Kabar6- Bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Muhamad – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo diusung serta didukung koalisi gemuk. Sebanyak tujuh partai politik telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Muhamad-Saras yang bertarung di Pilkada serentak 2020.

“Sudah ada tujuh partai politik yang menyatakan dukungannya kepada Muhamad-Saras,” kata Sekjen DPC Partai Gerindra Kota Tangsel, Yudi Setyo Wibowo kepada kabar6.com di Serpong, Selasa (18/8/2020).

Partai pengusung antara lain, PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Hanura. Kemudian partai pendukung yakni, Partai NasDem, Perindo dan Partai Garuda.

Yudi menyatakan, koalisi yang terjadi ini memang bisa mewujudkan keinginan masyarakat Tangsel menginginkan adanya perubahan kepemimpinan.

“Gerindra melihat rivalitas bukan hanya pada pasangan calon petahana saja. Kompetitor pasangan calon saat ini semuanya dianggap kompetitif,” jelasnya.

**Baca juga: Pilkada Tangsel, Cara PKS Mengenalkan Siti Nur Azizah-Ruhama Ben.

Yudi berharap koalisi partai politik yang sudah terbentuk ini bisa bekerja langsung turun ke masyarakat untuk memenangkan hati rakyat. Sehingga apa yang dicita-citakan bersama ada perubahan serta pergantian kepemimpinan.

“Jadi kami tidak konsentrasi di pasangan petahana saja. Yang pasti kami akan bekerja semaksimal mungkin memenangkan hati rakyat ini,” harapnya.(yud)

Kabar6-DPD Partai Nasdem resmi memberikan surat tugas kepada bakal calon di Kabupaten Serang, Ratu Tatu Chasanah, dalam helatan Pilkada serentak 2020. Ratu Tatu mendapat mandat untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya.

“Surat tugas ini untuk motivasi bersama Nasdem untuk berjuang semoga bisa dua periode. Calon diperintahkan untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lain. Meski belum berupa SK, Insya Allah tidak menyimpang dan setia,” kata Ketua DPW Nasdem Banten, Edi Ariadi, di kantornya, Selasa (16/06/2020).

Edi berpesan kepada Ratu Tatu, kebersamaan tidak hanya sebelum dan selama Pilkada saja. Namun usai Pilkada, Walikota Cilegon itu berharap agar Ratu Tatu tidak melupakan partai besutan Surya Paloh saat dia nantinya memenangi kontestasi.

“Berdasarkan hasil survei, ini lah yang dipilih oleh DPP Nasdem. Setelah jadi bupati, jangan juga lupakan partai Nasdem,” terangnya.

Sementara itu, Ratu Tatu Chasanah, mengklaim tidak akan melupakan Partai Nasdem usai Pilkada nanti. Inkamben pun kembali berjanji ingin menyelesaikan pembangunan di Kabupaten Serang yang belum bisa dia selesaikan di periode pertamanya.

“Saya ingin menuntaskan apa yang belum selesai. Periode kemarin, saya ingin memenuhi keinginan masyarakat pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan,” kata Ratu Tatu.

**Baca juga: DPRD Banten Minta Penanganan TPA Cipeucang Dipercepat.

Ratu Tatu juga mengaku bahwa di periode pertamanya masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai dalam membangun Kabupaten Serang.

“Di periode kedua, masih banyak tugas yang perlu di selesaikan,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Banten, M.Nawa Said Dimyati meminta kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) konkrit dalam mendukung upaya penyehatan Bank Banten, khususnya selama pandemi covid-19 seperti sekarang, agar penangannya bisa lebih cepat dan jelas.

Termasuk mengenai upaya percepatan dan proses merger antara Bank Banten dengan BJB, jika memang hal itu positif dilakukan, atau melalui opsi lain melalui pinjaman dari Bank Indonesia (BI) kepada Bank Banten agar menjadi lebih liquid.

Sambung Nawa, karena hal itu dimungkinkan, sesuai amanah dari UU nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan corona virus Disease 2019 (covid 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem.

“Karena dipasal 16 UU ini, memungkinkan BI meminjamkan liquiditas terhadap bank. Selanjutnya dipasal 23 UU ini juga jelas tiga kewenangan OJK. Selain itu OJK juga memiliki kewenangan sesuai otoritasnya jika memang mau di merger,” terang Nawa, kepada Kabar6.com, Sabtu (13/6/2020).

