Kabar6-Warga Perumahan Darusalam II, Jalan Arjuna, Parakan, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, keluhkan sikap pengembang yang dinilai arogan karena tak menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan surat kepemilikan setelah penyelesaian cicilan.

Masril (50), salah satu warga di Perumahan Darusalam II mengeluhkan sikap arogan pihak pengembang. Kata Masril, setelah dirinya melakukan pelunasan cicilan pertengahan Juni 2017 lalu, namun hingga saat ini surat kepemilikan yang diharapkan tak kunjung dikeluarkan pihak pengembang.

Anehnya lagi, staf dari pengembang perumahan yang diduga milik SF, caleg DPRD Tangsel dari Partai Golkar dapil Pamulang ini meminta sejumlah uang untuk biaya pajak.

“Logikanya dimana bang? Surat saja saya belum pegang, kok dia (staf pengembang, red) minta uang pajak,” beber Masril kepada Kabar6.com, Senin (1/4/2019).

Disamping itu, dirinya juga diminta uang sejumlah Rp12 juta untuk biaya penyelesaian rumah oleh Ustadz Anda selaku kepercayaan SF.

“Saya di mintai uang 12 juta oleh Pak Parno (Salah satu konsumen lainya-red) yang selanjutnya diserahkan ke Ustadz Anda, tapi kondisi ekonomi saya lagi kurang baik. akhirnya saya menyerahkan uang senilai Rp2.1 juta,” tuturnya.

**Baca juga: ASN di Kabupaten Tangerang Deklarasi Netralitas Pemilu 2019.

Masril mengaku sangat khawatir dengan arogannya sikap pengembang dan carut marut proses penyelesaian surat kepemilikan rumah yang diinginkan.

“Saya khawatir sekali dengan kondisi seperti ini. Tapi saya tetap memperjuangkan yang sudah menjadi hak saya,” pungkasnya. (Tim K6)

Kabar6-Kereta Listrik Commuter Line yang mogok di kawasan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berdampak luas bagi transportasi lainnya. Commuter line yang mengalami korsleting listrik hingga mogok persis menutupi pintu perlintasan.

Akibatnya kendaraan roda dua dan empat tak bisa melintas. Penumpang yang berada di dalam gerbong panik akhirnya saling berlompatan keluar turun ke jalan raya.

“Kabel putus. Barusan ada kilat listrik,” kata Rizal Maulana, warga sekitar kepada kabar6.com, Senin (1/4/2019).

Menurutnya, penumpang takut serta tak sabar menunggu perbaikan aliran listrik. Mereka akhirnya memilih beralih pindah ke moda transportasi lainnya.

“Katanya waktu perbaikan listrik sampai 120 menit. Jombang macet total,” ujar Rizal.**Baca Juga: Partai Berkarya akan Galakan Kembali Program Transmigrasi.

Commuter line yang mogok bernomor KS 2008 dan 2010. Akibatnya angkutan moda transportasi massal dari Rangkasbitung/Maja menuju Tanah Abang hanya sampai Stasiun Serpong.(yud)

Kabar6-Hafiz Nuraldin Benjamin, Calon Legislatif (Caleg) Partai Berkarya Daerah Pemilihan (Dapil) Bangka Belitung, mengatakan program transmigrasi harus kembali digalakan agar pemerataan pembangunan berkelanjutan.

“Di era almarhum Presiden Soeharto, transmigrasi membuat pembangunan tidak terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar,” kata caleg milenial Partai Berkarya ini.

Transmigrasi, masih menurut Hafiz, sangat penting karena banyak sumber daya alam di daerah terpencil tak tergarap. Situasi itu, lanjutnya, terlihat di kampung halaman orang tuanya di Bangka Belitung.

“Sumber daya alam Bangka Belitung luar biasa tapi lambat berkembang, salah satu potensi yang lambat berkembang adalah pariwisata,” ujarnya

Hafiz yang akan bertarung di Bangka Induk, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang — memutuskan bergabung dengan Partai Berkarya karena visi dan misi partai besutan Tommy Soeharto itu sesuai dengan dirinya.

“Partai Berkarya mengusung cita-cita luhur almarhum Presiden Soeharto yaitu membangun Indonesia sebagai negara mandiri dan dihormati,” ujar pria kelahiran 1987 itu.

Menurut Hafiz, Pak Harto telah berjuang untuk negara indonesia dan hal itu yang menhadi semangat Partai Berkarya dengan meneruskan cita-cita Pak Harto membangun Indonesia lewat ekonomi kerakyatan dengan kearifan lokal.

“Perhatian Partai Berkarya terhadap petani juga patut diapresiasi,” kata Hafiz.

