Kabar6-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Banten meminta Bakal Calon (Balon) kepala daerah ke Partai Demokrat wajib melakukan branding. Salah satunya dengan memakai tagline ‘Demokrat Memanggil’.

Berdasrkan informasi, Demokrat telah membuka penjaringan bagi balon kepala daerah untuk pilkada 2020 yang dimulai hari ini (1/11/2019) hingga 23 Desember 2019.

Pendaftaran sendiri akan dilakukan di Sekretariat Dewan Pimpinana Cabang (DPC) Demokrat kabupaten/kota.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Demokrat Banten, Azwar Anas mengatakan, terkait persyaratan balon kepala daerah secara umum sama saja ketika mendaftar ke KPU.

Namun, salah satu yang membedakan balon kepala daerah wajib melakukan branding sesuai desain Demokrat.

“Penegasannya itu bahwa semua balon Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota harus branding dengan memakai desain partai Demokrat. Untuk Pilkada 2020 kita punya taglaine itu Dmeokrat Memanggil,” kata Anas saat jumpa pers di Sekretariat DPD Demokrat Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (1/11/2019).

Selain itu, lanjut Anas, para balon juga harus mempunyai investasi sosial dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Apalagi kan hari ini Demokrat ada peningkatan suara dan jumlah kursi ini yang harus kita jaga agar balon kepada daerah ke depan bisa memperjuangkan aspirasi Demokrat,” katanya.

Anas menjelaskan, untuk proses pendaftaran akan dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pilkada di masing-masing DPC kabupaten/kota. Meski begitu, DPC juga harus berkoordinasi dengan Pokja Pilkada di tingkat DPD.

“Tadi sudah kita bentuk pokjanya yang di DPD. Memang yang melakukan kan DPC kabupaten/kota, akan tetapi DPC juga harus koordinasi dengan DPD. Selain itu tugas DPC juga merajut koalisi dengan Partai Politik (Parpol) lain, karena Demokrat tidak bisa langsung mengusung pasangan calon,” jelasnya.

“Misalnya di Tangerang Selatan (Tangsel) Demokrat itu kan lima kursi dan kita butuh lima kursi lagi untuk maju. Makanya kita koordinasi dengan parpol lain,” sambungnya.

Ditambahkan Anas, proses penjaringan tidak berhenti pada proses pendaftaran. Pihkanya juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat Balon kepala daerah.

“Mekanismenya pendaftaran dulu baru pengembalian formulir. Lalu kita lakukan uji kelayakan dan kepatutan setelah itu melakukan survei popularitas dan elektabilitas dari balon kepala daerah. Nanti baru diusulkan tiga nama ke DPP melalui DPD. Dan untuk penjaringan seluruhnya dilakukan oleh DPC,” imbuhnya.

Ketua Pokja Pilkada DPD Demokrat Banten, Yayan Alfian mengatakan, secara prinsip siapa saja boleyh mendaftarkan dirinya ke Demokrat, baik itu dari kader internal maupun ekternal partai. Meski begitu, para balon kepala daerah harus mengikuti mekanisme partai.**Baca juga: Petinggi Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat Berkumpul di Serang, Koalisi Pilkada?

“Proses tahapan harus diikuti para balon kepala daerah,” katanya.(Den)

Kabar6-Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten tahun 2020, KPU tidak hanya memfasilitasi calon Bupati/Walikota yang berasal dari partai Pengusung. Namun, dari perorangan juga akan dibuka.

Meski begitu, ada syarat yang harus dipenuhi oleh calon perorangan yang ingin maju. Antaranya, surat pernyataan dari para pendukung, berikut dengan melampirkan foto kopi KTPnya.

Selain itu, sebaran data pendukung juga harus memenuhi jumlah minimal dimasing-masing daerah yang sebelumnyapun telah ditentukan batas minimalnya.

Kepala Divisi Teknis KPU Banten, Mashudi mengatakan, syarat jumlah minimal dan persebaran dukungan bakal calon (Balon) kepala daerah yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Banten untuk jalur perseorangan telah ditentukan.

