Kabar6-Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan tingginya biaya politik terutama yang dikeluarkan oleh peserta Pilkada 2020. Menurutnya, asumsi itu bisa menjadi mitos atau fakta.

Berdasarkan dokumen formal seperti, Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), menunjukkan tingginya biaya tidak terbukti. Pada situasi ini, tingginya ongkos tersebut dapat dikatakan sebuah mitos.

Namun, lanjut Titi, hal ini bisa menjadi fakta, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan tak bisa dibantah. “Makanya kalau dalam hukum, fakta yang sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, tidak perlu dibuktikan lagi,” ujarnya dalam acara diskusi yang digelar Kementerian Dalam Negeri lewat aplikasi zoom, Rabu (10/6/2020).

Secara regulasi, Titi jelaskan, negara sebenarnya sudah mengantisipasi tingginya biaya Pemilu bagi peserta. Seperti memfasilitasi kampanye, melarang adanya mahar politik, dan sebagainya.

Namun dalam praktiknya, upaya tersebut dinilai belum banyak memberikan perubahan. “Norma hukum kita masih jauh tertinggal dengan praktik yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, biaya politik tinggi menjadi tantangan di tengah pandemi Covid-19. Lemahnya kondisi ekonomi mayarakat, rawan dimanfaatkan oleh kandidat.

**Baca juga: Ekonomi Masyarakat Babak Belur Picu Malas Pikirkan Politik.

Titi menyarankan agar literasi kepada pemilih ihwal politik bersih harus dilakukan secara terus menerus. Di sisi lain, bakal ada komponen belanja baru yang dikeluarkan kandidat, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tim suksesnya saat menggalang suara.

“Meski bisa diantisipasi oleh kampanye digital, tapi menurut kajian kami pemilih lebih menyukai model kampanye secara langsung,” ujar Titi.(yud)

Kabar6-Obyek wisata pantai di Kabupaten Lebak tetap ramai dikunjungi wisatawan meski dalam kondisi pandemi Covid-19 yang setiap hari kasus positifnya semakin meningkat.

Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak sudah menyampaikan bahwa seluruh obyek wisata tetap tutup dalam mencegah penyebaran Covid-19. Apalagi, Lebak sudah memiliki kasus positif virus asal China tersebut.

Dilaporkan pantai yang ramai dikunjungi wisatawan berada di Kecamatan Wanasalam. Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah membagikan informasi tersebut dalam sebuah video di status WhatsApp (WA).

“Pengunjung pariwisata Pantai Tanjungpanto dan Karangmalang Desa Muara, Kecamatan Wanasalam. Pengunjung sangat membludak dan kesannya tidak ada penjagaan sama sekali,” kata Musa dalam story WA, Selasa (26/5/2020).

**Baca juga: Sudah Ditutup karena Corona, Banyak Wisatawan Bandel Kunjungi Obyek Wisata di Lebak.

Menurut Musa, wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari Lebak melainkan dari luar daerah seperti Pandeglang dan lain-lain.

“Bahkan sampai terjadi laka laut,” katanya.

Masih saja ramainya wisatawan datang ke obyek wisata disesalkan Musa. Dia meminta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak bertanggung jawab.

“Segera ini benar-benar ditangani serius. Jangan sampai Lebak ini menjadi zona merah Covid-19,” desak Musa.(Nda)

Kabar6-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Warman Syanuddin mengatakan, kas daerah telah dikucurkan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat. Setiap orang menerima satu kali gaji.

“Sudah dibayarkan dari kemarin,” ungkapnya dihubungi kabar6.com, Rabu (20/5/2020) kemarin.

Ia jelaskan, kebijakannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil. Akibat pandemi Covid-19 regulasi tersebut tidak berlaku bagi pejabat eselon 2.

“Setiap pegawai eselon 3, eselon 4 dan staf menerima satu kali gaji,” jelas Warman.

Meski demikian ia tak menjawab berapa jumlah ASN di Pemkot Tangsel yang menerima THR serta total nominal uang yang dikucurkan. “Jumlahnya coba entar saya tanya dulu ke kabid,” ujarnya.**Baca juga: DPRD Banten Dukung Pembentukan Pansus “Belek” Bank Banten.

Catatan kabar6.com sebelumnya pada Tahun Anggaran 2019 alokasi dana THR untuk sekitar 5.200 ASN di Pemkot Tangsel nilainya kurang lebih Rp20 miliar.(yud)

Kabar6-Jumlah kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia, hingga Senin (20/4/2020), mencapai 6.760 orang. Total pasien sembuh sebanyak 747 orang, sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 590 orang.

Untuk mencegah penyebarannya, salah satu anjuran pemerintah yakni meminta masyarakat agar senantiasa menggunakan masker.

Sejalan dengan anjuran pemerintah, anggota DPRD Lebak Fraksi PKS, Abdul Rohman turut membagikan masker kepada masyarakat di daerah pemilihannya (Dapil).

Selain membagikan masker, mantan aktivis himpunan mahasiswa (HMI) ini juga turun langsung menyemprotkan cairan disinfektan ke masjid.

“Virus Corona harus kita lawan, kita pasti bisa dengan menjaga pola hidup bersih sehat salah satunya dengan mencuci tangan dengan sabun dan mengikuti anjuran pemerintah terkait physical distancing dan memakai masker ketika berada di luar rumah,” kata Abdul Rohman, Senin (20/4/2020).

Menurutnya, pemahaman mengenai bahayanya virus Corona menjadi sangat penting agar muncul kesadaran masyarakat sehingga mengikuti anjuran pemerintah.

“Nah, ini tugas kita bersama seluruh stakeholder untuk terus mengingatkan kepada masyarakat mengenai seberapa bahayanya Corona dengan tingkat penyebaran yang begitu cepat. Masyarakat juga harus jujur ketika berobat ke dokter, karena keterbukaan menjadi penting agar bisa mendapat penanganan jika terindikasi,” paparnya

“Ini bukan aib, jangan ditutup-tutupi. Kita harus datang ke fasilitas kesehatan sehingga bisa segera mendapat penanganan yang tepat dan baik,” sambungnya.

**Baca juga: Bantuan Program Sembako di Lebak Tak Semua Tersalurkan.

Abdul Rohman berharap, pembentukan Gugus Tugas Covid-19 hingga ke tingkat RT dan RW mampu berjalan optimal dalam mencegah dan mendeteksi dini penyebaran Corona.

“Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah hingga ke tingkat desa tidak sedikit. Maka, penanganan dan realisasi bagi warga terdampak harus maksimal dan tepat sasaran dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.(Nda)