Sedangkan kritiknya terhadap pemerintahan saat ini, Hafiz melihat pembangunan dalam lima tahun terakhir tanpa perencanaan matang. Di era Soeharto, pembangunan lima tahun terencana dengan baik dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).**Baca Juga: Mbak Tutut: Masyarakat Harus Kawal Untuk Pastikan Pemilu Jujur.

Menjawab pertanyaan wartawan soal politik uang, Hafiz berjanji akan membuktikan bahwa politik tidak selalu uang. Ia yakin akan terpilih tanpa harus menebar uang ke masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk kritis melihat program yang ditawarkan partai, sebelum menentukan pilihan.(Rls)

#IndonesiaBerkarya
#PartaiBerkarya
#Berkarya
#SaungBerkarya
#EkonomiKerakyatan
#HutomoMandalaPutra
#HafizNuraldinBenjamin

Kabar6-Suparlan (48), warga Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, yang berprofesi sebagai sekuriti terpaksa diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Berdasarkan laporan warga Kelurahan Gerendeng kepada anggota Satpol PP Kota Tangerang yang sedang bertugas pengamanan di Pasar Baru bahwa ada seorang warga yang diduga mengalami gangguan jiwa,” kata Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tangerang, Ghufron Falfeli, Senin (1/4/2019).

Suparlan yang tinggal di Gang Mede, RT 01/12 tersebut kini berada di Puskesmas Pabuaran Tumpeng. Warga melaporkan Suparlan karena ia kerap membuat warga sekitar resah lantaran sering mengganggu ketertiban lingkungan dan berteriak-teriak.

“Suka mengganggu warga dengan menggedor-gedor pintu rumah,” ujarnya.

Suparlan yang diduga mengalami depresi atau gangguan jiwa langsung dibawa ke Puskesmas Pabuaran Tumpeng untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Ghufron mengatakan, saat ini Suparlan diberikan rawat jalan dengan obat selama tiga hari dan akan dipantau langsung oleh pihak puskesmas.**Baca Juga: Pemkab Pandeglang Musnahkan Ratusan Botol Miras.

“Apabila dalam tiga hari tidak ada perubahan akan dijemput untuk dibawa ke RSJ Grogol,” paparnya.(vee)

Kabar6-Ratusan botol Minuman Keras (Miras) dengan kandungan alkohol di atas lima persen dimusnahkan. Ratusan botol Miras itu dimusnahkan di halaman Satpol PP menggunakan kendaraan berat, Senin (1/4/2019).

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengungkapkan, saat ini Miras menjadi musuh bersama masyarakat Pandeglang. Miras menjadi momok menakutkan bersama penyalahgunaan narkoba.

“Selain bahaya narkoba yang menjadi momok menakutkan, Miras pun salah satu unsur yang merusak generasi muda, generasi penerus bangsa Indonesia. Apalagi setiap tahunnya, sekitar 50 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba dan Miras,” jelasnya.

Maka dari itu, Tanto mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memusnahkan peredaran Miras dan menjauhkan anak-anak dari penyalahgunaan barang haram tersebut.

“Maka miras ini harus dimusnahkan bersama-sama. Dari sisi pengedaran Miras, yang paling utama adalah dorongan, bimbingan dari keluarga. Maka dari itu, saya imbau bimbing anak-anak kita untuk menjauhi narkoba dan Miras,” ajak Wabup.

Kepala Satpol PP Pandeglang, Dadan Saladin menyebutkan, pihaknya memusnahkan 825 botol Miras yang berhasil disita sejak tahun 2018. Menurutnya, pemusnahan ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2003 jo Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Kesusilaan Minuman Keras, Perjudian, dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

“825 botol Minuman Keras dengan kadar alkohol lima persen yang kami rampas dan sekarang dimusnahkan,” ujar Dadan.**Baca Juga: Mbak Tutut: Masyarakat Harus Kawal Untuk Pastikan Pemilu Jujur.

Dia menjelaskan, semua Miras yang dirampas itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi pembayaran denda yang disetorkan langsung ke Kas Daerah sebesar Rp16,5 juta, yang diperoleh dari 8 terdakwa.

“Dasar hukum pemusnahan ini salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, yang sebelumnya sudah menetapkan delapan tersangka,” jelasnya.(aep)

Kabar6-Tokoh wanita kharismatik, Siti Hardiyanti Rukmana, putri pertama almarhum Presiden Soeharto, mengatakan masyarakat harus mengawal pemilihan umum (Pemilu) agar jika terjadi kecurangan bisa diatasi.

“Mahasiswa dan masyarakat Ponorogo diharapkan turut berpartisipasi mengawasi perhitungan suara pada pemilihan tanggal 17 April mendatang, caranya foto suasana di TPS dan hasil penghitungan suara, pengawalan ini sangat diperlukan agar tidak ada yang memainkan hasil penghitungan suara,” kata Mbak Tutut, saat berbicara dalam Pengajian Ahad Pagi di Masjid Al Manar, Kompleks Universitas Muhamadiyah Ponorogo, Minggu 31 Maret 2019.

