Kabar6-Sebuah truk pengangkut pasir terperosok di bekas galian kabel PLN di Jalan Raya Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (26/7/2018).

Akhmad Suhardi, pengendara yang melintas di lokasi kejadian mengatakan, akibat kecelakaan itu arus lalu lintas dua arah baik dari dan menuju kecamatan Curug, mengalami kemacetan cukup parah.

Saat ini, truk yang nyaris terbalik itu tengah dievakusi pemilik dengan dibantu warga sekitar.

“Macet parah, kayaknya kejadian baru berlangsung sekitar setengah jam lalu. Saya sempat tertahan 20 menit jalan disini,” ungkap pria yang berdomisili di perumahan CitraRaya ini, kepada Kabar6.com, malam ini.

Pantauan Kabar6.com, truk pengangkut pasir diduga hilang kendali saat melintas di lokasi kejadian.

Sementara, kondisi jalan di lokasi kejadian terlihat cukup sempit, karena ada lubang bekas galian kabel PLN yang diduga dibiarkan menganga tanpa diurug kembali oleh pekerja proyek.**Baca juga: Sistem Zonasi PPDB Banten “Kusut”, Gubernur Banten Adakan Investigasi.

Tak hanya itu, pasca adanya proyek galian kabel PLN ini jalanan yang semula bagus kini tampak rusak dengan keretakan cukup parah.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengapresiasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten atas masukan dan rekomendasi serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 Provinsi Banten.

Hal itu diungkapkan Andika pada pada rapat paripurna Pengambilan Keputusan atas Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, di ruang rapat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (26/7/2018).

Ketua Harian Banggar DPRD Provinsi Banten, Budi Prayogo menyatakan, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 telah memenuhi aspek kepatutan dan kewajaran.

“Bahkan telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten,” jelas Budi.

Laporan pembahasan raperda tersebut juga telah melalui pembahasan dengan pemerintah daerah dan OPD-OPD terkait.

Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, telah dilakukan studi banding dengan provinsi lain dan terakhir dilakukan finalisasi melalui rapat pleno.

Beberapa hal yang menjadi catatan dan rekomendasi, diantaranya:

Pertama, Pemprov Banten diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi opini WTP yang pada tahun sebelumnya WTP dengan 15 temuan dan tahun 2017 berkurang menjadi WTP dengan 5 temuan.

Selain itu Pemprov juga diminta untuk terus mengevaluasi tindaklanjut dari temuan-temuan serta segera memenuhi target rencana aksi (renaksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua, tingginya angka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2017 mengharuskan agar kedepan OPD-OPD dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang dan realistis.

Ketiga, nilai silpa diharapkan dapat ditekan sekecil mungkin dan dimanfaatkan untuk masyarakat melalui program-program prioritas yang dicanangkan Pemprov Banten.

Keempat, pemprov diminta meningkatkan manajemen aset daerah agar menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat memaksimalkan penerimaan non pajak.

Kelima, Pemprov diminta meningkatkan pendapatan dari sektor lain terutama bantuan dari pemerintah pusat baik DAU (Dana Alokasi Umum) maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) serta pengelolaan BUMD.

Keenam, bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan hutan, pemprov dimiinta mewaspadai penebang pohon yang menghindari pajak agar tidak merugikan alam dan negara.

Ketujuh, sisa anggaran yang besar dari alokasi hibah dan bantuan sosial agar dapat lebih diperhatikan.

Terakhir, Pemprov diminta mengoptimalkan kinerja aparatur untuk mendapatkan DAU dan DAK lebih besar khususnya untuk program fisik seperti infrastruktur.

Atas rekomendasi tersebut, Wagub Banten mengapresiasi kerja keras semua pihak terkait dengan diraihnya kembali opini WTP dan disetujuinya Raperda untuk dijadikan Perda.

Hal ini juga dapat menjadi semangat bagi Pemprov Banten, untuk terus memperbaiki laporan keuangan dan tata kelola keuangan pemerintah pada tahun berikutnya agar lebih transparan dan akuntabel.

Wagub menyatakan bahwa persetujuan bersama ini akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi sebelum menjadi Perda. Menurut Wagub, prestasi ini berkat partisipasi aktif seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

“Saya sampaikan terimakasih dan apresiasi terhadap masukan dan rekomendasi dari badan anggaran. Kami mohon maaf apabila selama pembahasan raperda ini ada yang kurang berkenan, dan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota yang telah meyetujui raperda ini menjadi perda,” kata Andika.

