Kabar6-Kecilnya anggaran bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada Kota Serang, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terpaksa harus memutar otak dengan mencarikan jalan keluarnya agar bisa menutupi kekurangan anggaran pada belanja APBD Kota Serang pada tahun-tahun selanjutnya.

Hal itu sengaja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di Kota Serang agar tidak terhambat.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan meminjam modal kepada pihak perbankan, setelah sebelumnya Pemkot Serang menjadi salah satu pemilik saham dibank yang ditunjuk, untuk selanjutnya agar bisa dengan mudah meminjam modal di bank yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah, seperti kebanyak yang telah dilakukan oleh daerah lain di Provinsi Banten.

Atas wacana pinjaman modal tersebut, Kabiro Hukum Setda Banten, Agus Mintono mengaku telah menerima draf Perda penyertaan modal milik Pemkot Serang untuk difasilitasi.

Kata dia, hal itu sebagai langkah harmonisasi dari setiap peraturan yang ada agar selaras, baik yang ada di pusat, Provinsi maupun di Kota Serang.

Pihaknya optimis dalam waktu dekat, fasilitasi Raperda Penyertaan modal milik Kota Serang bisa segera selesai dan diserahkan secepatnya, agar nantinya Pemkot Serang bisa memparipurnakan kedepan nantinya.

“Sekitar sebulan kemarin sudah kita terima. Secepatnya sudah bisa diserahkan,” kata Agus, kepada Kabar6.com, Senin (18/11/2018).

Saat ditanya kapan kepastian proses fasilitasi oleh Bagian Hukum Provinsi Banten bisa rampung, Agus hanya menjawab, secepatnya akan diselesaikan, tanpa ada kepastian kapan waktunya. “Yang pasti secepatnya,” katanya.

Dirinya mengakui, keberadaan Perda penguatan modal dibutuhkan oleh daerah yang mengajukannya, dalam memperoleh keuntungan dari saham yang ditanam, baik dari setiap bunga keuntungan maupun CSR dari pihak perbankan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menyebut banyak pembangunan infrastruktur jalan di Kota Serang kondisinya rombeng alias rusak.

Menurutnya, hal disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada masih terbatas.

Pihaknya juga mengkritisi Bagian Hukum Setda Kota Serang yang dinilai lamban dalam menyelesaikan Perda Penyertaan modal kepada Bank, yang menurutnya, banyak keuntungan bisa diperoleh dari penyertaan modal tersebut.

**Baca juga: Dewan Sebut Banyak Jalan dan Bangunan di Kota Serang Pada Rombeng.

“Sampai sekarang belum bisa terakomodir, karena leletnya bagian hukum. Kritisi yang keras, terkait ini, tidak adanya koordinasi dengan DPRD, baru kemarin dilakukan rapat dengan Baperda DPRD. Bahwa, itu mereka belum siap. Kritikin, padahal itu suatu keuntungan untuk kita,” tegasnya.

Menurut Budi, sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten sudah lebih dulu memiliki Perda penyertaan modal, sehingga memudahkan pihaknya mengurusi anggaran, termasuk alokasi CSR sehingga mengurangi beban PAD di daerahnya masing-masing.

“Ini malah saya yang kejar-kejar, mesti saya yang telpon. Tulis tuh lambatnya mengawal penyertaan modal sesungguhnya itu sangat menguntungkan kepada Kota Serang,” katanya.(Den)

Kabar6-Pemkot Cilegon akan melelang lima bagi Eselon II dilingkup pemerintahannya, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

Lelang jabatan lima kepala dinas itu tertuang dalam Surat Pengumuman Nomor: 800/06/Pansel/XI/2019 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon.

Surat tersebut ditanda tangani oleh Sari Suryati pada bulan November 2019, namun tidak tertulis tangganya.

Namun dalam pengumuman lelang pejabat eselon II di Pemkot Cilegon itu, ada satu yang masih di isi oleh Kepala Dinas, yakni di Dishub, masih di duduki oleh Andi Afandi, sedangkan empat lainnya kosong dan akan memasuki massa pensiun.

Sedangkan posisi yang akan kosong karena pejabatnya pensiun, yakni Kepala DPUPR, Nana Sulaksana, Kepala Dikdukcapil, Sholeh, dan Kadindik Muhtar Gojali.

Mengenai hal tersebut, Sekda Cilegon, Sari Suryati, masih enggan berkomentar mengenai kejanggalan tersebut, “Lagi enggak mau mikir intinya. Cape Ibu nya yah. Nanti aja lah yah. Banyak ini, bukan masalah itu. Lagi kurang pas aja,” kata Sari, ditemui dikantornya, Senin (18/11/2019).

