Kabar-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, agama dan negara adalah satu kesatuan kunci dari suatu sistem pemberantasan korupsi.

“Pertanyaannya, apa bedanya cara negara dan agama dalam memberantas korupsi? Itu terletak pada sistemnya,” kata Anis saat menyampaikan sambutan dalam Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas Partai Gelora Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/02/2023).

Dalam memberantas korupsi, menurut Anis Matta, negara bisa masuk ke individu maupun kelompok. Tetapi ketika agama masuk, maka pemberantasan korupsi tersebut akan menjadi sempurna

“Dalam agama, hubungan individu dengan menyangkut harta yang paling banyak dibahas. Tapi hukum pidana baru datang belakangan, ketika masyarakat sudah memiliki keimanan,” katanya.

Dalam agama Islam, papar Anis, hanya ada satu kata yang menggambarkan mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan secara tidak hal, yakni menucuri. Namun dalam kehidupan hari ini, mencuri jadi memiliki nama yang berbeda-beda.

“Kalau yang mengambil orang biasa, di kampung, namanya mencuri; kalau pakai kekerasan namanya merampok; kalai elite namanya korupsi, padahal eseninya sama, mencuri,” papar Anis. perlakuannya.

Menurutnya, agama tidak bisa menjamin seseorang tidak korupsi, meskipun partainya berlandaskan agama.

“Tapi tetap saja ada partai yang bawa agama, korupsi juga. Jangan disalahkan partainya, tapi individu-individu di partai tersebut yang korupsi. Dan tugas agama adalah menjauhkan,” katanya.

Praktik korupsi itu timbul, karena keserakahan dan ketamakan, bukan karena survival untuk mempertahankan hidupnya.

“Ciri khas koruptor itu pelit, bukan sama orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Hartanya tidak ingin diketahui, ditumpuk saja agar tidak ketahuan, padahal kekayaannya milyaran,” katanya.

Keserakahan dan ketamahan, lanjutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang memegang kekuasaan, karena mereka bisa mengakali hukum.

“Karena itu, agama mendorong kita untuk dermawan dan mengeluarkan zakat agar bersih harta kita,” katanya.

Anis Matta mengatakan, dirinya punya mimpi agar suatu saat seluruh para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mundur bersama-sama, karena sudah tidak lagi kasus korupsi yang ditangani.

Ia berharap pimpinan KPK bisa menteladani Umar Bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW saat menjadi hakim di masa Abu Bakar RA yang meminta mundur dan tak ingin makan gaji buta, karena sudah tidak ada lagi kasus korupsi di masanya.

**Baca Juga: Partai Gelora akan Sebarkan Semangat Perdagangan Jadi Tradisi di Tengah Masyarakat

“Dan saya juga punya mimpi ketika satu waktu, pimpinan lembaga ini ramai- ramai mengundurkan diri, karena tidak ada kasus yang masuk,” katanya.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pembekalan pelatihan ini bagian upaya dari pencegahan korupsi. Pembekalan korupsi ini akan dilakukan sebanyak tiga kali, sehingga ketika lulus akan mendapatkan sertifikat antikorupsi.

“Ini bentuk perhatian KPK dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, karena sudah banyak Anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati dan walikota yang jadi tersangka,” kata Nawawi.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arif mengapresiasi Partai Gelora yang seluruh Pimpinan DPN-nya menghadiri kegiatan pembekalan di KPK.

“Yang datang full team, ini patut kita hargai, menandakan bahwa Partai Gelora ikut bersama KPK mencegah korupsi dalam Pemilu, karena ongkos politik saat ini begitu tinggi,” kata Amir Arif.

Kegiatan pembekalan anti korupsi ini digelar secara luring dan daring yang diikuti pengurus DPN, DPW dan DPD Partai Gelora se-Indonesia.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendeklarasikan Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ribuan kader dan simpatisan hadir dalam deklarasi yang digelar di di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Tangerang, Banten pada Minggu (19/02/2023).

Koordinator Daerah Pemilihan (Kordapil) Banten III Sarah Azzahra mengatakan, yang membedakan Partai Gelora dengan partai lainnya adalah Partai Gelora ingin menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru di dunia.

