Kabar6-Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karta Raharja gencar memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan untuk para pelanggan.

Hubungan Masyarakat PDAM TKR, Samsudin Sidik mengatakan pihaknya akan melakukan pengerjaan flushing pig busa. Tentunya dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelanggan.

“Dimana kami akan melakukan pemeliharaan pipa yang diharapkan akan meningkatkan kualitas air yang kami hasilkan. Dengan flushing ini insya allah akan mengakibatkan air menjadi lebih jernih,” ujar Samsudin saat dikonfirmasi, Selasa (3/12/2019).

Pengerjaan flushing pig busa tersebut akan dilaksanakan sejak 3-4 Desember 2019 dari pukul 22.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB. Kendati, akan dilakukan penghentian air sementara.

**Baca juga: 74 Pendonor PMI Kota Tangerang Diganjar Penghargaan.

Sebagai langkah antisipasi, Samsudin mengimbau kepada para pelanggan yang terdampak untuk dapat menampung air cadangan.

“Wilayah yang terdampak dari pengerjaan tersebut diantaranya wilayah Perumnas 1, 2, 3. Perumahan Harapan Kita dan sekitarnya. Perumahan Sekretariat Negara dan terakhir wilayah Jalan Prabu Siliwangi dan sekitarnya,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Menyusul ada isu bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada Kabupaten/kota se-Provinsi Banten agar tidak dibesar-besarkan, khawatir nama Bupati/walikota naik.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni beranggapan, nama Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten akan besar namanya bukan karena didasari oleh besar atau kecilnya anggaran bankeu dari Provinsi Banten, khawatir ditunggangi Kepala Daerah agar namanya bisa terus didongkrak.

Namun, lebih kepada pelayanan masyarakatnya agar bisa terlayani dengan baik, sesuai daerahnya masing-masing. Itu yang akan membesarkan nama Bupati/walikota.

“Bupati dan walikota namanya akan besar karena masyarakatnya terlayani dengan baik sesuai dengan kewenangannya sebagai Bupati / Walikota,” terang Andra, kepada kabar6.com, Rabu (27/11/2019).

Menurutnya, pada rapat pembahasan APBD Provinsi Banten tahun 2020 tentang alokasi anggaran bankeu Banten kepada Kabupaten/kota, antara Banggar DPRD dan TAPD Banten, kata dia, bukan melalui mekanisme bagaimana cara agar bisa membesarkan nama-nama Bupati/walikota.

Karena menurut Andra, hal tersebut bukan menjadi parameter dalam menentukan besar atau kecilnya anggaran Bankeu, akan tetapi bedasarkan kebutuhan didaerahnya masing-masing.

“Bagi saya soal membesarkan nama Bupati/ walikota bukan merupakan parameter dalam Bankeu,” tegasnya.

Dirinya juga menegaskan, selama rapat pembahasan RAPBD Banten tahun 2020 kemarin, pihaknya mengaku tidak pernah mendengar adanya isu tersebut, tentang Bankeu kepada Kabupaten/kota agar tidak dibesar-besarkan, khawatir Bupati/walikota yang akan dapat nama.

“Saya gak mau masuk ke wilayah gosip itu saya gak pernah denger langsung,” tutup Andra.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Nasdem-PSI DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf (Fay) mengatakan, beredar isu Bankeu dari Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kabupaten/kota agar tidak dibesar-besarkan.

Bankeu besar kepada Kabupaten/kota dikhawatirkan hanya akan mendongkrak nama Bupati/walikota yang menerimanya.**Baca juga: Serikat Buruh: UMK Tak Pengaruhi Industri Hengkang dari Banten.

Menurut Fay, kalimat tersebut muncul dari OPD dilingkungan Pemprov Banten, jika anggaran Bankeu Privinsi Banten jangan dibesar-besarkan, karena hanya akan membesarkan nama Bupati/walikota yang menerimanya. “Dari mulut OPD. Saya denger sendiri,” katanya.

