Kabar6 – Pemerintah Kabupaten Tangerang menggandeng Kementerian PUPR untuk membangun Pengembangan Perumahan dan Permukiman Skala Besar (PPSB) di wilayah Kab. Tangerang, Kamis (27/5/21).

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengatakan lokasi pembangunan tersebut direncanakan dilaksanakan di wilayah utara dan di wilayah selatan, jadi dua-duanya berharap bisa paralel dilakukan secara beriringan pembangunannya.

“Dua zona itulah yang nantinya akan menjadi prioritas dalam pembangunan program perumahan permukiman skala besar di wilayah Kabupaten Tangerang,” katanya ketika mengadakan pertemuan dengan Dirjen Perumahan Kemen PUPR di Hotel Mercure Gading Serpong Pagedangan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membuat usulan tentang rencana pembangunan pemukiman perumahan skala besar untuk masyarakat di Kabupaten Tangerang dan jangan sampai Kabupaten Tangerang ini menjadi seperti di daerah kota-kota besar yang sudah mengalami perkembangan pesat tetapi sebagian wilayahnya justru ada daerah yang termarjinalkan.

“Terima kasih atas kesempatan dari Kementerian PU PR, mudah-mudahan rencana pembangunan PPSB di Kab. Tangerang baik yang di utara atau selatan bisa kita realisasikan, karena ini merupakan salah satu bagian program dari perencanaan master plan pembangunan perencanaan di Kabupaten Tangerang. Kami ini merupakan daerah tujuan urbanisasi sangat tinggi yang memiliki potensi yang sangat besar, oleh karena itu kami harapkan program ini bisa benar-benar terealisasikan,” Pungkasnya.

**Baca juga: Satgas Covid, Sesalkan Foto Kerumunan Anggota Dewan

Sementara itu Dr. Khalawi selaku Dirjen Perumahan pada Kementrian PUPR mengatakan, Ia sangat mengapresiasi dengan berbagai macam potensi yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan begitu semangatnya dari Pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya Bupati Tangerang terhadap pembangunan kawasan perumahan permukiman skala besar di Kabupaten Tangerang.

“Beliau belajar dari daerah-daerah lain atau kota-kota yang sudah berkembang agar tidak adanya daerah yang termarjinalkan di wilayahnya, dan saya yakin program ini bisa dapat terealisasikan, karena semua rencana dan planmya sudah jelas,” Ucapnya.(BL)

Kabar6– Pemkab Pandeglang menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Penyerahan hibah BMN dari Kementerian PUPR kepada Pemkab Pandeglang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima barang milik negara oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama Kasi Pelaksana Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten (BPPW) di Ruang Garuda Pendopo, Selasa (25/5/2021).

Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Rusliana Pandjaitan mengatakan untuk tahap ini jumlah BMN yang hibahkan kepada Pemkab Pandeglang ada sekitar 22 berupa Infrastruktur dengan total anggaran kurang lebih 47 miliar.

“Barang Milik Negara yang dihibahkan kepada Pemkab Pandeglang dari Kementerian PUPR terdiri dari penataan kawasan permukiman, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, “terangnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan terima kasih dan apresiasi Kepada Kemeneterian PUPR yang telah bersinergi dengan Pemerintah daerah.

**Baca juga: Pasien Tak Mampu Diangkut Mobil Pikap ke RS, Begini Penjelasan Puskesmas Munjul Pandeglang

Diserahkannya BMN kepada Pemkab Pandeglang tentu saja Pemerintah daerah akan merawat BMN ini dengan baik dan akan melakukan pembahasan beserta seluruh instansi terkait untuk menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan aset daerah.

“Pembangunan yang sudah dilaksanakan tentu sangat terasa sekali manfaatnya oleh masyarakat Pandeglang dan hibahnya saat ini telah kami terima, itu berarti Barang Milik Negara sudah menjadi Barang Milik Daerah,”tandasnya.(aep)

Kabar6 – Banjir bandang yang menerjang NTT dan NTB awal April 2021, menjadi duka bagi masyarakat Indonesia. Pegawai honorer atau non PNS dilingkup Kementerian PUPR ikut serta menggalang dana untuk membantu para korban.

