Kabar6-Elemen mahasiswa di Provinsi Banten akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan massa mahasiswa dari berbagai daerah menggelar demonstrasi besar-besaran, Senin (11/4/2022).

“Beberapa teman-teman sudah ada yang berangkat ke titik sementara sebelum nanti bergabung dengan teman-teman yang lain,” kata Nukman Faluti dari Aktivis Banten Bersatu, Minggu (10/4).

Rencananya, titik aksi demonstrasi mahasiswa akan dilakukan di depan Gedung DPR RI, Senayan. Kata Nukman, banyak tuntutan yang akan disampaikan, salah satunya soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu.

**Berita Terkait: Polda Banten Siaga Hadapi Pergerakan Massa Demo 11 April 2022

“Salah satunya soal itu, kemudian terkait ibu kota negara (IKN) yang menghabiskan anggaran fantastis sehingga akan berimbas hutang Indonesia semakin membengkak,” ujar Nukman.

Kemudian terkait kenaikan BBM, dan harga bahan-bahan pokok yang saat ini justru semakin mencekik masyarakat. Belum lagi soal rencana naiknya LPG 3 Kg dan isu bakal naiknya Pertalite.

“Jika ini terjadi tentu saja masyarakat tidak mampu akan sangat terkena imbasnya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Ratusan masyarakat dari Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, berdemonstrasi di depan PT Cemindo Gemilang. Mereka menuding perusahaan semen itu membuat kerusakan lingkungan dan tidak mengedepankan tenaga kerja lokal.

Sempat terjadi kericuhan antara massa aksi dengan petugas kepolisian yang berjaga. Saling dorong antara masyarakat dengan polisi sempat terjadi, saat massa aksi mencoba merangsek untuk masuk ke area pabrik semen.

“Perusahaan telah abai terhadap kewajibannya dalam menjaga lingkungan di Bayah, perusahaan telah abai dalam proses rekrutmen tenaga lokal, dan perusahaan malahan lebih banyak memberikan dampak negatif kepada masyarakat di Kecamatan Bayah,” ujar Koordinator aksi, Budi Supriadi, dalam orasinya, Kamis (17/02/2022).

Budi menjelaskan, aksi warga dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada perusahaan pemegang merk semen Merah Putih, yang dianggap mengabaikan tuntutan warga.

“Makanya kami turun langsung menggelar demo, dengan harapan adanya perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan, dan keberadaan perusahaan harus lebih banyak memberikan dampak positif kepada kami sebagai warga yang terdampak,” tambah Budi.

Budi mencontohkan, pemilik sawah di Cinangga Lebak, Desa Bayah Timur, menjerit karena sawahnya kering akibat ulah perusahaan. Warga yang berdekatan dengan lokasi tambang pun khawatir rumahnya roboh karena retak-retak, akibat peledakan tambang.

Lalu, warga yang berdekatan dengan area bongkar muat dermaga milik PT Cemindo Gemilang, terimbas debu batubara dan debu yang dihasilkan oleh pabrik semen. Kata Budi, itu hanya salah satu contoh dampak dari sekian banyak dampak lainnya yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Bayah.

“Kami tidak akan berhenti melakukan aksi selama perusahaan banyak merugikan warga. Kami berhak menuntut hak kami sebagai warga yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kami berharap, suara kami bisa didengar oleh pemangku kebijakan,” imbuh Budi.

Senada disampaikan Marto, salah satu warga di Desa Pamubulan. Marto mengaku setiap hari dihantui perasaan takut akan getaran peledakan tambang dan kebisingan yang disebabkan oleh konveyor pembawa material semen.

**Baca juga: Jembatan Ciujung Baru Kembali Rusak Picu Kemacetan, Pengguna Jalan: Hampir Tiap Tahun

**Cek Youtube: Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara

Marto pun berharap, adanya perhatian dari pemerintah dan para pemangku kebijakan kepada warga di Kecamatan Bayah yang terdampak. Kemudian adanya tindakan tegas kepada perusahaan yang telah abai dan cenderung merugikan warga.