Sementara itu, Sekda Banten, Al Muktabar belum bisa dimintai keterangannya, dihubungi melalui HP nya belum diangkat.(Den)

Kabar6-Pasca kejadian puting beliung yang menerjang sejumlah wilayah di Kota Serang pekan kemarin, termasuk di Rumah Sakit (RS) Banten, menyebabkan pelayanan di ruang operasi RS Banten untuk sementara terpaksa harus dihentikan.

Hal itu terungkap saat Sidak rombongan Komisi V DPRD Banten ke RS Banten, Selasa (19/11/2019).

Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf mengatakan, pasca kejadian puting beliung yang menerjang sejumlah wilayah di Kota Serang pekan kemarin, kata dia, juga telah memporak-porandakan bangunan RS Banten.

Akibat kejadian itu, tidak hanya atap dan bangunan RS Banten menjadi rusak, pelayanan di ruang operasi di RS Banten juga menjadi terganggu akibat rusak sehingga terpaksa harus dihentikan.

Oleh karena itu, Furtasan meminta kepada pihak RS Banten untuk bisa segera memperbaikinya secepat mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang hendak ingin melakukan operasi di RS milik Pemprov Banten tersebut.

“Agar segera diperbaiki. Apalah artinya rumah sakit tanpa memiliki ruang operasi,” katanya.**Baca juga: Tampak Depan RSUD Banten Mirip Rumah Susun.

Menurutnya, perbaikan harus sesegera mungkin, agar masyarakat tidak menjadi kebingungan. “Jangan lagi ditambah dengan birokrasi yang panjang,” tandasnya.

Dirut RS Banten, Danang Hamsah Nugroho mengaku telah bekerjasama dengan sejumlah RS yang ada di kota Serang selama pelayanan ruang operasi masih ditutup.(Den)

Kabar6-Polri memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada 54.535 warga Indonesia di 34 Polda yang ada di 34 Provinsi. Di Polda Banten sendiri, sekitar lima ribu warga ikut pengobatan gratis berupa operasi katarak, sunat, operasi bibir sumbing dan lainnya.

“Banten menjadi pusat karena Pusdokkes Mabes Polri juga bergabung bersama Polda Banten. Kegiatan ini perintah Kapolri kepada seluruh jajaran Polri. (Polri) tidak semata melakukan penegakan hukum, tapi juga melakukan kegiatan terhadap potensi penyebab gangguan Kamtibmas,” kata Kabarhakam Polri, Komjen Pol Condro Kirono, ditemui di RS Bhayangkara Polda Banten, Selasa (15/10/2019).

Menurut Condro, tingginya kriminalitas bisa disebabkan oleh kesejahteraan berupa ekonomi, akses kesehatan berupa pelayanan rumah sakit, hingga pengangguran. Harapannya, dengan adanya RS Bhayangkara Polda Banten dan pengobatan gratis hari ini, bisa membantu masyarakat umum untuk mengakses kesehatan.

RS Bhayangkara Polda Banten dibangun menggunakan anggaran dari Mabes Polri. Kini, sudah mendapat tipe C dari Kemenkes. Kedepan, masyarakat umum.biss berobat menggunakan kartu BPJS.

“Selain untuk kebutuhan prajurit Polri, juga untuk masyarakat umum. Saat ini kita sedang berproses dengan BPJS. Kalau prosesnya sudah disetujui, maka masyarakat bisa ditanggung oleh pemerintah,” terangnya.

**Baca juga: 30 Ribu Personel TNI-Polri Jaga Pelentikan Presiden-Wapres Di Jakarta.

Nantinya, seluruh identifikasi dan proses otopsi bisa dilakukan di RS Bhayangkara Polda Banten. Tidak lagi harus menempati rumah sakit lain, seperti yang terjadi saat identifikasi korban tsunami Selat Sunda lalu. “Kedepannya nanti semoga bisa dipusatkan disini untuk identifikasi dan otopsinya,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Pemkab Pandeglang tengah fokus membangun Mall Pelayanan Publik (MPP). Dari 40 tahapan Pemkab baru menyelesaikan 11 tahapan dan ditargetkan rampung pada bulan April 2020 mendatang.

