Kabar6-Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak Eka Dharmana Putra menyebut, antrean warga sambil berdesakan hingga sejumlah orang pingsan saat penyaluran BLT BBM karena masyarakat yang tidak mau bersabar.

“Itu kan antusias masyarakat tinggi, masyarakat kurang bersabar tidak mau antre padahal sudah dijadwal per jam masing-masing kecamatan dan dibuatkan kupon,” kata Eka kepada Kabar6.com, usai pelantikan 10 pejabat Eselon II di Pendopo Bupati Lebak, Senin (5/12/2022).

Kata Eka, ia meminta kepada bank bjb selaku untuk segera menyalurkan BLT tersebut kepada masyarakat. Atas permintaan itu, bjb menyalurkan secara sekaligus di 4 titik lokasi.

“Karena bjb kekurangan tenaga dan sarana minta bantuan ke kita. Kalau masyarakat antre dan bersabar, di Cipanas enggak ada masalah. Kalau yang di Malingping dan Rangkas itu karena ingin buru-buru pengen segera dapat,” sebut Eka.

Eka mengatakan, jadwal penyaluran bantuan Rp600 ribu (4 bulan) kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dibuat oleh bank bjb.

“Ada kesanggupan makanya kita MoU dengan bjb, karena uangnya kan APBD kabupaten di bjb, sehingga jadwal tergantung mereka karena kewenangan SOP penyaluran di perbankan,” jelas Eka.

**Baca juga:Unjuk Rasa di Lebak Ricuh, Mahasiswa Tuntut Pemkab Tuntaskan Visi Misi

“Kalau ke depan ada program seperti ini lagi pasti kami evaluasi agar lebih baik lagi,” tambah dia.

Terpisah Manajer Operasional bank bjb kantor cabang Rangkasbitung Rina Triana mengaku, sudah sangat maksimal menurunkan petugas untuk kelancaran penyaluran BLT. Hanya Rina menyayangkan masyarakat yang sulit diatur.

“Sebenarnya dengan 50 pegawai yang kami turunkan udah cukup. Tapi masyarakatnya enggak mau diatur tertib antre, pengennya berkerumun jadi enggak kebendung. Belum lagi 1 penerima yang datang 2 orang jadi kelihatannya banyak, kalau saja masyarakat mau mendengar instruksi untuk tertib antrean bisa lebih cepat selesainya,” papar Rina.(Nda)

Kabar6-Ribuan warga rela antre berdesak-desakan untuk mengambil bantuan langsung tunai (BLT) dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di kantor Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Sabtu (3/12/2022).

Tidak hanya di kantor Kecamatan Malingping, BLT juga secara bersamaan disalurkan ke masyarakat di beberapa kantor kecamatan lainnya di Lebak.

Mirisnya, warga harus antre berdesak-desakan sejak pagi demi bantuan tersebut. Salah satunya seperti dialami Kurni, warga Desa Cilangkap, Kecamatan Wanasalam.

Kurni ikut antre untuk menggantikan istrinya yang tidak memungkinkan masuk ke dalam kerumunan ribuan warga.

“Kalau penerima bantuannya nenek istri tapi karena kondisinya enggak memungkinkan makanya diwakilin anaknya. Pas ngeliat kondisinya ramai banget terus istri juga lagi hamil, jadi saya yang gantiin istri buat ngantre,” tutur Kurni kepada Kabar6.com.

Dari rumah, Kurni berangkat sekitar pukul 08.00 WIB karena di jadwal yang ia dapat, penyaluran untuk warga Wanasalam dimulai pukul 10.00 WIB.

“Ternyata sejak jam 8 sudah mulai ngantre. Enggak pakai nomor atau dipanggil, jadi yang datang duluan terus ngantre aja gitu. Saya baru dapat itu jam 5 sore setelah dari pagi ngantre,” ucap Kurni.

**Baca juga: Saat Iti Jayabaya Ingin Sulap Jalan Sunan Kalijaga Jadi Pusat Kuliner Tapi Terbentur Kewenangan

Sepenglihatannya memang ada beberapa orang warga yang pingsan karena kelelahan dan akibat dari desak-desakan dengan warga lainnya.