Dengan begitu, sambung Nawa, OJK bisa lebih mempercepat proses meger antara Bank Banten dengan BJB, khsusunya dalam menghadapi pandemi covid-19 seperti sekarang, tidak lantas melemparnya kembali kepada daerah, karena pastinya akan banyak memamakan waktu, sementara penanganan covid-19 ini perlu dilakukan dengan cepat.

“OJK memiliki kewenangan antara lain, bisa memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan atau konversi,” katanya.

Meski begitu, sampai saat ini pihaknya belum melihat upaya percepatan tersebut, baik mengenai proses merger antara Bank Banten dengan BJB atau melalui pinjaman dari BI kepada Bank Banten agar menjadi lebih liquid.

“Jadi jangan pakai skema seolah-olah UU ini tidak ada, sekarang kan masa covid. Dimana, didalam UU ini, pasal 16 memungkinkan BI memberikan pinjaman liquiditas terhadap bank yang terdampak sistemik. Jadi tidak perlu nunggu-nunggu Pemprov Jabar dan Banten. Dia (OJK) kan bisa menggunakan otoritasnya, agar cepat,” katanya.

Karena, jika kejadiannya diserahkan kembali kedaerah, sambung Nawa, pastinya akan banyak memakan waktu, sementara pada kondisi pandemi covid-19 ini, penanganannya perlu dilakukan dengan cepat.

**Baca juga: OJK Dorong Percepatan Merger BJB-Bank Banten.

Termasuk agar OJK mau mengeluarkan keterangan tertulisnya, jika Pemprov Banten diminta untuk menambahkan suntikan dananya kepada Bank Banten, karena pada UU lain menyebutkan, Pemprov diminta untuk menaruh uangnya pada Bank yang sehat, sementara kondisi Bank Banten masih perlu disehatkan.

“Kalau ada keterangan tertulisnya kan jelas, bukan seperti yang tersiar diberita-berita saja. Kalau itu ada, kita siap,” tandasnya. (Den)

Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mendukung penuh Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak hingga Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang telah terbit pada April lalu.

“Kami mendukung penuh dan sepakat dengan diterbitkannya Perpres penataan kawasan Jabodetabekpunjur, dan tinggal masalah teknis dilapangan harus diperjelas dan juga Bupati Walikota agar dilibatkan lebih jauh dalam rencana tersebut,” kata Zaki ketika mengikuti Vicon Rapat Kick Off Perpres 60 tahun 2020 di Ruang Kerjanya pada Jumat sore (12/6/20).

Menurut Zaki, Ia setuju bahwa Bupati Walikota menjadi operator pelaksanaan di lapangan dan juga ikut serta dalam pengambilan keputusan terutama masalah masalah berkaitan dengan daerah berarsiran salah satunya salah satu contoh ada masalah sampah, sungai dan lain sebagainya.

“Masalah sampah harus segera diambil kesepakatan bersama apakah akan ada TPA regional ataukah Seperti apa karena di Kab. Tangerang sendiri Kita sudah menyiapkan lahan khusu untuk pabrik pemusnahan sampah,” ungkapnya.

Menteri ATR/BPN RI Sofyan Djalil mengungkapkan Perpres ini adalah tujuannya bagaimana pembangunan ekonomi, pusat perkotaan Metropolitan terpadu wilayah Jabodetabek Puncak Cianjur, yang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kota metropolitan terpadu dalam memperhatikan aspek keseimbangan dan lingkungan.

“Perpres ini adalah sesuai sasaran Presiden Jokowi dan Bappenas tentang pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, jadi ada 6 isu strategis yang menjadi prioritas dalam Perpres tersebut,” terang Menteri ATR selaku Pimpinan Rapat.

Menurutnya, terdapat enam isu strategis kawasan Jabodetabekpunjur sehingga dibuat kebijakan baru yang tertuang dalam Perpres tersebut, Keenam isu itu adalah banjir, ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, kemacetan dan juga antisipasi pemindahan Ibu Kota Negara.

“kawasan tersebut merupakan kawasan strategis nasional yang dilihat dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan,” ungkapnya.

Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR pun sepakat dengan Menteri ATR BPN bahwa Ia hanya meminta kepada seluruhnya Lintas Sektoral dan Pemda untuk sama-sama komitmen mendukung penuh dibarengi dengan implementasinya dilapangan.