“Dari 40 tahapan renaksi yang harus di tempuh, saat ini kita sudah menyelesaikan 11 tahapan, itu artinya progres pembangunan MPP sudah mencapai 30 persen,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Ida Novaida, Jumat (4/10/2019).

Selanjutnya Pemkab Pandeglang harus menempuh tahapan renaksi, diantaranya penyiapan sarana dan prasarana misalnya finishing gedung, jaringan, penyiapan SDM dan sarana lainnya.

Ia menambahkan bahwa MPP ini bagian dari program Pemerintah bersinergi dengan pihak swasta untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik di Kabupaten Pandeglang, kurang lebih ada 164 jenis pelayanan di MPP yang sudah teridentifikasi, dan masih ada beberapa pelayanan yang belum teridentifikasi karena masih menunggu sosialisasi dari Kementerian.

“Yang jelas Mall Pelayanan Publik ini akan menjadi pusat pelayanan terintegrasi yang menawarkan berbagai macam pelayanan bagi masyarakat. Kita berharap pekerjaan Mall Pelayanan Publik bulan april mendatang semuanya sudah selesai dan bisa launching,” terangnya.

**Baca juga: Mandalawangi dan Cimanggu Jadi Lokus Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Sementara itu Sekretaris daerah Pery Hasanudin mengatakan, Mall Pelayanan Publik di peruntukan meningkatkan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat, progres pembangunan Mall Pelayanan Publik terus di lakukan.

“Kami sudah membentuk tiga kelompok kerja (Pokja) yaitu Pokja Sarpras, kelembagaan dan regulasi, semuanya sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing,” kata Pery.(Aep)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diklaim konsisten dalam mengembangkan sistem pelayanan publik. Masyarakat diberikan kemudahan dalam mengakses berbagai pelayanan.

Hal itu terungkap dari acara Anugerah Indonesia 2019 yang disiarkan secara langsung oleh iNews Tv, tadi malam.

“Delapan tahun saya memimpin Kota Tangerang Selatan, izin menyampaikan reformasi birokrasi ada,” ungkap Walikota Airin Rachmi Diany.

Menurutnya, memasuki usia ke-11 pascaotonomi daerah tidak mungkin sampai detik ini semuanya bisa terwujudkan tanpa adanya kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak.

**Baca juga: Pilwalkot 2020, KPU Tangsel Terobsesi Partisipasi Pemilih 80 Persen.

“Dan itu ada di Tangerang Selatan. Insya Allah meski kami tidak selalu berada terdepan, tapi kami berusaha untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat,” ujar Airin.

Acara penghargaan tersebut diberikan kepada lembaga pemerintahan, nonpemerintahan serta perorangan yang dianggap telah memberikan kontribusi terhadap hasil pembangunan di Indonesia.(yud)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menekankan kepada para pejabat fungsional yang baru saja di lantik agar semakin peka terhadap kebutuhan dan mengutamakan pelayanan masyarakat.

Dikatakannya, para pegawai yang baru dilantik harus dapat bekerja dengan baik dan mampu memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat dan jangan mempersulit.

“Kita bekerja memang harus sesuai dengan SOP akan tetapi apabila dibutuhkan oleh masyarakat kita harus bisa membantu menyelesaikan dan memberikan opsi dari permasalahan tersebut tanpa melanggar aturan dan SOP yang ada,” tegas Zaki saat melantik 234 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Tangerang.

Selain itu, Zaki juga meminta para pejabat fungsional itu agar melaksanakan janji dan komitmen mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dan tentu saja yang paling diutamakan pada saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, karena tugas kita menjadi pelayan masyarakat,”paparnya.

Sementara, Plt Kepala BKPSDM Yani Sutisna menambahkan, rapat proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang di laksanakan hari ini dapat memberikan motivasi dan semangat dalam bekerja bagi pejabat yang baru saja di lantik.