“Saya sampaikan imbauan ini karena peduli pada bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya di hadapan 1.500 peserta pengajian.

Pengajian Ahad Pagi Al Manar dihadiri mahasiswa dan warga sekitar. Acara rutin ini berlangsung pukul 06.00. Masyarakat dan mahasiswa memadati lapangan parkir di tengah kompleks Universitas Muhamadiyah Ponorogo sejak usai Salat Subuh.

Sebelum Mbak Tutut berbicara, Ustad Haykal Hasan mengajak peserta pengajian mengingat kembali era kepemimpinan Pak Harto.

“Kita pasti masih ingat dengan wajib belajar sembilan tahun, swasembada beras, ketahanan pangan, dan masih banyak lagi, keluarga Pak Harto berusaha melanjutkan perjuangan Pak Harto membangun Indonesia sebagai bangsa mandiri,” Ujar Ustad Haykal Hasan.

Ustad Haykal Hasan masih ingat ketika jilbab dilarang di sekolah-sekolah. Umat Islam menyalahkan Pak Harto. Yang terjadi justru sebaliknya, putri pertama Pak Harto, yaitu Mbak Tutut, justru mengenakan jilbab.**Baca Juga: Korsleting Listrik, Commuter Line di Tangsel Mogok.

Masjid Al Manar adalah satu dari 999 masjid yang dibangun Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila pimpinan almarhum Presiden Soeharto. Mbak Tutut sedikit bercerita bagaimana yayasan itu terbentuk, pendanaan, dan gagasan membangun masjid dari Sabang sampai Merauke.

Bukan kali pertama Mbak Tutut mengingatkan warga untuk mengawal Pemilu. Sebelumnya, dalan kunjungan ke Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, dan usai panen raya di Kediri, Mbak Tutut juga mengutarakan hal serupa.(Rls)

#IndonesiaBerkarya
#PartaiBerkarya
#Berkarya
#SaungBerkarya
#EkonomiKerakyatan
#HutomoMandalaPutra
#TututSoeharto

Kabar6-Perjalanan kereta listrik Commuter Line sementara hanya mampu melayani hingga Stasiun Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Akibatnya, para penumpang kereta pun turun kereta memilih moda transportasi lainnya untuk melanjutkan perjalanan.

Perjalanan Commuter Line KA 2008 dan KA 2010 Jurusan Tanah Abang-Parung Panjang dan sebaliknya terganggu pada Senin (1/4/2019) sore. Penyebabnya lantaran adanya korsleting listrik aliran atas kereta.

“Infonya mah ada kabel yang putus,” kata Junaerdi, salah seorang penumpang di Stasiun Sudimara, Kecamatan Ciputat.

Selain itu, posisi kereta yang berhenti di gerbang perlintasan kereta membuat arus lalulintas sempat terganggu beberapa saat.**Baca Juga: HUT Pandeglang, Wahidin Ngaku Cintanya Sempat Ditolak Warga Menes.

Pardi, penumpang lainnya mengaku berencana akan beralih ke moda transportasi lainnya untuk melanjutkan perjalanan. “Ini belum jelas kapan akan diberangkatkan, saya mau naik taksi online aja,” terangnya.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terkait mogoknya kereta tersebut.(yud)

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim berpesan supaya orang Pandeglang tidak merasa daerahnya terbelakang.

Meski masih berstatus daerah tertinggal, menurut Wahidin, Pandeglang memiliki sejarah panjang dan telah melahirkan tokoh nasional dan para intelektual.

Kabupaten Pandeglang yang memiliki banyak destinasi wisata yang indah, juga diakui oleh pria yang akbab disapa WH itu, sampai-sampai ia memuji kecantikan perempuan di Pandeglang.

“Keindahan alamnya yang luar biasa, kecantikanya (orang-orang) Pandeglang cantik-cantik,” kata WH saat menyampaikan sambutan di HUT Pandeglang ke 145 di gedung DPRD, Senin (1/4/2019).

Mantan Walikota Tangerang dua periode ini ternyata tahu bntul tentang Pandeglang, apalagi ia sempat tinggal di Pandeglang selama 36 bulan saat Karna Suwanda menjadi bupati Pandeglang pada tahun 1968-1980.

Selama tinggal di Pandeglang, WH mengaku sempat jatuh cinta kepada orang Menes, Namun kisah asmarahnya kandas, karena ditolak dan perempuan tersebut lebih memilih supir bus.

“36 bulan saya tinggal disini, lalu saya jatuh cinta sama orang Menes, tapi yang membuat saya kesal, cinta saya ditolak dia kawin sama supir bus, coba bayangin. Waktu itu mahasiwa gak laku, yang laku supir bus,” kenang WH.

