Kabar6-Warga Kelurahan Pabuaran Tumpeng Kecamatan Karawaci berharap Pemerintah Kota Tangerang segera membangun embung atau tandon air sebagai langkah menanggulangi banjir di wilayah itu.

Tandon berfungsi sebagai penampung air pada musim hujan yang bisa diatur melalui pintu air, sehingga air mengalir dan tidak banjir seperti yang selama ini terjadi.

Lurah Pabuaran Tumpeng Ujang Soleman mengatakan keinginan warga ini disampaikan dalam bentuk menghimpun tanda tangan dukungan. “Sudah puluhan warga yang membubuhkan tandatangannya,” kata Ujang, Minggu 8/3/2020.

Sebagai pemerintahan di kelurahan, kata Ujang, sejauh ini mendukung permintaan masyarakat tersebut. ” Kami akan menjembatani keinginan warga dengan Pemkot Tangerang,” kata Ujang.

Menurut Ujang, keinginan warga agar dibuatkan tandon ini sudah cukup lama. “Tekad warganya sudah bulat untuk dibuatkan tandon. Sudah sejak lima tahun lalu,” tuturnya.

Chandra, salah seorang warga perumahan Pondok Arum mengakui sudah sejak lama menginginkan adanya tandon yang dibangun Pemkot Tangerang. “Kebetulan ada lahan kosong milik masyarakat yang memungkinkan di atasnya dibangun embung itu,” katanya.

Menurut Chandra, jika permintaan tandon ini segera direspon Pemerintah Kota Tangerang maka warga pasti bergembira paling tidak antisipasi banjir sudah dilakukan.

Candra mengatakan banjir di perumahan itu menjadi masalah yang hingga kini seperti tidak ada solusi. Menurutnya, perumahan itu seolah menjadi langganan banjir ketika curaj hujan tingg8. ” Banjir pada awal Januari 2020 setinggi dua meter,” katanya. Dia menyebutkan banjir terparah ada di perumahan yang sama dan Perumahan Benua Indah, ketinggian air mencapai empat meter.

Candra menyebutkan lahan itu semestinya dibeli pemerintah untuk kepentingan masyarakat. “Sudah 90 persen lebih warga Pabuaran Tumpeng setuju dengan tanda tangan mendukung dibuat tandon, ini masih berjalan sosialisasi meluas hingga Nambo Jaya,”kata Candra.

Candra memastikan warga di Perumahan Benua Indah dan Pondok Arum yang sebagian wilayahnya masuk Kelurahan Nambo Jaya setuju.

**Baca juga: 40 Titik Jalan Kali Perancis Mulai Diperbaiki.

“Lokasi tanah kosong itu ada di Pabuaran Tumpeng tapi saya yakin karena lokasi Nambo Jaya itu lebih rendah dari tanah kosong itu jadi kalau dibuatkan tandon daerah di bawahnya akan bebas banjir,”ujar Candra.

Candra menambahkan menyangkut keinginan adanya tandon ini sudah berulang kali dirapatkan dan disosialisasikan kepada warga. Hasilnya tetap sama warga mendorong Pemkot membuatkan tandon air.

Apalagi kata Candra di ujung saluran irigasi tepat di atas tanah kosong yang diperkirakan seluas 8000 meter itu Pemkot sudah membangun pintu air.(GFM)

Kabar6- Anggota DPR-RI asal Pandeglang Rizki Aulia Rahman meminta pemerintah untuk segera memulangkan puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di Kapal Pesiar Diamond Princess di Yokohama Jepang.

“Karantina sudah selesai dilakukan di Kapal Pesiar. Namun pihak Pemerintah belum ada respon atau kejelasan untuk soal penjemputan,” katanya, Sabtu (28/2/2020).

Menurutnya, satu ABK dari puluhan WNI adalah warga Kabupaten Pandeglang Dede Samsul Fuad. jika tak segera di jemput khawatir mereka akan tertular.

“Salah satu WNI yang sudah lulus uji dan karantina adalah asal Kabupaten Pandeglang. Khawatir jika tidak segera direspon maka WNI sisanya khawatir terdampak kembali virus Corona itu,”tandasnya.

