Kabar6-Dua perwira menengah institusi kepolisian di wilayah hukum Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dimutasi. Mutasi jabatan ini setingkat kepolisian sektor (Polsek).

Rotasi jabatan itu tertuang dalam surat telegram Nomor ST/475/XII/KEP./2023, tanggal 4 Desember 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan mutasi tersebut.

“Mutasi adalah hal yang biasa. Dalam rangka penyegaran personel, tour of area,” ungkapnya dikutip Rabu (6/12/2023).

**Baca Juga: Pj Walikota Kota Serang Pakai Pajero Sport, Kemana Land Cruiher Prado yang Digunakan Syafrudin?

Adapun kedua perwira menengah terbaru adalah Komisaris Andika Muslim yang ditunjuk menjadi Kapolsek Serpong.

Komisaris Kemas Muhammad Syawaludin ditunjuk menjadi Kapolsek Ciputat Timur.

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto melakukan mutasi terhadap 304 jabatan. Sebanyak 26 di antaranya mutasi jabatan Kapolsek.(yud)

Kabar6-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Lebak akan mengganti caleg yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetapi tidak turun ke masyarakat untuk memenangkan Pemilu 2024 sesuai arahan partai.

Ketua DPC Partai Gerindra Lebak Bangbang SP mengatakan, Gerindra menginginkan seluruh caleg bergerak untuk meraih suara maksimal di pemilu nanti.

“Kami ingin semua caleg adalah pemain bukan penonton, kami tidak ingin calon yang hanya numpang nama di Gerindra tapi tidak turun. Jadi evaluasi pasti akan dilakukan kepada caleg yang tidak pernah bergerak,” kata Bangbang, Sabtu (26/8/2023).

Karena ia meyakini apabila seluruh caleg kompak bergerak turun ke masyarakat, Gerindra akan bisa meraih jumlah kursi di DPRD Lebak yang sudah ditargetkan.

Gerindra yang pada Pemilu 2019 lalu mendapat 9 kursi di DPRD Lebak menargetkan penambahan kursi menjadi 12 kursi di 2024 nanti.

**Baca Juga: Jaring Aspirasi Warga, Gelora Kabupaten Tangerang Buka Hotline 24 Jam

“Minimal setiap dapil (daerah pemilihan) bisa terisi jika semua caleg kompak bergerak. Kami tidak mau kursi yang diraih pada pemilu lalu hilang, makanya kami perlu maksimal,” ucap Bangbang.

Di masa pengumuman dan masukan serta tanggapan masyarakat kepada daftar calon sementara (DCS), selain mendeteksi dan mengevaluasi komposisi calon di seluruh dapil, partai besutan Prabowo Subianto ini juga sedang mempersiapkan pengganti calon yang mengundurkan diri.

“Tiga calon sudah kami terima surat pengunduran dirinya, kami upayakan penggantinya yang siap bertarung. Selama mereka mau berjuang pasti kami akomodir,” ujar Bangbang.

“Sementara ada satu orang lagi yang akan masuk, kami akan inventarisir siapa calon yang hanya numpang nama. Kalau dia siap digantikan ya kita ganti, karena di DCT (daftar calon tetap) sudah kita pastikan tidak ada calon hanya numpang nama,” jelasnya.(Nda)

Kabar6-Sejumlah warga mendatangi kantor Kelurahan Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Warga menagih kepastian terbitnya sertifikat tanah lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum terbit.

“Saya minta Pak Mahfud sama Pak Nalim ini diseriusin. Segera eksekusi, diselesaikan,” kata Lurah Jelupang, Ridwan Arifin, Selasa (27/6/2023).

Kedua nama anak buahnya di atas santer terdengar dari mulut kalangan warga. Kedua pegawai honorer itu menjadi pengepul berkas persyaratan pemohon berikut setoran uang jutaan rupiah dari warga.

“Punya saya belum terbit pak. Jangan sampe ganti camat lagi belum jadi juga,” celetuk seorang warga.

Mayoritas keluhan warga hampir sama. Dokumen persyaratan berupa surat girik tanah ataupun akta jual beli sudah diserahkan ke petugas kelurahan tapi hingga kini belum terbit.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel namanya berulang kali disebut. Perwakilan pejabat terkait tidak ada satupun yang nongol meski telah diundang lewat surat resmi hingga pesan WhatsApp.

“Cukup membuat emosi. Saya merasa enggak dihargai,” tegas Ridwan. Ia yang baru dua pekan menjabat sebagai lurah Jelupang tapi justru malahan kena getahnya.

