Kabar6-Warga Perumahan Pesona Serpong yang berlokasi di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangsel mengaku mengalami banyak kerugian akibat banjir yang merendam pemukiman itu awal tahun lalu.

Sapon Suyono, salah seorang warga mengakui mengalami kerugian hingga Rp 100 juta. “Barang elektronik dan modal usaha terendam banjir,” ujarnya kepada Kabar6.com, Selasa 21/1/2020.

Dia menyebutkan barang elektroniknya yang rusak akibat banjir berupa TV LED 3 unit, , AC, Komputer dan Laptop dan tempat usahanya.

**Baca juga: Pengeroyokan Tukang Parkir di BSD Dipicu Uang Rp 30 Ribu.

Puspa warga lainnya juga mengaku rugi Rp 30 juta karena barang barangnya ikut rusak. “Barang ektronik semua, alat alat salon, ya dihitung 30 jutaan lah. Barang salon semua hanyut, hair dryer catok semua habis,” paparnya.

Awal tahun 2020 lalu banjir merendam perumahan Pesona Serpong akibat luapan kali cisadane hingga setinggi 4 meter. Akibatnya warga mengungsi ke SDN Kademangan 02.(eka)

Kabar6-Banjir bandang dan longsor yang melanda enam kecamatan di Kabupaten Lebak menyebabkan hampir 900 hektar lahan pertanian rusak berat dan mengalami gagal panen.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Lebak menghitung, total kerugian mencapai Rp8 miliar.

“Lahan pertanian berikut puluhan sarana dan prasarana (Sarpras) yang ikut terdampak. Hitungan padi per hektar 4,4 juta per hektar,” kata Kepala Distanbun Lebak, Dede Supriatna, Sabtu (11/1/2020).

Terkait dengan penanganan, Distanbun telah mengusulkan bantuan benih dan sarpras yang hilang di enam kecamatan saat kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

**Baca juga: Jokowi Perintahkan Tambang Ilegal Dihentikan, Bupati Iti: Saya Gak punya ‘Pistol’.

“Nah, untuk masa tanam memang ada pergeseran di bulan Januari. Tapi, proses penanamannya tidak cepat ya butuh proses sekitar satu bulan,” terang Dede.

Meski begitu, Dede optimis, target tanam serentak 20 ribu hektar pada tahun 2020 dapat tercapai.

“Target Provinsi Banten 50 ribu hektar lebih. Kami yakin target tanam bisa tercapai,” katanya.(Nda)

Kabar6 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten hingga kini terus melakukan pendataan kerugian yang diakibatkan banjir dan tanah longsor yang melanda lima kabupaten/kota. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir dan tanah longso di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (8/1/2020).

Hadir dalam rakor tersebut, Sekda Banten, Al Muktabar, Ketua DPRD Banten, Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimiyati, Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar, Plt Kepala BPBD Banten, E Kusmayadi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Banten, M Yanuar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti, serta sejumlah anggota Komisi V DPRD Banten dan perwakilan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten dan Dinas Sosial (Dinsos) Banten.

Berdasarkan data BPBD Banten, hingga hari ke delapan penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda di lima kabupaten/kota di Banten meliputi 43 kecamatan dan 183 desa/kelurahan. Untuk warga yang terdampak bencana mencapai 143.859 jiwa dan 54.830 kepala keluarga (KK) dengan korban jiwa mencapai 20 orang.

Untuk rumah yang rusak berat mencapai 1.310 unit sedangkan rusak ringan sebanyak 520 unit dan 30 sekolah. Sedangkan untuk jembatan yang rusak mencapai 30 unit, 28 diantaranya merupakan kewenangan kabupaten/kota, sedangkan dua merupakna milik provinsi. Infratsruktur jalan yang rusam mencapai 4 kilomter.