“Belum lagi soal dampak debu yang kami rasakan. Bayangkan saja Pak, setiap ada peledakan, rumah kami bergetar seperti gempa saja. Kami mau hidup tenang seperti sebelum adanya perusahaan,” keluh Marto.(Dhi)

Kabar6-Usia enam temannya dibebaskan dan berdamai dengan Gubernur Banten, KSPSI tidak mengikuti demonstrasi buruh hari ini di depan kantor Wahidin Halim, di KP3B, Kota Serang, Rabu, 05 Januari 2022.

Alasannya, mereka memiliki strategi lain yang dianggap lebih efektif untuk menuntut kenaikan upah dan merevisi ketetapan UMK 2022.

“Kita engga turun hari ini, karena kita sedanf nyusun strategi lain yang akan kita lakukan. Kita sama dengan aliansi yang lain, bahwa kita merasa bahwa UMK itu perlu di revisi, tidak sama dengn yang sekarang,” kata Hermanto Ahmad, Sekjen DPP KSPSI, di Polda Banten, Rabu (05/01/2022).

Meski tidak masuk kedalam barisan massa aksi hari ini, KSPSI mengaku akan terus menyuarakan aspirasi buruh agar lebih sejahtera.

**Baca juga: 1.077 Gempa Guncang Banten di Tahun 2021

Mengenai demonstrasi hari ini, Hermanto menerangkan bahwa Gubernur Banten, Wahidin Halim, memberikan ruang penyampaian aspirasi.

“Bahwa kan Gubernur terbuka pada semua aspirasi. Jadi tidak ada masalah dengn aksi demo. Bahwa ada usulan, ada demo soal kenaikkan upah itu memang ada ruang terbuka untuk mereka menyampaikan pendapat. Akan apa hasilnya, ya itu tergantung negosiasi mereka,” ujarnya.(dhi)

Kabar6-Sejumlah warga Kampung Cengkok RT 03/02, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, menuntut PT Sukses Logam Indonesia ditutup. Warga menduga ada pencemaran limbah B3 sejenis debu yang mencemari udara lingkungan sekitar.

“Rumah kami itu sangat dekat dengan pabrik, dampak dari perusahaan beroperasi menimbulkan debu hitam pekat bercampur minyak,” kata Aas, ibu rumah tangga saat ditemui di lokasi, Senin (3/1/2021).

Ia menerangkan, sejauh ini warga sering kali menggeruduk PT Sukses Logam Indonesia. Perusahaan tersebut mengaku hanya memotong rumput.

“Mereka tidak mau mengaku kalo mereka berproduksi. Anak umur 2 tahun sekarang banyak yang merasakan dampak dari limbah B3 itu, seperti panas, hidung pilek, dan dikhawatirkan ini berdampak panjang bagi kesehatan anak,” ungkapnya.

Terpisah, Ahmad Nawawi Kepala Desa Sentul mengatakan, pihak desa terlebih sudah menyurati, dan sudah mengadakan musyawarah terhadap perusahaan terkait perizinan jika perusahaan beroperasi.

**Baca juga: Sekda Kukuhkan Dewan Pengurus Unit Korpri Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2021-2026

Dirinya juga mengaku, tidak memberi izin jika dampak dari perusahaan sangat besar bagi kesehatan. Adapun pihak pemerintah desa hanya menjadi penengah.

“Ditutup tahun 2019 sampai 2021 perusahaan itu tutup, namun, meraka mencuri untuk beroperasi. Kemarin itu PT LSI hanya trailer atau uji coba, terlebih banyak yang merasakan dampaknya seperti di lima RT itu terbagi menjadi Kampung Cengkok dan Kampung Kelanturan,” katanya.(Cr)

Kabar6-Mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar demonstrasi yang bertepatan dengan HUT ke-193 Kabupaten Lebak, di depan kantor bupati Lebak, Rangkasbitung, Kamis (2/12/2021).

Semula berjalan damai, demonstrasi yang dijaga aparat kepolisian termasuk personel Brimob sempat diwarnai kericuhan hingga mahasiswa dan petugas saling dorong.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai masih banyak persoalan yang sampai saat ini penanganannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut mahasiswa, tak dapat dipungkiri bahwa Lebak masih dikuasai oleh oligarki dinasti. Baik eksekutif maupun legislatif dituding tak mampu maksimal menjalankan fungsinya.

