Kabar6-Pegiat antikorupsi dari Barisan Independen Antikorupsi (Biak), melayangkan surat permohonan klarifikasi ke Kementerian PUPR, terkait proyek jalan di bawah tanah atau underpass Bitung, Kabupaten Tangerang.

Ketua Biak Abdul Rafid mengatakan, pihaknya menyoal pembangunan proyek underpass Bitung yang hingga kini belum juga terealisasi.

Padahal, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp127 miliar untuk pembebasan lahan seluas 1,1 hektare.

**Baca Juga:Proyek Underpass Bitung Tangerang Bongkar 108 Bangunan

Bahkan, ada sekitar 108 unit bangunan yang berdiri disisi kanan dan kiri jalan Raya Bitung- Curug telah dilakukan pembongkaran oleh pemerintah daerah setempat.

“Surat klarifikasi sudah kami kirim langsung ke Kementerian PUPR. Kami mempertanyakan kenapa sampai hari ini proyek underpass Bitung belum juga ada realisasinya. Sedangkan, target Pemkab Tangerang pembangunan underpass itu akan rampung dibangun pada November 2023 lalu,” ungkap Opik, sapaan karibnya, kepada Kabar6.com, Minggu (28/04/2023).

Opik menambahkan, proyek underpass Bitung yang digadang-gadang dapat mengurai kemacetan arus lalu lintas di wilayah itu cukup membingungkan warga.

Pasalnya, saat ini yang tampak hanya proyek pelebaran jalan. Dan, anehnya selama berlangsungnya pekerjaan pelebaran jalan juga tidak memasang papan proyek, sebagai informasi yang menjelaskan tentang judul proyek, sumber anggaran, nilai, volume, serta tenggang waktu pelaksanaan proyek.

“Ini proyek siluman, warga pada bingung sebenarnya pemerintah mau bangun apa. Papan proyek pun gak terpasang, warga kan berhak tau. Kalau ini proyek underpass kenapa jadinya pelebaran jalan?,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, bersama dengan jajaran Kementerian PUPR, meninjau langsung gedung Pasar Anyar, sebagai salah satu proyek revitalisasi pasar yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Ia mengatakan saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus melakukan berbagai upaya untuk dapat mendorong percepatan demi selesainya pengerjaan pembangunan pasar yang telah berdiri sejak tahun 1967 an.

“Kami sudah lakukan berbagai upaya sosialisasi dan negosiasi kepada para pedagang agar mau sementara menempati titik relokasi,” ujar Pj, saat melakukan tinjauan bersama Direktur Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Essy Asiah di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Jumat (22/3/2024).

Nurdin berharap, agar Kementerian PUPR dapat secara bertahap melakukan tahapan konstruksi sembari Pemkot mendorong para pedagang untuk segera mengosongkan gedung Pasar Anyar.

**Baca Juga: Perumda NKR Mangkir Diundang Mediasi Kejari Kabupaten Tangerang

Di mana sebelumnya, Pemkot Tangerang telah membantu proses pemagaran di sekeliling bangunan Pasar Anyar, untuk membantu dan mempermudah proses pembangunan gedung pasar yang memiliki total luas 24.680 M2.

“Hanya tinggal beberapa saja yang masih merapikan dagangannya, sementara sebagian besar sudah pindah ke Pasar Anyar Selatan dan Pasar Mambo,” kata mantan Pj Bupati Aceh Jaya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya, Essy Asiah, mengapresiasi upaya yang ditempuh oleh Pemkot Tangerang dalam mendukung suksesnya rencana revitalisasi Pasar Anyar melalui berbagai program. Mulai dari penyediaan titik relokasi, hingga pemenuhan kebutuhan bagi para pedagang.

“Kreatif juga pakai U-Ditch sebagai pengganti meja-meja buat pedagang jualan. Segera dimulai saja pembangunannya,” ujar Essy. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Indonesia akan membawa Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas dan Sanimas) sebagai salah satu best practice dalam Forum Air Dunia atau World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Pernyataan ini disampaikan Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, dalam Konferensi Pers FMB9 (Forum Merdeka Barat 9) Road to 10th World Water Forum, Selasa 23 Januari 2024, di Jakarta.

Ia mengatakan, “Pamsimas dan Sanimas merupakan contoh nyata pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan air bersih secara kolektif dengan dukungan penuh pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dan pendanaan.”

