Kabar6-Berikut hal-hal yang akan menjadi perhatian Polisi saat pelaksanaan operasi Patuh Kalimaya 2019 yang akan mulai dilaksanakan mulai 29 Agustus hingga 11 September besok.

Selain melakukan pengecekan administrasi surat-surat kendaraan, polisi juga akan memfokuskan pada pelanggaran akibat tidak menggunakan helm, melawan arus, serta pengendaraa dari anak-anak di bawah umur.

Hal itu dimaksudkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, khususnya diwilayah hukum Polda Banten agar bisa terus diminimalisir.

Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Banten Kombes Pol Wibowo mengatakan, ada tiga target operasi yang menjadi prioritas polisi pada pelaksanaan operasi Patuh Kalimaya 2019 kali ini.

“Ada 8 pelanggaran yang potensi kecelakaan lalulintas, tapi kita ada 3 sasaran utama yaitu pelanggar lalulinta tidak gunakan helm, melawan arus, dan mengunakan kendraan anak di bawah umur. Semuanya itu untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya,” kata Wibowo di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Rabu (28/8/2019).

Meski angka kecelakaan di wilayah hukum Polda Banten terus mengalami penurunan sebesar 20 persen, namun prosentase tersebut masih dibawah harapan, agar bisa terus ditekan. Sisi lain, kata Wibowo, kecelakaan yanf terjadi.saat ini justeru banyak menimpa anak-anak dibawah umur.

“Ini cukup banyak menyumbang kecalakaan maupun pelanggaran lalulintas. Wilayah Kota di pagi hari karna berangkat menuju sekolah, tidak mengunakan helm kita cek ternyata masih di bawah umur,” paparnya.

Penekanan kecelakaan anak dibawah umur, kepolisian terus melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk menghimbau para pelajar dibawah umur untuk tidak mengunakan kendaraan.

“Dengan melakukan pengimbangan perhentif dan sosialisasi di rawan pelanggaran dan kecelakaan lalulintas,” paparnya.

Namun ada satu yang khusus bagi kendaraan yang belum di registrasi ulang baik satu tahun maupun lima tahun. Wajib di registrasi yang pertama registrasi kendaraan baru, kendaraan perubahan, pengesahan yang harus dilakukan oleh wajib pajak setiap tahun, ada lagi registrasi perpanjangan kendaraan bermotor.

“Kendaraan yang tidak di registrasi, masih banyak yang belum registrasi ulang, yang satu tahun maupun lima tahun. Ini pengaruh di pendapatan asli daerah, dimana tentunya ini banyak mendukung pembangunan di wilayah masing-masing. Oprasi patuh ini juga dilakukan kepada kendaraan yang belum registrasi,” jelasnya.

Lanjut Wibowo, guna menunjang kegiatan tersebut pihaknya akan menyiapkan sampling (Samsat keliling) bagi pengandaraan yang akan membayar di tempatnya untuk registrasi.

“Kita berikan kepada masyarakat di saat razia kendaraannya yang belum registrasi, kita siapkan sampling yang melekat pada lokasi razia, agar masyarakat bayar registrasi di tempat, ini dilakukan pemudahan dan pendekatan kepada masyarakat,” ungkapnya.

**Baca juga: Operasi Patuh Kalimaya 2019, Pemprov Banten Sasar Penunggak Pajak.

Sementara itu Kepala Jasa Raharja Cabang Banten Dody Apriansyah mengatakan angka kecelakaan korban luka-luka didominasi pengendara di masa produksi dari umur 11 sampai 35 tahun, hampir mencapai 45 persen.

“Kita lihat anak di bawah umur penyebab kecelakaan, makanya kita kelompokkan 11 sampai 35. Harapan kita harapan masyarakat sadar terhadap Patihan seluruh rambu-rambu lalulintas,” pungkasnya.

Sisi lain, karena anak-anak tersebut belum dilengkapi surat-surat, mebuat langkah penangananya kian panjang.(Den)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerjasama dengan Dirlantas Polda Banten akan melaksanakan Operasi Patuh Kalimaya pajak 2019 mulai 29 Agustus 2019 hingga 11 September 2019 mendatang.

Selain memeriksa kelengkapan kendaraan mulai dari kelengkapan kendaraan hingga surat-surat, operasi ini juga menyasar pengendara yang tercatat menunggak pajak. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendongkrak pendapatan daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Demikian hal itu dikatakan Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari saat konferensi pers bersama Dirlantas Polda Banten, bertempat di Kantor Bapenda Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (28/8/2019).