Berikut rincian per kabupaten/kota, yakni, Kabupaten Serang sebanyak 968 rumah terendam, empat rumah rusak ringan, enam rusak sedang dan tiga rusak berat. Sedangkan untuk warga yang terdampak mencapai 3.126 jiwa dan 1.009 KK yang berlokasi di tiga kecamatan dan 10 desa. Kabupaten Tangerang, sebanyak 15.043 rumah terendam, sedankan jumlah warga yang mengungsi sebanyak 20.305 jiwa dan 15.599 KK yang tersebar di 14 kecamatan dan 32 desa.

Kota Tangerang, rumah yang terendam mencapai 33.569 unit, lima tanggul jebol. Sedangkan maysrakat yang terdampak mencapai 44.027 jiwa dan 17.263 KK yang tersebar di 13 kecamatan dan 60 kelurahan. Bahkan enam orang dinyatakan meninggal dunia. Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sebanyak tujuh unit sekolah yang terdiri dari Paud, SD, SMP dan Ponpes terendam. Untuk masyarkat yang terdampak banjir mencapai 65.001 jiwa dan 18.045 KK yang tersebar di 7 kecamatan dan 50 kelurahan. Emapt orang juga dilaporkan meninggal dunia.

Kabupaten Lebak, jumlah rumah yang terendam mencapai 1.226 unit dengan rincian 520 rusak ringan, 1.310 rusak berat, 19 unit sekolah yang terdiri dari TK, Paud SD dan SMP terendam, 30 unit jembatan rusak. Untuk masyarakat yang terdampak banjir mencapai 11.400 jiwa dan 2.914 KK yang tersebar di enam kecamatan dan 30 desa. Bahkan 10 warga diantaranya meninggal dunia.

Plt Kepala Pelaksana (BPBD) Banten, E Kusmayadi mengatakan, dari lima daerah yang terdampak banjir dana tanah longsor, Kabupaten Lebak menjadi daerah terparah dengan rincian 1.310 unit rumah rusak berat, 30 jembatan rusak dan 10 orang meninggal dunia.

“Dibandingkan dengan Tangerang rusaknya sedikit dan tidak berdampak signifikan. Dan Kabupten Serang juga sedikti yang rusaknya. Tim juga saat ini terus melakukan pendataan dan menghitung kerugian dan kerusakakan,” kata Kusmayadi saat ditemui usai rakor.

**Baca juga: Sempat Dihentikan, Pansel Akan Lanjutkan Lelang 2 Jabatan Banten.

Dijelaskan Kusmayadi, berdasarkan data Pusdatin BPBD, pihaknya telah melakukan pemetaan dampak banjir yang menggenangi 43 kecamatan dan 182 desa/kelurahan.

“Untuk warga yang terdampak mencapai 143.859 jiwa dan 54.830 KK. Khusus di Lebak ada 30 jembatan yang rusak, 28 itu kewenangan kabupaten, dua lagi itu punya Pemprov Banten yaitu jembatan Muara Ciberang dan jembatan Cinyiru di Cipanas dan Lebak Gedong,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kusmayadi menilai, data rumah yang rusak dipastikan terus bertambah.

Hal itu mengingat tim BPBD terus bergerak melakukan pendataan. “Kita tersu bergerak terutama di daerh-daerah yang terisolir dan sulit dijangkau kendaraan,” ujarnya.(Den)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengidentifikasi kerusakan infrastrukur akibat banjir terdapat di 34 titik lokasi. Kerusakan berupa jalan rusak, tanah longsor, serta turab atau tanggul jebol.

“Kerugian infrastruktur rusak yang kita kelola kurang lebih Rp3 miliar,” kata Kepala DPU Kota Tangsel, Aries Kurniawan ditemui wartawan di kantornya, (Rabu, 8/1/2020).

Di lokasi yang sama, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Rosi Yuliandi menegaskan bahwa banjir yang merendam kawasan pemukiman dan jalan umum bukan diakibatkan oleh jebolnya tanggul atau turab.

“Tapi karena limpasan air sudah melewati ketinggian turab atau tanggul,” tegasnya.**Baca juga: Sena Tuna Netra di Tangsel Sudah 37 Kali Donor Darah.