Terkait kondisi Pandeglang saat ini masih banyak hanya harus dilakukan Pemkab Pandeglang, hal itu dikatakan wajar, sebab kata WH, Pandeglang memiliki wilayah yang begiti luas.

“Jika memang masih ada yang belum terealisasi saya kira sangat wajar karena Pandeglang wilayahnya sangat luas. Dan Pemprov Banten akan terus mendorong pembangunan di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.

Menurutnya, Provinsi Banten merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar, oleh sebab itu harus dimanfaatkan dengan baik salah satunya potensi wisata budaya dan religi.

“Saya ingin bangun wisata religi di Banten yang diawali dengan revitalisasi wilayah banten lama. Setelah itu saya akan tata wisata religi Caringin, Cikadueun dan Cikoromoy, walaupun pihak ahli waris tidak megijinkan tetap akan saya bangun,” tegasnya.

Terkait infrastruktur di Pandeglang, WH berjanji dalam waktu dekat akan membangun jalan Kabupaten yang merupakan kewenangan provinsi dengan betonisasi.

“Pemerintah adalah fasilitator oleh sebab itu saya targetkan tahun 2020 Jalan provinsi harus selesai dengan betonisasi yang ada di Pandeglang. Jika infrastruktur itu selesai, kita akan bangun konektivitas desa ke desa, kecamatan dan Kabupaten,” tuturnya.**Baca juga: Warga Batu Ceper Keluhkan Kerusakan di Jalan Raya Juanda.

“Kami juga sudah bangun sarana pendidikan, kesehatan dan kita berikan kesejahteraan bagi para pengajar. Untuk pelayanan kesehatan, kami siapkan anggaran Rp135 miliar untuk anggaran BPJS bagi masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari Kabupaten,” tutupnya.(Aep)

Kabar6-Warga dan para pengguna jalan mengeluhkan rusaknya infrastruktur jalan Raya Juanda, Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang.

Berdasarkan pantuan Kabar6.com dilapangan, terlihat banyaknya jalanan yang berlubang diperkirakan sepanjang 2 KM.

Hal itu kerap membuat para pengendara harus lebih berhati-hati dalam membawa kendaraannya agar tidak terjadi kecelakaan.

Salah seorang warga pengguna jalan, Tury rusaknya jalan yang sudah berlangsung cukup lama itu, namun hingga kini belum ada tindakan dalam perbaikan.

“Saya merasa ngelulah, mau naik motor aja dari Ernap sampai Kebon Besar sudah berasa capek nya,” keluhnya saat dimintai keterangan dilokasi, Senin (1/4/2019).

Tury mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang kerap hanya mengabadikan dengan foto saja jalanan yang rusak, lantaran hingga kini belum ada tindak dari Pemerintah.

Dirinya berharap agar Pemerintah bergerak cepat untuk memperbaiki jalan tersebut.

“Harapan saya agar cepat diperbaiki, soalnya ini menghadapi bulan Ramadhan, apalagi orang pakai motor capek,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Warga sekitar, Ubaidilah mengatakan buruknya jalan disebabkan oleh banyak kendaraan-kendaraan yang bertonase besar sering melewati, hal itu juga mengurangi kekuatan umur jalan.

Tambahnya, buruknya jalan tersebut kerap memicu banyak para pengendara mengalami kecelakaan. Ia juga berharap kepada Pemerintah agar segera diperbaiki secara permanen.**Baca juga: Polres Tangsel Bakal Panggil Kadis Pariwisata.

“Ya harapan kami sebagai masyarakat agar Pemkot Tangerang khususnya, agar cepat direalisasikan atau diperbaiki secara permanen, jangan asal-asalan gitu ya,” harapnya.(Oke)

Kabar6-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tangerang lakukan deklarasi netralitas Pemilu 2019 di Lapangan Maulana Yudha Negara, Puspemkab Tangerang, Senin (1/4/2019).

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan bahwa seluruh ASN harus menjaga sikap dan dapat menahan diri agar tidak terjerumus dalam politik praktis.

Bupati Zaki juga menegaskan agar ASN tidak lagi menggunakan symbol-simbol politik yang mengarah kepada salah pasangan, baik itu di media social maupun di lingkungan pemerintahan.

“Dalam kehidupan sehari-hari, ASN juga diharuskan menjaga etika birokrasi dalam pilihan politiknya, agar tidak menciderai netralitas ASNnya,” jelas Zaki.

Dalam kesempatan itu juga, Zaki mengajak para ASN untuk meningkatkan kinerja di semua OPD, sehingga ASN lebih produktif serta ikhlas dalam melayani masyarakat.

“Mari kita tingkatkan produktifitas kinerja ASN agar lebih bermanfaat dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Jangan ada lagi yang bermalas-malasan,” tegasnya. (fit/hms)