“Pemimpin Lebak saat ini tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya,” kata mahasiswa saat berorasi.

Ada sejumlah poin yang jadi tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi tersebut. Mahasiswa menuntut Pemkab Lebak meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, baik infrastruktur maupun suprastruktur.

**Baca juga: Demo Mahasiswa di Depan Kantor Bupati Lebak Ricuh, Brimob Siaga

Pemerintah daerah diminta tegas dan menindak aktivitas perusahaan-perusahaan yang justru menyebabkan kerusakan lingkungan. Persoalan kemiskinan juga tak kalah menjadi sorotan mahasiswa yang meminta pemerintah daerah serius menangani persoalan tersebut.

Terungkapnya sejumlah kasus korupsi dinilai mahasiswa sebagai peringatan agar pemerintah daerah serius pula dalam penuntasan reformasi birokrasi. Mahasiswa juga mendesak Pemkab Lebak berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai nasib warga korban bencana banjir pada awal 2020 lalu yang kini masih tinggal di hunian sementara (Huntara).(Nda)

Kabar6-Hari Ulang Tahun (HUT) ke-193 Kabupaten Lebak diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor bupati Lebak, Kamis (2/12/2921).

Aksi yang semula berjalan damai berubah ricuh. Mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) yang mendesak Pemkab Lebak dan DPRD menuntaskan berbagai persoalan terlibat saling dorong dan nyaris baku hantam dengan aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi.

Polisi berusaha memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa di depan kantor bupati. Saling dorong antara mahasiswa dan petugas tak terasa terhindarkan.

Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra ikut turun langsung meminta kepada mahasiswa untuk membubarkan diri.

“Pulang, pulang kalian,” kata Teddy ke para pendemo.

Namun ricuh tak berlangsung lama, mahasiswa kembali berkumpul dan menyuarakan tuntutannya, salah satunya soal peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

**Baca juga: Usia Lebak 193 Tahun, Sederet Penghargaan Diraih Meski Pandemi

“Menutut Pemkab Lebak meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, baik infrastruktur maupun suprastruktur,” bunyi salah satu poin tuntutan di dalam rilis mahasiswa.

Mahasiswa terus berorasi mengkritik kinerja Pemkab Lebak. Sementara, personel kepolisian Brimob beserta kendaraan taktis (Rantis) nampak tetap bersiaga.(Nda)

Kabar6 – Ratusan buruh dari berbagai aliansi di Banten masih bertahan di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Setidaknya, mereka sudah lebih dari 8 jam berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Banten, menuntut kenaikan upah dan menolak PP 36.

Berdasarkan pantauan, ada massa aksi yang membakar spanduk dan barang lainnya, kemudian ada yang duduk dan berbincang-bincang. Mereka sudah datang di depan kantor Gubernur Banten sejak Selasa siang, 30 November 2021 sekitar pukul 12.00 wib.

“Untuk personel yang melaksanakan pengamanan utamakan kesehatan, jangan pernah terpancing dan tetap humanis kepada massa buruh yang melaksanakan unras,” kata Kapolda Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto, Selasa (30/11/2021).

Para buruh dari berbagai daerah di Banten masih menunggu keputusan Gubernur Banten, Wahidin Halim, menetapkan kenaikan upah tahun 2022 mendatang.

**Baca juga: Atlet Pemula Taekwondo dari Enam Club di Kota Serang Harumkan nama Kota Serang

Menurut Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga, sesuai aturan yang ada, demonstrasi dibatasi hanya sampai pukul 18.00 wib.

“Polda Banten tetap sabar memberikan pelayanan kepada massa aksi dan meminta agar massa aksi tetap menjaga situasi tetap kondusif meski sudah malam hari,” kata Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga, Selasa (30/11/2021).(Dhi)

Kabar6 – Polemik pernyataan Junimart Girsang yang kemudian di telah meminta maaf, membuat ratusan massa dari Pemuda Pancasila (PP) berdemonstrasi di depan kawasan KP3B, Kota Serang, Banten. Massa aksi membuat lalu lintas macet, sehingga polisi harus melakukan rekayasa.