Orang tua Dede Fuadi Laga mengatakan, anaknya saat ini hanya terkurung di kapal tak bisa berbuat banyak setelah menjalani karantina yang dinyatakan negatif terinfeksi virus Corona. Makanya ia meminta kepada pemerintah untuk segera memulangkan Dede ke Labuan Pandeglang. Fuadi khawatir jika anaknya terlalu lama di Yokohama akhirnya ia tertular virus yang berasal dari negara China.

“Setelah menjalani karantina itu di kabin saja. Anaknya negatif Corona. Makanya minta secepatnya dipulangkan takut kena Corona pas dipulangkan,”pintanya.

**Baca juga: Mobil Tangki Pertamina Tabrak Warung Warga di Pandeglang.

Selama Dede menjalani karantina, Fuadi dan istrinya Hasibah (48) inten berkomunikasi untuk memantau kondisi kesehatan Dede. Diakuinya, saat ini Dede di kapal yang tengah bersandar di Yokohama Jepang seperti dipenjara dan tidak beraktivitas disisi lain anaknya diselimuti was-was terhadap virus tersebut menyusul 9 WNI yang dinyatakan positif Corona.

“Itu banyak keluhan, gak bisa kemana-mana di Kabin saja dan gak bisa interaktif dengan yang lain juga hatinya was-was. Jadi sebelum kejadian terkena virus Corona, mudah-mudahan jangan, (sekarang) minta dievakuasi,”harapnya.(Aep)

Kabar6-Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lebak Peri Purnama menyebut, banyak tambak udang dan ikan kerapu yang tidak mengantongi izin. Peri meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah penertiban.

“Segera ditertibkan, pemerintah daerah jangan membiarkan bertahun-tahun tambak-tambak itu tanpa izin,” kata Peri kepada Kabar6.com, Selasa (25/2/2020).

Peri mengatakan, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diketahui, dari banyak tambak di wilayah Selatan, hanya 2 yang mengantongi izin.

“Dari banyak tambak di sana, informasi dari dinas ternyata cuma 2 yang berizin. Dua itu, PT Raja Udang di Malingping dan tambak di Pagelaran,” ujarnya.

**Baca juga: Jelang Musda KNPI Lebak, Kubu Taufik Konsultasi ke MPI dan Provinsi.

Pemerintah diminta benar-benar tegas terhadap aktivitas usaha yang dapat berkontribusi bagi pendapatan asli daerah.

“Kalau yang layak berizin ya berikan izinnya jangan dipersulit. Kalau memang tidak layak ya tutup, apalagi kalau ada yang menghantam sempadan pantai ya harus ditertibkan juga. Kalau sudah ada penjelasan dari dinas teknis, Satpol PP harus segera bergerak,” tegas Peri.(Nda)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan mendesak agar Dinas Kesehatan membuat Posko Kesehatan dalam menangani wabah Chikungunya di RW 010, Kampung Rawa Lele, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat.

“Saya akan segera menghubungi Kepala Dinas Kesehatan untuk bikin posko kesehatan di RW tersebut, intinya bakal kita dorong,” ujarKetua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Sukarya kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Tangsel, Setu, Kamis 13 Februari 2020.

Lanjutnya, kepala puskesmas harus konsen dengan masalah tersebut, agar virus Chikungunya tak merabah luas.

“Kesiapan dinas kesehatan, kader-kader kesehatan itu kan ada puskesmas, kepala puskesmas itu harus konsen itu, jangan sampai merabah banyak, jangan sampai merabah ke mana-mana,” jelasnya.

Sukarya menjelaskan, masalah ini tidak hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, melainkan Dinas Lingkungan Hidup juga agar memerhatikan lingkungan tersebut agar tidak kumuh.

**Baca juga: Begini Cara Dinkes Tangsel Tangani Wabah Chikungunya di Ciputat.

“Lingkungan kumuh itu bukan hanya Dinas Kesehatan saja, bisa jadi Dinas Lingkungan Hidup, mereka harus bekerja sama disitu, tapi kalau dimungkinkan turun kelapangan dan meninjau ke lokasi,” tutupnya.

Diketahui, tidak ada pengobatan khusus untuk menyembuhkan Chikungunya, karena penderita akan sembuh dengan sendirinya. Dalam banyak kasus, gejala akan mereda dalam seminggu. Meski demikian, nyeri sendi dapat berlangsung hingga beberapa bulan.(eka)

Kabar6-Warga di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, mendesak agar proses pembayaran lahan proyek Waduk Karian dipercepat. Pasalnya, mereka khawatir banjir bandang seperti awal Januari 2020 ini kembali terjadi.