Selaku ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Cilegon, Sari meminta awak media menanyakan hal itu ke Walikota Cilegon, Edi Ariyadi, “Ke Pak Wali (Walikota) aja yah,” sambil berlalu menaiki mobilnya, Senin (18/11/2019).

**Baca juga: Pilwalkot Cilegon 2020, Gerindra Tanpa Kader Internal.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS, pada Paragraf tiga, Tata cara pengisian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi, terutama di Pasal 117, ayat 3 (tiga), tertulis : Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memuat : nama JPT yang lowong; persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108; kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong;

Sedangkan khusus untuk posisi Kadishub Kota Cilegon, masih terisi dan tidak lowong. Pengisi kursinya masih di jabat oleh Andi Afandi.(Dhi)

Kabar6-Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi menandatangani naskah kesepahaman dengan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, Universitas Lampung, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka Jakarta, di Pendopo Lebak, Senin (18/11/2019).

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dengan 4 universitas meliputi penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sektor pariwisata dan promosi wisata, serta pengembangan ekonomi sosial budaya masyarakat.

“Perguruan tinggi adalah lembaga yang sangat strategis dalam mendorong percepatan pembangunan suatu daerah dan masyarakat,” terang Ade.

Dengan keunggulan yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, perangkat kelembagaan, dan kemampuan melaksanakan riset dan kajian, wujud eksistensi dari peran perguruan tinggi merupakan salah satu agen pembangunan.

“Penandatanganan nota kesepakatan ini akan lebih memperkuat komitmen kita bersama untuk berkiprah dan berkarya untuk memajukan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

**Baca juga: Angin Kencang Terjang Muncang, Belasan Rumah di Tiga Desa Rusak.

Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. H. Fauzul Iman berharap, hasil penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan di Lebak dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan strategisnya.

“Kami akademisi tentu mempunyai tanggung jawab serta memiliki pengabdian yang ingin diterapkan di tengah-tengah masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Lebak,” katanya.(Nda)

Kabar6-Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) menduga pemulangan Zitni Khoiri Alfatir bukan karena keinginan bapaknya. Bocah berkebutuhan khusus itu tewas terpanggang setelah rumah kontrakannya di Kecamatan Setu terbakar.

“Rumah Singgah di Kademangan itu sewa kontrakannya udah habis,” ungkap Wakil Koordinator TRUTH, Jupry Nugroho kepada kabar6.com, (Senin, 18/11/2019).

Menurutnya, hal itu berpengaruh terhadap warga penyandang masalah sosial yang selama ini dirawat pemerintah daerah. Dinas Sosial Kota Tangsel menempati gedung yang bekas ditempati Badan Narkotika Kota di Kecamatan Setu sebagai Rumah Singgah.

Jupry bilang, di tengah gegap gempitanya rangkaian menjelang perayaan HUT Tangsel ke-11 dan diraihnya kembali penghargaan Kota Layak Anak 2019, publik dikagetkan dengan meninggalnya seorang anak di Kecamatan Setu. Bocah autis terbakar hidup-hidup akibat dipasung di rumahnya yang terbakar.

“Bagaimana mungkin anak yang beberapa bulan yang lalu tinggal di Rumah Singgah namun diduga harus kembali dipasung di rumahnya,” ujar Jupry.

Ia mempertanyakan, sejauhmana pembinaan dan pengawasan Dinas Sosial Tangsel dan bagaimana tanggung jawab DPMP3AKB Tangsel yang mengklaim memiliki satgas sampai tingkat RW/RT untuk perlindungan anak.

**Baca juga: Sebelum Terpanggang, Orangtua Zitni Jemput Paksa dari Rumah Singgah.

Hal ini bukti ketidakmampuan pihak terkait dalam menjalankan tugas pokok dab fungsinya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas hak-hak agar dapat hidup serta mendapatkan jaminan kesehatan dan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spriritual.

“Tetapi ada anak yang tewas dengan mengenaskan akibat di pasung. Tentu hal ini menjadi kado pahit di usia Tangsel yang menginjak usia 11 tahun,” tambah Jupry.(yud)

Kabar6-Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang melakukan penguatan implementasi kurikulum 2013 untuk guru madrasah non PNS, periode 2018-2019 di Pakons Prime Hotel Kota Tangerang, Senin (18/11/2019).

Helpdisk (HD) Kemenag Kabupaten Tangerang Nurrahman mengatakan, implementasi aplikasi raport digital (ARD) pada guru madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, saat ini sedang digalakkan.

**Baca juga: Evaluasi Kinerja, Bawaslu Kabupaten Tangerang Gelar Publikasi Laporan Akhir.

Hal ini untuk mendorong para guru madrasah, baik yang di Madrasah Ibtidaiyah, RA, maupun Madrasah Tsanawiyah agar melek teknologi digital.