“Saya perintahkan personel segara atur arus lalu lintas agar kegiatan unras tidak menyebabkan kemacetan dan mengganggu masyarakat yang ingin melintas,” ujar Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Rudy Purnomo, Senin (29/11/2021).

Polisi melati tiga itu meminta massa aksi tidak membuat kemacetan dan tertib dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

“Aksi Ormas Pemuda Pancasila yang melaksanakan unras harus dilaksanakan dengan tertib dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum,” terangnya.

**Baca juga: Polda Banten Tes Swab Acak Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Demonstrasi ditengah pandemi covid-19 dan perjuangan pemerintah mencegah gelombang ke tiga corona, harus dilakukan dengan prokes ketat. Setidaknya, pada massa aksi wajib menggunakan masker.

“Mari sama-sama kita bantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Banten dengan tetap patuh protokol kesehatan,” kata Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga, Senin (29/11/2021).(Dhi)

Kabar6 – Ratusan buruh Kota Cilegon berdemonstrasi di depan kantor Walikota Cilegon, menuntut kenaikan upah tahun 2022. Arus lalu lintas kendaraan yang melintasi kantor walikota dialihkan polisi.

“Satlantas Polres Cilegon melaksanakan pengalihan arus lalulintas depan Polres Cilegon sampai Alun-alun Cilegon, dikarenakan adanya umjuk rasa serikat pekerja dan buruh Kota Cilegon di Pemkot Cilegon,” kata Kasie Humas Polres Cilegon, Iptu Sigit Dermawan, Jumat (19/11/2021).

Pengalihan arus lalu lintas dilakukan untuk menghindari penumpukkan dan kemacetan kendaraan, di depan kantor walikota Cilegon.

**Baca juga: Pemotor Tewas Ditabrak Tangki di Kawasan Krakatau Steel

Pengendara yang melintas dihimbau untuk mengikuti petunjuk anggota polisi yang bertugas mengatur lalu lintas, agar tidak terjebak kemacetan panjang.

“Jalur lalulintas yang akan ke arah Merak kami alihkan ke jalur belakang DPRD Kota Cilegon dan keluar di Simpang ADB,” ujarnya.(dhi)

Kabar6-Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) gencar melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum pada 2022 mendatang. Aksi tersebut diturunkan secara serentak di 8 kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Presidium AB3 Dedi Sudrajat mengatakan, pihaknya melakukan aksi serentak di 8 wilayah kota dan kabupaten, depan kantor walikota dan bupati. Tujuannya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

“Meminta Bupati/Walikota untuk rekomendasi UMK (Upah Minimum Kab/Kota) Se-Banten sebesar 13,5 persen, itu sesuai dengan survei di pasar tradisional dengan mekanisme UU 13/2003,” ujar Dedi di depan Puspemkot Tangerang, Kamis (18/11/2021).

“Kita masih ada waktu hampir seminggu karena UMK, kan ditetapkan 30 November. Jadi harapan kita dalam waktu seminggu di efektifkan oleh pemerintah tingkat dua untuk rekomendasi supaya tuntutan kita diterima,” tambahnya.

Apabila tuntunan tersebut ditolak, Dedi berkata, pihaknya mengancam akan melakukan aksi mogok kerja. Meski demikian, mogok tersebut direncanakan secepatnya, namun paling lambat seminggu setelah SK gubernur dikeluarkan.

“Kita lihat nanti SK itu kan harus tanggal 30, jika SK di bawah 13,5 maka mogok daerah akan kita laksanakan secepatnya, paling lama semingguan setelah SK,” tegasnya.

**Baca juga: Resapan Air di Periuk Terancam Berkurang, Warga Protes

Dedi berharap Bupati dan Walikota se-Banten dapat mendengarkan dan memberikan rekomendasi tuntutan tersebut untuk ditetapkan oleh Gubernur.

“Mudah-mudahan walikota menerima kita, supaya bisa mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kita, kita tunggu informasi dari dalam,” tandasnya. (Oke)