Ia berharap, agar sinergitas yang telah terjalin dengan baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan demi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat Banten.

Andika juga mengungkapkan bahwa rekomendasi dari fraksi dan banggar menjadi masukan dan akan dimaksimalkan kinerja yang akan datang.**Baca juga: Sistem Zonasi PPDB Banten “Kusut”, Gubernur Banten Adakan Investigasi.

“Rekomendasi ini menjadi pertimbangan untuk mengkombinasikan program yang akan diterapkan oleh Pemprov Banten,” pungkasnya. (fit/hms)

Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim klaim dirinya akan menginvestigasi proses zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Langkah investigasi bakal ditempuh menyusul peliknya persoalan pendidikan di wilayah Provinsi Banten.

“Sekarang kita evaluasi, kita punya Satgas Tim Pengawasan Auditor, semua sekolah, dinas, akan menjadi bagian operasi kita untuk investigasi,” ujar Gubernur Banten, Wahidin Halim di SMKN 2 Tangerang, Kamis (26/7/2018).

Ia menambahkan, pihaknya dan pemerintah pusat akan terus mengkaji kesalahan-kesalahan pada proses PPDB yang telah lewat, khususnya mengenai persoalan zonasi.

“Kedepan lagi dikaji apakah kita lakukan secara otonom kepala sekolah, atau kita tarik per daerah, seperti yang sudah saya paparkan di dalam,” tambahnya.

Dalam kunjungannya di SMKN 2, dia mengaku berkoordinasi dengan guru dan dinas terkait untuk menekankan agar program sekolah berjalan baik.

“Secara berkala kita datangi sekolah-sekolah, pembahasan bagaimana hubungan Dindik (Dinas pendidikan) dengan sekolah, bagaimana program pendidikan dapat terlaksana di sekolah,” ucap Wahidin.(RAS)

Kabar6-Penerapan sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat SMA di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyisakan masalah. Sekolah-sekolah diduga banyak kelebihan kuota jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas.

Seperti temuan di SMA Negeri 6 Tangsel di Kecamatan Pamulang. Di sekolah itu terlihat kejanggalan. Pada bagian pengumuman terpampang jumlah peserta didik ada 33 pelajar. Namun nyatanya mencapai 36 hingga 40 orang per kelas.

“Standarisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk satu ruang kelas memang maksimal 36 orang,” ungkap anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Qori Priyadi di SMA Negeri 6 Tangsel, Kamis (26/7/2018).

Ia menyebutkan temuan serupa juga terjadi pada SMA Negeri Tangsel lainnya. Qori sebutkan, pada pengumuman PPDB online tercantum jumlah pelajar yang diterima sebanyak 327 orang. Tetapi fakta di lapangan lebih hingga mencapai 400 orang.

Qori khawatir bila kuota pelajar yang ikut KBM di kelas kelebihan kapasitas dapat berpengaruh buruk. Sebab hasil pantauan pihaknya ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah masih sangat terbatas.

“Tadi ada anak murid yang bilang meja belajarnya sudah banyak yang reyot,” ujarnya. Qori bilang, sarana dan prasarana sekolah mesti ada perbaikan.**Baca juga: Jasad Wanita Ditemukan Membusuk di Ciledug.

“Sekarang memang baru masa transisi sistem pengelolaannya, dari kota ke provinsi untuk tingkatan SMA negeri,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Jasad wanita diketahui bernama Endah (64) ditemukan tak bernyawa dan membusuk di rumahnya di Perumahan Japos, Ciledug, Kota Tangerang pada Kamis (26/7/2018).

“Itu mayat udah tiga hari lalu. Ditemukan sama tetangga sebelahnya mencium bau, kan itu komplek, jadi kecium,” ujar Kapolsek Ciledug, Kompol Supiyanto saat dimintai konfirmasi.

Menurutnya, bahwa korban meninggal karena sakit darah tinggi yang sudah diidapnya sejak lama.

“Karena sakit. Keluarga juga udah ngomong kalau sakitnya udah lama karena darah tinggi. Udah tua juga, lahirnya tahun 1954,” tambah Supiyanto.

