Kabar6-Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho, menyatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi lintas sektoral membahas persiapan pelaksanaan Operasi Mantap Brata Jaya 2023-2024 dalam rangka kesiapan Pengamanan Pemilu 2024.

Dalam pelaksanaan hajatan lima tahunan itu diharapkan aman, damai dan kondusif di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, sehingga mampu terwujud sinergitas dan koordinasi yang baik dalam menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Sebagai informasi, wilayah hukum tersebut diantara masuk wilayah administrasi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

“Dalam menghadapi pemilu 2024 kita berkaca kebelakang di tahun 2019, karena banyaknya berita hoax yang menyebar di Medsos sehingga menyebabkan polarisasi di masyarakat dan adanya beberapa penyelenggara atau petugas yang menjadi sakit dan meninggal dunia pada saat pelaksanaan pemilu, karena sakit,” ujar Zain dalam keterangannya pers, Rabu (11/10/2023).

Zain menegaskan seluruh pihak untuk mengantisipasi berita hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pihaknya pun menjalin kerjasama erat TNI dan dengan seluruh instansi pemerintah termasuk lembaga penyelenggara pemilu di Kota/Kabupaten Tangerang.

“Diharapkannya dengan komitmen bersama, kita (Polri-TNI, Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilu dan masyarakat) dapat menjalankan tugas pokok, fungsi dan peranan secara lebih efektif untuk mewujudkan Kamtibmas dan memastikan pemilu yang aman, damai dan adil,” katanya.

Zain mengatakan pada pemilu 2024 mendatang perlu dipersiapkan petugas medis dari dinas kesehatan Kota maupun Kabupaten. Sehingga ada tim khusus (timsus) untuk menangani soal kesehatan tersebut.

Terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, yakni di lapas maupun di rumah sakit. Dibahas juga terkait pengamanan dan pelaksanaan harus berjalan dengan baik.

“Polri sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak hukum membutuhkan dukungan semua pihak dalam menciptakan rasa aman, mengatasi potensi kerawanan, dan memastikan Pemilu berjalan aman dan damai, untuk Indonesia Maju,” tandasnya.

**Baca Juga: Aksi Pj Gubernur Banten Al Muktabar Bikin Heboh, Siram Rumput di Halaman DPRD Banten

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tengah fokus dalam pengamanan pemilu. Pihaknya pun telah membentuk posko pemilu.

“Kita perlu sinergi dalam pengamanan pemilu,” ujar Kepala Seksie Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Khusnul Fuad, saat dimintai keterangan oleh kabar6 melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (6/10/2023).

Provinsi Banten masuk 10 besar wilayah tingkat kerawanan pemilu pada 2024 mendatang. Hal itu terungkap berdasarkan hasil analisis tematis isu strategis politik uang dalam Indek Kerawanan Pemilu (IKP) pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Oleh karena itu, Bawaslu Kota Tangerang menyebutkan untuk Kota Tangerang sendiri terdapat 2 daerah pemilihan (Dapil) yang masuk tingkat kerawanan pemilu.

“Kerawanan pemilu di Kota Tangerang sangat tinggi. Terutama di Dapil 3 (Cipondoh dan Pinang) dan Dapil 4 (Ciledug, Karang Tengah dan Larangan),” ujar Bawaslu Kota Tangerang, Komarullah, saat ditemui kabar6 di Kantornya, Selasa (26/9/2023). (Oke)

Kabar6-Provinsi Banten masuk 10 besar wilayah tingkat kerawanan pemilu pada 2024 mendatang. Hal itu terungkap berdasarkan hasil analisis tematis isu strategis politik uang dalam Indek Kerawanan Pemilu (IKP) pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Oleh karena itu, Bawaslu Kota Tangerang menyebutkan untuk Kota Tangerang sendiri terdapat 2 daerah pemilihan (Dapil) yang masuk tingkat kerawanan pemilu.