Menurut Sarah, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia layak menjadi negara superpower baru. Karena itu, Partai Gelora akan menciptakan lompatan besar bagi perjalanan sejarah Indonesia.

“Jadi kenapa sih kita harus pilih Partai Gelora, karena kita ingin Indonesia menjadi negara superpower baru. Partai Gelora nomornya 7, warna birunya, Capresnya Anis Matta, Cawapresnya Fahri Hamzah,” kata Sarah Azzahra, Selasa (21/02/2023).

Sarah menjelaskan, Indonesia menjadi negara nomor satu penghasil rempah-rempah di dunia. Indonesia juga merupakan pengekspor gas alam terbesar di dunia. Salah satunya Blok Masela, yang ada di Seram, Maluku.

Mantan pegawai PT Pertamina ini menyebut, Blok Masela disebut-sebut sebagai blok gas alam terbesar di dunia. Menurutt SKK Migas, pemerintah akan mendapatkan Rp 600 triliun bersih per 20 tahun.

“Hebatnya lagi Blok Masela disebut juga blok abadi, nggak habis-habis, bisa sampai 100 tahun ke depan,” kata bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) daerah pemilihan (Dapil) Banten III Tangerang Raya ini.

“Nah, kalau kita hitung kasar saja, setengah dari utang Indonesia yang sudah sampai Rp 7.700-an triliun bisa lho terbayar hanya dengan gas alam dari Blok Masela ini,” imbuhnya.

Selain itu, kata Sarah, minyak bumi di Indonesia memiliki kualitas paling baik di Indonesia ada di Riau. Lalu, Indonesia juga negara penghasil batubara terbesar di dunia, serta penghasil beras terbesar di dunia

“Dan masih banyak lagi potensi Indonesia yang luar biasa. Tapi sedihnya kalau kita lihat isu-isu yang berputar di sekeliling kita sehar-hari, kesehatan, pendidikan masih menjadi isu tahunan dan isu turunan yang tidak selesai,” katanya.

Misalnya, untuk sekolah negeri gratis, tapi masalah lain yang timbul adalah rayonisasi dan pungutan liar. Sedangkan disisi kesehatan, ternyata generasi baru kita masih dianggap kekurangan gizi kronis oleh Badan Kesehatan Dunia.

“Sedih ya? Bangsa hebat dan kaya raya ini, ternyata seperlima generasinya kurang gizi,” ujarnya.

Karena itu, kata Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora ini, akan menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia harus menjadi superpower baru dunia.

“Ini lho Arah Baru Indonesia yang selalu digaungkan oleh Partai Gelora, untuk Indonesia Superpower baru,” katanya.

**Baca Juga: BMKG Prediksi Musim Panas di Tangerang Raya Mulai April 2023

Ia menambahkan, dengan Pemilu yang hanya tinggal kurang dari satu tahun lagi, kader Partai Gelora harus mempersiapkan dengan matang dan terukur.

Sarah berharap struktur partai, Bacaleg dan relawan semua bergerak membangun kekuatan di dapilnya masing-masing.

“Mari jalan bersama, melangkah kenalkan Partai Gelora, warnanya, nomornya, logonya, Capres dan Cawapresnya semuaya. Ajak ngobrol orang, ajak wujudkan mimpi Partai Gelora dengan memenangkan Pemilu,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6- Pro kontra perdebatan penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam Pemilu 2024 kembali mencuat dan meruncing. Sehingga hal ini membuat elit di tanah air mengalami kegalauan dalam menentukan jalan demokrasi yang benar.

Wakil Ketua Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam diskusi Moya Institute bertajuk ‘Pemilu Proporsional Tertutup: Kontroversi’ di Jakarta, Jumat (20/1/2023) sore, mengatakan, atas kegalauan tersebut, maka para elit kita ingin menciptakan narasi demokrasi yang khas Indonesia.

“Dugaan saya, ini didrive (dipaksa) dua tren global tentang efektivitas dalam pengelolaan negara. Disatu sisi melihat demokrasi dan kemajuan Tiongkok (China), disisi yang lain melihat demokrasi liberal barat yang berasal dari Prancis dan Amerika Serikat,” kata Wakil Letua Umum Partai nomer urut 7 ini dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023).