“Secara pasrinya saya tidak hafal. Tapi sudah ada ketentuannya dan telah diatur didalam Undang-undang baru-baru ini,” kata Mashudi, kepada Kabar6.com, Rabu (30/10/2019).

Informasi yang dihimpun Kabar6.com, sebaran data pendukung yang harus dikantongi calon Bupati dan Walikota adalah, untuk Kota Cilegon, minimal dukungan berjumlah 24.699 dan minimal tersebar di 5 Kecamatan yang ada, Kabupaten Serang 76.752 yang tersebar di 15 Kecamatan, Kabupaten pandeglang minimal 69.808 yamg tersebar di 18 Kecamatan, Kota Tangsel 71.143 yang tersebar di 4 Kecamatan.

**Baca juga: Pemuda di Serang Ditusuk Hingga Tewas, Terkait Dendam?.

Lanjut Mashudi, dari semuanya itu, kata dia, Calon harus bisa membuktikan surat dukungannya, hal itu dengan dibuktikan dengan adanya tandatangan diatas kertas dari masing-masing pendung yang dilampirkan oleh foto kopi KTP pendung.

“Pendukung nanti tandatangan diatas kertas atau format D1-KWK dengan dilampirkan foto kopi KTP,” katanya.

Dengan begitu, kata Mashudi, diharapkan akan meminimalisir adanya dukungan ganda yang diberikan oleh pemilih kepada calon.(Den)

Kabar6-Tensi politik Pemilukada Pandeglang kian berdenyut. Terutama dipusaran elit parpol yang sekiranya bakal mengusung jagoannya di pemilukada nanti.

Oleh: Zaenal Abidin, Ketua Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama Kabupaten Pandeglang.

Dipihak aktor politik yang berniat maju, kemudian mengkalkulasi parpol mana yang berpeluang memuluskan langkahnya naik ring sebagai calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Ujungnya, kedua belah pihak antara parpol dengan kandidat akan bertemu dan mencari satu kepentingan yang sama.

Dari sekian parpol yang memiliki kursi keterwakilan, Partai Kebangkitan Bangsa adalah salahsatu parpol yang perlu diperhitungkan kemana parpol ini melabuhkan dukungan politiknya di Pemilukada Kabupaten Pandeglang nanti.

Di Pandeglang, Partai besutan almarhum Gus Dur ini memiliki track record impresif yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Tanpa mengecilkan Partai lain, PKB meski tergolong parpol papan tengah, arah bandul PKB akan sangat menentukan peluang menang tidaknya seorang Kandidat di Pemilukada.

Coba Kita buka Catatan impresif PKB, memiliki rekor dengan tidak pernah kalah sebagai pengusung dibeberapa perhelatan Pemilukada yang digelar di Pandeglang.

Terakhir, Membekukan enam kursi DPRD Tingkat Kabupaten di Pemilu 2019. Naik satu kursi dari pemilu sebelumnya. Dan, Satu satunya Parpol yang keluar dari jebakan efek ekor jas atau coat-tail effect di Pemilu serentak Pileg-Pilpres tahun 2019 yang kemarin baru digelar.

Efek ekor jas adalah istilah umum yang digunakan untuk melihat pengaruh langsung hasil perolehan pemilu akibat dari pengaruh figur yang diusung.
Pemilu serentak Pileg-Pilpres 2019, oleh para pengamat politik jauh-jauh hari sudah memprediksi akan sangat dimungkinkan munculnya efek ekor jas atau coat-tail effect bagi Parpol pengusung Pilpres yang berakibat langsung pada perolehan suara parpol di pemilu legislatif.

Coat tail effek ini Bisa menaikan perolehan suara atau sebaliknya, tergantung figur tersebut kuat tidaknya dibasis pemilih.

Prediksi para pengamat tidak meleset, Pemilu tahun 2019 telah usai, dan benar efek ekor jus mampu mendulang keuntungan sekaligus menuai korban.

Salahsatunya terjadi di dapil Pandeglang pada perolehan kursi DPRD Tingkat Kabupaten.