Opar menjelaskan, operasi tersebut selain bertujuan untuk menertibkan pengendara motor maupun mobil terhadap aturan lalu lintas, juga menyasar para penunggak pajak sehingga dapat menigkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

“Jadi tidak hanya sisi keamanan dan administrasi saja, tapi pengendara yang menunggak pajak juga akan kami tagih,” ujarnya.

Bapenda, lanjutnya, saat ini sedang melakukan penelusuran terhadap keberadaan dan status kendaraan-kendaraan penunggak pajak. Menurutnya, banyaknya jumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak menjadi potensi pendapatan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian besar.

“Upaya penelusuran kita lakukan sebagai bentuk penagihan. Melalui operasi patuh juga menjadi salah satu upaya kami menggali potensi pajak itu,” paparnya.

Dikatakan Opar, Pemprov Banten juga telah memberikan keringanan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan menerbitkan Pergub Banten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah. Hal ini diharapkan mampu turut mendongkrak pendapatan pajak.

“Setiap tahun kami rutin menyelenggarakan bulan panutan pajak dengan membebaskan denda pajak, dan ini salah satu upaya yang hasilnya cukup efektif,” jelasnya.

Opar mengajak kepada seluruh masyarakat untuk segera membayar pajak karena dengan patuh membayar pajak, masyarakat telah ikut berkontribusi mendorong penyelenggaraan pembangunan baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di Provinsi Banten.

Sementara, Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Wibowo, S.IK, M.HUM menjelaskan operasi ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Korlantas Polri dengan Dirjen Pendapatan Kemendagri dan Dirut Jasa Raharja yang akan menggelar Operasi Patuh 2019 selama dua pekan secara serantak se-Indonesia mulai 29 Agustus hingga 11 September 2019 mendatang.

Hal ini bertujuan untuk meningjatkan kesadraan dan disoplin masyarakat dalam berlalu lintas. Pada tahun 2011 lalu, telah dicanangkan RUN (Rencana Umum Nasional) sampai 2035 tentang peningkatan keselamatan untuk menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas sebesar 80 persen.

Ia juga menjelaskan bahwa ada 3 sasaran utama yang akan dilakukan pada operasi ini disesuaika dengan karajeristik kevelakaan dan pelanggaran.

Yakni pelanggar lalu lintas tidak menggunakan helm, melawan arus dan pengemudi di bawah umur yang cukup banyak menyumbang pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Termasuk kendaraan yang tidak diregistrasi ulang, baik setahun maupun 5 tahun yang berkaitan erat dengan PAD Banten.

Untuk itu, momentum operasi patuh ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap kendaraan-kendaraan tersebut.

Namun demikian, tim operasi memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kendaraannya belum diregistrasi akan disiapkan samling yang melekat pada lokasi operasi agar melakukan registrasi di tempat.

“Kegiatan ini juga merupakan bentuk sinergitas antara Kepolisian, Bapenda dan Jasa Raharja untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, serta dapat meningkatkan ketertiban, kepatuhan, serta disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Adapun wilayah yang akan menjadi lokasi operasi adalah lokasi-lokasi rawan kecelakaan, pelanggaran lalulintas, dan kemacetan,” paparnya.

“Selain untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan berlalulintas, kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan tentang pentingnya tertib dan patuh berlalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan pengguna jalan,” imbuh Wibowo.

**Baca juga: Pangan Lokal Khas Pandeglang Dapat Ditemukan di Hotel Ini,

Kepala Cabang Jasa Raharja Banten Dodi Apriansyah, kegiatan ini inisator dari kepolisian dan berinbas pada tingginya kecelakaan. Terhitung hingga 31 Juli 2019, pihaknya sudah memberikan santunan sebesar Rp44 miliar.

Dengan ada operasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Berdasarkan data Jasa Raharja, banyak pelanggaran dan kecelakaan yang dilakukan anak-anak masa produktif, dengan status kendaraan mati pajak yang mempersulit pengajuan santunan. “Maka segera lakukan daftar ulang kendaraan agar proses pengajuan lebih mudah,”(Den)

Kabar6-Menu panganan lokal khas Kabupaten Pandeglang ini dapat ditemukan di Hotel Horizon Altama. Menu khas lokal tersebut diantaranya bubur jagung manis, bakar trubuk saos tar-tar dan minuman gula aren khas Kecamatan Cibaliung.