Ketika melihat efektivitas penerapan dua sistem demokrasi tersebut plus minusnya, maka ada semacam keinginan dari para elit kita untuk menciptakan sistem demokrasi tersendiri ala Indonesia.

“Menurut saya, kita tidak perlu canggung untuk mengusulkan demokrasi yang utuh agar sebagai bangsa kita ada capaian yang jelas, sehingga kita tuntas. Sebagai bangsa kita tidak boleh seperti bangsa baru yang terus mengalami kegalauan,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2004-2019 ini, lantas menjelaskan, pada awal Kemerdekaan RI 1945 hingga 1950, Indonesia pernah menerapkan Demokrasi Terpimpin dan Parlementer/Liberal pada era Orde Lama (Orla) semasa Bung Karno (Presiden Soekarno RI ke-1).

Namun, pada masa Orde Baru (Orba) selama 32 tahun saat mantan Presiden Soeharto RI ke-2 berkuasa, Demokrasi Terpimpin kemudian diganti Demokrasi Pancasila.

“Pak Harto kemudian jatuh tahun 1998, karena Demokrasi Pancasila dianggap menyumbat kekuatan rakyat. Dan sekarang hal itu diajukan kembali pertanyaan tersebut, setelah adanya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali itu dianggap kebablasan,” katanya.

Karena itu, para elit kita kata Fahri, terus berusaha untuk mengikat atau menambal lubang demokrasi di mana-mana.

“Tapi saya mau mengingatkan, kalau demokrasi itu pakaian kita, maka jangan salah tambal. Yang kita tambal itu auratnya saja, kalau yang bukan aurat ditambal juga, itu nanti menjadi kacau,” katanya.

Menurut Fahri, dalam konteks demokrasi, pemilihan terbuka itu, aurat. Sehingga demokrasi atau pemilihan langsung kepada orang seperti sekarang sudah benar, tidak perlu diubah lagi.

“Itu yang harus ditambal, dalam pengertian tidak boleh diubah. Itu sudah tertambal tidak boleh dibuka, karena itu aurat dari demokrasi kita. Kalau aurat kita tutup dalam pengertian dalam demokrasi tertutup, itu sudah tidak demokratis namanya,” ujar Fahri.

Dalam demokrasi, lanjut Fahri, rakyat lebih penting dari negara atau institusi. Karena itu, partai politik (parpol tidak boleh mengambil alih peran rakyat. Sebab, rakyat adalah unit paling penting dalam demokrasi, bukan institusi atau negara.

“Makanya parpol itu, penyelenggara negara, diluar. Tidak boleh dia masuk ke dalam sistem dan mengambil alih pertanggungjawaban individu atau orang. Ini nilai-nilai dasar dalam konstitusi kita,” katanya.

Fahri berharap para elit sekarang menghargai jasa-jasa para fouding fathers yang memiliki keberanian luar biasa mengubah sistem kerajaan (daulat tuanku) menjadi republik (daulat rakyat).

“Luar biasa keberanian founding fathers kita mengalihkan ke republik dari kerajaan. Padahal sudah ada imperium di dalamnya, sudah ada kerajaan dan kesultanan yang sudah jalan. Tidore itu penguasa pasifik, belum lagi kalau kita bicara Sriwijaya atau Majapahit, dan dikampung saya ada Kerajaan Sumbawa. Itu semua kerajaan hebat, puluhan, bahkan ratusan tahun berkuasa di Indonesia,” katanya.

Namun, para founding fathers saat itu, sadar bahwa feodalisme kerajaan sulit untuk diajak bersatu. Namun, dalam perkembangannya, feodalisme justru digunakan Orba agar terus berkuasa dengan merampas kebebasan rakyat.

“Tetapi ada upaya dari elit kita untuk mengembalikan feodalisme, karena itu hati-hatilah terhadap kemunculan satu generasi yang tiba-tiba tidak paham dengan elitnya. Tiba-tiba bosan sama elitnya, itu mesti kita hati-hati, jangan sampai dijatuhkan seperti Pak Harto tahun 1998,” katanya.

Fahri menegaskan, upaya untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup bisa menyebabkan ketidaksinambungan antar generasi dan memicu revolusi lagi.