“Melalui program inilah kolaborasi pusat dan daerah terbentuk untuk menyukseskan upaya pengadaan air bersih yang layak sekaligus menjawab tantangan stunting hingga ke desa-desa yang sulit dijangkau,” tambahnya.

**Baca Juga:Perumdam TKR Berperan Atasi Stunting

Diana memaparkan bahwa cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman di Indonesia masih terbatas dan dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain urgensi regulasi sebagai payung hukum, otonomi daerah dan upaya penerapan tarif tunggal distribusi air, perubahan iklim serta masalah pencemaran sumber air melalui pengelolaan dan pengolahan air limbah domestik dan persampahan.

Untuk menjawab tantangan penyediaan air minum bersih dan sanitasi layak, menurutnya diperlukan peran aktif masyarakat untuk bersama-sama pemerintah menjaga dan merawat sumber air dari hulu hingga pemanfaatannya di hilir.

Ia mengatakan, “Pemberdayaan masyarakat melalui capacity building sangat diperlukan salah satunya agar masyarakat secara mandiri mampu mengolah dan mengelola air hujan (rain harvesting) hingga menjadi air baku yang siap dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari (water recycling), mengurangi dan menghentikan penggunaan air tanah untuk mencegah penurunan, serta peralihan dari penggunaan air tanah menjadi air perpipaan”.

Target 100% Air Bersih

Dirjen Diana menjelaskan Indonesia berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), salah satunya yaitu mewujudkan akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua.

Sementara data menunjukkan air minum yang layak saat ini di Indonesia baru mencapai 90%.

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Target ini mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS (buang air besar sembarangan) hingga 0% di akhir tahun 2024.

Kementerian PUPR bersama Bappenas juga menggagas Inpres Air Bersih Sementara untuk mencapai target pemasangan 10 juta sambungan rumah dengan memanfaatkan instalasi pengolahan air (IPA) yang sudah ada.

Terkait WWF ke-10 Dirjen Diana mengatakan forum dunia tersebut diharapkan menjadi ajang bertukar strategi dan praktik terbaik antara Indonesia dengan negara lain sekaligus
menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbarui langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target yang sudah dicanangkan.

“Dari sini pula diharapkan lahirnya kerja sama antar-negara terkait upaya pemenuhan akses air air minum dan sanitasi,” kata Dirjen Diana.

Perlu juga dibahas langkah-langkah kerja sama dengan stakeholders terkait pendanaan, mengingat kapasitas anggaran APBN juga terbatas hanya 20%.” tambahnya.

Dia menegaskan, bagi Indonesia, forum ini diharapkan bisa mengkoordinasikan berbagai upaya solusi nyata melalui kebijakan politik dan regional yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan bahwa air sebagai sarana menuju kesejahteraan bersama atau water for share prosperity.(red)

Kabar6-Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin meninjau gedung Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sitanala yang belum lama diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Tangerang dari Kementerian PUPR.

Menurutnya, tinjauan yang dilakukan bersama dengan jajaran Perumda Tirta Benteng bertujuan untuk melihat sejauh mana operasional dari IPA Sitanala yang memiliki kapasitas 500 Liter/detik.

“Kita melihat IPA sudah berfungsi dengan baik, namun masih butuh beberapa sentuhan perapihan agar semakin paripurna,” ujar Nurdin saat melakukan tinjauan di IPA Sitanala, Kecamatan Neglasari, Rabu (3/1/2024).

Secara khusus kata Nurdin, saat ini IPA Sitanala telah siap beroperasi untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat yang ditunjang dengan sistem pemantauan elektronik Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA).

**Baca Juga : Pemkot Siap Dukung Pemilu Berjalan Lancar

“Jadi semua kegiatan bisa terpantau dengan menggunakan sistem yang ada,” katanya.

Ia menjelaskan, dengan adanya SCADA di IPAL Sitanala akan menambah efektivitas kerja pegawai dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme dan juga perangkat yang mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat.

“Nanti akan dikoneksikan dengan perangkat android, jadi kapanpun dimanapun bisa dilakukan pemantauan,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi Pembangunan, Yeti Rohaeti, menambahkan IPA Sitanala juga akan sarana untuk melayani sebanyak 51.000 SR yang merupakan hibah pelanggan dari PDAM Tirta Kerta Raharja.

“Targetnya akan melayani pada bulan Juli 2024 mendatang,” tutup Yeti yang juga selaku Dewan Pengawas Perumda Tirta Benteng. (Oke)

Kabar6- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten Juhaeni M. Rois menyoroti pembangunan dibeberapa drainase di Kota Serang yang terkesan lambat. Padahal hal itu sangat penting saat hendak memasuki musim hujan sebagai antisipasi bencana banjir.

