap dengan program kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah yang berkelanjutan, program tersebut bisa direplikasi di daerah-daerah lain karena keberhasilannya dapat dilihat dan dirasakan dampaknya secara langsung.

“Alhamdulillah, saya berkesempatan bisa datang langsung ke Ketapang dan bisa melihat langsung keberhasilan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penataan kawasan pesisirnya,”ungkap Tridewi.

Ia juga mengatakan bahwa keberhasilan program penataan dan penanganan di Ketapang merupakan hal yang ditunggu-tunggu karena di tempat-tempat lain banyak yang mengalami kegagalan tetapi di Kabupaten Tangerang, program yang berkelanjutan tersebut berhasil dan tampak nyata manfaatnya.

“Banyak daerah-daerah yang menata kawasan kawasan kumuh dan pesisir tetapi untuk pemukiman perumahannya lupa mereka pikirkan, akan tetapi di Kabupaten Tangerang ini semua terintegrasi, baik dari kawasan yang lingkungan rumahnya dan bahkan perekonomiannya pun dibangun oleh pemerintah daerah. Program ini patut kita apresiasi,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang menerima langsung kedatangan Direktur Bappenas RI mengatakan program penataan dan penanganan kawasan pesisir merupakan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Pelaksanaannya juga secara kolaborasi pendanaannya, baik yang bersumber dari APBN, APBD dan provinsi bahkan dari CSR.

“Kawasan Ketapang ini dulunya adalah kawasan yang kumuh dan tidak terawat sehingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Pemerintah Provinsi Banten dan juga dan juga Kementerian PUPR membuat Ketapang Aquaculture dan hasilnya bisa dilihat saat ini,” jelas Bupati Zaki.

**Baca juga: Pelanggar Aturan Ramadan di Kabupaten Tangerang Janjinya Ditindak

Bupati berharap Ketapang Aquaculture tersebut bisa diterapkan dan direplikasi di daerah-daerah lain sesuai dengan keinginan dan harapan dari kementerian. Dan program tersebut juga akan dijadikan contoh untuk program penataan dan penanganan kawasan pesisir di daerah Kabupaten Tangerang yang lainnya.

“Ketapang Aquaculture ini pada bulan Agustus akhir atau awal September akan menjadi tujuan visitasi dari City Sanitation Summit (CSS) ke-20 yang kebetulan Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumahnya. Dan setelah itu di bulan Oktober nya kita akan menjadi tuan rumah event internasional PEMSEA dengan mengundang 12 negara,” kata Bupati Zaki.(Red)

Kabar6-Demonstrasi kembali digelar mahasiswa di depan kantor bupati Lebak, Jumat (3/12/2021). Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus (HMI, GMNI, PMII) itu digelar sebagai refleksi HUT ke-193 Kabupaten Lebak pada tanggal 2 Desember 2021.

Dalam aksinya, salah satu tuntutan mahasiswa adalah soal pemerataan pembangunan yang sampai saat ini dinilai oleh belum terwujud di daerah penyangga ibu kota tersebut.

“Soal infrastruktur, aksi masyarakat di wilayah selatan jadi bukti bahwa pembangunan di Lebak terkait infrastruktur belum merata,” kata Ketua GMNI Lebak, Endang.

Begitu juga pada sektor pendidikan. Hal yang memprihatinkan kata Endang, kasus ambruknya bangunan sekolah di Cibeber beberapa waktu lalu.

“Sekolah yang harusnya jadi motor pendidik anak-anak bangsa justru tidak dirawat oleh pemerintah daerah. Persoalan-persoalan itu yang kami angkat hari ini dalam refleksi HUT Lebak,” kata Endang.

Cipayung Plus menilai, pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Lebak masih buruk dan tak relevan dengan visi misi bupati yang salah satunya meningkatkan produktivitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata.

**Baca juga: PLN Kenalkan Mobil Listrik Setengah Miliar di Lebak, Iti Jayabaya: Keren, Semoga Harga Kompetitif

“Artinya visi misi bupati yang bicara soal pariwisata itu mentah, tidak terukur dan tidak maksimal,” sebut Endang.

Selain terus berorasi, puluhan mahasiswa meminta bupati atau perwakilan pemerintah daerah untuk datang menemui mereka.(Nda)

Kabar6- Kepala Desa Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang Ucu Suhandi mengakui belum melaksanakan pembangunan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap II.

Padahal dana tersebut sudah dicairkan yang diperlukan untuk pembangunan jalan paving block dua titik dan saluran drainase. Ucu beralasan, realisasi anggaran tahap II akan dilakukan pada saat memulai pengajuan DD tahap III 2021.

“Memang belum dilaksanakan pembangunan nya. Tapi yang terpenting ketika akan mengajukan dana desa tahap III pekerjaan sudah selesai semua,” ungkap Ucu Selasa (26/10/2021).