“Jangan percaya partai politik yang mengusulkan sistem proporsional tertutup akan aspiratif itu, bohong. Biarkan rakyat mengkombinasi sendiri siapa wakilnya. Jadi demokrasi terbuka tidak boleh diubah,” tegasnya.

Fahri menilai carut marutnya sistem Pemilu di Indonesia, lebih disebabkan pada manajemennya, bukan sistemnya. Seperti terjebak pada pelaksanaan Pemilu Serentak, yang harusnya dipisah antara pemilihan legislatif dengan eksekutif, termasuk pemilihan kepala daerah.

“Kita sendiri yang menciptakan keruwetan Pemilu, menciptakan politik transaksional (politik uang), menciptakan kelelahan menumpuk sehingga petugas Pemilu sampai 800-an meninggal pada Pemilu 2019 lalu. Itu semua menurut saya, bukan sistemnya, tapi karena buruknya manajemen,” tegasnya.

**Baca Juga: Khawatir Ganggu Tahap Pemilu 2024, Pilkades Serentak di Pandeglang Batal Digelar

Fahri beranggapan, bila pada Pemilu 2024 Indonesia kembali menerapkan sistem proporsional tertutup, maka akuntabilitas politik akan rusak.

Sebab menurut Fahri, transaksi politik antara rakyat dan pemimpin harus dilakukan secara langsung, tidak melalui perantara partai politik.

“Mandataris hanya bisa muncul kalau pemberi dan penerimanya bisa saling berhubungan langsung,” ujarnya.

Fahri kembali menegaskan, bahwa sistem proporsional terbuka yang dipakai dalam beberapa pemilu terakhir sudah tepat.

“Sistem demokrasi langsung memilih orang itu sudah benar. Itu auratnya demokrasi. Aurat itu harus dijaga, jangan malah yang tidak penting ditutup,” pungkas Fahri.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang dimotori oleh Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) untuk mematikan Partai Gelora agar tidak bisa mengikuti Pemilu 2024.

Fahri membantah ada permintaan dari Istana yang memerintahkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan komisioner KPU pusat lainnya yang menginstruksikan KPU provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual seperti yang ditudingkan Hadar Gumay dkk ke Komisi II DPR, Rabu (12/1/2023).

Dia heran dengan manuver Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang melapor persoalan KPU ke Komisi II DPR. Apalagi, dalam laporannya kumpulan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut membawa-bawa nama Istana.

“Ngakunya masyarakat sipil tapi yang dibela pengusaha dan konglomerat bikin parpol. Ada-ada saja, saya khawatir mantan pimpinan KPU ini dipakai dan masuk angin, terus buangnya sembarangan,” kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (12/1/2023).

Fahri menegaskan, Hadar Gumay dkk membawa agenda terselubung dari para pengusaha dan konglomerat tertentu, karena mereka takut akan adanya perubahan total yang dibawa Partai Gelora.

“Mereka takut dengan gelombang rakyat yang akan menuntut pembaharuan total dalam cara kita bernegara melalui Partai Gelora. Kerena takut hukum tegak, korupsi dan segala kejahatan hilang. Mereka takut Indonesia bersatu mengubah nasib menjadi kekuatan yang diperhitungkan,” ucap Fahri.

Menurut Fahri, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih itu, seharusnya mendukung ide demokrasi supaya para intelektual mudah bikin partai politik (parpol), dan bukan jadi monopoli pengusaha atau konglomerat saja.

Selain itu, Partai Gelora juga telah mengajak seluruh parpol peserta Pemilu 2024 untuk adu debat gagasan dan pikiran mereka. Sehingga publik dapat mengetahui program parpol mereka, apakah membawa aspirasi rakyat atau tidak.

“Kita ajak debat adu pikiran, malah main belakang, mau main jegal. Kita kritik sistem pemilu lama, eh malah sekongkol dengan pemain lama. Partai Gelora tidak takut hadapi konspirasi mereka. Mereka marah karena gagal hentikan langkah kami, sekarang mau perang terbuka. Ayo!” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini mengungkapkan, selama proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 ada upaya untuk menghilangkan data-data yang sudah diinput agar tidak memenuhi syarat oleh kelompok tertentu saat verifikasi faktual.