**Baca Juga: Kasus PTSL di Tangsel, Sudah 38 Warga di Jelupang Lapor ke Posko Pengaduan

“Senin mulai bergerak. Saya minta laporan dari Pak Mahfud untuk saya laporkan ke camat,” pinta Ridwan dijawab anggukan kepala anak buahnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Kota Tangsel, Shinta Purwitasari mengaku bahwa dokumen permohonan warga di Jelupang belum masuk ke kantornya. Maka pihaknya tidak bisa menindaklanjuti berkas warga sekitar.

“Jadi silahkan warga datang aja ke Posko Pengaduan PTSL di lantai bawah,” singkatnya ditemui di kantornya di Rawa Mekar, Kecamatan Serpong.

Kemudian saat kabar6.com menyambangi kantor Badan Kesbangpol Kota Tangsel di Mall Matahari Serpong untuk menemui mantan Lurah Jelupang Taram Amarudin tidak ada. Taram merupakan lurah yang menjabat saat program PTSL bergulir.

“Enggak ada. Tadi pagi mah dateng. Pak Taram sekarang menjabat kasie Kesbangpol,” ujar seorang pegawai.(yud)

Kabar6-Sejumlah Pejabat Utama (PJu) Polresta Serkot berganti. Kasatreskrim Dati AKP David Adhi Kusuma berganti ke AKP Mochamad Nandar, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Cilegon.

Kemudian Kasat Samapta dari AKP. Badri Hasan kepada AKP Antoni Polo Sirait, Kasat Tahti dari AKP. Raden Suyatno kepada AKP. Didin Saepudin, Kapolsek Waringinkurung dari AKP. Engking Yudhiana kepada AKP Raden Suyatno.

“Pagi ini kegiatan upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim, Kasat Sampta, Kasat Tahti, Kapolsek Waringinkurung Polresta Serang Kota,” ujar Kombes Pol Sofwan Hermanto, Kapolresta Serkot, dilokasi, Senin (22/05/2024).

**Baca Juga: Tiga Bakal Calon Dirut Perumda TB Bakal Dites

Mantan Dirbinmas Polda Banten itu mengucapkan terimakasih kepada pejabat lama atas dedikasinya menjalankan amanah dan tugas kepolisian di wilayah hukum Polresta Serkot.

Sedangkan kepada pejabat lama di wilkum Polresta Serkot, agar segera beradaptasi dengan tugas, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga bisa menjalankan amanah dengan baik dan dekat dengan masyarakat.

“Selamat bertugas di daerah hukum Polresta Serang Kora, dan terimakasih telah membantu saya dalam bekerja di Polresta Serkot,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Warga Kampung Mampelem RT 01 RW 04, Desa Matagara, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang keluhkan jalan kampung yang sudah lam rusak tidak diperbaiki. Pembangunan jalan paving block dilakukan kurang lebih sekitar 2007 silam.

“Padahal kondisi jalan sudah rusak termakan usia. Namun tidak ada perhatiannya dari Kepala Desa Matagara, sudah berapa kali ganti kepala desa, ” kata Exsam Jaya Sasmita, tokoh masyarakat sekitar kepada wartawan, Senin (27/1/2020).

Ia mengaku usulan perbaikan jalan sudah sering disampaikan. Namun hingga kini belum juga direalisasikan.

Banyak paving yang sudah hancur dan jalan menjadi berlubang. Exsam bilang, padahal saat ini sudah ada dana desa yang nominalnya cukup besar.

” Setiap musrenbang selalu diajukan, tapi entah kenapa tidak direalisasikan juga, padahal ada dana desa kan, yang cukup besar. Tapi jalan rusak terkesan dibiarkan saja, ” katanya.

**Baca juga: Waspada Virus Corona, Menhub Budi Tinjau Jalur Laut.

Dia berharap, Kepala Desa Matagara yang baru, bisa cepat tanggap dalam pembangunan yang dibutuhkan masyrakat, dan Jalan Kampung Mampelem RT 01 RW 04 bisa segera diperbaiki.

” Harapan kami sebagai warga, semoga jalan ini bisa segera diperbaiki, soalnya sudah rusak banyak yang berlubang, ini kan kepala desanya baru, semoga bisa mendengar keluhan rakyatnya, ” harapnya.(vee)

Kabar6-Dengan terjadinya banjir yang melanda di sekitaran wilayah Kabupaten Tangerang Kemarin, Tidak sedikit dokumen kependudukan yang hanyut ataupun hancur saat terjadinya banjir kemarin.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang pun mengimbau kepada warga yang terkena banjir agar warga segera melaporkan jika ada dokumen kependudukan yang hanyut ataupun rusak.