**Baca juga: 136 Koperasi di Tangsel Hidup Segan Mati Tak Mau.

Karena, menurut Yani, Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini tengah berupaya untuk terus meningkatkan pembangunan di segala bidang yang kesemuanya itu sangat membutuhkan peningkatan kinerja baik dari pari ASN.

“Saya berharap agar seluruh pegawai yang pada hari ini dilantik, untuk tetap memegang sumpah dan jabatan sebagai abdi negara, karena sebagai ASN tentunya harus benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat,” terang Yani.(fit/hms)

Kabar6-Wilayah kelurahan merupakan penyangga pusat pemerintahan daerah yang terus dituntut melakukan inovasi dan pelayanan, begitu juga di Kelurahan Tigaraksa merupakan pusat ibu kota Kabupaten Tangerang.

Pembangunan wilayah kelurahan Tigaraksa terus ditingkatkan, mulai dari jalan wilayah, kebutuhan air bersih bagi masyarakat, pusat pertumbuhan ekonomi pasar Tigaraksa, hingga jalan lingkungan terus menyasar dipelosok RT dan RW.

Itu semua telah dilakukan oleh mantan lurah Tigaraksa Galih Prakosa, kini serah terima jabatan (sertijab) lurah Tigaraksa telah selesai dilaksanakan.

Posisi lurah yang sebelumnya ditempati oleh, Galih Prakosa, kini resmi diduduki oleh mantan Kepala Seksi (Kasi) Trantibum Pol PP Kecamatan Kelapa Dua, Sudrajat, pada Kamis (08/08/2019).

“Saya pamit harus bertugas ditempat yang baru, masih banyak pembangunan yang harus dilaksanakan di kelurahan tigaraksa saya mohon maaf,” ungkap Galih yang kini menjabat Sekcam Balaraja.

Selama dua setengah tahun menjabat sebagai Lurah Tigaraksa, dirinya cukup mendapat dukungan yang luar biasa dari seluruh warga, mulai dari tokoh agama hingga pemuda di wilayah ini.

“Terimakasih suport dan bantuan selama saya menjabat, saya harus melanjutkan perintah pimpinan dalam melakukan tugas di balaraja,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Tigaraksa yang baru, Sudrajat mengatakan, terkait program kerja kelurahan sudah pasti menjadi tanggung jawab dirinya beserta jajaran kelurahan Tigaraksa, supaya bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi prioritas kelurahan Tigaraksa yang merupakan wilayah central dari Kabupaten Tangerang.

“Kedepannya saya akan bersinergi degan tingkat kecamatan apa yang sudah menjadi programnya pak Galih akan kita prioritaskan,” tandasnya.

**Baca juga: Begini Kata PLN Soal Kabel ‘Mengular’ di Jembatan Cisadane.

Kedepan yang sudah digagas dan pemanfaatan tanah aset di samping kantor kelurahan yang rencananya akan disulap menjadi Taman Ramah Anak dan Alun-Alun Mini yang alokasi anggarannya sudah disiapkan. “Kita terus kawal, agar ruang publik nantinya lebih bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

“Saya mohon dukungan agar saya bisa melayani masyarakat tigaraksa dengan optimal, bersinergi dengan lembaga dikelurahan tigaraksa,” tambahnya.

Untuk saat ini Lurah Tigaraksa Sudrajat didampingi oleh Sekretaris Kelurahan Gayiroh memimpin wilayah kelurahan dan menjalankan roda pemerintahan di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Tangerang. (N2P)

Kabar6-Kantor PDAM Tirta Multatuli Lebak, di Jalan Maulana Hasanudin, Kecamatan Kalanganyar, didemo aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), Jum’at (19/7/2019).

Kumala menilai, pelayanan yang diberikan perusahaan air minum berpelat merah kepada pelanggannya buruk.

Korlap aksi, Agun mencontohkan, air yang diterima warga di wilayah Rangkasbitung kondisinya keruh dan tak layak konsumsi.

