Kabar6-Kelancaran, keselamatan, keamanan hingga kenyamanan arus mudik Idul Fitri 2024 jadi tanggung jawab bersama pemangku kepentingan. Lalu, bagaimana catatan arus mudik, balik dan libur wisata Idul Fitri 2024 di wilayah hukum Polda Banten?

Selama Operasi Ketupat Maung 2024, hanya ada 17 kecelakaan. Sedangkan di periode sebelumnya, berjumlah 58 kejadian atau menurut 71 persen. Terlebih, pemudik kali ini, menjadi terbanyak sepanjang sejarah berdirinya PT ASDP Indonesia Ferry cabang Merak.

Selama Operasi Ketupat Maung 2024 yang fokus menangani arus mudik, balik dan wisata, Polda Banten mengaku pelayanan yang mereka berikan lebih dibanding arus mudik Idul Fitri 2023.

Sedangkan untuk jumlah korban luka ringan pada periode mudik Idul Fitri 1445 H sebanyak 25 orang atau menurun 66 persen dibandingkan pada periode tahun lalu, sebanyak 73 orang.

Untuk kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas pada periode Operasi Ketupat Maung 2024 sebesar Rp90 juta, menurun 18 persen dibandingkan pada periode tahun lalu sebesar Rp109 juta.

**Baca Juga: Disambar Petir, Bangunan RM Mang Engking di Panongan Ludes Terbakar

“Jumlah korban meninggal dunia pada periode tahun ini sebanyak 7 jiwa menurun 73 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 26 jiwa,” ujar Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Leganek Mawardi, dalam keterangan resminya, Rabu, (17/04/2024).

Puncak arus mudik terjadi pada Sabtu 06 April 2024 atau H-4 sebelum lebaran, dengan jumlah penumpang sebanyak 159.766 orang, kemudian pada Minggu 07 April 2024 atau H-3 sebelum lebaran,
dengan jumlah penumpang sebanyak 171.728 orang.

Berdasarkan pernyataan yang pernah dikeluarkan PT ASDP Indonesia Ferry, arus mudik Idul Fitri 2024 merupakan pemudik terbanyak sepanjang sejarah berdirinya perusahaan BUMN itu.

Jika melihat banyaknya jumlah pemudik, ditambah dengan mengaktifkan tiga pelabuhan, pengawalan dan pelayanan kepolisian diklaim lebih baik dibanding sebelumnya. Dimana, Operasi Ketupat Maung 2024 melibatkan lebih dari 3 ribu orang dari berbagai instansi.

“Arus mudik tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang menyebrang dari Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ menuju Pulau Sumatera,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak memberikan catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran (TA) 2022.

Ada delapan catatan berupa saran dan aspirasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus LKPj Bupati, Enden Mahyudin saat rapat paripurna, Senin (15/5/2023).

Pertama, penetapan PAD pada tahun mendatang diminta didasarkan pada target dan realisasi tahun sebelumnya dan mempertimbangkan potensi tahun berjalan untuk optimalisasi PAD. Pemerintah harus melakukan kajian dan upaya meminimalisir kebocoran.

Kedua, terkait kinerja belanja daerah, perencanaan belanja tidak langsung perlu dilakukan dengan cermat serta diupayakan agar proporsinya sebesar 50% dari total belanja daerah. Penyerapan anggaran diminta dilakukan secepat mungkin tapi dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas.

Ketiga, pos belanja langsung diupayakan untuk mendukung profesionalisme birokrasi dan meningkatkan aparatur yang punya kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.

Keempat, kebijakan pemerintah daerah harus sesuai dengan UU yang berlaku. Kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik harus jadi catatan penting mengingat Lebak merupakan daerah yang masih banyak kekurangan, salah satunya sumber daya dan pendapatan ekonomi.