Bantuan dari pasukan Basuki Hadimuljono itu diberikan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) pengurus Korpri Kementerian PUPR, Retno Triyanti Handayani dan Generasi Muda (Genmud) PUPR, Bismo, untuk bisa disalurkan ke para korban.

“Tidak banyak, Rp 35,5 juta. Bantuan sudah diberikan secara simbolis di gedung Kementerian PUPR,” kata Egi Sandi, sekretaris Forum Nasional Pegawai Non ASN (Forgasn) PUPR, melalui rilis resminya, Jumat (16/04/2021).

Menurut Egi, pegawai honorer Kementerian PUPR diseluruh Indonesia iuran secara sukarela untuk membantu warga terdampak banjir di NTT dan NTB. Dimana, bencana itu menelan ratusan korban jiwa.

“Harapan kami dengan adanya donasi dari Forgasn PUPR dapat meringankan beban teman-teman kami di NTT dan NTB yang sedang terkena musibah bencana banjir bandang,” terangnya.

Sekwan Korpri Kementerian PUPR mengaku terharu atas donasi yang diberikan oleh Forgasn PUPR, sebuah wadah pekerja Kementrian PUPR yang berdiri sejak tahun 2019 dan berasal dari bidang Bina Marga, SDA, Cipta Karya dan Bina Kontruksi. Bantuan itu akan segera disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Kalian belum jadi PNS saja sudah berbuat baik seperti ini, apalagi nanti kalau sudah jadi PNS,” kata Sekretaris Dewan (SeKwan) pengurus Korpri Kementerian PUPR, Retno Triyanti Handayani, Jumat (16/04/2021).

**Baca juga: 5 Filosofi Kepribadian Berdasarkan Jenis Kopi yang Disukai

Perlu diketahui bahwa banjir bandang tersebut menelan ratusan korban jiwa, membuat 126.459 rumah warga dan fasilitas umum lainnya rusak, enam desa di Kabupaten Malaka dan enam desa di Flores Timur juga terisolir. Bencana alam itu disebabkan oleh badai Seroja, banjir dan tanah longsor.(Dhi)

Kabar6-Pembangunan jalan tol Kamal- Teluk Naga- Rajeg dipastikan akan membutuhkan lahan seluas 410 hektar atau sebanyak 2.600 bidang.

Ratusan hektar lahan itu rencananya akan dibebaskan setelah dilakukan penetapan lokasi oleh pemerintah daerah Provinsi Banten.

Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Provinsi Banten Agustan mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan bebas hambatan di wilayah utara Kabupaten Tangerang ini bakal melintasi 33 desa yang ada di 6 wilayah kecamatan, diantaranya kecamatan Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Sukadiri dan Rajeg.

Saat ini, kata dia, pihak Kementerian PUPR bersama Pemerintah Daerah setempat terus melakukan berbagai kegiatan, seperti termasuk konsultasi publik dengan melibatkan warga yang tinggal di lokasi terkena jalur tol tersebut.

“Sekarang baru masuk tahap konsultasi publik. Setelah itu baru masuk ketahap penetapan lokasi. Kalau luas lahan 5 hektar keatas penetapan lokasi merupakan kewenangan Gubernur,” ungkap Agustan, kepada Kabar6.com, saat menghadiri acara konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kamal- Teluk Naga, Rajeg yang digelar di Hotel Atria Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Selasa (13/4/2021).

Dalam tahap penetapan lokasi, lanjut Agustan, ada tiga tahap yang harus dilalui seperti pemberitahuan melalui media massa, kantor kecamatan dan kantor desa/ kelurahan.

Selanjutnya, Tim bentukan Gubernur akan melakukan pendataan awal pemilik tanah. Lalu kemudian, masuk ketahap konsultasi publik.Baca Juga:Aliansi Warga Cilenggang Sebut BSD Ikut Andil Dalam Pembebasan Tanah PSN

“Setelah konsultasi publik ini memang butuh waktu cukup lama karena lahan yang akan dibebaskan cukup banyak yakni seluas 410 hektar atau sebanyak 2.600 bidang,” katanya.