“Iya kalau enggak salah ada 2 atau 3 orang yang pingsan. Emang suasananya rame banget, bayangin itu KPM (keluarga penerima manfaat) dari 8 kecamatan jumlahnya ribuan digabung jadi satu tempat, saya juga heran kenapa sistemnya begitu enggak kayak bantuan lain kan di tiap-tiap desa gitu,” keluh Kurni.(Nda)

Kabar6 – Pemkab Pandeglang Pemkab Pandeglang melarang tidak ada pungutan sekecil apapun kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Sembako dan BLT BBM dan PKH tahap IV 2022.

Untuk menerima keluhan warga selama penyaluran Pemkab Pandeglang melalui Tim Koordinasi Bantuan Sosial Tingkat Kabupaten dalam hal permasalahan percepatan penyaluran bantuan Program Sembako, BLT BBM , dan PKH, telah menyediakan pusat layanan pengaduan melalui WhatsApp 0813 1852 1295

**Baca juga: Pemkab Larang ada Pungutan di Penyaluran Program Sembako dan BLT BBM dan PKH di Pandeglang 

Berikut bunyi surat edaran Penyaluran Program Sembako dan BLT BBM dan PKH tahap IV 2022.

1. Bahwa penyaluran Program Sembako untuk periode bulan Oktober , November , dan Desember 2022 dibayarkan secara Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) sebesar Rp . 600.000 , – ( enam ratus ribu rupiah ) @ Rp . 200.000 , – ( dua ratus ribu rupiah ) per bulan.

2. Bahwa penyaluran Program BLT BBM untuk bulan November dan Desember 2022 dibayarkan secara Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) sebesar Rp . 300.000 , – ( tiga ratus ribu rupiah ) @ Rp . 150.000 , – ( seratus lima puluh ribu rupiah ) per bulan.

3. Bahwa Percepatan Penyaluran PKH Tahap IV Tahun 2022 dibayarkan secara tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) dengan nilai bantuan yang diterima sesuai dengan masing – masing kriteria komponen.

4. Bahwa pemanfaatan bantuan Program Sembako untuk pembelian komoditas bahan pangan / sembako dan berbelanja secara bebas di semua tempat. 

5. Bahwa di lokasi penyaluran bantuan tidak boleh ada yang berjualan sembako dan tidak boleh menggiring atau mengarahkan untuk berbelanja komoditas bahan pangan / sembako ke salah satu pihak.

6. Bahwa dalam penyaluran bantuan harus dipastikan tidak ada pungutan sekecil apapun kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM )

7. Bahwa mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan 3 ( tiga ) cara , yaitu : 
A. Bantuan diantar langsung ke alamat Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ).
B. Pengambilan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) di kantor PT . POS.
C. Penyaluran melalui komunitas.
D. Mekanisme pembayaran pada huruf ( c ) hanya dapat dilakukan di Kantor Kecamatan atau Balai Desa / Kelurahan dengan memperhatikan protokol Kesehatan ( menggunakan masker , mencuci tangan , menjaga jarak dan menjaga kerumunan ) . 

8. Bahwa Kepala PT . Pos dan Giro dapat memerintahkan kepada juru bayar untuk memastikan uang yang diberikan kepada KPM untuk diitung ulang sesuai dengan besaran yang didapat.

9. Bahwa setiap permasalahan dalam hal percepatan penyaluran Program Sembako , BLT BBM , dan PKH agar melaporkan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial tingkat Kecamatan untuk dapat menyelesaikan secara berjenjang 

10. Bahwa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Tingkat Kabupaten dalam hal permasalahan percepatan penyaluran bantuan Program Sembako , BLT BBM , dan PKH , telah menyediakan pusat layanan pengaduan ( call center ) melalui WhatsApp 0813 1852 1295.(aep)

Kabar6 – Pemkab Pandeglang menerbitkan surat edaran tentang Penyaluran Program Sembako dan BLT BBM dan PKH tahap IV 2022. Dalam surat edaran bernomor 460/2411-DINSOS/2022 itu Pemkab Pandeglang melarang ada pungutan sekecil apapun kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tak hanya itu di lokasi penyaluran bantuan pun tidak ada berjualan sembako dan tidak boleh menggiring atau mengarahkan untuk berbelanja komoditas bahan pangan atau sembako ke salah satu pihak. secara tepat sasaran , tepat waktu , tepat jumlah , dan tepat administrasi.