Kelima, masih banyaknya warga miskin yang tidak mendapat bantuan rumah layak huni. Meski pemerintah sudah mengalokasikan anggaran, namun hasil survei di lapangan menemukan masih banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan rumah layak huni. Pemerintah harus lebih objektif dalam memverifikasi calon penerima bantuan tersebut.

Keenam, kinerja pemerintah dalam melaksanakan dan mensosialisasikan program peternakan dan pertanian perlu ditingkatkan.

**Baca Juga: Ketua FPTI Kota Tangerang Sayangkan Peristiwa Mobil Dinas KONI

Ketujuh, pemerintah harus lebih menekankan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) terkait penilangan truk pasir yang melebihi tonase.

Delapan, promosi pariwisata dinilai kurang objektif dan tidak memiliki sasaran yang terukur.

“Kami berharap catatan-catatan strategis, saran dan masukan tersebut dapat dijadikan referensi rekomendasi DPRD merupakan keadilan dalam demokrasi,” tegas Enden.

Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar menyebut, sejauh apa tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah terhadap rekomendasi pansus, bakal menjadi tolak ukur DPRD dalam proses penganggaran dan kebijakan ke depan.

“Kita lihat nih se-proaktif apa eksekutif dalam menindaklanjuti rekomendasi kami, kalau tidak akan menjadi patokan kami. Artinya, kami akan tetap bawa rekomendasi tersebut ke dalam pembahasan perumusan kebijakan yang akan datang,” jelas politisi muda Gerindra ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan, LKPj hampir sepekan dibahas sebelum akhirnya diparipurnakan. Catatan-catatan rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti.

“Karena ini saran dari DPRD untuk mengkritisi kami, nah tentunya harus kami ambil langkah-langkah konkret sehingga bisa kami tindak lanjuti,” kata dia.

Kata Ade, pemerintah daerah harus menargetkan rekomendasi tersebut bisa seluruhnya diselesaikan.

“Targetnya kita harus selesai, maka kuncinya adalah RPJMD, visi dan misi kita. Nanti kami rapatkan dan rumuskan kembali dengan OPD, karena catatan-catatan DPRD ini kan belum kami bedah,” terang Ade.(Nda)

Kabar6-Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, menyatakan apresiasi kepada jajaran DPRD Kota Tangerang terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tangerang tahun 2022.

“Beberapa catatan rekomendasi tersebut, akan menjadi bahan dan pedoman untuk menyusun rencana pembangunan mendatang,” ujar Arief dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Wali Kota Tangerang Tahun 2022 di Ruang Paripurna Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (26/4/2023).

Menurutnya, pencapaian indikator makro pembangunan daerah Pemkot Tangerang dalam hal pemulihan ekonomi yang mengalami tren positif pada tahun 2022.

Hal tersebut rata – rata capaian kinerja mencapai 97,95% atau meningkat 4,63% dari tahun 2021 berdasar data BPS tahun 2023.

“Atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi,” katanya.

**Baca Juga: Pria di Lebak Dikeroyok hingga Tewas Mengenaskan, Polisi Lakukan Pendalaman

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan berbagai capaian positif di sepanjang tahun 2022 yang tak lepas dari kolaborasi dan juga sinergitas antara jajaran ASN Pemkot Tangerang, DPRD dan juga unsur masyarakat yang telah dibangun dan terus berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Tangerang.

“Tak lupa, para stakeholder yang secara terus menerus bekerjasama dan sama – sama bekerja dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam Rapat Paripurna tersebut, DPRD Kota Tangerang memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tangerang tahun 2022 yang meliputi 25 aspek yang menjadi program pembangunan. Diantaranya, urusan pendidikan, kesehatan sosial hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Oke)

Kabar6-Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Tangerang tengah membahas naskah perjanjian kerjasama Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) antara Pemkot Tangerang dengan PT. Oligo Infrastruktur Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk memberi dukungan terkait rencana pelaksanaan proyek nasional berbasis teknologi ramah lingkungan atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

“Pembahasan PSEL sudah masuk finalisasi, kalau tidak ada halangan Pemkot dan konsorsium pemenang lelang dapat menyepakati secara formal. Masyarakat kota tangerang sebentar lagi akan memiliki fasilitas PSEL yang mantap,” ujar Ketua DPRD Kota Tqngerang Gatot Wibowo kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).

