Kabar6-Wakil ketua DPRD Banten, Barhum menilai tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi kampus swasta Banten (Akamsi Banten) agar pemerintah provinsi membantu keberlangsungan mahasiswa perguruan tinggi swasta yang kesulitan membayar biaya kuliah akibat dampak Covid 19 sah-sah saja.

Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi, sehingga Pemprov Banten harus bisa memfasilitasi segala keinginan tersebut.

“Ya memungkinkan. Saya pikir itu hal yang prioritas. Konteksnya pendidikan ini, Pemprov harus respect, harus akomodatif terhadap tuntutan mahasiswa. Terlepas nantinya ada mekanisme yang harus ditempuh,” terang Barhum, kepada Kabar6.com, Rabu (12/8/2020).

Menurutnya, program-program yang ada dilingkungan Pemprov, salah satunya diintensifkan untuk memajukan pendidikan masyarakat, agar mahasiswa asal Provinsi Banten khususnya bisa terus eksis menempuh pendidikannya.

“Intinya, baik bentuknya moril maupun materil Pemprov harus respek,” tegasnya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa PTS yang tergabung dalam aliansi kampus swasta Provinsi Banten (Akamsi Banten) menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Mereka menuntut Pemprov Banten agar memberikan bantuan meringankan beban mahasiswa akibat yang ditimbulkan dari

covid-19. Pasalnya, tidak sedikit mahasiswa yang terpaksa harus putus kuliah atau mengambil cuti, hanya karena tidak mampu membayar uang satuan kredit smester (SKS) akibat kesulitan ekonomi.

“Karena kenyataannya sampai saat ini banyak mahasiswa di Banten yang kesulitan untuk melanjutkan kuliah, akibat pendemi covid-19 ini,” tegas salah satu pendemonstran, Reza Setiawan, kepada wartawan.

Pada sisi lain, meski kewenangan perguruan tinggi (PT) ada di pemerintah pusat, sambung Reza, pihaknya menilai perhatian Pemprov kepada mahasiswa di Provinsi Banten masih minim  terbukti dalam memberikan kemudahan dan fasiltas kepada mahasiswa swasta.

**Baca juga: Akamsi Banten Gelar Demo Minta Pemprov Perhatikan Mahasiswa PTS.

Selain menuntut Pemprov Banten agar mau ikut memperhatikan nasib mahasiswa, mereka juga meneriakan tuntutannya agar Pemprov Banten bisa ikut membantu pelajar, khususnya SMA/SMK di Banten, mulai dari siswa dan guru agar kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa terus berjalan, tidal terganjal oleh faktor finansial yang dialami siswa dan guru.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan kebuayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, M. Yusuf belum bisa dimintai keterangannya, dihubungi melalui pesan WA-nya belum menjawab.(Den)

Kabar6-Aliansi kampus swasta Provinsi Banten (Akamsi Banten) menggelar unjuk rasa di depan pintu masuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) , Rabu (12/8/2020).

Dalam aksinya mereka mendesak Pemprov Banten agar memberikan bantuan kepada perguruan tinggi swasta (PTS) dalam meringankan beban mahasiswa di tengah pendemi covid-19. Alasannya, tidak sedikit dari mereka yang terpaksa putus kuliah.

“Karena kenyataannya sampai saat ini banyak mahasiswa di Banten yang kesulitan untuk melanjutkan kuliah, akibat pendemi covid-19 ini,” tegas pendemo Reza Setiawan, kepada wartawan.

Reza menilai perhatian pemerintah daerah kepada mahasiswa di Banten masih minim. Hal ini terlihat dalam memberikan kemudahan dan fasiltas kepada mahasiswa perguruan tinggi swasta.

Selain menuntut Pemprov Banten agar ikut memperhatikan nasib mahasiswa, mereka juga meneriakan tuntutannya agar Pemprov Banten bisa ikut membantu pelajar, khususnya SMA/SMK di Banten, mulai dari siswa dan guru agar kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa terus berjalan, tidak terganjal oleh faktor finansial yang dialami siswa dan guru.

Karena menurutnya, tidak sedikit masyarakat di Banten saat ini kondisinya dalam masa-masa sulit  menghadapi krisis ekonomi yang ditimbulkan dari pendemi covid-19.

“Seperti memberikan bantuan SPP kepada siswa swasta misalnya, akibat orang tuanya rata-rata saat ini banyak yang kesulitan,” katanya.

**Baca juga: Cak Nawa Kritisi Alokasi Pinjaman Banten Rp 4,9 Triliun.

Lebih jauh terang Reza, tidak sedikit  mahasiswa swasta di Provinsi Banten yang terpaksa harus mengambil cuti hanya karena tidak mampu membayarkan uang SKS nya.

Tuntutan para demonstran ingin bertemu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim tak bisa terpenuhi. Massa pun menutup sebagian ruas jalan di depan KP3B, hingga akhirnya polisi terpaksa menerapkan contra flow agar tidak terjadi kemacetan.(Den)