Coba kita lihat efek ekor jus diperolehan kursi DPRD Kab. Pandeglang. Semua tidak menyangkal bahwa Pandeglang adalah basis kuat Pendukung Prabowo. Hasilnya, Partai Gerinda mampu mendepak partai Golkar dari kursi pimpinan.

Partai PKS menyingkirkan PDIP dari kursi wakil. Bertambahnya kursi PAN menjadi tiga kursi. Sementara, Nasdem, PPP, dan PDIP menderita kerugian karena kehilangan kursi masing masing.

Akibat efek ekor jas, Partai pengusung kubu 02 mendapatkan limpahan berkah, sementara pengusung 01 mendapatkan sebaliknya.

Yang menarik, ada satu parpol pengusung 01 yang keluar dari jebakan efek ekor jas, yaitu PKB. Partai yang digawangi Thoni Fathoni Mukhson ditingkat Cabang ini, justru mampu melesat meninggalkan kolega sesama pendukung 01 dengan bertambahnya satu kursi dari sebelumnya lima menjadi enam kursi keterwakilan.

Seakan menjadi pembuktian, Lolosnya PKB dari jebakan efek ekor jas bahkan mampu menambah satu kursi, menunjukan kekuatan PKB di Pandeglang tidak bisa di pandang sebelah mata.

Berkaca daripada itu, menurut saya, PKB adalah Parpol yang sangat kompatibel untuk dijadikan mitra koalisi di perhelatan Pemilukada nanti.

Banyak variabel variabel khusus dimiliki PKB yang tidak dimiliki Parpol lain, sehingga dukungan PKB menjadi begitu penting bagi seorang kandidat.

Jika kalkulasinya adalah dukungan parpol papan tengah. PKB menjadi parpol paling potensial kategori partai papan tengah.

Jika kalkulasinya adalah memenangi palagan politik Pemilukada, PKB adalah parpol yang kompatibel dengan basis kultur pemilih di Pandeglang, sehingga seorang Kandidat akan dengan cepat menguasai medan pertempuran.**Baca juga: Gerindra Buka Pendaftaran Balon Bupati/Walikota Mulai 1 Hingga 15 November.

Majunya kader internal PKB, Thoni Fathoni Mukshon sebagai salah satu kandidat calon Bupati atau wakil Bupati Pandeglang, menjadikan langkah PKB akan semakin sulit diterka. Tinggal kita lihat dihari hari kedepan, siapa yang mampu menggandeng PKB?

NB: Isi berita merupakan opini pribadi dari penulis dan diluar tanggungjawab Redaksi.

Kabar6-Meskipun tercatat sebagai kader Partai Nasdem, Gerindra tetap mempersilahkan Benyamin Davnie atau Bang Ben untuk mendaftar penjaringan di Partai berlambang Burung Garuda ini.

“Harapan kita siapa pun bisa mendaftar. Tapi kalau Bang Ben mau daftar Monggo silakan, nggak ada masalah. Tapi sesuai prosedur yang sudah kita sepakati,” kata Sekretaris desk pilkada tangsel Carman Ansari usai konferensi pers di Kantor DPD Gerindra Banten, Kamis (24/10/2019).

Sebab, kata dia, Bang Ben kan kalau berbicara politik hari ini mohon maaf dia (Bang Ben) masih sebagai representasi dari Partai Nasdem sementara itu Nasdem di Tangsel tidak memiliki kursi.

“Jadi persaingan memperebutkan kursi nomor satu di Tangsel ini masih dinamis, Bang Ben mau maju juga silakan tapi tentu dia harus mencari kendaraannya dulu,” ucapnya.

Dikatakannya kalau terkait dengan Koalisi dirinya tidak bisa memberikan penjelasan sebab kapasitas dirinya hanya sebagai desk Pilkada saja dan harus dibicarakan di tingkatan DPC.**Baca juga: Gerindra Buka Pendaftaran Balon Bupati/Walikota Mulai 1 Hingga 15 November.