Dokumen kependudukan yang dimaksud adalah Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Identitas anak (KIA). Selanjutnya dilakukan penggantian dokumen tersebut akibat rusak atau hilang sesuai tata cara dan persyaratan yang sudah ditentukan.

**Baca juga: Bencana Banjir di Tanah Air, ini Kata DPP AMPI.

Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tangerang Syafrudin mengatakan, Ada 8 kecamatan di Kabupaten Tangerang yang terkena banjir, yakni kecamatan Kelapa Dua, Pagedangan, Teluknaga, Cisoka, solear, Paku haji, Pasar Kemis, Kosambi, kita akan segera mengirim tim dari Disdukcapil Untuk mendata Warga yang dokumennya hilang akibat Banjir untuk kita prioritaskan Proses dokumen penduduk terkena dampak banjir (secara kolektif).

“Semoga pelayanan kami ini bisa membantu Masyarakat Kabupaten Tangerang semoga puas dengan pelayanan yang kami berikan,” harap Syafrudin. (Ris)

Kabar6-Dalam rangka menjalankan roda organisasi supaya semakin dinamis, belasan pemuda asal Pamulang dan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) yang tergabung dalam Paguyuban Budak Montor (PBM) ikuti musyawarah pergantian ketua di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara.

Ketua Paguyuban Budak Montor, Muhammad Ikrom mengatakan, sesuai dengan ketetapan di internal paguyuban yang telah disepakati, maka setiap tahunnya, pergantian ketua harus dilakukan.

“Karena ini hasil ketetapan di Paguyuban kita, maka setiap tahunnya PBM harus mengadakan pergantian ketua, supaya semuanya saling belajar dan roda organisasi berjalan lancar dan dinamis,” ungkap Ikrom kepada wartawan, Jumat (8/3/2019).

Kata Ikrom, sekalipun hanya sebatas Paguyuban kampung, proses musyawarah yang di lakukan Paguyuban Budak Montor berlangsung demokratis, dan diikuti oleh empat calon ketua terdiri dari, Karta Jaya, Endang, Adi dan Roni Samprong.

Dengan perolehan suara terbanyak sebesar 24 suara diraih oleh Karta Jaya, Endang 1 suara, Roni Samprong 1 suara dan Adi 0 suara. Musyawarah anggota tersebut menetapkan Karta Jaya sebagai Ketua PBM terpilih.

Senada, Karta Jaya Ketua PBM terpilih mengatakan, pihaknya bersama kepengurusan yang baru itu, siap menjalankan amanah yang telah diberikan para anggota.

“Saya berterima kasih kepada semuanya, dan kita juga akan menjadikan Paguyuban ini sebagai organisasi pemuda yang mandiri, dan kompak,” tukas Ketua PBM terpilih yang biasa disapa Kardun.

**Baca juga: Jalan Santai Bersama Hewan Peliharaan, Pet Kingdom Gelar Paw Jog.

Selain itu, Kardun yang saat ini bekerja sebagai Ojek Online (Ojol) itu juga menegaskan, solidaritas dan kekompakan organisasi harus ditopang oleh semua anggota Montor Barat, agar pemuda bisa berperan di masyarakat.

“Itu semua tidak akan terwujud bila tidak ditopang oleh semua pemuda di Montor Barat, maka ayo bersama-sama kita bergerak, supaya pemuda ini bisa berperan di masyarakat,” jelas Kardun. (fit)

Kabar6-Menanggapi keinginan warga Buaran Serpong untuk membatalkan acara Tagar 2019 Ganti Presiden yang rencananya akan digelar di Lapangan Buaran pada Minggu (23/9/2018).

Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan akan pertimbangkan usulan warga itu, Jumat malam (21/9/2018).

Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan menjelaskan, pihaknya akan mempertimbangkan usulan dari warga Buaran Serpong yang menolak aksi Tagar 2019 Ganti Presiden.**Baca juga: Warga Buaran Serpong Tolak Acara Tagar 2019 Ganti Presiden.

“Ya, kami coba mempertimbangkan lagi usulan dari warga yang menolak aksi ganti presiden. Intinya jika aksi tersebut mengandung provokasi akan kami amankan,” tegas Ferdy. (Adt)

Kabar6-Puluhan warga Buaran Serpong datangi Polres Tangsel pada Jumat malam (21/9/2018).