Agustan menambahkan, peran Pemerintah Provinsi Banten hanya sebatas melakukan penetapan lokasi atau lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol yang bakal menelan dana Rp8,6 Triliun tersebut.

Setelah itu, Kementerian PUPR akan eksekusi untuk pembayaran ganti rugi melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN setempat.

“Untuk lebih detail secara teknisnya berada di Kementerian PUPR, kalau kami hanya sebatas penetapan lokasinya saja. Kita sekarang hanya berdialog sama warga sebagai pemilik lahan yang akan dilintasi tol,” ujarnya.

Diketahui, tol Kamal- Teluk Naga- Rajeg ini merupakan jalan tol lingkar utara yang bertujuan mengembangkan kawasan Kabupaten Tangerang bagian utara.

Ruas jalan tol ini dimulai dari Cikupa, Rajeg dan Mauk yang akan terkoneksi dengan Jalan Tol Sedyatmo atau kawasan Bandara Soekarno Hatta.

Proyek ini diprakarsai oleh PT. Duta Graha Karya. Tol ini direncanakan akan memiliki 7 interchange, 2 junction, dan 1 on ramp. Selain itu, akan terdapat 4 jembatan dan 5 underpass.(Tim K6)

Kabar6–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana segera membangun Rumah susun (Rusun) di Kabupaten Pandeglang tepatnya di kawasan Tanjung Lesung Kecamatan Panimbang.

Hanya saja lokasibrumah susun ini kendalanya adalah tanah hibah ke Pemkab Pandeglang dari PT. BWJ selaku pengembang Kawasan Tanjung Lesung belum diselesaikan dan saat ini sedang diproses.

Rencana pembangunan rusun tersebut diketahui saat Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Ridwan Dibya Sodarta melakukan pertemuan dengan Sekretaris daerah Pery Hasanudin di Ruang Kerja Sekretaris daerah, Rabu (20/1/2021).

Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Ridwan Dibya Sodarta mengatakan rumah susun yang akan di bangun oleh Kementerian PUPR di Pandeglang lokasinya berada di Kawasan Tanjung lesung dengan luas tanah 4.587 meter persegi menelan anggaran 22 miliar.

“Pelaksanaan pembangunan rumah susun ini jika tidak ada kendala akan segera dikerjakan pada bulan maret mendatang dengan model kontruksi bangunan tiga lantai berjumlah 64 unit dan nantinya hunian rumah susun ini diperuntukan bagi para pekerja yang ada di kawasan tanjung lesung maupun masyarakat itu sendiri, ”ucap Ridwan.

Lebih lanjut Ia mengatakan rencana pembangunan rumah susun saat ini masih dalam proses persiapan secara administrasi baik itu proses perijinan, lelang dan lain sebagainya sedangkan untuk pembangunan kontruksinya kita laksanakan bulan maret sesuai dengan keingin pak Menteri PUPR, “tuturnya.

“Kami meminta kerjasama dan dukungan dari Pemerintah daerah terkait rencana pembangunan rumah susun ini, agar kedepan proses pelaksanaan pembangunanya dapat terwujud dengan baik, “terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang Asep Rahmat mengatakan pembangunan rumah susun ini sudah teranggarkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021 dan sudah siap dilelang, hanya saja rencana pembangunan rumah susun ini kendalanya adalah tanah hibah dari PT. BWJ kepada Pemkab Pandeglang yang belum diselesaikan dan saat ini sedang diproses.

“Apabila permasalahan tanah hibah ini sudah selesai Insya Allah siap dilelangkan,”kata Asep.

**Baca juga: Gugatannya Diterima MK, Kubu Thoni-Imat Siapkan Bukti

Ia menambahkan menurut rencana pembangunan rumah susun di Kabupaten Pandeglang akan dibangun empat unit rumah susun, akan tetapi pihak Kementerian mencoba untuk membangun satu rumah susun dahulu.

“Apabila dinilai berhasil akan kembali dibangun, “pungkasnya.(aep)

Kabar6-Masyarakat yang melintasi jembatan yang menghubungkan Kampung Kedung – Bojong Apus, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, was-was karena kondisi konstruksi jembatan.