**Baca juga: Bapak Bunuh Dua Anak di Balaraja Berwatak Tempramental.

“Intinya kita mengajak semua untuk memperbaiki komitmen kita dan perilaku kita, kalau perilaku dan komitmen kita tidak penuh ya sama saja. jadi saya sekali lagi mengajak kita semua memperbaiki perilaku kita terhadap perpres 60 ini untuk pembangunan Jabodetabek Puncak Cianjur berkelanjutan,” pintanya.

Ikut pula dalam rapat tersebut selain Menteri ATR BPN, Menteri PUPR dan Bupati Tangerang ada juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keungan Suhasil Nazara, Dirjen Bina Banda Kemendagri, Deputi Bidang Pengelolaan Regional Bappenas, Gubernur DKI Jakarta, Jabar, dan Banten, serta seluruh Bupati Walikota se Jabobodetabekpunjur.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati mendukung upaya pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRD Banten tentang pembelekan atau pembedahab kondisi Bank Banten, sebelum akhirnya RKUD Pemprov Banten dipindah ke BJB.

Dengan begitu, sambung Nawa, agar semua pihak bisa mengetahui kondisi sebenarnya mulai dsri awal dibentuknya Bank Banten hingga sekarang, agar semua pihak bisa melihat secara jelas dan utuh melalui rentut cerita dan laporan yang didapat, hingga akhirnya RKUD Banten saat ini dipindah dari sebelumnya ada di Bank Baten kemudian ke BJB.

Menurutnya, pembentukan pansus belek Bank Banten tersebut, akan dirasa lebih efisien ketimbang melalui hak interplasi seperti saat ini tengah dilakukan oleh anggota DPRD Banten lainnya, karena khawatir syarat akan muatan politik.

“Hemat saya lebih bagus lagi melalui pansus, pembentukan pansus ini nantinya akan membelek atau membedah kondisi Bank Banten dari awal sampai kondisi saat ini, ceritanya akan lehih utuh, dan tidak syarat muatan politik,” kata pria yang akrab dengan nama sapaan Cak Nawa itu kepada wartawan, kemarin.

Melalui Pansus Bank Banten ini nantinya semua mata bisa melihat secara jelas, mulai dari motif pembentukan perda pembentukan Bank Banten, yang langsung mengarahkan kepada PT. Banten Global Developemen (BGD) sebagai induk dari Bank Banten. Sementara,
saat itu kondisinya PT. BGT sendiri saat itu masih kecil, sehingga bagaimana bisa dipercaya dalam mengelola sebuah perusahaan perbankan yang nilai asetnya cukup besar mencapai triliunan rupiah.

“Dan kenanapa itu kita (Pemprov) terus lakukan pembelian Bank Pundi, ditengah situasi penangkapan beberapa petinggi BGD, kenapa ini masih terus dilakukan proses akuisi, dan saat proses akuisi itu NPL nya ada berapa?, ini yang kita harus tahu secara keseluruhan,” katanya.

Melalui runtut cerita secara utuh tersebut, semua akan menjadi gamblang.

Sebelumnyapun, berbagai upaya penyehatan Bank Banten juga telah dilakukan Pemprov, melalui proses duedeligence. Antaranya dari BRI, Bank Mega dan perusahaan finance dari Malaysia. Namun, gagal.

**Baca juga: Lansia dan Janda di Serang Jadi Target Pembagian Sembako Polisi.

Sehingga perlu diketahui secara utuh dari awal, kondisi yang dialami Bank Banten sampai akhirnya Pemprov Banten membuka rekening baru di BJB untuk menjaga cash flow keuangan, terlebih dalam membantu masyarakat dalam menghadapi covid-19 agar bisa dicairkan melalui Bank yang benar-benar liquid.(Den)

Kabar6-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Taryono mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat untuk belajar dari rumah melalui media stasiun televisi TVRI.

Kebijakan tersebut sangat cepat dan baik dalam menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang sedang mewabah.

“Karena program belajar di TVRI akan menambah alternatif pilihan yang ada. Apalagi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan belajar jarak jauh,” ujarnya kepada Kabar6.com. Minggu (12/4/2020).

Taryono berharap, dengan adanya belajar dari rumah melalui TVRI, masyarakat yang kesulitan belajar jarak jauh selama ini tak lagi ketinggalan pelajaran.

Terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melalui website resmi nya mengatakan, ingin memastikan dalam kondisi darurat seperti sekarang ini masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran di rumah, salah satunya melalui media televisi.

**Baca juga: Lawan COVID-19, Kadindikbud Tangsel Dorong Operasi Bersih Sekolah.

“Program Belajar dari Rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat Covid-19,” ujar Nadiem Anwar Makarim. Kamis (9/4/2020).

Ini dia Jadwal program ‘Belajar dari Rumah’ di TVRI:

Senin sampai Jumat:
08.00 sampai 08.30 WIB program PAUD sederajat
08.30 sampai 09.00 WIB program SD Kelas 1-3 sederajat
10.00 sampai 10.30 WIB program SD Kelas 4-6 sederajat
10.30 sampai 11.00 WIB program SMP sederajat
14.00 sampai 14.30 WIB program SMA sederajat
14.30 sampai 15.00 WIB program Pengasuhan dan Pendidikan Anak
19.00 sampai 23.30 WIB program Film Indonesia Terbaik

Sabtu dan Minggu:
08.00 sampai 23.00 WIB program Tayangan Kebudayaan dan Film Indonesia Terbaik

“Untuk sementara, program ini direncanakan akan dimulai pada Senin, 13 April 2020 dan akan berjalan selama tiga bulan hingga Juli 2020,” jelas Nadiem.(adv)

Kabar6- Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, Pemeritah Provinsi (Pemprov) Banten perlu mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif dalam penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019.

Hal ini disampaikan Andra menyikapi semakin masifnya serangan virus ini yang telah menginfeksi puluhan warga Banten. “DPRD mendorong pemerintah untuk dapat segera melakukan realokasi anggaran sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,” ujar Andra, kepada wartawan, Senin (23/3/2020).

Menurut Andra, pada dasarnya pemerintah Provinsi Banten sebelumnya juga telah mengeluarkan dana BTT untuk menangani penularan wabah corona di Banten dengan angka mencapai Rp 10,065 Milyar.

Namun, kata Andra, mengingat persebaran covid-19 membutuhkan penanganan yang sesegranya sebelum lebih meluas lagi, maka DPRD Provinsi Banten telah berkordinasi  dengan gubernur dan wakil gubernur Banten untuk segera mengambil langkah cepat dalam penganggaran penanganan Covid-19 se-Provinsi Banten yang terdiri dari 8 kabupaten dan kota.

Andra mengingatkan realokasi anggaran tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah perundang-undangan. DPRD juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap menjunjung azas kehati-hatian dan transparansi anggaran dalam melakukan berbagai kebijakan dalam penanganan kejadian luar biasa persebaran covid-19 di Provinsi Banten.

**Baca juga: Penyemprotan Disinfektan Ruang Publik di Serang Gunakan Water Canon.

Andra berpesan agar Gubenur dan Wakil Gubernur lebih memantapkan koordinasi selain dengan gugus tugas penanganan covid-19 dalam protokol kesehatan, namun juga harus sudah mulai menjalankan protokol lainya, baik menyangkut transportasi umum, sarana publik, sektor usaha, serta kecukupan logistik atau ketersediaan bahan pokok masyarakat Banten.”Demikian juga koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota untuk dapat bersinergi dan seiring sejalan dalam melakukan penanganan pandemi ini,” katanya.

Andra juga meminta agar para tenaga medis, relawan dan seluruh kompnen yang berjibaku dalam penanganan penanganan Covid-19 di provinsi Banten dapat diberikan apresiasi yang sangat layak dengan tidak melanggar perundang-undangan dan azas kepatutan. (Den)

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Sait Dimyati mendukung Gubernur Banten, Wahidin Halim yang telah mempublikasikan empat warga Banten positif virus Corona. “Dengan terpublikasikannya tempat dan pasien positif virus corona tersebut, membuat publik menjadi tahu dan akan membuat masyarakat menjadi lebih waspada dan mengetahui daerah-daerah mana saja yang terjangkit,” ujarya, Sabtu 14/3/2020.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat sekitar akan bersama-sama dengan pemerintah mencarikan jalan keluarnnya, termasuk untuk mengindari daerah-daerah yang menjadi wilayah endemik.