“Partai Gelora ini ingin dimatikan, aneh data kami hilang tidak jelas. Sekarang ketika kami resmi jadi peserta Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 7, malah kebakaran jenggot nggak karuan,” ujarnya.

Hadar Gumar dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, kata Fahri, dinilainya justru ingin melindungi partai tertentu, yang sebenarnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Padahal kepengurusan dan kantor Partai Gelora dari pusat hingga di daerah semua ada, tidak ada memanipulasi.

“Jadi sekarang kamu ketahuan, terbongkar lah siapa dalang kecurangan ini. Jadi sasaran mereka bukan penyelenggara Pemilu, sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Makanya Partai Gelora menjadi sasaran mereka, karena dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut, Naudzubillah …,” tandas Fahri.

Fahri mengingatkan, semakin Partai Gelora ‘dikeroyok’ dan ditekan, maka akan semakin terlihat kemenangan Partai Gelora dalam memimpin Indonesia di 2024 pada mendatang.

**Baca Juga: Kasus Korupsi ASABRI Benny Tjokrosaputro Divonis Nihil, Kejaksaan Agung Banding

“Dalam sejarah, setiap bayi yang lahir yang datang akan membawa perubahan besar, pastilah ingin dimatikan oleh kemapanan oligarki dan kekuasaan. Mohon doa untuk Partai Gelora agar siap menghadapi segala komplotan,” katanya.

Fahri mengaku heran terhadap ulah Hadar Gumay dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang tidak mendukung gagasan Partai Gelora mengajak adu debat gagasan 18 parpol demi kebaikan Pemilu yang akan datang.

“Sekali lagi kami mau tarung gagasan untuk kebaikan pemilu yang akan datang. Partai Gelora dan para tokohnya punya reputasi untuk memperbaiki keadaan termasuk sistem pemilu. Ayo berdebat dan bertanding, jangan main belakang,” katanya.

“Jadi tolong sandingkan 18 partai peserta pemilu untuk berdebat, termasuk Partai Gelora. Tatap baik-baik, tetapi kenapa kalian pilih kami sebagai sasaran konspirasi?. Kenapa kalian sekongkol bersama yang kaya dan berkuasa? Apa agenda kalian? Jika kalian punya maksud baik, untuk siapa?” pungkasnya. (Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Jaminan Sosial (Jamsos) bagi petugas Pemilu 2024.

Langkah tersebut, sebagai antisipasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan terjadi, yakni jatuhnya korban jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seperti pada Pemilu 2019 lalu, akibat faktor kelelahan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menanggapi permintaan Ketua KPU RI Hasyim Asyari agar pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial bagi petugas Pemilu 2024 saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, Kamis (29/12/2022)

“Intinya Partai Gelora setuju, bahwa petugas penyelenggara pemilu terutama di tingkat KPPS diberikan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial, karena tugasnya sangat berat dalam melaksanakan Pileg dan Pilpres bersamaan waktunya,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).

Menurut Anis Matta, permintaan tersebut sebagai hal wajar dan realistis yang harus dipenuhi pemerintah. Sebab, Pemilu 2019 dinilai menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

“Petugas Pemilu di berbagai tingkatan merupakan elemen penting bagi suksesnya pemilu, wajar jika mereka diberi fasilitas berupa fasilitas kesehatan dan jaminan sosial. Itu permintaan yang realistis,” ujarnya.

Anis Matta melanjutkan, fasilitas kesehatan dan jaminan sosial tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan sistem pemilu yang sudah diputuskan dalam undang-undang.

“Konsekuensi dari sistem pemilu yang kita pilih adalah petugas bekerja maraton pada hari H sejak penyiapan TPS, pemungutan suara, penghitungan, hingga rekap dan proses administrasinya. Belum lagi kegiatan persiapan yang tentu memakan waktu dan tenaga dan membawa risiko kesehatan bagi para petugas tersebut,” ujarnya.

Sementara mengenai format fasilitas kesehatan dan jaminan sosial yang akan diberikan untuk petugas Pemilu 2024, Anis Matta mendorong KPU segera berkoordinasi dengan pemerintah.

“Formatnya bisa didiskusikan. Apakah memanfaatkan atau membuat skema tertentu di BPJS Kesehatan, atau cara lain, bisa dicari format yang paling optimal dan tetap efisien,” tegas Anis Matta.