“Ya ini bagian dari pelatihan agar guru madrasah juga melek teknologi, sesuai dengan intruksi dari Kemenag pusat, jadi enggak melulu terstigma bahwa guru madrasah itu kampungan dan selalu terbelakang,” pungkas Nurrahman. (Ris)

Kabar6-Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin mengajak generasi muda khususnya para pelajar di Kota Tangerang, untuk meneladani akhlak Rasullullah sholallahu ‘alaihi wasalam. Hal itu diungkapkannya saat acara Gebyar Festival Islami berlokasi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Cipondoh pada Senin, (18/11/2019).

Menurutnya, Nabi Besar Muhammad merupakan manusia yang berbudi luhur, jujur dan amanah, sehingga sangat layak untuk diteladani.

Sachrudin menambahkan, dengan tercetaknya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan agamis akan menjadikan Kota Tangerang sebagai kota dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Untuk itu, Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong warganya agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan berbagai program yang telah diluncurkan.
Ada program sekolah gratis, kampung PHBS, maghrib mengaji dan banyak lagi,” kata Sachrudin.

**Baca juga: Serapan Baru 60 Persen, HMI Sebut Kinerja Pemkot Tangerang Tidak Maksimal.

Ia melanjutkan, dalam mewujudkan SDM yang berkualitas bukanlah suatu hal yang instan dan mudah, perlu kerjasama yang konsisten dan berkesinambungan.

“Tidak bisa dengan cara yang instan, ini harus berkelanjutan. Setelah ditempa di sekolah, siswa juga harus mempraktekkan ilmunya diluar sekolah dengan bimbingan dari orang tua. Untuk itu kita harus bekerja sama,” tukas Sachrudin. (Ris)

Kabar6-Persoalan sampah tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga terjadi di beberapa daerah, termasuk pesisir pantai, akibat tidak ada kesadaran secara kolektif dari masyarakat.

Untuk memberikan kesadaran terhadap peserta didik, puluhan siswa dari SD Sukarame 2 di Kampung Sangiang, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang melakukan bersih – bersih sampah dibibir pantai Karoeng.

Aksi bersih-bersih tersebut sengaja dilakukan agar para siswa sadar akan kebersihan, pasalnya sampah plastik yang menjadi momok menakutkan. Karena sampah plastik tidak dapat terurai dalam jangka satu atau dua tahun melainkan puluhan tahun, baru dapat terurai.

Kepala SDN Sukarame 2, Endah mengatakan jika para siswa saat diajak untuk melakukan bersih-bersih pantai sangat antusias.

“Alhamdulilah, pagi pagi begitu masuk sudah bebersih,” kata Endah, Senin (18/11/2019).

Adapun jumlah yang ikut memunguti sampah sebanyak 65 siswa yang terdiri dari kelas lima dan enam. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan selama satu minggu.

**Baca juga: Pengerjaan Empat Proyek di DPUPR Pandeglang Dinilai Lamban.

“Selain ini untuk mengganggu agar tidak terganggunya wisatawan. Ini juga sebagai, pembentukan karakter kepada siswa, agar memahami lingkungan dari bahaya pelastik dan menyelamtkan biota laut,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dilakukan karena terinspirasi dari kota Bali. Pasalnya, ada penyelam yang mengorbankan waktunya hanya untuk memunguti sampah di dalam laut.

“Saya terinspirasi dari Bali, bahkan ada penyelam, yang sengaja menyelam untuk memungut sampah,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Hingga berakhirnya waktu pendaftaran dan penjaringan bakal calon (balon) Bupati/walikota dan wakilnya, jelang perhelatan Pilkada serentak di Provinsi Banten tahun depan.

Gerindra Banten bisa dipastikan tidak memiliki kader internal partainya sendiri yang mencalonkan diri sebagai balon Walikota atau wakilnya untuk Pilkada Kota Cilegon 2020 mendatang.

Untuk diketahui, pada Pemilu 2019 kemarin, Gerindra merupakan partai pemenang dengan perolehan suara terbanyak di Provinsi Banten dibanding partai lain.

Ketua Desk Pilkada Kota Cilegon dari partai Gerindra, Sadeli membenarkan kejadian tersebut.

Kata dia, hingga ditutupnya waktu pendaftaran dan penjaringan balon Bupati/Walikota dan wakil di DPD Gerindra, yang dibuka mulai 1 November hingga 15 November kemarin, untuk Pilkada Kota Cilegon Gerindra tidak memiliki balon sendiri dari kader internal partai, karena tidak ada kader yang daftar.

“Gak ada, gak ada dari kader internal, gak ada,” kata Sadeli, kepada Kabar6.com, Senin (18/11/2019).