Lambatnya penanganan itu lebih disebabkan karena lemahnya koordinasi antara Pemkot Serang, Pemprov Banten dan Kementerian PUPR.

Juhaeni merasa selama ini, para pemangku kebijakan saling lempar tanggung jawab dalam upaya penanganan masalah banjir. Sehingga Juhaeni menilai permasalahan banjir di Kota Serang seakan-akan tidak dapat teratasi dengan baik.

“Jadi sebetulnya untuk mengatasi permasalahan banjir di kota serang itu harus ada koordinasi antar pusat dalam hal ini balai, provinsi, dan dinas PUPR Kota Serang,”kata Juhaeni kepada wartawan, Jumat (24/11/2023).

Oleh karenanya, anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS itu mendorong peran aktif dari semua pihak untuk bekerja mengatasi permasalahan banjir yang selama ini kerap terjadi di Kota Serang pada saat musim penghujan tiba.

**Baca Juga: WH Optimis Ungguli Airin dan Rano Karno di Dapil ‘Neraka’ Banten III

Baginya hal itu dirasa penting, sebab untuk dapat memaksimalkan upaya perbaikan infrastruktur drainase dalam rangka pencegahan banjir, diperlukan anggaran yang besar.

“Mereka perlu didorong supaya membuat anggaran itu fokus menyelesaikan masalah itu. Anggarannya harus digedein untuk mengatasi banjir,” terangnya.

Kemudian di samping itu Juhaeni pun juga turut menyinggung peran serta Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian (BBWSC3) dalam upaya penuntasan masalah banjir di Banten, khususnya di Kota Serang.

Pasalnya, menurut Juhaeni, banjir besar yang pernah terjadi di Kota Serang pada 2022 silam tidak lepas dari peran BBWSC3 di dalamnya.

“Apalagi dengan kasus banjir tahun 2022 kalau nggak salah, bulan 1 Maret yang diakibatkan meluapnya bendungan Sindang Heula ini harus menjadi pelajaran. Kepala Balai sendiri terkait dengan masalah ini, apa solusinya nah ini perlu diperjelas,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Rest area tambahan yang berfungsi untuk menahan laju kendaraan menuju Pelabuhan Merak akan dibangun sementara di KM97A atau hanya 1KM sebelum Gerbang Tol (GT) Merak. Jika antrian pemudik menuju pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa itu sudah penuh, maka kendaraan akan dimasukkan ke rest area tersebut.

Di situ, pemudik bisa beristirahat sekaligus memberi tiket online untuk menyeberangi Selat Sunda, agar bisa sampai di Pulau Jawa.

“Inilah upaya kita nanti, jika sebelumnya tidak ada kantong parkir, semuanya menunggu antrean dari pelabuhan mengekor sampe ke jalan tol, sekarang bisa terurai dengan delaying sistem. Mereka akan kita masukan ke kantong parkir 1, 2 dan 3, ini dimanfaatkan untuk mengurangi antrean,” ujar Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi, di Dermaga Eksekutif Merak, Kota Cilegon, Banten, Senin (06/03/2023).

Ruas tol Tangerang Merak rusak dan berlubang, bahkan banyak pengendara yang melewati jalan tersebut mengalami pecah ban hingga velg mobilnya rusak. Beruntung belum ada laporan adanya korban jiwa.

Jalan tol yang dikelola Astra Infra Toll Road rusak bukan disebabkan pekerjaan pelebaran jalan, melainkan karena curah hujan dan kendaraan berat yang melintasinya.

“Beberapa faktor penyebab kerusakan jalan, cuaca dan kendaraan overload,” ujar Sekretaris Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, di Dermaga Ekskrutif Merak, Senin (06/03/2023).

Triono memastikan kerusakan jalan tol Tangerang Merak bukan karena pekerjaan pelebaran jalan. Melainkan karena hujan dan kendaraan overload yang melintasi tol tersebut.

“Ada cuaca, hujan dan segalanya, kemudian kendaraan over load, bukan (rusak karena pekerjaan pelebaran jalan),” terangnya.

**Baca Juga: Jalan Tol Tangerang Merak Berlubang Sejauh 8 Kilometer

Pelebaran jalan tol Tangerang Merak hingga ruas Serang Timur ditarget rampung akhir Maret ini. Sedangkan perbaikan jalan berlubang, konsumen tol milik Astra Grup itu harus lebih bersabar, karena ditarget rampung pada April 2023.