**Baca juga: Kunjungi Pokja Wartawan, Airin Paparkan Potensi yang Bisa Dikembangkan di Pandeglang 

“Bahwa dalam penyaluran bantuan harus dipastikan tidak ada pungutan sekecil apapun kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ),” kata bunyi disurat edaran yang ditandatangani PJ Sekda Pandeglang Taufik Hidayat di kutip Kabar6.com, Jumat (2/12/2022).

Berikut bunyi surat edaran Penyaluran Program Sembako dan BLT BBM dan PKH tahap IV 2022 yang dikutip kabar6.com.

1. Bahwa penyaluran Program Sembako untuk periode bulan Oktober , November , dan Desember 2022 dibayarkan secara Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) sebesar Rp . 600.000 , – ( enam ratus ribu rupiah ) @ Rp . 200.000 , – ( dua ratus ribu rupiah ) per bulan.

2. Bahwa penyaluran Program BLT BBM untuk bulan November dan Desember 2022 dibayarkan secara Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) sebesar Rp . 300.000 , – ( tiga ratus ribu rupiah ) @ Rp . 150.000 , – ( seratus lima puluh ribu rupiah ) per bulan.

3. Bahwa Percepatan Penyaluran PKH Tahap IV Tahun 2022 dibayarkan secara tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) dengan nilai bantuan yang diterima sesuai dengan masing – masing kriteria komponen.

4. Bahwa pemanfaatan bantuan Program Sembako untuk pembelian komoditas bahan pangan / sembako dan berbelanja secara bebas di semua tempat. 

5. Bahwa di lokasi penyaluran bantuan tidak boleh ada yang berjualan sembako dan tidak boleh menggiring atau mengarahkan untuk berbelanja komoditas bahan pangan / sembako ke salah satu pihak.

6. Bahwa dalam penyaluran bantuan harus dipastikan tidak ada pungutan sekecil apapun kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM )

7. Bahwa mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan 3 ( tiga ) cara , yaitu : 
A. Bantuan diantar langsung ke alamat Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ).
B. Pengambilan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) di kantor PT . POS.
C. Penyaluran melalui komunitas.
D. Mekanisme pembayaran pada huruf ( c ) hanya dapat dilakukan di Kantor Kecamatan atau Balai Desa / Kelurahan dengan memperhatikan protokol Kesehatan ( menggunakan masker , mencuci tangan , menjaga jarak dan menjaga kerumunan ) . 

8. Bahwa Kepala PT . Pos dan Giro dapat memerintahkan kepada juru bayar untuk memastikan uang yang diberikan kepada KPM untuk diitung ulang sesuai dengan besaran yang didapat.

9. Bahwa setiap permasalahan dalam hal percepatan penyaluran Program Sembako , BLT BBM , dan PKH agar melaporkan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial tingkat Kecamatan untuk dapat menyelesaikan secara berjenjang 

10. Bahwa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Tingkat Kabupaten dalam hal permasalahan percepatan penyaluran bantuan Program Sembako , BLT BBM , dan PKH , telah menyediakan pusat layanan pengaduan ( call center ) melalui WhatsApp 0813 1852 1295.(aep)

Kabar6- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 23.986 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dipastikan belum menerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM).

BLT- BBM merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin pascapenaikan harga BMM.

Program itu disalurkan melalui Kementerian Sosial untuk Jangka waktu 2 bulan dari November hingga Desember 2022. Dan, untuk pendistribusiannya pemerintah menunjuk PT Pos Indonesia.

“Besaran per-KPM diberikan Rp300 ribu, dari November-Desember, yang sudah direalisasikan se-kabupaten Tangerang sebanyak 29.531 KPM, sedangkan sisanya yang belum disalurkan jumlahnya sebanyak 23.986 KPM,” kata Euis, Kabid Penangan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, kepada wartawan, Rabu, (30/11/2022).

**Baca juga: Bupati Zaki: Alhamdulillah Angka PDN Kabupaten Tangerang Masuk 5 Besar se-Indonesia

Ia menerangkan, total penerima di Kabupaten Tangerang untuk BLT-BBM mencapai 53.517 KPM dan sebanyak 23.986 KPM lagi belum tersalurkan.

