Kabar6-Gubernur Banten, Rano Karno mengakui bila ada 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang lemah dalam penyerapan APBD.
Hal itu diungkap Rano, saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)-nya di gedung DPRD Banten, Kamis (14/4/2016).
“Itu terjadi karena kurang matangnya perencanaan yang ada, hingga penyerapan APBD nya dibawah 80 persen,” ujarnya.
Adapun kesepuluh SKPD dimaksud, diantaranya Dinas Pendidikan (Dindik) 73,69 persen, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) 57,71 persen, Dinas Bina Marga (DBM) 79,02 persen, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) 76,99 persen, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 77,60 persen, Biro Umum (BU) 79,52 persen, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah (BPAD) 58,42 persen, RSUD Malingping 76,52 persen, RSUD Banten 76,39 persen dan Sekretariat DPRD 76,95 persen.
“Untuk BKD, yang paling tidak terserap itu anggaran PNS baru. Sedangkan untuk BPAD, karena perencanaanya dilakukan tahun sebelumnya, sehingga begitu dilaksanakan seluruh harganya sudah naik. Ini yang harus harus disiasati,” kata Rano.
Namun demikian, Rano mengaku bila dirinya tidak bisa memberikan sanksi apapun terhadap SKPD tersebut, sebelum ada usulan dari DPRD Provinsi Banten. “Sanksi bisa diberikan apabila ada usulan dari Dewan,” katanya. **Baca juga: Kecelakaan Tinggi, Rano Karno: Harus Ada Poliklinik di Jalan Tol.
Seperti diketahui, pada APBD Banten tahun 2015 terdapat perubahan sebesar Rp9,27 triliun, yang terbagi menjadi anggaran belanja langsung Rp4,98 triliun dan tidak langsung Rp4,29 triliun. **Baca juga: Bulog Sub Divre Tangerang Pastikan Beras Berkutu Aman Dikonsumsi.
Namun, yang terserap hanya Rp8,08 triliyun atau 87,15 persen. Sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp1,19 triliun.(zis)