Seperti diketahui, Petugas Pemilu KPU mulai dari pusat hingga desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rentan dengan risiko yang dihadapi.

Kerentanan ini akan dirasakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS penyiapan tahapan Pemilu.

Terutama sekali tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan risiko sakit dan bahkan meninggal dunia.

**Baca Juga: Pengacara Nikita Mirzani Enggan Komentari Kebenaran Suap ke Kejaksaan

Prediksi kerumitan Pemilu 2024 yang digelar serentak antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak berikut dampaknya terhadap petugas pemilu membayangi masa depan bangsa ini.

Publik tentu masih ingat tragedi Pemilu 2019, dimana terdapat 894 orang petugas yang meninggal dunia dan 5.175 orang petugas mengalami sakit.

Pada saat itu, penyebab sakit dan meninggal dunia petugas KPU adalah beban kerja yang tinggi baik baik sebelum, selama maupun sesudah hari pemilihan umum.

Selain itu, riwayat sakit sebelumnya menjadi penyebab atau meningkatkan risiko kematian maupun kesakitan di kalangan para petugas pemilu.

Penyebab lain karena berbagai persoalan psikologis, seperti kecemasan dan reaksi stres fisik yang dialami oleh petugas pemilu baik yang sehat maupun yang sakit.(Tim K6)

Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia resmi ditetapkan KPU sebagai peserta pemilu tahun 2024 mendatang, pada Rabu (14/12/2022).

Partai yang dinakhodai Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfud Siddiq, Achmad Rilyadi dan lainnya ini mendapatkan nomor urut 7 dalam acara pengundian nomor urut yang diikuti 16 partai politik peserta pemilu.

Ketua Bidang Jaringan dan Hubungan Kelembagaan DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang Sukardin mengatakan, pihaknya mengaku bersyukur atas lolosnya partai berlambang ombak itu menjadi peserta pemilu pada 2024 mendatang.

Pasalnya, untuk mencapai pada tahap ini para pengurus dan kader telah bekerja keras mengikuti proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual hingga akhirnya dinyatakan lolos oleh KPU sebagai peserta pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024.

“Alhamdulillah, sebagai kader kami semua merasa senang atas lolosnya Partai Gelora Indonesia sebagai peserta pemilu 2024. Wasit sudah meniupkan peluit pertanda bahwa pertandingan akan dimulai,” ungkap Sukardin, kepada awak media, Kamis (15/12/2022).

Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Provinsi Banten ini menuturkan, pascapengumuman lolos kendaraan politik yang ditumpanginya, tokoh muda yang berdomisili di perumahan CitraRaya Kabupaten Tangerang ini mulai menyiapkan diri serta mengerahkan seluruh perangkat pendukung untuk turun melakukan sosialisasi dalam menjamah konstituen hingga ke akar rumput.

**Baca juga: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Sebut Tugasnya Verifikasi Berkas Penerima Hibah 

Ia berkomitmen akan membawa partainya menjadi pemenang pemilu agar dapat mengubah sistem menjadi lebih baik, tentunya yang memihak pada kepentingan rakyat kecil.

“Kami akan bekerja keras dan kerahkan segala kekuatan yang dimiliki guna membawa partai ini menjadi pemenang pemilu 2024 nanti,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada Minggu (7/8/2022) pagi. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta memimpin langsung pendaftaran tersebut.

Sebelum prosesi pendaftaran, Anis Matta melakukan long march dari Gedung Graha Mandiri di Jalan Imam Bonjol menuju KPU bersama ribuan kader Partai Gelora.

Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi.

Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) seperti Ketua Bidang Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar, Ketua bidang Perempuan Ratih Sanggarwati dan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar juga terlihat mendampingi Anis Matta.

Dalam sambutannya, Anis Matta mengapresiasi langkah KPU yang telah menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol), karena teknologi informasi tersebut mempermudah proses pendaftaran.

“Tiga doa untuk KPU. Pertama, mudah-mudahan anggarannya turun sesuai rencana. Kedua, mudah-mudahan Pemilu terselenggara sesuai dengan jadwal. Dan ketiga, mudah-mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa pada Pemilu 2024 nanti,” kata Anis Matta, dalam rilis yang diterima Kabar6, Minggu (7/8/2022).