Kehadiran warga yang terdiri dari RT, RW, lurah serta Danramil itu untuk meminta saran Kapolres terkait acara Tagar 2019 Ganti Presiden yang rencananya akan berlangsung di Lapangan Buaran, Minggu (23/9/2018).

“Kedatangan kami ke Polres Tangsel, di dukung oleh data penolakan lengkap dengan kartu tanda penduduk hampir seluruh warga Buaran untuk menolak acara tersebut karena mengandung unsur politik,” kata Willy Prakarsa, warga yang menolak acara Tagar 2019 Ganti Presiden.

Menurut Willy, pertunjukan musik, dan santunan yatim piatu jangan dikemas menjadi sumber perpecahan yang dapat mengusik kedamaian di wilayahnya. **Baca juga: Mediasi Tertunda, Pemuda Leguti Sesalkan Sikap PT SDN.

“Kalo mau musik, ya musik sajalah. Apalagi acara santunan yatim piatu yang di kemas menjadi gerakan politik ganti presiden, sudah pasti dapat menyulut perpecahan sesama warga Buaran khususnya. Saya memohon kepada pihak yang berwajib untuk mencabut ijin tersebut,” ucap Willy di Mako Polres Tangsel.

Willy juga mengklaim, dirinya mewakili hampir seluruh warga dan di perkuat oleh data kependudukan warga Buaran. “Bukan hanya warga Buaran, masyarakat Tangsel pada umumnya juga menolak,” paparnya. (adt)

Kabar6-Berlatar belakang penolakan ajuan unit apartement Intermark oleh pihak Bank BNI Griya BSD sebagai penjamin, nasabah/konsumen gugat pihak kerjasama operational (KSO) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tangsel (BPSK), Jumat (24/8/2018).

Apartemen Intermark yang terletak di Jalan Lingkar Timur/9, kelurahan Rawa Mekarjaya, Serpong, Tangsel, melalui kuasa hukumnya Michel A Rako menampik hak konsumen adalah dapat memakai unit ketika sudah melakukan pelunasan.

“Saya hanya menyatakan sesuai undang-undang saja, bahwa yang sudah dikatakan konsumen adalah jika pemakai barang itu telah melakukan pelunasan, tapi jika hanya Down Payment (DP), belum,” ujar Mikhel.

Sementara itu, Fransiska Pamungkasari, konsumen yang mengklaim sudah membayar uang muka sejumlah Rp187 juta dihanguskan sepihak oleh pihak apertement.

“Uang DP Rp187 juta saya telah dihanguskan sepihak oleh pihak apartemen melalui KSO yang bekerjasama oleh pihak Bank BNI griya BSD, itupun baru di tolak oleh satu bank, kan bank lainnya belum. Bank di Indonesia itu kan banyak, kenapa hanya satu bank, itu kan hak saya boleh mengajukan oleh bank lain, itu pun saya tidak tahu alasan pihak bank menolak,” jelas Fransiska.

Fransiska pun menambahkan pihak KSO apartemen malah beralasan selesaikan dengan pihak marketing.

“Saya malah dibantah dengan alasan, minta saja uangnya sama marketing yang pada saat itu ditangani oleh Adi kristanto. Padahalkan saya membayar melalui rekeningnya KSO dengan cara bertahap, dan juga yang semula harga unitnya sekitar Rp900 juta, namun ada kenaikan menjadi Rp1,1 miliar, itupun saya setuju. Tapi ada masalah lagi, bahwa saya ini bukan konsumen, lalu saya ini apa,” ungkapnya bingung.

Dari pantauan kabar6.com, pelaksanaan sidang oleh BPSK Tangsel yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB ini tanpa dihadiri oleh pihak apartemen, namun akhirnya pihak apartemen memenuhi panggilan BPSK ketika persidangan itu akan ditutup.

Lebih lanjut, Cahyana, Ketua hakim BPSK Tangsel, yang mengepalai sidang mengatakan tim akan mengkaji terus terkait gugatan konsumen atas nama Fransiska.**Baca juga: Pasca Perang Argumen di Media, Warga Gelar Aksi Damai di UIN.

“Kami akan berdiskusi kepada anggota lainnya terkait dengan penolakan gugatan konsumen ini, kami akan kaji lagi masalah ini, semestinya jika masyarakat yang sudah melakukan booking fee sampai nanti selesai, itu adalah konsumen, jadi jika ibu Fransiska ini bukan konsumen itu salah,” ucapnya. (jicris)