“Menu makanan ini akan tersaji di Hotel Horizon sebagai menu khas Pandeglang, sehingga nanti para pengunjung hotel dapat menikmati sajian khas pandeglang,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Pandegang Muhammad Amri, Rabu (28/8/2019).

Pangan lokal tersebut disiapkan dihidangkan untuk para pengunjung hotel yang terletak Jalan Raya Serang – Pandeglang, Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung setelah DKP dan pihak hotel bekerjasama.

**Baca juga: Belajar Mengemudi, Toyota Calya Nyemplung ke Kali Sipon.

Sekda Pandeglang Pery Hasanudin menuturkan, ke depan agar pangan lokal yang begitu banyak di Pandeglang bisa menjadi produk olahan yang memiliki nilai gizi dan nilai jual sebagai produk unggulan Kabupaten Pandeglang.

“Selain itu juga, konsumsi masyarakat dapat menjadi lebih beragam, bergizi seimbang dan aman (B2 SA),”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2019 Rp 48 miliar dari sektor pajak daerah ada sebelas sumber.

“Hingga triwulan kedua ini sudah tetcapai 33,22%. Dan Insya Allah target akan tercapai diakhir tahun,” ungkap Kepala BP2D Pandeglang Yahya Gunawan Kasbin saat Rakor Pengendalian Pajak Daerah Triwulan II di DM Tirta Persada Mandalawangi, Rabu (28/8/2019).

Adapun ada sebelas sumber itu diantaranya Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air tanah, Sarang Burung Walet, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.

**Baca juga: Tutup Latihan, Kopassus Gelar Baksos di Panimbang.

Menurutnya, Rakor ini untuk lebih memantapkan kepada stakeholder terkait dalam pengelolaan pajak daerah.

“Kordinasi ini akan memberikan solusi jika dalam pelaksanaannya ada kendala yang dihadapi, oleh sebab itu rakor triwulan penting dilakukan,” ujarnya.(aep)

Kabar6-Coral Guest House di Kampung Cibayawak, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak disebut-sebut tidak mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat.

Hal itu dikatakan Jimi Siregar, kuasa hukum ahli waris pemilik lahan tanah garapan almarhum Suharjaya yang menggugat terkait kepemilikan lahan pembangunan hotel ke Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung.

“Berdasarkan surat keterangan resmi dari DPMPTSP dan Bapenda Pemkab Lebak, hotel atau penginapan itu tidak kantongi izin operasional resmi dan belum membayar pajak daerah,” kata Jimi, Rabu (28/8/2019).

Dalam proses penanganan perkara gugatan di PN Rangkasbitung, diketahui di atas lahan tersebut berdiri sebuah bangunan penginapan yang kepemilikan lahan tanah garapan sudah berubah nama ke pihak lain.

**Baca juga: Langgar Izin Lingkungan, Dua Tambang Pasir di Cimarga Lebak Disetop.

“Kami minta Pemkab Lebak menyegel dan menutup kegiatan usaha ilegal itu, karena sudah jelas tidak kantongi izin resmi,” tegas Jimi.

Dikonfirmasi wartawan, pemilik Coral Guest House Anang belum memberikan jawaban.(Nda)

Kabar6-Usai latihan Tribuana Cakti XXII tahun 2019, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menggelar Bakti Sosial (Baksos) di lapangan Cikadu Kecamatan Panimbang, Rabu (28/8/2019).

Pelatihan ini berlangsung sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 28 Agustus 2019 dengan melibatkan sejumlah 232 personel dari satuan Parako, Sandi Yudha dan penanggulangan teror.

“Selama hampir dua bulan para prajurit Kopassus melaksanakan beberapa materi latihan seperti diantaranya teknik infiltrasi dan eksfiltrasi, operasi sandha, PPJJ, operasi perebutan cepat, operasi pembebasan sandera dan komando pengendalian operasi,” kata Pamen Ahli Golongan IV Kopassus Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kolonel Inf.Benny Sulistiono, Rabu (28/8/2019).

Ia mengatakan Kopassus sebagai satuan operasional TNI dituntut secara terus menerus untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang teknis kemiliteran.

“Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kemampuan tersebut maka diperlukan latihan secara bertahap, ” tuturnya.

Bakti sosial yang dilakukan Kopassus diantaranya pengobatan gratis, pemberian 1000 paket sembako, merenovasi dua rumah warga yang tidak layak huni (RLTH), perbaikan taman bacaan dan sarana ibadah.