“Tapi bagaimanapun juga Gerindra butuh partai koalisi di Pilkada Tangsel. Meskipun kita memiliki 8 kursi harapan Kita bisa dapat 10 kursi syukur-syukur lebih,” tandasnya.(Den)

Kabar6-DPD Partai Gerindra Banten akhirnya resmi mengumumkan waktu pendaftaran bakal calon (Balon) Bupati dan Walikota dari Partai Gerindra untuk daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak di Provinsi Banten tahun 2020 nanti.

Pendaftaran balon Bupati dan Walikota dari Partai Gerindra rencananya akan dibuka mulai Jumat (1/11/2019) sampai Jumat (15/11 2019) di gedung DPD partai Gerindra Banten.

Ketua Desk Pilkada provinsi Banten, Ali Mustofa mengatakan, pendaftaran balon Bupati dan Walikota untuk desk Pilkada di Banten, semuanya akan dipusatkan dan dibuka di kantor DPD Gerindra Banten agar bisa lebih terpusat.

“Pendaftaran akan dibuka mulai Jumat (1 /11/2019) sampai Jumat (15/11 2019) di DPD partai Gerindra Banten. Pendaftaran untuk mengatasnamakan desk yang akan menggelar pilkada,” kata Ketua Desk Pilkada provinsi Banten, Ali Mustofa, saat menggelar konfrensi pers di Gedung DPD Gerindra Banten, Kamis (24/10/2019).

Untuk diketahui, pada tahun 2020 nanti, setidaknya ada empat daerah yang akan menyelenggaran Pilkada serentak di Provinsi Banten. Antaranya, Kota Tangsel, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang.

Oleh karena itu, kata Ali, pihaknya akan membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi Kepala daerah di daerahnya masing-masing melalui Partai Gerindra.

“Terbuka untuk umum, baik dari kalangan manapun,” katanya.

Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa Partai Gerindra adalah miliknya masyarakat, sehingga siapapun yang ingin mencalonkan diri bisa ikut mendaftarkan, tanpa khawatir akan ada sekat atau batasan.

Meski begitu, pihaknya mengaku akan menseleksi setiap calon yang mendaftar sebelum nantinya diumumkan. Termasuk dengan melakukan dialog dan diakusi langsung bersama banyak pihak, pada sesi waktu yang disediakan.

Hal untuk menjaring aspirasi dari pihak manapun, agar Partai Gerindra bisa lebih tepat memilih calonnya yang akan diusung.

“Mulai dari aspek integritas, visis misi, jaringan sosial, jaringan pemenangan, sumber daya manuasianya, semuanya itu nantinya akan kita seleksi,” katanya.**Baca juga: Groundbreaking Masjid Rahmatan Lil Alamin NDA Citorek, WH: Ada Suasana Batiniah.

Semuanya itu sengaja dilakukan oleh partai Gerinda untuk menghasilkan calon terbaiknya agar bisa dipilih masyarakat Banten, dan tentunya harus bisa menjawab kebutuhan dan tantangan dilapangan.(Den)

Kabar6-Para Petinggi Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat terlihat berkumpul di Rumah Aspirasi Partai Gerindra Banten, Kompleks Depag, Ciwaru, Cipocok Jaya, Kota Serang, Minggu (6/10/2019) malam yang merupakan kediaman Desmond J Mahesa.

Sejumlah petinggi partai politik di Provinsi Banten yang hadir diantaranya ketua DPD I Partai Golkar, Golkar Ratu Tatu Chasanah, Ketua DPD Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya. Ketiganya nampak kompak mengenakan baju berwarna putih.

Ratu Tatu Chasanah didampingi oleh ketua DPD II Golkar Kabupaten Serang Fahmi Hakim. Sementara Iti Oktavia Jayabaya hadir bersama Sekjen Partai Demokrat Banten Eko Susilo dan Bapilu, Azwar Anas.

Sementara dari Gerindra, ada Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua DPD Gerindra Banten, Desmond J Mahesa, Ketua DPRD Banten, Andra Soni.

Fahmi Hakim mengatakan jika kedatangannya itu bersama Ratu Tatu hanya sebatas silaturahmi dan memenuhi undangan dari Gerindra Banten.