“Kerawanan pemilu di Kota Tangerang sangat tinggi. Terutama di Dapil 3 (Cipondoh dan Pinang) dan Dapil 4 (Ciledug, Karang Tengah dan Larangan),” ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarullah, saat ditemui kabar6 di Kantornya, Selasa (26/9/2023).

Ia mengatakan, wilayah terjadi kerawanan tersebut merupakan hasil pantauan dari jajaran Panwascam di masing-masing kecamatan. Sementara kerawanan rendah terjadi di Dapil 2 yakni Batuceper, Benda dan Neglasari.

“Kita input, Kita sandingkan ke Kota, kita rekap semuanya ternyata ada dua Dapil itu yang rawan pemilu,” katanya.

Menurutnya, terdapat dua faktor tingginya kerawanan pemilu tersebut. Pertama, kata Komarullah, penyebabnya yaitu money politik atau politik uang. Kemudian kedua yakni unsur SARA.

**Baca Juga: Ratusan BUMDes di Lebak Tak Aktif, Apdesi Minta Pemda Turun Tangan

“Karena IKP itu terjadi pengalaman pada pemilu 2019 kemarin. Hasil pantauan kita pertama money politik dan kedua SARA,” ungkapnya.

“IKP itu dari pengamatan kawan-kawan Panwascam melihat struktur yang ada di kecamatan masing-masing melaporkan ke kota, dari kota ke provinsi,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Sutikno Slamet mengajak semua lapisan masyarakat untuk menjaga kondusiftas dalam gelaran pemilu.

Anggota DPRD dari Dapil 4 itu juga mengajak masyarakat agar tidak golput dalam memilih.

“Mari kita menjaga kondusifitas,” ujar politisi dari Partai Demokrat itu. (Oke)

Kabar6-Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang, menjadi sorotan Bawaslu dalam gelaran Pilkada serentak 2020. Kabupaten Serang menempati urutan ke-13 tingkat nasional untuk Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) versi Bawaslu RI, dengan skors 66,04.

“Harus segera diantisipasi, kita buat (peraturan larangan) untuk tidak dibenarkan, tapi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak dibenarkan,” kata Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochamad Afifuddin, ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Banten, Senin (20/07/2020).

Jika ditemukan ASN yang memihak kesalah satu calon, maka akan diberikan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan. Penanganannyaun akan diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Politik uang menjadi satu dari dua indeks kerawanan pilkada 2020 di 270 daerah, satu politik uang, dua netralitas ASN. Ini menjadi penting untuk kita antisipasi, karenanya kita kerjasama dengan banyak pihak, terkait pencegahannya untuk memastikan menekan setipis mungkin agar tidak terjadi politik uang. Untuk ASN, kita koordinasi dgn KASN, selain himbauan yg kita berikan. Penindakannya ada di KASN, jika tidak ada netralitas kita serahkan ke KASN,” terangnya.

Selain pencegahan kerawanan pilkada, penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan profesionalitas penyelenggara maupun pengawas pemilu juga menjadi perhatian Bawaslu RI. Sehingga pilkada serentak tidak menjadi cluster penularan virus Corona.

“Catatan penting harus kerja profesional dan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini yang sedang kita cek kesiapannya agar tidak jadi masalah, agar tidak terjadi cluster baru di penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Ada empat daerah di Banten yang akan menggelar pilkada serentak 09 Desember 2020 nanti. Inkamben seluruhnya ikut berkontestasi.

Ada nama Ati Marliyati di Kota Cilegon, Ratu Tatu Chasanah-Panji Tirtayasa di Kabupaten Serang yang kini keduanya masih menjabat pimpinan.

**Baca juga: Fraksi PDIP Dukung Rp 1,55 Triliun untuk Bank Banten.

Kemudian ada Irna Narulita-Tantor Warsono Arban yang juga masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang hingga saat ini. Selanjutnya ada nama Benyamin Davni, wakil walikota Tangsel dua periode yang kini maju sebagai walikota Tangsel bersama Pilar Saga Ichsan, putra dari Ratu Tatu Chasanah.(Dhi)