Pasalnya, saat korban meninggal dunia, pihak keluarganya mengaku tidak ada yang mengetahuinya, sebab detik-detik korban meninggal dunia, dia sebatang kara dirumahnya tanpa ditemani anaknya yang sudah bekeluarga semua.**Baca juga: Sepanjang 2017, Disbudpar Kota Tangerang Copot 34 Ribu Reklame Ilegal.

“Enggak ada tanda-tanda kekerasan juga, tadi ada orang dari puskesmas dan dokter yang periksa,” sambung Supiyanto.(RAS)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menampilkan eksotis dan uniknya busana dari Tangerang Fashion Carnival di acara Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XIII, Tarakan, Kalimantan Utara.

Selain penampilan Tangerang Fashion Carnival, pemkot Tangerang juga menampilkan Barongsai yang dipadukan dengan tarian tradisional Tangerang.

Tak heran bila penampilan para penari tersebut menarik perhatian masyarakat yang hadir untuk berfoto dan berselfie dengan para penari. “Ini simbol akulturasi budaya di kota Tangerang,” kata Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, Rabu (26/7/2018).

Selain itu, Sachrudin juga berharap agar Apeksi dapat dijadikan ajang saling bertukar informasi perihal potensi daerah masing-masing dan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik lagi.

“Kita harus jeli dan peka dengan potensi yang ada di Kota Tangerang, terus gali potensi-potensi yang ada karena di masing – masing daerah itu mempunyai potensi yang berbeda, dengan adanya pertukaran informasi ini dapat membawa inspirasi kita mengembangkan potensi yang ada,” tutur Sachrudin.

Sachrudin mencontohkan, bagaimana wilayah kota lain memberdayakan UMKMnya agar kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar.

“Melainkan geliat ekonomi pun bisa dirasa dan diselenggarakan secara optimal oleh masyarakat kecil kita,” papar Sachrudin.

Seperti diketahui, Apeksi tahun ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Direktoral Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono.**Baca juga: Polisi Bantah Ada Korban di Job Fair Tangerang.

Dalam sambutannya, Sumarsono menekankan kerja sama antar daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dapat terjalin dengan baik. (fit/hms)

Kabar6-Polisi membantah tentang dikabarkan seorang pencari kerja pada acara Job fair terinjak-injak saat sedang mengantre dan berdesak-desakan di Mall Metropolis Town, Tangerang.

Video yang beredar di media sosial tersebut terlihat peserta job fair berdesakan saat memasuki area bahkan petugas keamanan pun tampak kerepotan mengatur para pencari kerja.

Kapolsek Tangerang, Kompol Ewo Samono membantah ada seorang pencaker yang terinjak-injak saat berdesakan mengantre di booth perusahaan yang tersedia.

“Tidak ada yang terinjak. Tidak ada korban juga, hanya memang berdesak-desakan,” ujar Ewo saat dikonfirmasi, Kamis (26/7/2018).

Ia juga menjelaskan bahwa acara yang disambangi ribuan pencari kerja tersebut turut dijaga juga oleh jajarannya.

“Ada anggota juga yang turun untuk pengamanan di sana,” tandasnya.**Baca Juga: Rumah Pangan Kita, Upaya Stabilisasi Harga Sembako di Banten.

Diketahui, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang kembali menggelar Job Fair Mall Metropolis Tangerang, pada Selasa (24/7/2018) hingga Kamis (27/7/2018).

Dalam Job Fair 2018 ini, Disnaker Kota Tangerang membuka 42 stand untuk 42 perusahaan di Kota Tangerang. (RAS)

Kabar6-Kapolda Banten, Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, meresmikan Rumah Pangan Kita (RPK), di TK Kemala Bhayangkari.

“Yayasan TK Kemala Bhayangkari, ikut stabilisasi harga. Meresmikan satu RPK,” kata Kapolda, Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, saat ditemui di lokasi, Kamis (26/07/2018).

Untuk wilayah hukum Polda Banten, sudah ada 65 RPK, yang akan terus bertambah jumlahnya, di seluruh tingkatan hingga ke Polsek.

“Dengan adanya RPK yang dibuat TK Kemala Bhayangkari, akan diteruskan ke tingkatan Polres dan Polsek. Agar masyarakat dapat mendapatkan kepastian sembako itu selalu ada,” terangnya.