“Ibu (Tatu) sebagai ketua partai Golkar hadir dalam rangka mengiring doa,” katanya.

Saat dicecar pertanyaan oleh wartawan terkait kemungkinan kedatangan Ratu Tatu Chasanah untuk menjalin komunikasi dan berkoalisi dengan Gerindra, Fahmi tidak memberikan jawaban pasti.”Sudah cukup itu dulu yah,” katanya. Tatu juga menolak berkomentar, dia bergegas meninggalkan lokasi acara yang penuh sesak lautan manusia itu.

Iti Oktavia Jayabaya tidak menampik kedatangannya ke acara tasyakuran Gerindra bertemu dengan Desmond dan Ratu Tatu Chasanah untuk berbincang tentang politik. “Tadi dari bincang-bincang politik dan pemerintahan,” ujarnya.

**Baca juga: Gerindra Tunjuk Sandiaga Uno Jadi Coaching 270 Daerah Akan Gelar Pilkada Serentak.

Saat ditanya apakah pertemuan malam ini juga untuk mematangkan koalisi menghadapi Pilkada Serang dan mendukung Ratu Tatu, Iti Octavia Jayabaya memberi sinyal positif untuk berkoalisi dengan pihak manapun.”Kaolisi dengan siapa saja masuk, saya sampaikan politik itu dinamis jadi kita tidak patron dengan satu partai. Semua memiliki peluang sama dengan partai apapun,” kata Iti.

Sementara itu Ketua DPD Gerindra Banten Desmond J Mahesa menegaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk memenuhi undangan tasyakuran dari partai Gerindra.

“Sebagai sahabat datang saja tadi, tidak ada kode khusus tadi juga kan ada ibu Iti Oktavia Jayabaya, semua saya undang ini cair saja politik kan sudah selesai,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Terhitung mulai 1 November 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan sosialisasi.

Masyarakat di tujuh wilayah kecamatan ini wajib mengetahui pesta demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) 2020 mendatang.

“Partisipasi (pemilih) di pemilu 2019 itu 80,9 persen,” ungkap Divisi SDM, Sosdiklih dan Kampanye KPU Kota Tangsel, Ade Wahyu Hidayat kepada kabar6.com, (Jum’at, 4/10/2019).

Menurutnya, pascaotonomi daerah bergulir, setiap digelar hajatan politik level kota hingga provinsi partisipasi pemilih di Kota Tangsel tidak lebih dari 72 persen.

“Pilwalkot 2015 (angka partisipasi pemilih 57 persen),” jelas Ade.

Oleh karena itu, ia lanjutnya, KPU Kota Tangsel menargetkan animo masyarakat yang punya hak pilih mau datang ke bilik suara pada 23 September 2020 mendatang bisa menyamakan pemilu serentak kemarin.

KPU Kota Tangsel, Ade bilang, bakal gencar sosialisasi melalui tatap muka, pemasangan alat peraga lewat media luar ruangan seperti spanduk, baliho, media massa dan lain-lain.**Baca juga: Mantan Jurnalis Ikut Konvensi PSI Pilkada Tangsel, Usung Isu Anti kekerasan.

Menurutnya, sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pilkada sampai saat tahapan pencoblosan. “Semakin tinggi partisipasi makan semakin matang demokrasi di Tangsel,” ujar Ade.(yud)

Kabar6-Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Serang mencatat ada 10 pelanggaran pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang lalu. Diantaranya 6 kasus temuan Bawaslu, dan 4 laporan dari masyarakat Kota Serang.

Ketua Bawaslu Kota Serang, Faridi mengatakan bahwa, dari temuan pengawas pemilu baik ditingkat Kota dan Kecamatan, ada 1 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan kegiatan kampanye di facebook, dan akun wahatsapp.

“Pada saat kita temukan, dan kita lakukan klarifikasi. Kita rekomendasikan ke KASN, kemudian ditindak lanjuti oleh KASN dengan diberikan peringatan,” ujar Faridi kepada wartawan saat menggelar Media Gentring, Kamis (12/9/2019).