Dengan begitu, Sadeli mengaku, pada gelaran Pilkada Kota Cilegon 2020 mendatang, Gerindra tidak memiliki kesempatan untuk mengusung kadernya sendiri sebagai balon Walikota dan wakil, karena tidak ada kader internal partai yang daftar.

Menurutnya, dengan tidak adanya kader internal yang maju tersebut, pihaknya meyakini kontestasi dan persaingan Pilkada di Kota Cilegon akan lebih bebas dan lebih menarik.

Biar lebih bebas. Kalau dari kader ada, berarti mereka (balon eksternal,red) putus asa dong yang daftar ke Gerindra,” katanya.

**Baca juga: Polres Cilegon Tindak Tegas Galian Ilegal.

Meski begitu, pihaknya tidak mempersoalkan kejadian Gerindra tidak memiliki balon sendiri untuk diusung jadi Walkot dan wakilnya dari internal partai.

Sekertaris Desk Pilkada Provinsi Banten, Tati Nurcahyana, sejumlah daerah lain yang akan menggelar Pilkada serentak di Provinsi Banten tahun 2020, Gerindra sudah mengantongi nama-nama balon dari kader internal partai sendiri.

Untuk diketahui, sejumlah daerah di Banten yangbakan menggelar Pilkada 2020 antaranya, Kota Tangsel, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.(Den)

Kabar6-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang memetakan sejumlah wilayah yang rawan terjadi bencana banjir saat musim penghujan. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Priuk.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Nana Supiana mengatakan, kedua kecamatan itu menjadi daerah yang rawan terjadi genangan air atau banjir.

“Titik ada di Kecamatan Ciledug seperti Perumahan Ciledug Indah, sementara Kecamatan Priuk berada di wilayah Gebang Raya dan Total Persada. Namun untuk sistem drainase sama turap itu bagus, air sudah lancar,” ujar Nana saat dimintai keterangan oleh Kabar6.com diruang kerjanya, Senin (18/11/2019).

“Sedangkan kalau wilayah yang lain Cikokol, Kebon Nanas sudah bagus tapi tetap kita waspada,” tambahnya.

Nana menjelaskan, ancaman banjir tersebut pertama, karena sistem drainase yang belum siap dalam menghadapi musim hujan. Bahkan, ditambah tidak ada lagi resapan air yang saat ini sudah diperuntukkan menjadi perumahan.

“Jadi ancaman pertama banjir karena memang kondisi eksisting bentang alam dan faktor lingkungan resapan air yang sudah berkurang,” jelasnya.**Baca juga: Serapan Baru 60 Persen, HMI Sebut Kinerja Pemkot Tangerang Tidak Maksimal.

Kendati demikian, ancaman kedua yang perlu diwaspadai kaitannya banjir kiriman. Karena saat musim hujan luapan Kali Cisadane dan Kali Sabi akan menjadi ancaman buat masyarakat Kota Tangerang.

“Kalau volume air kita bisa prediksi nanti kita kerjasama BMKG untuk melihat curah hujan, kedua peringatan dini kerja sama Balai Besar Sungai Cisadane dan Ciliwung. Dan untuk volume air yang melebihi diatas normal kita sudah dikasih warning,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memprediksi besaran sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa tahun ini tak jauh beda. Pada APBD 2018 lalu total jumlah anggaran yang tak terserap mencapai 4 persen.

“Tahun ini kita perkirakan silpa 5 sampai 6 persen,” ungkap Sekretaris DPU Kota Tangsel, Aris Kurniawan kepada kabar6.com ditemui di Serpong, (Senin, 18/11/2019).

Ia mengaku tak hafal total jumlah paket kegiatan pekerjaan serta pagu anggaran yang dipegang pihaknya pada tahun ini dan sebelumnya.

Aris mengklaim progres serapan anggaran 2019 sudah mencapai 60 persen. Surat Perintah Membayar sudah banyak yang ditangani. DPU Tangsel hanya tinggal mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan pekerjaan pembangunan fisik.

Kendala apa yang dihadapi di lapangan? Menurutnya, ada sejumlah paket proyek yang harus dilelang sampai tiga kali. Alasannya karena banyak kontraktor yang belum memenuhi spesifikasi persyaratan.

**Baca juga: Pertanyakan Kasus Stadion Mini Pagedangan, LipanHam Surati Polres Tangsel.

“Banyak menggampangkan (pas lelang) tapi ketika di internet berkasnya enggak masuk,” ujar Aris.

Ia menambahkan, jenis paket pekerjaan yang digarap DPU Tangsel antara lain seperti perbaikan saluran, jembatan dan jalan serta saluran kota.(yud)