“Kalau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), rinciannya Rp600 ribu untuk Oktober, November dan Desember. Terakhir untuk penyaluran nya pada 4 Desember 2022,” tukasnya. (Rez)

Kabar6-Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) membuat pemerintah mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat sebesar Rp600 ribu.

Begitu juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel), yang telah mendata para keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkan BLT atas kenaikan BBM tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tangsel, Apendi menyebut, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat kurang lebih 7.025 KPM akan menerima BLT yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel.

**Baca juga: Dinsos Tangsel Sebut 23.538 KPM di Tangsel Terima BLT BBM dari Pusat

“Kalau dari kota kurleb 7.025 KPM,” ujarnya kepada Kabar6.com, Kamis (22/9/2022).

Apendi menerangkan, BLT yang dibagikan kepada 7.025 KPM rencananya akan dilaksanakan pada Oktober 2022. “insyaAllah Oktober akan kita salurkan,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Bantuan Langsung Tunai atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah mulai disalurkan.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Apendi menyebut, Kota Tangsel sendiri mendapatkan kuota dari pemerintah pusat sebanyak kurang lebih 23.538 keluarga penerima manfaat (KPM).

*Kalau dari pusat sampai kemarin kita dari APBN melalui kantor pos kurleb 23.538 KPM bantuan BLT BBM dari pusat,” ujarnya kepada Kabar6.com, ditulis (22/9/2022).

Dijelaskannya, dari pemerintah pusat para KPM akan menerima sebesar Rp600 ribu yang dibagikan setiap dua bulan sekali.

*Kalau dari pusat sama saja 600 ribu tapi baru bayar dua bulan kemarin 300 ribu,” ungkapnya.

**Baca juga: Diduga Serempet Truk, Pengemudi Mobil Datsun Tewas Kecelakaan di Serpong

Menurutnya, saat ini BLT BBM dari pemerintah pusat sudah berjalan, bahkan sudah hampir 60 persen menerima BLT tersebut.

“Dari pusat sudah berjalan sekarang tinggal sedikit lagi hampir 60 persen lebih lah,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) atas penyesuaian tarif dan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk 75.613 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penyaluran itu telah dilakukan dari minggu lalu yang diawali dari Kabupaten Serang, dan dilanjutkan wilayah Tangerang Raya pada hari ini, Rabu 21 September 2022.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Banten, Nurhana menjelaskan, untuk Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapatkan alokasi sebesar Rp2.000.436.600, untuk 4.061 KPM dari total 75.613 KPM yang disalurkan Pemprov Banten.

“Khusus Kota Tangsel mendapatkan alokasi KPM sebanyak 4.061 KPM. Tangsel dari total penerima itu mendapatkan kurang lebih 2,000,436,600,” ujarnya di Samsat Serpong, Kota Tangsel.

Dijelaskannya, data yang menjadi alokasi di Kota Tangsel sudah memenuhi 100 persen, namun ada beberapa data yang perlu divalidasi dan diverifikasi kembali.

“Agar kita mendapatkan data yang valid, masih ada 19 orang masih harus ditelusuri lagi kebenarannya,” paparnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Banten, Al Muktabar mengatakan, pihaknya berharap yang sudah disiapkan Provinsi dengan kordinasi kepada kabupaten kota khsusunya basis data, dan bila memang ada hal yang harus diperbaiki datanya, seperti tadi di laporkan, itu akan diperbaiki datanya.

“Perbaikannya adalah tentu sesuai dengan kriteria yang dimaksud, dan tentu juga tidak terjadi duplikasi antar bantuan, kita juga berharap rekan-rekan media juga bisa mengawal ini untuk kita bisa memastikan atau mengupayakan bantuan ini tepat sasaran,” ungkapnya.

**Baca juga:BPBD Tangsel Sebut Ada 35 Titik Rawan Banjir dan Longsor

“Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita seperti ini meringankan bagian dari saudara-saudara kita dalam aktivitas hariannya tadi berharap semoga ada manfaat gitu,” tutupnya.

Diketahui, rincian BLT BBM dari Provinsi Banten adalah Kabupaten Tangerang disalurkan 26.378 KPM, Kota Tangerang 16.756 KPM, Kota Tangerang Selatan 4.061 KPM, Kabupaten Pandeglang 7.940 KPM.