Selama proses pelebaran jalan serta perbaikan jalan rusak maupun berlubang, masyarakat yang sudah membayar untuk melintasi jalan tol, harus lebih bersabar dan berhati-hati saat melakukan kendaraannya.

“Jalan tol ini pelebarannya akan kami selesaikan maksimum di akhir Maret ini, akan selesai semuanya. Kemudian untuk perbaikan lubang-lubang, kami akan selesaikan mudah-mudahan di awal April. Jadi lubang yang sekarang akan kami tindak lanjuti maksimum 2×24 jam, namun permanennya akan selesai di awal April,” jelasnya. (Dhi)

Kabar6-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi menyerahkan aset kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang A Zaki Iskandar secara simbolis menerima penyerahan aset dari Kementrian PUPR tersebut di Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (30/12/22).

Dalam kesempatan tersebut Bupati mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR atas diserahkannya aset kementerian yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Kami ucapkan banyak terimakasih atas penyerahan aset pada hari ini. Semoga semua yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik lagi,” kata Bupati Zaki.

Aset-aset yang diserahkan tersebut, menurut Bupati, sangat bermanfaat dan berguna bagi peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan, dan juga sosial masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Nuning Sri Rejeki selaku Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten mengungkapkan total aset yang diserahkan mencapai  Rp74 miliar lebih.

**Baca Juga: Korupsi Tahun 2022, Kejagung Catat Kerugian Negara Capai Rp144 Triliun Lebih

Dia menambahkan aset yang telah disetujui DJKN ada di beberapa titik lokasi di Kabupaten Tangerang, salah satunya ada di Kecamatan Mauk berupa jalan jaringan, kemudian sarana lainnya.

“Saya berharap tidak hanya sampai di situ saja. Masih banyak lokasi-lokasi yang perlu dioptimalkan dan apa saja yang menjadi tanggungjawab kami sebagai pemerintah pusat. Kami juga berharap sebagaimana diperintahkan oleh Menteri Keuangan, penyerahan aset di daerah ini adalah sebagai bentuk pengoptimalan aset negara,” kata Nuning. (Red)

Kabar6-Direktur Air Minum Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Anang Mukhlis menyatakan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) bisa menjadi percontohan BUMD Air Minum di Indonesia.

Pasalnya, bisa membantu BUMD Air Minum yang lain untuk berkerjasama dibidang Sistem Informasi dan Tekhnologi. Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD Air Minum agar segera menerapkan system E-procurement dan E-Catalog.

“Terkait kerjasama KPBU dan BTOB serta penyelenggaraan SPAM, bisa berdiskusi dan belajar di TKR,” ujar Anang seperti dilansir dari Perumdamtkr.com, Senin (22/8/2022).

Pernyataan tersebut disampaikan acara FGD Nasional (Forum Group Discussion) Manajemen dan Pengelolaan Perusahaan Air Minum yang dihadiri oleh beberapa narasumber dari 4 Kelembagaan/Kementerian, di Aula Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Jum’at, 12 Agustus 2022 lalu.

Para Narasumber yang hadir yakni Anang Muchlis Direktur Air Minum Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya, Budi Santoso Direktur BUMD/BLUDBMD Kementerian Dalam Negeri.

**Baca juga:Massa di Kabupaten Tangerang Deklarasi Dukung Ganjar Capres 2024

Kemudian, Indra Khaira Jaya Direktur Pengawasan BUMD/BLU/BUMDES Deputi Bidang Akuntansi Negara BPKP Pusat yang diwakili oleh Bonardo Korwas BPKP Pusat, dan juga Hari Setiyono Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Kasubdit Subroto.

Dalam kegiatan ini banyak hal yang menjadi bahasan terkait isue – isue regulasi dan kebijakan mengenai pengelolaan SPAM di Tangerang dan beberapa PDAM di Indonesia.

Selain itu, hadir juga Perumda Air Minum Padang, Pontianak, Depok, Malang, Batu, Pemalang, Lampung, Babel, Kalbar, Kepri, Sumbar,dan beberapa Perumda Air Minum di Indonesia lebih kurang 40-50 Direktur/Direksi Bumd Air Minum di Indonesia. (Oke)

Kabar6-Bupati Pandeglang Irna Narulita nekad hujan-hujanan saat mengecek saluran air (drainase) di pasar Pandeglang, Rabu (29/9/2021).