Menurutnya, anggaran yang telah direalisasikan sebelumnya digunakan hal lain. Bahkah Kades pun mengaku, persoalan itu juga sudah disampaikan kepada tim monitoring dan evaluasi (monev) Kecamatan Labuan.

Saat ditanya, untuk dana desa tahap II yang sudah dicairkan oleh pihaknya tersebut dialokaiskan kemana dulu sampai – sampai pembangunan harus ditunda. Kades mengaku, digunakan kepada hal yang lain dulu.

“Ges tadi tea ceuk urang ges teukudu dibejakan (Sudah tadi itu kata saya tak perlu diceritakan). Yang penting nanti pekerjaan beres. Geus pake heula urang mah jujur bae naon (ke pakai dulu, saya mah juju aja). Sudah tahu tim monev juga,” ucapnya.

**Baca juga: Padepokan Dulur Salembur Gelar Pertunjukan Pencak Silat di Kawasan Wisata Pandeglang

Saat ditegaskan kembali, kapan pembangunan yang didanai dari DD tahap II 2021 akan dilaksanakan. Kades kembali mengaku, kalau pengajuan DD tahap III 2021 kan sekitar bulan Desember. Paling target pengerjaan DD tahap II diselesaikan bulan November 2021.

“Bulan November juga akan diselesaikan. Karena untuk bisa mengajukan DD tahap III harus selesai dulu tahap II. Jadi saya jamin sebelum pengajukan dana tahap selanjutnya, program di tahap II ini akan diselesaikan,” ujarnya.(aep)

Kabar6-Selain sarana dan prasarana keagamaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak juga memberikan dana hibah untuk badan/lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

Informasi yang diperoleh, Pemkab Lebak pada tahun anggaran 2020 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp150 juta untuk Komunitas Peduli Antikorupsi (Kompak) Lebak.

Koordinator Kompak Lebak Imam Nurhakim mengatakan, dana hibah yang diterima Kompak akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.

“Penguatan kapasitas kelembagaan sekolah antikorupsi dan aksi kolaborasi. Sasarannya masyarakat umum dan mahasiswa,” kata Imam kepada Kabar6.com, Jumat (30/4/2021).

Sekolah antikorupsi akan digelar di 3 kecamatan. Namun, Imam tak merinci di kecamatan mana saja sekolah antikorupsi dilakukan.

“Tiga kali kegiatan,” ucap dia.

**Baca juga: Pemdes di Lebak Siapkan Posko PPKM Mikro Covid-19, Periksa Pendatang dan Pemudik

Sekolah antikorupsi yang diselenggarakan Kompak bertujuan mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama ikut serta memantau seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Lebak.

“Baik di daerah dan desa, masyarakat bisa ikut serta dalam memantau,” kata Imam.(Nda)

Kabar6-DPD KNPI Kota Tangerang turut menyoroti permasalahan program pembangunan yang terjadi di Kota Ahlakul Karimah ini. Mereka menilai efektifitas pembangunan dan program yang ada di Kota Tangerang harus bersifat partisipatif.

“Salah satu elemen yang ada di masyarakat ialah unsur kepemudaan. Pemuda kedepan harus menjadi tuan rumah di wilayahnya, karena pemuda adalah ujung tombak pembangunan,” ujar Sekretaris DPD KNPI Kota Tangerang, Yudhistira Prasasta dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).

Yudhistira menilai, hari ini pemuda terlihat hanya sebatas obyek dari pembangunan semata, peran dan fungsinya kurang di maksimalkan. Oleh karenanya, dalam setiap program yang akan dicanangkan maupun regulasi yang akan dibuat mereka berharap unsur kepemudaan agar dapat dilibatkan.

“Berikan kami tanggung jawab pembangunan, berikan ruang dan peluang bagi pemuda untuk mencurahkan gagasan, pikiran, tenaga dan ekspresi untuk kami, niscaya akan kami jawab dengan curahan segala potensi yang kami punya,” katanya.

Meski demikian, mereka meminta kepada DPRD Kota Tangerang agar setiap Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang akan di sahkan untuk dilakukan uji publik terdahulu. Terutama bagi para pemuda untuk memberikan saran dan masukan.

“Begitupun dengan program-program yang dicanangkan oleh eksekutif, kami menuntut agar bisa dilakukan secara partisipatif, padat karya, dan melibatkan elemen pemuda didalamnya,” tegasnya.

“Agar bersama-sama bertanggungjawab membangun kota dan pemuda menjadi tuan rumah di tempatnya, bukan sekedar tamu undangan atau target pembangunan yang akhirnya membuai pemuda menjadi pasif dan apatis,” tambahnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Tangerang mengkritisi sejumlah program yang digagas oleh Pemkot Tangerang hingga kini masih mandek. Seperti kedai kopi pemuda sebanyak 13 unit container terparkir di GOR Koang Pasar Baru dan waterway didepan Ahmad Yani belum juga beroperasi.