Menurutnya, debit air saat hujan ekstrim yang memicu banjir pada Rabu pekan kemarin mencapai 377 milimeter.

“Padahal turab atau tanggul maksimal banjir hanya 200 milimeter,” jelas Rosi.(yud)

Kabar6-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang kerugian bencana banjir yang melanda Kota Tangerang 1 Januari 2020 lalu diperkirakan kurang dari 1 Miliar.

Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris BPBD Kota Tangerang, Edi Sofyan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan kalkulasi. Dirinya belum mengetahui jumlah pasti kerugian atas bencana banjir yang menimpa masyarakat Kota Tangerang. Sebab, dirinya mengaku proses kalkulasi saat ini sedang dilakukan hingga dua hari kedepan.

“Kita lagi hitung-hitung kerugiannya saat ini. Prediksi kami sementara tidak sampai Rp1 Miliar,” ucap Edi, kepada wartawan, Rabu (8/1/2019).

Menurutnya, dari sebanyak 294 titik banjir yang terjadi di Kota Tangerang tidak ditemukan kerusakan serius. Ia menyebut kerugian materil sebagian besar itu didominasi peralatan rumah tangga dan kendaraan yang mogok karena terendam banjir.

“Rata-rata hanya peralatan rumah tangga yang hilang dan rusak. Ada juga kendaraan mogok seperti mobil dan motor. Tidak ada rumah yang hancur juga akibat bencana ini. Tapi saya akui banjir tahun ini lebih parah,” tukasnya.

Bantuan atas kerugian yang dialami masyarakat terdampak banjir menurutnya bakal segera ditutupi oleh Pemerintah Kota Tangerang.

“Iya, pemerintah nanti akan berusaha untuk membantu, tapi semua kita data dulu,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Edy, bantuan pemerintah kepada masyarakat berupa sembako dan baju layak pakai sudah sekitar 95 persen. Namun untuk pemulihan menurutnya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu.

“Penyaluran bantuan sampai saat ini terus kami upayakan. Kami juga bahu-membahu membersihkan sisa-sisa banjir bersama warga terdampak,” jelasnya.

**Baca juga: Baru Saja Dibangun Aspal Jembatan Depan Puspem Kota Tangerang Rusak.

Pihaknya menerjunkan sekitar 200 personil gabungan dari TNI, karena terbatasnya personil.

“saya harap masyarakat bisa ikut membantu. Mudah-mudahan bisa pulih dengan segera. Kalau liat cuaca saat ini kita juga belum tahu kapan bisa kembali seperti semula,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak memperkirakan, kerugian kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir bandang mencapai Rp56 miliar.

“Hasil survei kami kerugian diperkirakan Rp56 miliar dan itu sudah kami usulkan ke kementerian,” kata Kepala Dinas PUPR Lebak, Maman Suparman kepada wartawan, di Lebakgedong, Selasa (7/1/2020).

Maman mengatakan, total jembatan dan jalan yang rusak sebanyak 31 dengan rincian 22 jembatan gantung non permanen, 3 jembatan gantung permanen, 3 jembatan komposit dan 1 jembatan rangka. Sedangkan 2 ruas jalan yakni jalan kabupaten dan desa.

“Khusus untuk jembatan Cikomara dengan bentangan eksisting 30 meter rencana pemerintah akan ditambah menjadi 120 meter,” terang dia.

**Baca juga: Jokowi ke Lebak, Pengamanan di Lebakgedong Diperketat.

Untuk membantu penyeberangan masyarakat dan pendistribusian logistik, pihaknya bersama Polri, TNI dan relawan membuat jembatan darurat.

“Sehingga aktivitas warga tidak terhambat,” imbuhnya.(Nda)

Kabar6-Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menyebutkan di Kecamatan Setu terdapat sebaran 38 titik banjir. Kerugian dari bencana serentak yang terjadi di tujuh kecamatan pada Rabu kemarin mencapai miliaran rupiah.

“Kerugian ditaksir itu 8,6 miliar rupiah. Itu di Setu saja,” ungkapnya kepada wartawan di Balaikota Tangsel, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Jum’at kemarin.