Anis Matta berharap, jika Partai Gelora mendapatkan kursi di Pemilu 2024 mendatang, kursi tersebut tidak berasal dari ‘tulang belulang’ penyelenggraa Pemilu seperti pada Pemilu 2019 lalu.

Ia mengingatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk tidak mempersulit keberadaan partai baru. Anis Matta menilai, hanya orang-orang yang memiliki ‘ide gila’ yang bisa membangun partai di tengah krisis.

“Jadi orang bikin partai itu, susah. Apalagi menang Pemilu, itu lebih susah lagi. Artinya, kalau sudah ikut Pemilu dan gagal, karena tidak dipilih rakyat. Ini bisa jadi gara-gara, kita dipersulit jadi gagal,” kata Anis Matta berseloroh sambil tertertawa.

Anis Matta berharap KPU juga membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat dalam politik, serta memberikan literasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pemilu 2024.

“Dalam situasi krisis seperti ini, kita dihadapkan satu dari dua pilihan. Satu dua pilihan, ini yang saya garis bawah. Tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh, tumbuh atau runtuh,” tegas Anis Matta.

Artinya, Pemilu 2024 adalah penentu masa depan Indonesia selanjutnya dalam situasi krisis global saat ini. Karena itu, Partai Gelora bercita-cita ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia.

“Ide seperti ini, seperti tidak ada tempatnya. Tetapi ketika saya berkujung ke rumah Pak Tjokro (HOS Tjokroaminoto, red), narasi Partai Gelora seperti mendapat tempat. Di rumah kecil disitulah tempat berdebat, lahirnya tokoh-tokoh besar. Pergulatan para tokoh itu, adalah imajinasi atau narasi, yang tiba-tiba kita menjadi bangsa merdeka,” jelasnya.

Usai melakukan pendaftaran, Anis Matta, Fahri Hamzah, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati dan Deddy Mizwar melakukan orasi dihadapan para simpatisan dan kader yang mengawal proses pendaftaran Partai Gelora ke KPU diatas mobil komando.

**Baca juga:

Sarah Azzahra & Fahri Hamzah Daftar KPU: Partai Gelora Siap Menang Pemilu 2024

Besok Anis Matta dan Fahri Hamzah Pimpin Pendaftaran Partai Gelora ke KPU

Dalam orasi ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora menyerukan Anis Matta sebagai presiden. “Saya tanya teman-teman kalau Pak Anis jadi presiden Indonesia, setuju tidak?” kata Fahri Hamzah kepada para simpatisan. Para simpatisan yang berkumpul pun kompak beberapa kali menyebutkan kata “setuju”

Fahri Hamzah pun berterima kasih kepada para kader yang hari ini sudah meramaikan pendaftaran di KPU. Tapi Ia tak hanya mengajak para kader untuk hanya ramai saat pendaftaran saja, tapi juga meramaikan Tempat Pemungutan Suara atau TPS nantinya saat pemilu.

“Ini partai baru, anak-anak muda banyak di sini, mereka merasa terwakili oleh Partai Gelora,” kata dia.

Sementara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam orasinya, bersyukur atas semua kelelahan dalam mempersiapkan pendaftaran ke KPU hari ini yang telah dimudahkan Allah SWT.

Ia pun menyerukan masyarakat untuk bisa bergabung dan mendukung partainya. “Jadi kalau galau gabung ke Partai Gelora kalau mau move on gabung ke Partai Gelora, kalau mau hijrah hijrah ke Partai Gelora,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan, Partai Gelora menargetkan bisa lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024.

“Target kami pada Pemilu 2024 yang akan datang adalah lolos threshold 4 persen, Insya Allah. Kami yakin bahwa angka itu bisa kita lewati,” pungkas Anis. Matta. (ir)

Kabar6-Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kecamatan Jayanti turun langsung membagikan takjil gratis kepada masyarakat. Pembagian takjil ini ditujukan kepada para pengendara sepeda motor dan para pejalan kaki.

Ketua DPC Gelora Indonesia Kecamatan Jayanti, M Indra Gunawan, S.H menyampaikan aksi bagi – bagi takjil ini adalah sebagai bentuk kepedulian dan rasa ingin dekat kami dengan masyarakat luas khususnya warga Kecamatan Jayanti.