Kepala Desa Sukamekarsari, Abdurahman, mengatakan, jembatan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp4,2 miliar pada tahun 2016 itu kondisinya mulai mengkhawatirkan dan butuh segera penanganan.

“Kondisinya sudah memprihatinkan, kami sudah bersurat ke BPBD untuk mekanismenya seperti apa. Karena kami berencana besok akan menutup jembatan tersebut,” kata Abdurahman kepada wartawan, Rabu (26/6/2021).

Jembatan yang diresmikan oleh Puan Maharani yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diharapkan bisa segera diperbaiki agar masyarakat kembali nyaman melintasi dan menghindari hal yang tidak diinginkan.

“Kontruksi jembatan ada yang bergeser, karena terdampak banjir beberapa hari lalu. Makanya kami akan tutup, tapi untuk kendaraan roda dua mungkin masih bisa lewat, kalau kendaraan roda empat dipastikan tidak bisa,” tuturnya.

**Baca juga: Sedang Dipertimbangkan, Masuk Lebak Wajib Tunjukkan Rapid Test Antigen

Plt Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama, mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari Pemdes Sukamekarsari terkait kondisi jembatan tersebut.

“Sudah kami cek lokasi bersama Dinas PUPR. Betul kondisi sangat memprihatinkan, secara kasat mata memang sudah tidak layak digunakan. Untuk kendaraan roda empat dipastikan akan dilarang, tapi untuk roda dua pun itu masih menunggu hasil rapat Dinas PUPR apakah semua kendaran tidak melintas atau seperti apa,” jelas Febby.(Nda)

Kabar6-Kementerian PUPR bersama pihak kepolisian setempat melakukan uji coba pada lokasi jalanan yang amblas di Jalan Daan Mogot, Tangerang, yang masih dalam tahap perbaikan setelah amblas pada Sabtu, (11/1/2020) lalu.

Pejabat Pembuat Komitmen Kementrian PUPR Euis Rahayu mengatakan, uji coba jalan tepatnya dibawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) SDN Inpres Tanah Tinggi, Kota Tangerang tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana kekuatan jalan usai dilakukan perbaikan. Dimana, dalam kontruksinya, jalanan itu telah dilapisi dua lapis baja.

“Saat ambles itu, kita lakukan pembongkaran hingga dua lajur dan sekarang satu lajur sudah selesai, yang artinya secara bertahap kita lakukan uji coba untuk melihat kekuatannya. Kemudian, jika selama uji coba ini kotruksinya kuat, tentu kita akan beralih membenahi satu lajut lagi yang belum tertutup,” katanya, Kamis (16/1/2020).

Menurutnya, jalan yang rusak dari arah Jakarta menuju Tangerang itu akan benar-benar pulih dalam waktu beberapa hari lagi sesuai target pertama yakni tujuh hari pengerjaan. Nantinya, pengerjaan akan dilanjutkan ke jalur sebaliknya yang mengarah ke Jakarta dari Tangerang.

“Nanti setelah selesai jalur arah Tangerang, kita akan pindah perbaiki jalur arah Jakarta. Karena, seperti hasil pengecekan kita, tanah ini mengalami pergeseran cukup panjang, hingga kalau tidak dibenahi semua, tentu khawatir akan ambles lagi dan itu harus kita antisipasi,” ujarnya.

**Baca juga: Kota Tangerang Gelar Tes Seleksi Kompetensi Dasar CPNS, Diikuti 10. 731 Peserta.

Hal itu pun telah dikoordinasikan pula dengan kepolisian setempat untuk tetap menjaga arus lalu lintas disini tetap aman dan lancar. Pada proses uji coba itu, jalan yang telah diperbaiki dilalui oleh kendaraan roda dua, empat serta, kendaraan bertonase berat.

Diketahui, pada Sabtu, 11 Januari 2020, jalan nasional yang menjadi jalur penghubung antara Tanngerang dan Jakarta ini ambles sedalam 2,5 meter dengam diameter 3 meter. Amblesnya jalan tersebut diakibatkan adanya pergeserah tanah.(Vee)