“Dalam baksos ini masyarakat yang kami libatkan sebanyak 1000 orang. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu kebutuhan warga,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Benny, kegiatan tersebut juga untuk medekatkan prajurit Kopasus dengan masyarakat. Sehingga mampu mengenali warga sekeliling, sekaligus mengetahui berbagai gejolak dan permasalahan yang ada.

**Baca juga: Ketua PKB Pandeglang Bakal Maju di Pilkada Mendatang, Ini Jargonnya.

“Untuk menciptakan dan memperkokoh kemanunggalan antara TNI dan Rakyat. Sehingga Kopasus ini dapat dikenal dan dicintai masyarakat,” katanya.

Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku, sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kopasus. Karena melalui kegiatan tersebut, warga Pandeglang yang kurang mampu bisa terbantu.

“Kegiatan ini manfaatnya cukup dirasakan oleh masyarakat. Karena dalam kegiatan ini juga tidak hanya pembagian sembako dan pengobatan gratis, melainkan ada juga pembangunan rumah tidak layak huni dan Mushola,” tutur Irna.(Aep)

Kabar6-Dulu menjadi anggota TNI dengan pangkat Praka, kini MF menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor (ranmor). Dia berhasil menggasak 29 sepeda motor di dua dari wilayah Cijeruk dan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. MF merupakan disersi TNI AD sejak tahun 2017.

“Kita sudah komunikasikan denhan kesatuannya dan sudah inkrakh sejak 2017. Ada 29 barang bukti yang kita sita,” kata Kapolres Serang, AKBP Indra Gunawan, di dampingi Kasatreskrim AKP Maryadi, ditemui dikantornya, Rabu (28/8/2019).

Pelaku beraksi dengan rekannya berinisial MH. Namun saat beraksi, MH ketahuan warga dan di amuk massa.

Saat pihak kepolisian datang dan membawa pelaku ke rumah sakit, korban MH meninggal diperjalanan. Sedangkan MF ditangkap pihak kepolisian saat melarikan diri dan dilumpuhkan dengan timah panas.

Modus keduanya membawa senapang angin, seolah-olah akan berburu burung dipersawahan dan pepohonan di bantaran Sungai Ciujung, yang berada di daerah Cijeruk dan Cikande.

“Bawa senapan angin, seolah olah berburu, ketika ada sasaran yang meninggalkan kendaraannya di kebun, dia beraksi menggunakan kunci leter T dan gerinda,” terangnya.

**Baca juga: Rapat Terakhir Anggota DPRD Banten Masih Saja Molor.

MF beraksi menjadi curanmor, sejak dia dipecat menjadi anggota TNI AD. Gerinda yang dibawanya, untuk memotong gembok yang terpasang di sepeda motor sebagai kunci ganda.

Akibat perbuatannya, pelaku MF dikenakan pasal 363 dengan massa hukuman tujuh tahun kurungan penjara.

“Gerinda digunakan untuk melepaskan kunci gembok. Tertangkap di Cikande, di kos kosannya,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda pengambilan keputusan terhadap sejumlah Raperda usulan Eksekitif dan legislatif oleh anggota DPRD Banten untuk masa jabatan 2014-2019 kembali molor.

Padahal, rapat paripurna pengambilan keputusan bersama anggota DPRD Banten untuk masa jabatan 2014-2019 itu merupakan rapat terakhir anggota DPRD Banten menjelang masa jabatannya yang akan berakhir pekan ini.

Pantauan Kabar6.com, hingga pukul 13.40 WIB, rapat paripurna bersama Pemprov Banten, yang rencananya akan dihadir Gubernur Banten, Wahidin Halim dan anggota DPRD periode jabatan 2014-2019 itu masih sepi pengunjung.

Kursi-kursi peserta rapat paripurna yang biasa diisi anggota DPRD Banten itu nampak masih banyak yang kosong. Termasuk kursi pimpinan paripurna.

Sebelumnya, rapat pengambilan keputusan sejumlah Raperda Banten itu rencananya akan dilaksanakan mulai pukul 13:00 WIB hingga selesai.

Rapat pembahasan bersama Anghota DPRD Banten masa periode 2014-2019 itu rencananya akan membahas pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten T.A 2019.

Paripurna Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD terhadap 5 (Lima) Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pedoman Pengisian Jabatan di Lingkungan BUMD Pemerintah Provinsi Banten, Penyelenggaraan Perpustakaan, Perlindungan Disabilitas, Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Bahan Aktif Lainnya.