Sementara itu, ucap Faridi bahwa, yang bersangkutan merupakan seorang guru SMA. Mengingat kebijakan sekolah tingkat SLTA berada di Provinsi Banten.

“Maka yang menindaklanjuti KASN, adapun Bawaslu Kota Serang hanya menerima tembusan hasil kajiannya saja,” ucapnya.

Dalam pelanggaran Pemilu 2019, tambah Dia, ada pula yang mengarah sampai pemberian sangsi pidana, yakni pelanggaran yang terjadi di TPS 24 Cilowong.**Baca juga: Kapolda Irjen Gatot: Media Sosial Telah Dikapitalisasi.

“Jenis pelanggarannya yakni petugas TPS melakukan pencoblosan pada surat suara sisa, semuanya 4 orang. Adapun kategori jenis pelanggaran lainnya yakni pelanggaran administrasi,”tandasnya.(Den)

Kabar6-Berada dalam bayang-bayang orangtua yang menjadi tokoh sentral dalam dunia politik tak memberikan garansi. Hal itu menyusul santernya kabar dua wanita meniju bakal calon pemilihan walikota (Pilwalkot) Tangerang Selatan (Tangsel) 2020 mendatang.

Demikian dikatakan pengamat politik asal UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, Rabu (24/7/2019). “Sudah enggak relevan lagi,” katanya.

Ia mengumpamakan seperti pesta demokrasi yang pernah digelar daerah ibukota negara. Para kandidat yang bertarung dan menjadi kepala daerah berasal dari luar.

“Jokowi dan Anies dari luar Jakarta, tapi terpilih sebagai Gubernur DKI. Masyarakat lebih menilai kompetensinya,” jelas Zaki.

Menurutnya, masyarakat lebih cenderung melihat figur. Oleh karenanya butuh waktu panjang bagi para bakal calon untuk mampu meraih simpatik masyarakat pemilih di Kota Tangsel.

Zaki bilang, bakal calon harus intens terjun sosialisasi ke tengah masyarakat di tujuh kecamatan. Sebab meski berada dalam lingkaran trah Banten tak sepenuhnya menjamin.

“Tapi harus berjuang,” tegasnya. Diberitakan kabar6.com sebelumnya, dua nama wanita bakal calon dalam Pilwalkot Tangsel 2020 mendatang sudah santer terdengar.**Baca juga: Bank Banten Serahkan Rekening Peduli Pada Bupati Pandeglang.

Siti Nur Azizah, putri KH Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI terpilih dan Andiara Aprilia Hikmat, putri mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah digadang-gadang bakal nyalon.(yud)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang akan mengembalikan anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2018.

“Kita akan persiapkan anggaran yang akan di kembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dari sisa berbagai kegiatan yang sudah dilakukan,” kata Willy Patria sekretaris KPU Kabupaten Tangerang kepada kabar6.com diruang kerjanya, Jum’at (23/11/2018).

Willy Patria menjelaskan, nanti dalam pengembalian anggaran dipastikan disertai laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Hal itu, lanjut Willy, setelah bagian bendahara dan tim keuangan selesai merekab semua kebutuhan berbagai kegiatan.

Yang sebelumnya, ujar Willy, Pemkab Tangerang menyalurkan anggaran Pilbub kepada KPU melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp120 miliar.

“Kita gunakan anggaran itu seefisien mungkin agar tidak melebihi anggaran yang sudah ditentukan, yang akhirnya kami akan dapat mengembalikan dana anggaran hibah sekitar Rp22 miliar,” ucap Willy.

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tangerang 2018. KPU dapatkan dana hibah Rp 120 Miliar yang bersumber dari APBD Kaltim 2018.**Baca juga: Mudahkan Akses Anggota, SRC Luncurkan Aplikasi Mobile.

Ini membuat secara keseluruhan, KPU Kabupaten Tangerang habiskan dana sekitar RP 100 Miliar dalam pelaksanaan Pilbub Tangerang tahun ini.(bam)