Gatot menjelaskan, Pansus PSEL ini dibentuk lantaran DPRD Kota Tangerang menerima surat dari Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah nomor 180/953.DH/2021 terkait Penyampaian Laporan Progres Perjanjian Kerjasama PSEL Kota Tangerang.

“Prinsipnya disini Walikota menyampaikan tentang progres dengan PT Oligo Partner. Ini ada pembahasan finalisasi antara Pemkot Tangerang dengan PT Oligo,” katanya.

Kata Gatot, didalam surat itu juga Walikota meminta dukungan penuh kepada legislatif untuk pelaksanaan PSEL agar proyek nasional ini bisa dilaksanakan atau ditandatangani dan disetujui. Untuk itu pula DPRD melakukan konsolidasi dan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas terkait klausul perjanjian kerjasama tersebut

“Sifatnya ada catatan dan konsultasi,” ujar Gatot yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang.

Perjanjian kerjasama pengolahan sampai itu, lanjut Gatot, akan berlangsung selama 25 tahun dan nilai investasinya senilai Rp2,6 triliun. Menurutnya, proyek ini program strategis nasional berdasarkan peraturan presiden (Perpres) nomor 35 Tahun 2018.

Selain investasi, masih kata Gatot, pelaksanaan proyek itu juga nantinya bisa menanggulangi persoalan sampah yang ada di TPA Rawa Kucing. Ia menguraikan, ditahun pertama sampah akan berkurang 210 ton. Termasuk tumpukan sampah lama. Skemanya sampai dengan akhir 25 tahun itu tumpukan sampah yang menggunung sekian meter itu nanti bisa rata kembali.

“Jadi selain kita ada 12 daerah lainnya. Palembang sedang berjalan. Surabaya, Solo juga sedang berjalan pembangunannya,” pungkasnya.

Dilain pihak, Aktivis Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Ade Yunus meminta Pemkot Tangerang agar mengedepankan ssas kecermatan dan kehati-hatian.

“Kami dukung sepenuhnya program PSN Khususnya dalam penanganan persoalan sampah melalui PSEL,” kata Ade.

Namun demikian, Ade yang juga Direktur Banksasuci Foundation ini memberikan rekomendasi, yakni meminta Pembahasan Draft MoU baiknya dilakukan secara Inklusif dan Kolaboratif dengan meminta masukan dari Stakeholder terkait, demi menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian dini terhadap proyek PSEL yang tentu terdapat dampak dan resiko.

“Mengingat Pelaksanaan PSEL bukan tentang hari ini dan esok, bukan sekedar tentang kebijakan Pemkot Tangerang hari ini saja, tapi tentang kebijakan Pemkot Tangerang untuk masa depan anak dan cucu kita, yang nantinya apakah akan menjadi beban atau menjadi kemaslahatan dari kebijakan hari ini,” jelasnya.

Kedua, Ade meminta Pemkot Tangerang harus melihat secara langsung teknologi yang akan digunakan pada PSEL nanti, sehingga tidak terkesan seperti beli kucing dalam karung.

“Karena tayangan visual kadang tak sebaik real aktual, yah kita harus lihat secara langsung fisik dan prosesnya,” tandasnya.

**Baca juga: 1.430 Anak di Kota Tangerang Divaksin

Ade juga meminta Draft MoU PSEL baiknya secara eksplisit tertuang bahwa dampak yang ditimbulkan baik secara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dari pelaksanaan PSEL tersebut menjadi tanggung jawab dari
pemenang tender.