“Perencanaan suatu program harusnya matang. Jadi proses sebuah program kegiatan diawali dengan perencanaan, perencanaan harus matang,” ujar Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, Kamis (18/3/2021).

**Baca juga: Menteri LHK Apresiasi Program Kampung Iklim di Kota Tangerang

Bowo sapaan akrabnya menegaskan, akan memanggil dan menyikapi terkait sejumlah persoalan tersebut melalui komisi yang membidangi dinas terkait. Hal tersebut untuk mengevaluasi atas program tersebut.

“Kenapa program sudah ada ini tidak berjalan secara efektif. Pasti akan ada evaluasi,” tegasnya.(Oke)

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto menyatakan, sudah menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan Jalan Pintu Masuk Taman Royal sampai Jalan Irigasi Sipon Cipondoh. Pasalnya, sudah dianggarkan sebesar Rp6,4 M melalui APBD Tahun 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang.

Menurutnya, pelaksanaan pengerjaan diperkirakan April tahun ini. Pembangunan jalan itu panjang kurang lebih 450 meter dan lebarnya perkiraan 10 meter pembangunan dilakukan di dua jalur, menggunakan diameter U-Ditch 60 x 60.

“Artinya luas jalan yang akan di COR di titik itu total semuanya 5304 meter persegi,” ujar Turidi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2021).

Turidi mengatakan, jalan tersebut sangat dinantikan warga untuk dilakukan perbaikan. “Semenjak saya menjadi Ketua komisi lV DPRD pada tahun 2016 banyak pengaduan dan desakan yang masuk datangnya dari Warga perumahan Taman Royal dan warga Cipondoh mengeluhkan kondisi jalan yang rusak sudah lama,” katanya.

Pihaknya sudah sebanyak 33 kali mengundang untuk membahas permasalahan tersebut. Namun tidak ada perhatian dari pihak pengembang.

Pihaknya, kata Turidi, bersama Dinas Perkim dan jajaran Pemkot Tangerang berkali – kali kunjungan dan mengirimkan surat undangan resmi meminta segera pengembangan menyerah terima, untuk dijadikan aset pemkot untuk dibangun

“Upaya megundang dan kunjungan ke pihak pengembang tersebut, Bagaimana bisa dilakasanakan pembangunan jalan, pasalnya surat SHM dan HGB induknya sebagian besar masih dipegang bank mayapada, dan akan diberikan kepada PT. CBBR kalau dia bayar utang,” katanya.

**Baca juga: DPRD Dorong Rumah Sakit Bersinergi dalam Pelayanan Kesehatan

“Untuk itu, pada Februari 2021 Pemerintah Kota Tangerang diputuskan menang gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang terkait PT Cahaya Baru Raya Realty (CBRR) selaku pengembang Taman Royal atas Fasos dan Fasum Jalan itu sehingga menjadi kado terindah untuk Warga Cipondoh menjelang HUT ke 28 Kota Tangerang,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Anggaran pembangunan pada ruas Jalan Cipanas-Warungbanten, Kabupaten Lebak, diusulkan sebesar Rp160 Miliar. Anggaran yang diajukan termasuk untuk pembangunan jembatan di ruas jalan tersebut.

“Pagu anggaran yang diusulkan di APBD 2021 untuk pembangunan 4 jembatan, jalan beton dan jalan hotmix, serta TPT maupun turap penahan longsor. Beton di daerah Gunung Luhur sampai Ciparay, sisanya dihotmix,” kata Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Cipanas-Warungbanten Balai Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Banten Wilayah Lebak, Kuncoro Adakiri, kepada Kabar6.com, Jum’at (11/12/2020).

Pemprov Banten mentargetkan, akhir tahun 2021, pembangunan jembatan dan ruas jalan tersebut selesai.

“Pak Gubernur ingin ruas jalan tersebut tuntas tahun depan. Termasuk pembangunan jembatan yang di Muhara,” ujarnya.

Kata Kuncoro, jembatan darurat yang bisa dilewati kendaraan akan kembali dibangun di wilayah Muhara, Kecamatan Lebakgedong, Lebak. Sebelumnya, seorang wanita yang mau melahirkan terpaksa harus ditandu karena jembatan darurat yang tidak bisa dilalui kendaraan.

**Baca juga: Belasan Rumah di Lebak Rusak akibat Pergerakan Tanah, Warga Mengungsi

“Alat berat sudah disiapkan di lokasi. Rencananya, akhir pekan ini kami kerjakan, dan mudah-mudahan pekan depan jembatan darurat dari kayu sudah selesai sehingga bisa dilalui kendaraan roda empat,” tuturnya.(Nda)