“Kami minta pemerintah segera melakukan pembayaran. Sesegera mungkin diselesaikan agar warga bisa secepatnya pindah, karena kami tidak tenang, khawatir ada banjir susulan,” kata Saprudin, warga Sukarame, Selasa (28/1/2020).

Selain mendesak pembayaran kepada warga yang terdampak banjir bisa segera direalisasikan, warga mengingatkan bukan ganti rugi. Melainkan ganti untung.

“Harganya harus manusiawi. Jadi bukan ganti rugi tapi ganti untung. Informasinya sih memang akan dipercepat, semoga saja benar,” kata Endang, warga Bungurmekar, Sajira.

**Baca juga: Lebak Siapkan Dua Rumah Sakit untuk Rujukan Pasien Suspect Corona.

Sementara itu, Pejabat Pembuat KomitmenPengadaan Lahan BBWSC-3, Revita Kartikasari menyampaikan, masih 1.007 hektar lahan Waduk Karian yang belum dibebaskan. Adapun luas lahan yang terdampak bencana banjir sekitar 600 hektare.

“Kurang lebih 600 hektar, itu ada di 6 desa di Kecamatan Sajira dan 1 desa di Kecamatan Cimarga. Karena pendanaan lahan PSN (Proyek Strategis Nasional) ini khusus dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Nah, salah satu syarat pembayaran dari LMAN ini harus proses review BPKP,” jelas Revi.(Nda)

Kabar6-Rencana penghapusan tenaga kerja honorer semakin membuat ribuan pegawai di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) cemas. Banyak di antara mereka telah puluhan tahun mengabdi tapi nasib masa depannya semakin suram.

“Jangan lupakan jasa kami lah. Sebelum Tangsel pemekaran ada banyak temen-temen yang udah mengabdi,” ungkap Ketua Forum Honorer Indonesia Kota Tangsel, Ahmad Sofyan kepada kabar6.com, (Selasa, 21/1/2020).

Ia terangkan, pihaknya meminta kejelasan dari Pemkot Tangsel secara terbuka. Pemkot Tangsel mesti transparan kepada seluruh masyarakat mengenai rencana penghapusan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (P3K).

Sofyan berharap Pemkot Tangsel dapat mengambil langkah cepat serta tepat. Mampu memberikan kejelasan dan kesrjahteraan bagi nasib ribuan pegawai honorer dengan skala prioritas.

“Honorer yg benar-benar berdomisili dari wilayahnya masing-masing di Kota Tangsel itu sendiri,” harapnya.

**Baca juga: Pemkot Tangsel Pasrah Tenaga Honorer Dihapuskan.

Menurutnya, kasihan nasib rekan sejawatnya yang sudah disiplin dan rajin tapi nasib kedepannya semakin tak jelas.

“Maupun loyalitas kepada pelayanan masyarakat khususnya di Kota Tangerang Selatan ini,” jelasnya.(yud)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mendesak pemerintah Kota Tangerang agar lebih serius dalam persoalan penanganan banjir. Kendati sebanyak 8 Kecamatan terdampak cukup parah atas peristiwa banjir tersebut.

Hal tersebut dikatakannya saat meninjau langsung lokasi banjir bersama Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto.

“Jadi pemerintah terus bergerak baik dalam penanangan maupun pasca banjir tidak berhenti sampai sini. Ini urusan yang panjang,” ujar Gatot saat dimintai keterangan dilokasi banjir Ciledug Indah Kota Tangerang, Rabu (1/1/2019).

Selain itu, Gatot mengatakan Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan lebih jauh dalam penanganan banjir.

“Jadi pemerintah daerah harus serius dalam penanganan banjir. Terkait saluran-saluran drainase dan turap serta para pengembang-pengembang punya kewajiban membuat saluran air yang memenuhi standar,” katanya.

**Baca juga: Tahun Baru, Kota Tangerang Kebanjiran.

Kendati demikian, penanangan banjir tersebut harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Menurut Gatot, hal itu harus menjadi cacatan Pemerintah Kota Tangerang untuk segera menyelesaikan titik pengerjaan yang belum terselesaikan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

“Memang ada beberapa titik belum di tanggul dan itu harus segera dikerjakan. Kita berharap berikutnya tidak seperti begini lagi,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak didesak melakukan moratorium penerbitan izin retail modern.