“Kemudian di wilayah Malingping dan Wanasalam mengalami kelangkaan air PDAM. Ini bentuk pelayanan buruk PDAM. Sementara, jika pelanggan telat bayar akan langsung dicabut,” kata Agun.

Kumala menyindir opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang belum lama ini diterima PDAM. Menurutnya, opini WTP beluk layak diterima PDAM Tirta Multatuli di tengah masih buruknya pelayanan yang diberikan.

“Tidak pantas pelayanan buruk tapi mendapatkan penghargaan,” tegas Ketua Koordinator Kumala, Abdul Kodir menambahkan.

**Baca juga: Kisah Berani Anak-anak Lebak Menerjang Sungai dengan Rakit ke Sekolah.

Direktur Utama PDAM Tirta Multatuli Lebak Oya Masri kepada wartawan menilai wajar jika terdapat air keruh yang diterima pelanggan.

“Belum bisa memuaskan seluruh pelanggan, 37 ribu pelanggan. Wajar, logis lah kalau ada air yang keruh, karena air PDAM kalau diam kan mengendap, partikelnya terikat dengan PAC, otomatis ketika ada tekanan pasti kotor tapi kan itu sifatnya sejenak,” pungkas Oya.(Nda)

Kabar6-Untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan sebagai upaya mencapaian target 31.000 pelanggan baru.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) Kabupaten Tangerang, kembali menggelar kegiatan konsultasi publik SPAM untuk di zona B.

Pengembangan IPA dan jaringan, PDAM TKR Kabupaten Tangerang di Zona B tersebut meliputi 37 desa dan kelurahan di tiga kecamatan yakni, Kecamatan Kosambi, Teluknaga dan Pakuhaji, yang dipusatkan di Kecamatan Kosambi, pada Rabu (27/2/2019).

Direktur Utama PDAM TKR Kabupaten Tangerang, Rusdy Machmud mengatakan, PDAM terus berupaya meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Menurut Rusdy, pada tahun 2019 ini PDAM TKR Kabupaten Tangerang menargetkan sebanyak 31.000 pemasangan baru yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Berbagai upaya tentunya kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Pada tahun 2019 ini, kami menargetkan 31.000 pelanggan baru,” ujar Rusdy.

Rusdy menjelaskn, PDAM TKR Kabupaten Tangerang perlu melakukan pengembangan IPA dan Jaringan di seluruh wilayah yang menjadi target pengembangan tersebut.

“Kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat, dalam upaya kami meningkatkan IPA dan Jaringan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas PDAM TKR, Syamsudin menambahkan, bahwa konsultasi publik merupakan keharusan yang dilaksanakan sebelum melakukan proyek pembangunan IPA dan Jaringan.

“Konsultasi publik ini, suatu keharusnya untuk mendapatkan izin analisis mengani dampak lingkungan (AMDAL) sebelum pelaksanaan proyek pengembangan IPA dan Jaringan dilaksanakan,” jelas Syamsudin.

Syamsudin mengungkapkan, pihaknya telah melakukan konsultasi publik di SPAM Zona B yang meliputi 37 desa dan kelurahan di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Kosambi, Teluknaga dan Pakuhaji.

“Kali ini, kami mengelar konsultasi publik publik di SPAM Zona B yang meliputi 37 desa dan kelurahan di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Kosambi, Teluknaga dan Pakuhaji, yang dipusatkan di GOR Kosambi,” ungkapnya.

**Baca juga: Tangki Air PDAM TKR Siaga.

Masih menurut Syamsudin, kegiatan serupa juga pernah dilaksanakan di SPAM Zona E yang meliputi lima Kecamatan, yakni Kecamtan Balaraja, Cisoka, Tigaraksa, Solear dan Sukamulya.

Kedepan sambung Syamsudin, konsultasi publik juga akan dilaksanakan di SPAM Zona A yakni Kecamatan Legok, Curug, Pagedangan dan Kelapa Dua.(ADV)