Menurutnya, kerugian akibat banyak infrastruktur tanggul pembatas daerah aliran sungai dengan pemukiman. Belum lagi kendaraan bermotor dan perangkat elektronik milik warga sekitar.

Benyamin jelaskan, pastinya lokasi banjir di Kota Tangsel ada 119 titik. Ketinggian air bervariasi antara 10 centimeter sampai dengan 2,5 meter. Kemudian juga penduduk yang mengungsi diperkirakan mencapai 2000 sampai 2500 orang.

**Baca juga: Camat Setu Usulkan Perumahan Pesona Serpong Direlokasi.

“Belum dihitung kerugian yang lainnya,” jelas Bang Ben, sapaan akrab Benyamin Davnie. Camat Setu Hamdani mengusulkan agar perumahan Pesona Serpong direlokasi?.

“Saya belum dapat laporan soal relokasi itu kan tidak sederhana. Karena itu kan tanah milik pribadi, kemudian harus ada kajian secara teknis dari BPPT dari Puspiptek dan sebagainya, ya semua masukan akan kita pelajari bersama-sama,” jelasnya.(eka)

Kabar6-Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten atau Bank Banten membukukan kerugian Rp 108,543 miliar pada 2019.

“Kerugian yang dialami Bank Banten per bulan September 2019, berada pada angka Rp 108,543 miliar, sedangkan rugi kotor Rp 142 miliar,” ujar Corporate Secretary Bank Banten Chandra Dwipayana, Senin 23/12/2019.

Tahun lalu, kerugian Bank ini mencapai Rp 100,131 miliar. “Belum termasuk pendapatan lainnya. Ada perbandingan parameter yang kurang sesuai,” kata Chandra.

Chandra mengatakan, salah satu penyebab Bank Banten terus mengalami kerugian tahun ini, disebabkan oleh terus turunnya aset milik Bank Banten. Sehingga menggerus pendapatan Bank daerah tersebut.

Kendala lain yang turut menyumpang Bank Banten tidak bisa agresif berekspansi, menurut Chandra adalah masalah anggaran penyertaan modal dari Pemprov Banten yang sempat gagal.”Kalau modal belum masuk, gimana kami mau ekspansi, itu satu, kedua, pada saat kita ekspansi aset turun (kredit),” katanya.

Performa perseroan yang kurang baik ini, kata Chandra akhirnya berimplikasi terbatasnya ruang gerak perusahaan dalam melakukan aktivitas intermediasi.

Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengatakan, Pemerintah Banten sampai saat ini belum mengantongi legal opinion (LO) dari pihak Kejaksaan Agung. LO dibutuhkan agar kedepan nantinya anggaran penyertaan modalnya kepada Bank Banten bisa digelontorkan tanpa ada keragu-raguan.

Menurutnya, pada rapat sebelumnya yang dijadwalkan untuk digelar bersama pihak terkait di Kejagung RI, Jakarta pekan kemarin, juga belum bisa dihadiri oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Menurutnya, LO dari pihak kejaksaan RI, penting untuk nantinya Pemprov bisa menggelontorkan anggarannya untuk penyertaan modal Bank Banten.**Baca juga: Cara Balai Karantina Pertanian Dorong Ekspor Emping Banten ke Amerika.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, Pemprov Banten terus berupaya untuk menyehatkan Bank Banten, selain melalui penguatan modal, langkah yang diambil Pemprov adalah melalui dibuatkannya Peraturan Daerah (Perda) tersendiri mengenai pembentukan Bank Banten, agar kedepan nantinya Bank Banten bisa berdiri sendiri, tidak lagi dibawah PT. BGD.

Meski begitu, kata dia, rencana tersebut nampaknya terancam batal dibuatkan tahun ini, melihat waktunya yang sempit, meski pada Propemperda 2019 sebelumnya menjadwalkan pembentukan Perda Bank Banten agar bisa dibuatkan tahun ini.(Den)

Kabar6-Ketua Gerakan Karya Justitia Indonesia (GKJI) Provinsi Banten, Imam Fachrudin, resmi melayangkan surat somasinya ke PT Tangerang Nusantara Global (TNG), yang belum lama ini di kritik karena diduga merugi hingga miliaran rupiah.