Menurutnya, pemikiran yang beranggapan dengan dikeluarkannya informasi penularan Corona secara  terang benderang kepada publik yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial dan dan ekonomi, dan belum diketahui kebenarannya tersebut, justru akan merepotkan, karena informasinya yang terputus.”Dan akhirnya, kalau kita mau kemana-mana jadi takut,” katanya.

Dengan publik mengetahui daerah-daerah mana saja yang menjadi endemik penularan virus corona, diyakininya akan meningkatkan kehati hatian masyarakat dalam mewaspadai penularan birus corona didaerah-daerah tertentu.

Saat ditanya apabila pemerintah Kabupaten dan Kota di Banten akhirnya mengeluarkan status KLB  diwilayahnya masing-masing, dalam mengantisipasi penularan virus corona ini agar tidak semakin meluas.

**Baca juga: Antisipasi Wabah Corona, TNI-Polri Bersihkan Lingkungan di Serang.

Lanjut Nawa, pihaknya justru akan mendukung penuh terhadap apa yang akan dilakukan Pemda, karena menurutnya, hal tersebut sudah melalui kajian.”Saya dukung, karena saya yakin kepala daerah lakukan itu, sudah berdasarkan kajian diwilayahnya, dan itu orientasinya bagaimana melindungi warga masyarakatnya dari ancaman virus corona yang dapat merenggut nyawa,” katanya.

Khususnya dengan meliburkan anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP dan SMa, sampai penanganan virus corona ini benar-benar selesai.

Selanjutnya, ujar Nawa, harus sudah mulai menyiapkan rumah sakit cadangan untuk mengantisipasi apabila RS Yulianti Suroso dan Persahabatan penuh. (Den)

Kabar6-DPD II Partai Golkar Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah melakukan perombakan atau reshuffle terhadap ketua pengurus kecamatan di tujuh wilayah. Para pengurus kecamatan sebelumnya deklarasi mendukung bakal calon walikota Muhamad dalam Pilkada 2020.

“Bukan dipecat. Tapi karen masa tugasnya sudah selesai,” klaim Sekjen DPD II Partai Golkar Tangsel, Abdul Rasyid kepada kabar6.com di Serpong, kemarin.

**Baca juga: Beredar Video Kader Golkar Dukung Muhamad di Pilkada Tangsel 2020.

Ketujuh nama-nama pelaksana tugas (Plt) pengurus kecamatan Partai Golkar antara lain, Ciputat Aminudin, Pamulang, Maradona, Setu Junaedi, Serpong Utara Imam Mahendra, Pondok Aren Rachmat Hidayat, Serpong Dedi Mashudi dan Ciputat Timur Muhamad Azis.

Pengakuan senada diutarakan oleh Sukarya, pengurus harian DPD II Partai Golkar Tangsel. Menurutnya, dalam waktu dekat akan digelar musyawarah kecamatan dan Plt PK bisa mencalonkan diri.

“Gak ada, mungkin bukan berhenti, mungkin masa berlakunya udah habis, gak pernah diperpanjang,” jelas Sukarya. (eka)

Kabar6 – Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, Pemkab Pandeglang lalukan penandatanganan kerjasama atau Momorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, di Pendopo Pandeglang, Jum’at (6/3/2020).

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan keterpaduan data sangatlah penting untuk dimiliki, sebab kata Irna di era keterbukaan informasi publik harus berbasis data.

“Dengan data yang valid dan lengkap akan mempermudah untuk melaksanakan program pembangunan, misalnya data perekonomian, pertanian hingga angka kemiskinan,”kata Irna

Ia berharap, pihak BPS dapat membantu pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pemenuhan data strategis untuk pembangunan di Kabupaten Pandeglang. “Kami mohon dukungannya agar Pandeglang bisa maju, sehingga semua data di Pandeglang dapat dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

**Baca juga: Masker Corona Langka, Polisi Pandeglang Gelar Sidak.

Sementara Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana mengatakan, kerjasama ini juga dalam mewujudkan indonesia satu data Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. “Ini kerjasama yang pertama kami lakukan, selanjutnya kita akan lakukan dengan Kota Cilegon,”katanya.

Ia juga mengatakan, selain menuju indonesia satu data, kerjasama ini salah satu syarat administrasi untum pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI). ” Karena kita BPK akan melakukan audit, salah satu dasar harus yaitu memiliki MoU dengan Kabupaten Kota agar tidak ada kesalahan,”pungkasnya. (Aep)