**Baca juga: Disegel, Alfamidi Villa Melati Mas Tetap Beroperasi.

Serta rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD terhadap dua Raperda usulan Gubernur tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agrobisnis dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2017-2037

Sekertaris DPRD Banten, EA. Deni Hermawan mengatakan, rapat paripurna bersama anggota DPRD Banten untuk masa periode 2014-2019 ini merupakan rapat paripurna terakhir, sebelum digantikan yang baru nantinya.

“Iya Kang, mudah-mudahan kuorum,” terang Deni, kepada Kabar6.com.(Den)

Kabar6-Tokoh Banten Embay Mulya Syarif menilai bahwa sikap toleransi di Provinsi Banten telah diajarkan oleh para pendahulu sebelumnya, sehingga masyarakat Banten sudah terbiasa dengan segala perbedaan yang terjadi.

Demikian hal itu dikatakan Embay usai menghadiri seminar nasional bertema NKRI dan Pancasila harga mati, di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa (27/8/2019).

Menurutnya, orang Banten sudah sangat familiar dengan kemajemukan.Hal itu bisa dibuktikan dengan keberadaan situs Banten Lama yang banyak mengandung keanekaragaman agama.

Mulai dari Klenteng, kampung Kebalen Bali, Kampung Bugis, Kampung Dermayon, Kampung Garud. “Itu bukti akulturasi jelas banget kelihatan disana,” kata Embay, Selasa (27/8/2019).

Termasuk, lanjut Embay, bagaimana bentuk menara Banten yang jadikan simbul perwujudan dari abu klenteng yang diperbesar dan kemudian dipertinggi letaknya diatas menara Banten, termasuk asiktek sebelumnya berasal dari Negara Cina, bernama Cek Bancut.

**Baca juga: Embay Mulya Syarif Kapok Ikut Pilkada Lagi.

Kemudian tapak menara Banten dengan bentuk persegi 8 yang berasal dari agama Budha, yang berarti patkuakun atau delapan penjuru mata angin, atap tumpang lima dari Agama Hindu, mimbar khotbah yang berasal dari tandu putri Cina. Kemudian di sampung Masjid Agung bernama Kiamah yang menganut budaya eropa.

“Jadi buat kita di Banten ini sudah tidak aneh dengan ke-Bhinekaan, kemajemukan. Coba lihat perangkat kota di daerah lain, semuanya Alun-alun, pendopo dan masjid, kecuali Kota Serang, Alun-alun, pendopo dan Gereja, kita tidak pernah Ribut. Jadi kalau mau belajar toleransi, datang ke Banten,” tegasnya.(Den)

Kabar6-Mantan calon wakil Gubernur Banten, H. Embay Mulya Syarif mengaku ogah mengikuti kembali gelaran Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di sejumlah daerah di Provinsi Banten tahun 2020 nantinya.

“Gak, saya gak mau. Saya sudah cukup kursus kilat politik praktis di Pilgub kemarin. Sudah selesai,” terang Embay, Selasa (27/8/2019).

Bagi tokoh Banten ini pengalaman pada saat Pilkada Banten 2017 lalu, sudah cukup memberikan pengalaman bagi dirinya. Pada pemilihan Gubernur 2017 lalu, Embay berpasangan dengan Rano Karno untuk melawan pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy.

Menolak maju lagi di Pilkada Banten ini berlaku meski ada tawaran dari Parpol yang mencoba untuk mengusung namanya kembali maju kedalam salah satu kontestasi politik di Provinsi Banten yang akan datang.”Tetap akan saya tolak,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai permasalah yang terjadi di Kabupaten Serang, lanjut Embay, pihaknya menilai masih banyak perbaikan yang harus dilakukan Pemkab Serang dalam mengatasi semua persoalan yang ada, mulai dari soal limbah, hutan, pertanian, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi.

**Baca juga: Pemprov Banten Minta Pembangunan Pelabuhan Wanasari Kota Cilegon Ditunda.

Oleh karena itu, lanjut Embay, siapapun yang muncul sebagai kepala daerah nantinya, pihaknya berharap pimpinan di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tadi, bisa melahirkan seorang sosok pemimoin yang memiliki wibawa dan bersih dari segala persoalan.

“Orang yang berwibawa itu orang yang bersih. Orang yang melakukan apa yang diucapkannya. Bagaimana mau disiplin kalau terlambat melulu., gimana mau menegakan disiplin. Berwibawa karena dia jujur, bersih, bisa.berbuat tegas,” katanya.(Den)