Kendati demikian, warga yang tinggal di kawasan Suka Bakti, Kecamatan Tangerang ini menegaskan, bila somasi tersebut merupakan bagian dari upaya klarifikasinya atas apa yang sebenarnya tengah dialami perusahaan milik daerah ini.

“Jadi sebenarnya yang harus di fahami oleh semua pihak, khususnya PT TNG itu sendiri adalah, bahwa ini adalah upaya kami dalam rangka mengklarifikasi persoalan yang sudah diangkat ke publik. Sejatinya kami hadir sekaligus untuk mengawal serta memonitoring penggunaan anggaran yang tengah di kelola oleh PT TNG. Apalagi, kita ketahui bersama memang, bahwa perusahaan daerah ini masih baru berdiri, tentunya maklum kami, pasti masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan,” ungkap Imam, kepada Kabar6.com, Jum’at (19/7/2019).

Akan tetapi, kata dia, klarifikasi ini dirasa penting, guna memperjelas persoalan tersebut. Sehingga, tak muncul spekulasi liar yang kemungkinan terus berkembang di publik.

Iman mengatakan sudah menjadi rahasia umum jika anggaran dalam perusahaan itu bersumber dari penyertaan modal yang di alokasikan pemerintah daerah dari APBD Kota Tangerang.

**Baca juga: Begini Tanggapan Warga Soal PT TNG Yang Diduga Merugi Rp2,6 Miliar.

Jadi walau pun tidak ada kewajiban mungkin untuk PT TNG melaporkan kepada pihak lain, selain Pemerintah Kota Tangerang selaku owner, Imam mengatakan, sebagai masyarakat tentunya punya hak penuh untuk tahu, telah sejauh mana pelaksanaan fungsi perusahaan ini telah berjalan.

Imam juga berharap, pihak PT TNG dapat menjawab surat klarifikasi itu dan menanggapinya sebagai sebuah hal yang positif, sebagai bagian dari spirit dalam rangka memajukan perusahaan tersebut, kedepannya.

“Saat ini sudah tidak zamannya lagi lah untuk saling menutup diri. Bila memang ada kendala, diutarakan saja,” ujarnya.(ges)

Kabar6-Perusahaan induk atau Holding Company milik Pemerintah Kota Tangerang, PT Tangerang Nusantara Global (TNG) diduga sudah mengalami kerugian hingga Rp 2,6 miliar lebih.

Soal kerugian itu, tertulis secara gamblang dalam sebuah laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan laporan keuangan PT TNG Tahun Buku 2018 (audited).

Diketahui bahwa posisi modal pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat akumulasi rugi sebesar Rp 2.644.889.637,00 yang menyebabkan penurunan modal PT TNG.

Sedangkan, penyertaan modal PT TNG Perseroda sebesar Rp 5.000.000.000,00 berupa uang tunai didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 30 Januari tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.

Terkait kerugian besar ini, Penjabat Sekda Kota Tangerang Tatang Sutisna mengakui jika holding company itu belum berjalan maksimal.

Dia belum bisa menjelaskan penyebab kerugian itu. “Coba nanti saya cross chek dulu,” jawabnya, saat dihubungi Kabar6.com, melalui whatsapp mesengernya, Rabu (10/7/2019) malam tadi.

**Baca juga: Tangan Kanan Wali Kota Arief ini Rangkap Tiga Jabatan.

Belakangan ini PT TNG sedang menjadi sorotan terkait gonjang ganjing kekosongan pimpinan perusahaan tersebut.

Pemkot Tangerang telah membuka lowongan untuk calon direksi di PT TNG ini, melalui tim panitia seleksinya.

Beberapa nama pun, diketahui sudah ikut mendaftarkan diri dalam lelang jabatan ini.(ges)