Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meresmikan SANITREN atau sanitasi pondok pesantren di Ponpes Asma’ul Husna Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa. Acara peresmian tersebut ditandai dengan pemukulan bedug oleh Bupati Tangerang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang mengatakan peresmian sanitasi pondok pesantren di Pondok Pesantren Asma’ul Husna Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa merupakan bagian dari program RPJMD berbasis sanitasi pondok pesantren yang per hari ini sudah mencapai 346 unit. Lanjut Bupati Insyaallah, target minimal 600 unit sanitren bahkan lebih bisa tercapai sebelum 2023.

“Jadi Tahun 2022 dan 2021 akhir, kita sudah mulai lagi menuntaskan program sanitasi berbasis pondok pesantren dalam rangka menunaikan tugas visi misi kita yakni Kabupaten Tangerang religius, karena kemarin sempat terhambat oleh pandemi Covid-19. Jadi saat ini kita kejar lagi,” ungkap Bupati Zaki, Selasa (22/3/22).

Menurut Bupati juga mengungkapkan pondok pesantren yang menjadi sasaran program karena pondok pesantren adalah penghasil dan juga mendidik para calon generasi penerus alim ulama, para kyai. Maka dari itu Pemkab. Tangerang dengan visi misi religius berkewajiban untuk memberikan fasilitas kepada pondok pesantren sebagai sarana pendidikan Islam yang nantinya akan menjadikan masyarakat Kabupaten Tangerang yang agamis.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik BAPPEDA, tim fasilitator dan juga tim pengendali program yang kemudian bisa bekerjasama dengan masyarakat, GP Ansor, MUI Kab. Tangerang dan Kemenag, membangun sarana dan prasarana pondok pesantren di Kabupaten Tangerang,” katanya.

**Baca juga:Sunat Dana Bansos, Dua Pendamping di Kabupaten Tangerang Jadi Tersangka

Sementara itu KH. Endang Suharno selaku pimpinan Pondok Pesantren Asma’ul Husna Tigaraksa mengucapkan syukur Alhamdulillah pondok pesantrennya bisa mendapatkan bantuan pembangunan sanitasi pondok pesantren untuk para santri santrinya.

“Alhamdulillah Pak Bupati saya ucapkan terima kasih dengan telah terbangunnya sanitasi pondok pesantren di Pesantren Asma’ul Husna ini. Sekarang para santri bisa melakukan kegiatan mandi, cuci, kakus dengan lebih baik lagi karena sebelumnya sangat tidak layak,” jelasnya.(red)

Kabar6-Enam orang warga Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang mendatangi dan mengadukan ke lembaga sosial control perihal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari anggaran Dana Desa tahun 2020.

Keenam warga Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa ini mengaku telah memberikan pernyataan bahwa ke enam orang warga tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan BLT dampak Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.

Tim Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Tangerang Raya (ALTAR) Hamson SH mengatakan, keenam warga Desa Tapos itu mengaku tidak sepenuhnya mendapatkan bantuan BLT tersebut.

“Semestinya BLT DD itu mereka mendapatkan 9 tahap, pada kenyataannya enam warga hanya mendapatkan 2 kali, artinya mereka masih punya hak,” ungkap Hamson SH kepada kabar6.com.

Dikatakan Hamson, terkait itu, keenam warga Desa Tapos itu telah membuat surat pernyataan dan menguasakan kepada pihak ALTAR untuk mengkonfirmasi kepada Kepala Desa (Kades) terkait dugaan penyalahgunaan penyaluran BLT DD.

“Kami ALTAR meminta Kades untuk mengklarifikasi serta menyelesaikan hal itu kepada masyarakat sebelum kami dorong hal ini ke Kejari,” ungkapnya.

**Baca juga: Loka POM Kabupaten Tangerang Temukan Produk Pangan Tanpa Izin

Sementara keenam warga Desa Tapos itu di antaranya, M. Didi. S, Santi Setiawati, M. Riani, Sarminah, Tini, Kayok.

Terpisah, Kades Tapos Kecamtan Tigaraksa Khairudin saat di konfirmasi kabar6.com melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban ihwal penyaluran BLT DD tersebut.(Han)

Kabar6-Aliansi Lembaga Swadaya masyarakat Tangerang Raya (ALTAR) mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang yang memanggil 406 saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif LSM BP2A2N yang juga tergabung dalam ALTAR mengatakan, pemanggilan terhadap ratusan Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ini untuk didengar dan diperiksa keterangan sebagai saksi terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH yang ada di Kabupaten Tangerang khususnya di Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa.

“Hal ini juga yang pernah di sampaikan oleh Pak Nana Lukmana Kasi Intel kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang bahwa kasus ini terus dilakukan pemeriksaan, dan kami pun tetap mengawal kasus yang sama yang kami laporkan di Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg, ucap Ahmad Suhud kepada kabar6.com, Senin (15/3/2021).

Dan hari ini lanjut Suhud, ada sekitar 406 saksi Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tapos yang dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa Tangerang untuk dimintai keterangan.

“Hari ini pihak Kejari Kabupaten Tangerang meminta bantuan kepada Kades Tapos untuk memanggil ratusan saksi penerima PKH untuk diperiksa oleh pihak Kejari di SDN Tapos Gardu, berdasarkan surat permohonan bantuan nomor: B-57/ M.6.12/Fd.1/03/2021,” ujar Suhud.

**Baca juga: Pabrik PT Taraguna Foamindo di Cikupa Terbakar

Diketahui, panggilan ratusan saksi penerima PKH itu tertuang dalam surat yang dilayangkan oleh pihak Kejari Tigaraksa Tangerang dengan nomor: SP-58/M.6.12/Fd.1/03/2021 perihal sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi bantuan dana PKH tahun 2018, 2019 Kecamatan Tigaraksa.

Hal itu berdasarkan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang nomor: Print-26/M.6.12/Fd.1/09/2020 tanggal 23 September 2020, sementara ratusan saksi itu diminta untuk membawa KTP, KK, Buku Tabungan dan ATM.(Han)