Masyarakat gak perlu khawatir, karena harga jual di RPK, menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.**Baca Juga: Sepanjang 2017, Disbudpar Kota Tangerang Copot 34 Ribu Reklame Ilegal.

“Jadi ini, semacam operasi pasar jenis baru. Dengan jaringan yang sampai ke pelosok, jadi harga tetap stabil,” jelasnya.(dhi)

Kabar6-Sepanjang tahun 2017, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang mengklaim, telah mencopot sebanyak 34 ribu reklame komersil yang terpasang secara ilegal diwilayahnya.

Aneka reklame ilegal yang ditertibkan tersebut, seperti Sedot WC, Badut, Alat Vital, Sekolah, hingga reklame Perumahan dan pinjaman dana.

“Selain tanpa izin, penertiban juga dilakukan karena keberadaan reklame tersebut merusak keindahan kota,” ujar Kasi Dekorasi Kota dan Reklame pada Disbudpar Kota Tangerang, Cisyana, Kamis (26/7/2018).

Cisyana menyebut, untuk langkah penertiban tersebut, pihaknya sengaja membentuk tim lapangan berjumlah 14 orang. Tim lapangan tersebut bertugas untuk mencopot spanduk maupun banner yang tidak punya izin.

“Untuk reklame kita punya tim di lapangan, jadi kita setiap hari turunin reklame atau spanduk yang lebih condong milik komersil,” ujar Cisyana.

Diakui Cisyana, bahwa pelaku pemasangan reklame ilegal tersebut sangat bandel dan nekat memasang spanduk tanpa izin. Bahkan, timnya di lapangan tetap kerap main kucing-kucingan dengan pelaku pemasangan spanduk ilegal tersebut.

“Ya kita kucing-kucinganlah, setelah dibersihkan besoknya ada lagi, mereka sebenarnya tahu aturan, imbauan juga sudah kita lakukan, tapi mereka tetap bandel,” ujarnya.**Baca juga: Soal Pengangguran di Kota Tangerang, Begini Saran Gubernur Banten.

Cisyana menambahkan, berbagai macam reklame ilegal sangat mudah ditemukan di pinggir jalan perkotaan, biasanya, reklame tak berizin itu dipasang menempel pada pohon, pagar taman, rambu lalulintas hingga tiang listik, menurutnya, lokasi favorit yang dijadikan sebagai tempat komersial memasang reklame berada di sepanjang Jalan Kali Sipon, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.(Zak)

Kabar6-Bupati Tangerang terpilih, Ahmed Zaki Iskandar mengimbau kepada para generasi muda untuk segera jauhi narkoba. Tidak hanya dapat merusak tubuh, namun juga dapat menjauhkan diri dari kehidupan sosial.

“Generasi muda merupakan yang paling rentan terkena bujuk rayu pengedar narkotika, maka dari itu yang harusnya paling kita jaga,” kata Zaki dalam rangka memperingati hari narkotika Nasional, Kamis (26/7/2018).

Dikatakannya, banyaknya korban narkotika dari kalangan remaja lantaran generasi muda masih mencari jati diri dan masih bersikap impulsif. “Untuk itu, generasi muda seharusnya menyibukkan diri dengan kegiatan yang lebih positif,” ujarnya.

Olahraga, lanjut Zaki, merupakan salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan generasi muda untuk mengisi waktu dan kegiatan. Dengan olahraga, bukan hanya tubuh bugar tapi juga membuat pikiran lebih jernih dan positif.**Baca juga: Miris, Nenek Renta di Solear 35 Tahun Tinggal di Rumah Reot.

“Olahraga dapat dijadikan kegiatan positif untuk generasi muda, misalkan mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, berkumpul dengan komunitas olahraga, sehingga bisa lebih berprestasi dan memiliki nilai positif,” jelas Zaki.

Ia berharap, di peringatan hari narkotika Nasional ini, banyak generasi muda di Kabupaten Tangerang yang terus mengembangkan dirinya ke arah yang lebih positif, terlebih Kabupaten Tangerang memiliki venue untuk Asian Games 2018.

“Saat ini Kabupaten Tangerang dipercaya menjadi venue Asian Games 2018, jadikan itu sebagai motivasi bahwa nantinya generasi muda Indonesia bisa bertarung di kancah olahraga Internasional dengan menjauhi narkotika,” tandasnya. (mer)