“Khusus aspek sosial ekonomi, bahwa seluruh lapangan pekerjaan pada sektor formal diprioritaskan kepada Warga Kota Tangerang khususnya warga sekitar terdampak, harus tertuang secara eksplisit dalam MoU tersebut, bukan hanya sekedar lips service,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Data sementara yang dihimpun personil Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Cilegon disbutkan banjir merendam sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Grogol di Celegon, Banten.

Anggota Tagana Cilegon Faturohman mengatakan, Tagana Cilegon ikut membantu warga dan berpatroli memantau lokasi banjir di Kota Baja sekaligus mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

“Kecamatan Ciwandan, Cibeber, jalur Cilegon Kota tepat di lampu merah, lalu Sumampir RT 03 yang tinggi air mencapai semata kaki. kelurahan Tegal Ratu, Grogol di jalur pintu tol,” rinci Faturohman melalui pesan elektroniknya, Kamis (3/12/2020).

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa sebagian Kota Cilegon terendam banjir. Salah satunya Kecamatan Jombang, ketinggian air mencapai satu meter. Akibatnya, ratusan warga harus dievakuasi ke rumah Ketua RW setempat. Anak kecil di evakuasi menggunakan perahu karet milik Polres Cilegon.

**Baca juga: Banjir di Kota Cilegon, Ada 25 Kotak Suara Pilkada Rusak

Banjir juga ikut merendam gudang logistik PPK Jombang dan merusak sedikitnya 25 kota suara Pilkada Cilegon. Sementara waktu, sembari menunggu hujan reda, kotak suara dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi agar tidak banyak yang rusak. (dhi)

Kabar6-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak tahun 2019.

Meski memberikan opini WTP, namun BPK juga memberikan sejumlah catatan permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemkab Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi.

Dalam siaran pers, Rabu (20/5/2020), BPK dari hasil pemeriksaannya menyampaikan, ada 2 temuan pemeriksaan atas sistem penge ndalian intern dan 4 temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Namun BPK menyebut, temuan-temuan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan Pemkab Lebak.

“Kami berharap Pemkab Lebak terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” kata Kepala BPK Perwakilan Banten, Agus Khotib.

**Baca juga: Kelima Kalinya, Lebak Dapat Opini WTP dari BPK.

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, mengatakan, opini WTP yang kali kelima didapat harus menjadi motivasi jajaran Pemkab Lebak.

Iti menargetkan, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja Pemkab Lebak menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya.

“Kalau sekarang 87 persen semoga di tahun-tahun mendatang bisa menjadi 100 persen untuk membangun Lebak lebih baik lagi,” katanya.(Nda)

Kabar6-Tim ahli gabungan sudah sembilan hari fokus melakukan pembersihan atau clean up di perumahan Batan Indah, Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Kondisi itu disebabkan sebaran titik lokasi yang diindikasikan terpapar radioaktif nuklir cukup luas.

“Setidaknya menurut catatan ada tiga RT (Rukun Tetangga-red) yang terpapar,” ungkap Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany lewat siaran pers, Selasa (18/2/2020).

Informasi di atas ia sampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Riset, Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/BRIN), Bambang Brodjonegoro di Gedung II BPPT, Jakarta.

Airin mengakui telah diberitahukan bahwa kegiatan clean up tanah yang dilaksanakan oleh tim ahli gabungan rencananya berlangsung selama 20 hari.”Tapi kami berharap bisa lebih cepat dari 20 hari,” ujar Airin.

**Baca juga: Pemkot Tangsel dan Kemenristek Bahas Radiasi di Batan Indah.

Menurutnya, jika penjelasan mengenai paparan radioaktif ini disampaikan oleh pihak yang tidak berkompeten maka dapat menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat sekitar.

Airin pun meminta kepada para ahli atau ilmuwan dari lembaga berwenang untuk menginformasikan keadaan sekarang ini. “Agar tidak simpangsiur apa yang disampaikan kepada masyarakat,” harapnya.(yud)