Desakan itu disuarakan Sekretaris Komisi I DPRD Lebak Abdul Rohman yang menilai menjamurnya retail bisa merugikan pedagang tradisional.

Terkait hal itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Lebak mengatakan akan mematuhi kebijakan pemerintah.

“Apindo mengikuti regulasi yang ada. Kami taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah,” kata Ketua Apindo Lebak, Pepep Faisaludin kepada Kabar6.com, Jum’at (6/12/2019).

**Baca Juga: Komisi I Minta Pemkab Lebak Moratorium Penerbitan Izin Waralaba Baru.

Menurut Pepep, saat ini merupakan eranya pasar bebas yang tidak hanya persaingan sebatas antara pasar lokal, akan tetapi sudah dengan pasar luar negeri.

“Berkaitan dengan UKM yang gulung tikar itu ranah pemerintah bukan ranah Apindo,” ujarnya.

Pepep kembali menegaskan jika Apindo bergantung dengan kebijakan pemerintah.

“Kalau regulasinya memperbolehkan. Pengusaha kalau margin nya bagus pasti dikejar, tapi kalau pun marginnya besar tapi tidak dibolehkan ya tidak bisa berbuat apa-apa,” jelas dia.

Diminta tanggapan tentang penilaian bahwa menjamurnya minimarket akan mematikan warung-warung tradisional di sekitarnya, ini kata Pepep.

“Apindo itu asosiasi yang menaungi perusahaan besar maupun kecil. Jadi tidak bisa diseret ke kebijakan publik,” tutupnya.

Terkait hal ini, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menegaskan, pemerintah daerah tidak akan melakukan moratorium terhadap pendirian retail modern.

“Tidak akan moratorium,” kata Iti, Selasa (5/11/2019) lalu.

Meski begitu, Pemkab Lebak akan tetap melakukan kajian terhadap minimarket sesuai dengan tata ruang wilayah (RTRW).

“Kami akan mengkaji sesuai RTRW, jadi misalnya jaraknya yang berdekatan akan kami atur,” terang Iti.(Nda)

Kabar6-Kalangan pegawai honorer di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pasrah peluang masuk dalam rekruitmen CPNS sulit. Meski demikian mereka punya dua catatan yang harus diperhatikan oleh kepala daerah setempat.

“Iya silahkan saja kalo begitu. Apalagi IPK harus 3,” kata Ketua Forum Honorer Kota Tangsel, Abdul Azis kepada kabar6.com, (Kamis, 14/11/2019).

Catatan penting, ia terangkan, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany harus transparan selama melaksanakan proses rekruitmen CPNS. Ke-222 formasi yang lolos harus peserta yang berkompeten.

“Istilahnya, enggak bakal ada anak pejabat atau titipan jangan cuma retorika doang,” terangnya.**Baca juga: CPNS 2019, Mayoritas Honorer Tangsel Berusia Diatas 35 Tahun, Peluangnya?.

Azis berharap kedepannya gaji bagi pegawai honorer bisa ditingkatkan. Jangan hanya enam organisasi perangkat daerah saja yang mengusulkan kenaikan gaji pegawai honorer.

“Tapi bisa semua OPD, dan minimal setara dengan UMK lah,” harapnya.(yud)

Kabar6-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Pagedangan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Tangerang segera membangun kembali gedung SDN Malangnengah II yang roboh.

“Gedung sekolah merupakan fasilitas yang sangat vital dan bersifat urgen, untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi segera diperbaiki,” ujar Ketua PGRI Kecamatan Pagedangan, Enoh
Selasa 12/11/2019.

PGRI Pagedangan, kata Enoh, mengapresiasi cara sekolah melakukan langkah antisipasi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang datang kelokasi melakukan pengecekan.

Enoh mengajak seluruh stakehokder terkait untuk bersama-sama membangun kualitas pendidikan di Kecamatan Pagedangan. “Tidak hanya kualitas belajar mengajarnya saja, tetapi juga kualitas sarana dan prasarananya juga.”

**Baca juga: Sebelum SD Malangnengah II Roboh, Sekolah Temukan Tanda tanda ini.

SD Negeri Malangnengah II roboh setelah diterjang angin kencang Senin petang kemarin 11/11/2019. Atap bangunan ambruk menimpa tiga ruangan kelas yang selama ini digunakan siswa kelas 4,5 dan 6. (Ris)