**Baca Juga: Tembak Sekuriti, Perampok Toko Emas di Kutabumi Gasak Perhiasan

“Kami ingin keberadaan Partai Gelora Indonesia di Kecamatan Jayanti ini dapat terasa manfaatnya oleh masyarakat luas khususnya warga Kecamatan Jayanti” ungkap Indra, Minggu (10/04/2022).

Selain itu juga kegiatan ini dilakukan untuk menunjukan rasa saling berbagi kepada sesama umat muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadhan. “Kami dari Partai Gelora Indonesia Kecamatan Jayanti ingin saling berbagi kepada seluruh umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa” ujar Indra.(TimK6)

Kabar6-Bertepatan dengan Hari Ibu, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi mencanangkan Gerakan ‘GELORAKAN GEN 170’.

Gerakan ‘GELORAKAN GEN 170’ ini akan menjadi gerakan Partai Gelora secara nasional untuk mempersiapkan generasi unggul Indonesia menuju 5 besar dunia.

Pencanangan akan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta, dihadiri Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Ahmad Rilyadi, Kabangter II Ahmad Zairofi, Kabid Perempuan Ratih Sanggarwati, Ketua DPW Banten Ramadoni dan Walikota Tangsel Benyamin Davnie.

Ketua Panitia gerakan ‘GELORAKAN GEN 170’ Ari Saptono mengatakan, pencanangan program ini akan dilakukan serentak di 34 DPW, namun kegiatannya dipusatkan di wilayah Kota Tangsel.

“Nantinya Ketua Umum Partai Gelora akan menyapa menyapa wilayah terkait kesiapan untuk launching Gelorakan Gen 170. Ada 10 DPW yang akan disapa sebagai perwakilan,” kata Ari Saptono, Selasa (21/12/2021).

Pencanangan ini akan dihadiri ibu-ibu hamil dan anak-anak se-Tangsel. Anis Matta didampingi Walikota Tangsel Benyamin Davnie akan memberikan bingkisan nutrisi dan vitamin D kepada ibu-ibu dan anak-anak yang hadir.

Hal serupa juga dilakukan di seluruh DPW Partai Gelora yang akan memberikan bingkisan nutrisi secara serentak kepada ibu-ibu dan anak-anak yang hadiri di wilayahnya masing-masing.

Gerakan yang mengambil tema ‘Ibu Sehat Bayi Hebat ini, menurut Ari Saptono, bertujuan untuk menurunkan tingginya angka kematian ibu (AKI) angka kematian bayi (AKB) dan mencegah terjadinya stunting (kerdil).

Berdasarkan data BKKBN, setiap tahun 4,8 juta anak lahir di Indonesia. Tingginya angka kelahiran ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat, setelah China, India dan Amerika Serikat.

“Tetapi kematian ibu juga masih cukup tinggi, yakni 305 per 100.000 penduduk dan angka kematian bayi sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup,” jelasnya.

Sementara terkait masalah stunting di Indonesia, lanjut Ari Saptono, dipicu karena kekurangan gizi pada bayi di 1.000 hari pertama kehidupannya yang menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang bayi.

Akibatnya, balita tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurannya. Dampak lainnya adalah sistem imun rendah, anak mudah sakit, gangguan sistem pembakaran di dalam tubuhnya hingga penurunan fungsi kognitif.

“Stunting ini juga dapat menyebabkan kematian pada bayi dan balita,” kata Ari Saptono, yang juga Ketua Bidang Komunikasi DPN Partai Gelora ini.

Karena itu, Gerakan GELORAKAN GEN-170’ diharapkan bisa menjadi gerakan bersama semua pihak, selain untuk menurunkan tingginya AKI, AKB dan mencegah terjadinya stunting, juga untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang cukup dalam gizi dan tumbuh kembang yang ditandai dengan tinggi rata-rata 170 cm.

“Jadi distribusi nutrisi ini penting bagi kita untuk pembentukan postur fisik manusia Indonesia, tumbuh menjadi orang yang kuat. Untuk mensukseskan ini, Partai Gelora akan berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya generasi bangsa yang unggul,” pungkasnya.(Tim K6)