Kemudian Kabupaten Lebak 1.604 KPM, Kota Serang 5.632 KPM, Kabupaten Serang 9.340 KPM, Kota Cilegon 3.902 KPM.(eka)

Kabar6-Bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terkena imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Lebak.

Penyaluran BLT KPM yang sudah mulai disalurkan melalui Kantor Pos adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial bagi KPM yang merupakan penerima Progran Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai).

“Ini sebanyak 131.581 KPM, sekarang sedang penyaluran,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, Eka Darmana Putra, kepada Kabar6.com, Minggu (11/9/2022).

Bantuan yang sama juga akan disalurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Dari Pemprov Banten akan disalurkan kepada 1.604 KPM, sedangkan Pemkab Lebak akan menyalurkan untuk 7.325 KPM.

“Nilainya sama Rp150 ribu per bulan per KPM untuk diberikan selama 4 bulan,” ucap Eka.

Eka menjelaskan, verifikasi pasti dilakukan oleh Dinsos terkait dengan usulan calon penerima dari setiap kecamatan. Karena penerima bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak bukan penerima BPNT, PKH, BSU, dan BLT Dana Desa.

“Makanya di usulan itu wajib mencantumkan NIK dan nomor KK,” kata dia.

Ia memperjelas mengenai kriteria profesi calon penerima bantuan BLT dari APBD Lebak yang tercantum dalam surat pendataan masyarakat terdampak kenaikan BBM.

**Baca juga: DPMD Lebak Berharap Sitanti Desa Meminimalisir Penyalahgunaan Anggaran

Ada sejumlah kriteria yang masuk dalam sasaran calon penerima, yakni tukang ojek, sopir angkutan umum, nelayan dan sektor lain yang terdampak langsung kenaikan harga BBM. Dipastikan juga calon penerima atau anggota keluarga di KK bukan penerima bantuan-bantuan sosial lainnya.

“Kalau tukang ojek pangkalan yang tidak punya kartu anggota di luar ojol (Ojek online) bisa dengan surat keterangan dari desa/kelurahan setempat. Lalu sopir angkutan umum di luar angkot seperti Elf, bis, rental, truk, tukang baso, dan lain-lain yang berkeliling menggunakan motor itu termasuk sektor lain yang terdampak langsung, intinya dalam bekerja setiap harinya dia membeli BBM,” papar Eka.(Nda)

Kabar6-Pemerintah sudah mulai mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Sembako Tahap 1 tahun 2022. Sebanyak 57.140 KPM yang terdata sebagai penerima manfaat BLT Kemensos RI yang tersebar di 13 kecamatan se Kota Tangerang.

BLT BBM dan Sembako ini disalurkan pemerintah untuk meminimalisir dampak penyesuaian harga BBM. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan oleh PT. Pos yang telah ditunjuk oleh Kemensos RI untuk mendistribusikan BLT BBM dan Bantuan Sembako bulan September 2022.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, untuk Kota Tangerang pendistribusiannya sudah dimulai pada Selasa (6/9) kemarin.

“Sesuai kebijakan pemerintah pusat, BLT BBM sudah mulai disalurkan,” ujar Arief ditemui di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (7/9/2022).

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani manjelaskan, bahwa setelah sebelumnya Bantuan Sosial Permakanan distribusikan, pemerintah saat ini juga telah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos RI tahap 1 yang mulai didistribusikan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Adapun bantuan sosial ini berupa BLT BBM senilai Rp300 rb/KPM dan bantuan sembako senilai Rp200 rb/KPM sehingga total bantuan yang diterima senilai Rp500 rb/KPM. Kendati bantuan akan secara bertahap didistribusikan bantuan ini oleh PT. Pos Indonesia melalui kantor kelurahan di wilayah masing-masing

**Baca juga: Imbas BBM Naik, DPRD Kota Tangerang Didemo Mahasiswa

“Pendistribusiannya secara bertahap sesuai dengan jadwal, selama bulan September ini,” ungkap Mulyani.

“Sudah mulai sejak kemarin (6 September), selanjutnya di beberapa kantor kelurahan lainnya sesuai jadwal supaya tidak terjadi penumpukan,” tandasnya. (Oke)