Aksi Bupati Pandeglang Irna Narulita yang berjalan menembus hujan bukan tanpa alasan, karena rasa keprihatinannya setiap turun hujan sering terjadi banjir di pasar Pandeglang.

“Pembangunan saluran air (drainase) di kawasan pasar Pandeglang ini sebenarnya kewenangan Pemprov Banten, bukan kewenangan Pemkab Pandeglang, akan tetapi setiap kami usulkan beberapa tahun yang lalu tidak ada tindaklanjutnya dari Gubernur Banten,”kata Irna.

Menurut Irna, jalan dan drainase di pasar Pandeglang ini merupakan kewenangan Pemerintah Banten namun hingga kini belum ada respon. Kendati demikian Irna mengaku Pemkab sendiri mengaku bisa tangani.

“Tapi tidak apa-apa lah kami memaklumi, permasalahan ini akan kami selesaikan sendiri, karena pasar Pandeglang ini mukanya Pemerintah daerah, setiap kali banjir, Bupati yang disalahkan, padahal dalam hal ini tanggung jawab Pemprov Banten, “terangnya.**Baca Juga: SMAN CMBBS Pandeglang Ajukan Konsep Pengembangan Agro Edu Wisata

Untuk menyelesaikan permasalahan ini Pemkab Pandeglang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.

“Insyallah bulan Desember akan ditenderkan pembangunannya sepanjang 1,4 kilo meter sebelah kanan dan kiri pasar Pandeglang dan mudah-mudahan di awal tahun sudah proses pembangunannya, “tambahnya.

Irna menegaskan, selama ini bukan mengabaikan apa yang terjadi, karena Pemerintah daerah terkendala oleh anggaran yang terbatas dan sedang fokus terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.

“Ditambah jalan dan drainase yang berada di pasar Pandeglang ini merupakan tupoksi Pemprov Banten, akan tetapi kami berkomitmen untuk menangani permasalahan ini dan berharap pembangunannya bisa terselesaikan dengan baik, “pungkasnya.(Aep)

Kabar6 – Pemerintah Kabupaten Tangerang menggandeng Kementerian PUPR untuk membangun Pengembangan Perumahan dan Permukiman Skala Besar (PPSB) di wilayah Kab. Tangerang, Kamis (27/5/21).

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengatakan lokasi pembangunan tersebut direncanakan dilaksanakan di wilayah utara dan di wilayah selatan, jadi dua-duanya berharap bisa paralel dilakukan secara beriringan pembangunannya.

“Dua zona itulah yang nantinya akan menjadi prioritas dalam pembangunan program perumahan permukiman skala besar di wilayah Kabupaten Tangerang,” katanya ketika mengadakan pertemuan dengan Dirjen Perumahan Kemen PUPR di Hotel Mercure Gading Serpong Pagedangan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membuat usulan tentang rencana pembangunan pemukiman perumahan skala besar untuk masyarakat di Kabupaten Tangerang dan jangan sampai Kabupaten Tangerang ini menjadi seperti di daerah kota-kota besar yang sudah mengalami perkembangan pesat tetapi sebagian wilayahnya justru ada daerah yang termarjinalkan.

“Terima kasih atas kesempatan dari Kementerian PU PR, mudah-mudahan rencana pembangunan PPSB di Kab. Tangerang baik yang di utara atau selatan bisa kita realisasikan, karena ini merupakan salah satu bagian program dari perencanaan master plan pembangunan perencanaan di Kabupaten Tangerang. Kami ini merupakan daerah tujuan urbanisasi sangat tinggi yang memiliki potensi yang sangat besar, oleh karena itu kami harapkan program ini bisa benar-benar terealisasikan,” Pungkasnya.

**Baca juga: Satgas Covid, Sesalkan Foto Kerumunan Anggota Dewan

Sementara itu Dr. Khalawi selaku Dirjen Perumahan pada Kementrian PUPR mengatakan, Ia sangat mengapresiasi dengan berbagai macam potensi yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan begitu semangatnya dari Pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya Bupati Tangerang terhadap pembangunan kawasan perumahan permukiman skala besar di Kabupaten Tangerang.

“Beliau belajar dari daerah-daerah lain atau kota-kota yang sudah berkembang agar tidak adanya daerah yang termarjinalkan di wilayahnya, dan saya yakin program ini bisa dapat terealisasikan, karena semua rencana dan planmya sudah jelas,” Ucapnya.(BL)